Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No.163 tahun IV Kamis, 26 Agustus 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Agenda Terselubung
Pegadaian Belum dapat Izin
Puncak Inflasi di Lebaran
SERIKAT Pekerja PT PLN (Persero) menolak rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) rata-rata 15 persen yang direncanakan pemerintah diberlakukan pada awal 2011. Ketua Umum SP PLN ...hal. 1
PERUM Pegadaian sampai saat ini belum memperoleh izin usaha gadai saham karena statusnya belum berubah, padahal perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) akhir-akhir cukup ramai. Kepala ...hal. 2
MENTERI Keuangan Agus Martowardojo memperkirakan puncak inflasi akan terjadi pada saat lebaran dan menjelang akhir tahun, sehingga pada momen itu masa-masa yang perlu diwaspadai. “Puncak ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Suluh Indonesia/ant
TERTANGKAP LAGI - Artis Ibra Azhari (kiri) diamankan petugas Kepolisian bersama barang bukti shabushabu seberat 5 gram senilai Rp 9 juta di Polres Jakarta Barat, kemarin.
RUU Pencucian Uang
Diamputasi JAKARTA - Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengatakan, anggota DPR berupaya untuk melemahkan dan mengamputasi RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPU). ‘’Itu sudah terjadi. Misalnya (pasal) penyelidikan saat ini sudah tidak ada, padahal dulunