Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 99 tahun IV Rabu, 26 Mei 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
RI Masih Rendah Diri
Pemerintah Dukung Eksplorasi
Diminta tak Persulit Debitur
MANTAN Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sampai saat ini bangsa Indonesia masih mengidap penyakit rendah diri yang cukup dalam sehingga menghambat kemajuan. “Saya merasakan ...hal. 1
PEMERINTAH mendukung berbagai upaya PT Antam Tbk., untuk meningkatkan produksi, sehingga pendapatan persero makin bertambah. Namun, kata Corporate Secretary Antam, Bimo Budi ...hal. 2
MENTERI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono meminta bank pelaksana kredit usaha rakyat untuk tidak mempersulit debitur. “Bank pelaksana jangan mempersulit debitur yang ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Wartawan TV Prancis
Ditangkap
KPK Segera Selidiki
Pejabat BI Diduga Menerima Suap JAKARTA - KPK segera mendalami kebenaran informasi tentang dugaan suap kepada pejabat Bank Indonesia dari perusahaan yang terafiliasi dengan bank sentral Australia terkait dengan pencetakan uang pecahan Rp100 ribu di Australia pada 1999. ‘’Tanpa diminta, kalau ada informasi dari pemberitaan, tentu penggalian informasi akan dilakukan,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin. Johan mengatakan hal itu setelah ditanya wartawan tentang pemberitaan The Age, salah satu media massa Australia, tentang dugaan suap sebesar 1,3 juta dolar AS dari perusahaan yang terafiliasi dengan bank sentral Australia kepada petinggi Bank Indonesia berinisial S dan M terkait dengan pencetakan uang pecahan Rp 100 ribu di Australia pada 1999. Menurut Johan, KPK belum mendapatkan informasi akurat tentang kasus itu. Sampai saat ini, kata dia, kasus itu hanya dimuat dalam pemberitaan di berbagai media. Johan menegaskan, KPK hanya akan bekerja sesuai ketentuan undang-undang, yakni KPK hanya akan mengusut jika suatu kasus mengandung unsur penyeleng-
gara negara dan/atau kerugian negara. ‘’Selama itu penyelenggara negara dan ada kaitan dengan uang negara, KPK pasti akan proses,” kata Johan menandaskan. Johan menegaskan saat ini KPK hanya melakukan pendalaman informasi, dan belum melakukan penyelidikan kasus tersebut. The Age menguraikan perusahaan yang terafiliasi dengan Reserve Bank Australia (RBA) atau bank sentral Australia telah menyuap petinggi Bank Indonesia berinisial S dan M untuk mendapatkan proyek pencetakan uang pecahan Rp100 ribu di Australia pada 1999. Suap itu juga diduga untuk memanipulasi tender sehingga perusahaan itu masih bisa menjadi rekanan pada proyek berikutnya. The Age mengungkap itu berdasar fax rahasia yang dikirimkan oleh Radius Christanto kepada Securency International dan Note Printing Australia. Radius Christanto adalah seorang pengusaha yang mewakili perusahaan terafiliasi dengan bank sentral Australia di Indonesia. Securency International adalah perusahaan yang separuh sahamnya dimiliki oleh bank sentral Australia. (nas)
Suluh Indonesia/sep
PARIPURNA - Menkeu Agus Martowardojo saat dihujani sejumlah pertanyaan usai mengikuti rapat Paripurna perdana bersama wakilnya Anny Ratnawati dengan agenda membahas pandangan fraksi-fraksi di Gedung DPR/MPR Jakarta, kemarin.
JAYAPURA - Dua wartawan Prancis, Baudin Koeniag, serta Carol Helene Lorthiois dari Manomano TV Arte sekitar pukul 13.30 WIT ditangkap Imigrasi Jayapura saat meliput demonstrasi Komite Nasional Papua Barat di Jayapura, kemarin. Kepala Imigrasi Jayapura Robert Silitonga mengakui, dari hasil pemeriksaan sementara terungkap bahwa mereka menyalahgunakan izin yang diberikan pemerintah Indonesia. ‘’Keduanya diduga melakukan penyalahgunaan izin saat meliput demo,’’ katanya Dari kedua warga negara Prancis itu, hanya Baudin yang memegang izin yang dikeluarkan Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan untuk mendokumentasikan kegiatan budaya di beberapa daerah antara lain Jakarta, Gorontalo, Aceh, dan Sorong. ‘’Untuk Papua tidak ada izinnya,’’ katanya. Menurut Robert, Caroll hanya memegang visa wisata, kedua wartawan Prancis itu hingga saat ini masih diperiksa secara intensif oleh petugas Imigrasi Jayapura. Ditambahkan, bila terbukti melakukan penyalahguanaan izin, maka kedua wartawan Prancis itu akan dideporatasi, dan namanya akan dimasukkan dalam daftar hitam (black list) keimigrasian Indonesia. (ant)
Terkait Dana Pengamanan Pilkada Jabar
Susno Jadi Tersangka JAKARTA - Kepala Devisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Pol Edward Aritonang mengatakan, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duadji menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008. ‘’Tersangka kasus ini ya Pak Susno dan kawan-kawan,” katanya di Jakarta, kemarin. Aritonang masih belum menjelaskan bagaimana keterlibatan Susno dalam kasus ini. ‘’Untuk saat ini, saya baru bisa menyatakan bahwa tersangka Susno dan kawan-kawan. Siapa kawan Pak Susno, nantilah akan kita sampaikan,” ujarnya. Ia menyebutkan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyid-
ikan (SPDP) dari penyidik Polri telah diserahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Marwan Effendy membenarkan bahwa Kejagung telah menerima SPDP itu. Jampidsus menyatakan jaksa yang meneliti SPDP tersebut akan melibatkan dari Kejati Jawa Barat. ‘’Tentunya disesuaikan dengan locus delictie/tempat kejadianya, maka dilibatkan jaksa dari Kejati Jabar,” katanya. Sebelumnya, Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi Djuni Sanyoto menyatakan terkait kasus itu, penyidik Polri telah meminta kepada BPKP untuk
mengaudit dana itu. ‘’Jumlah kerugian negara belum diketahui secara pasti karena masih diaudit. Mudah-mudahan minggu depan sudah ada hasil audit,” katanya. Ito mengakui bahwa penyidik Polri telah meminta keterangan kepada mantan anak buah Susno di Polda Jawa Barat sebagai saksi. Untuk diketahui, Polda Jabar menerima dana Rp 27 miliar untuk pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008. Saat itu, Susno menjabat sebagai Kapolda. Diduga, sebagian dana itu tidak dipakai untuk pengamanan Pilkada Jabar tapi dipakai untuk kepentingan yang lain. (nas/son)
Kepemimpinan Demokrat
Dijamin Tak Ada Dualisme JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menjamin tidak akan ada dualisme kepemimpinan, dirinya dan Ketua Dewan pembina Susilo Bambang Yudhoyono di partai itu, karena mereka memiliki wilayah kerja masing-masing. ‘’Ketua Umum memiliki otoritas tersendiri, begitupun dengan Ketua Dewan Pembina. Jadi jangan dibuat sebuah dikotomi,” katanyadi Gedung DPR Jakarta, kemarin. Jadi, kata pria yang kini masih menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, semuanya sudah jelas dan tidak akan ada tumpang tindih tugas maupun kewenangan antara Ketua Umum DPP dan Ketua Dewan Pembina. Dengan demikian, menurut Anas, tidak perlu ada perdebatan yang berlebihan atas terpilihnya dirinya dengan tugas-tugas yang akan dijalankannya dengan tugas SBY selaku Ketua Dewan Pembina. Terkait dengan tugas barunya selaku pucuk pimpinan Partai Demokrat, Anas juga menyata-
kan dirinya segera mengundurkan diri dari jabatannya saat ini sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat sekaligus sebagai anggota DPR. Upaya itu diambilnya agar Anas bisa berkonsentrasi penuh menjalankan tugas memimpin Partai Demokrat untuk periode 2010-2015. Sementara itu, mantan juru bicara tim sukses Anas Urbaningrum, Saan Mustofa mengatakan, penyusunan struktur Dewan Pimpinan Pusat PD akan segera diselesaikan dalam tiga minggu mendatang oleh tim formatur yang terdiri atas Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Tim Pengarah Kongres Nasional Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua Umum Anas Urbaningrum, dan koordinator daerah. ‘’Kita serahkan saja ke tim formatur. Tapi yang pasti kami akan menawarkan ada dua wakil ketua umum,” kata Saan. Ditanya tentang posisi yang akan ditawarkan untuk Marzuki Alie dan Andi Mallarangeng, Saan menolak mengomentarinya. (har)
Selamat Jalan Bu Ainun ... JAKARTA - Kepergian isteri tercinta membuat kepedihan yang mendalam mantan Presiden BJ Habibie. Kesetiannya kepada isteri tercinta, almarhumah Hasri Ainun Habibie tetap abadi hingga ajal memisahkannya. Rasa cinta yang mendalam itu ditunjukkan mantan presiden ketiga itu dengan menangis histeris di peristirahatan terakhir almarhumah yang dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta, kemarin. Sambil menaburkan bunga, Habibie tak kuasa membendung tangis dan air matanya saat melihat jasad isterinya di liang lahat. Dia menangis, meluapkan
kesedihannya, kehilangan orang yang sangat dicintai dan selalu mendampinginya selama ini. Air matanya terus menetes. Badannyapun limbung, hingga harus dipapah menuju kursinya. Pada saat berjalan menuju liang lahat, ketegaran Habibie menghadapi kenyataan itu sudah terlihat goyah. Kesedihan yang sangat itu, hingga membuat Ibu Negara Ani Yudhoyono tergerak memegang dan membantu mantan Menristek sejak 1978-1998 ini menuju ke makam isterinya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan kepergian almarhumah merupa-
kan duka yang mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia. ‘’Kita telah kehilangan salah seorang tokoh wanita Indonesia terbaik, seorang Ibu Negara yang penuh kasih, pejuang kemanusiaan yang tulus, serta ibu dari sebuah keluarga panutan,” kata Presiden. Dengan penuh kesetiaan dan kepercayaan, almarhumah senantiasa mendampingi Presiden Habibie melewati hari-hari yang berat dan tidak mudah dalam salah satu periode sejarah yang sangat menentukan di akhir masa Orde Baru menuju era reformasi nasional yang sangat dramatis. (har)
Polri Tunggu Langkah LPSK JAKARTA - Mabes Polri masih menunggu langkah yang akan diambil Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duadji. Menurut Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Edward Aritonang di Jakarta, kemarin, sikap itu diambil karena Polri tidak ingin mendahului langkah nyata yang akan dilakukan ke Susno. Penyidik Polri kini sedang menahan Susno sebagai tersangka kasus suap Rp 500 juta saat menangani kasus budidaya ikan arwana di Pekanbaru. Susno lalu meminta perlindungkan ke LPSK, sebab dia merasa dikorbankan dalam kasus itu, selain ada ancaman terhadap diri dan keluarganya. LPSK lalu memutuskan untuk memberikan perlindungan dengan menawarkan kepada Susno satu tempat yang dirahasiakan dan di-
jamin keamanannya. Namun, LPSK masih menunggu persetujuan Susno, sebelum memutuskan langkah yang akan diambil. Aritonang mengakui bahwa LPSK berhak memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. ‘’Silahkan aja ada perlindungan. Kami tidak mau ikut campur. Tapi yang jelas, Pak Susno itu ditahan sebagai tersangka dan bukan sebagai saksi,” katanya. Jika seorang saksi yang dilindungi LPSK juga menjadi tersangka, katanya, maka Polri akan ikut pada aturan yang ada. ‘’Kami akan melihat, seperti apa ketentuan yang mengatur tersangka yang menjadi saksi dan dilindungi oleh LSPK. Kami juga sedang mempelajari aturan itu,” ujarnya. Sebelumnya, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, pihaknya menawarkan perlindungan kepada Susno Duadji dalam sejumlah kasus hukum yang tengah dihadapinya. (son)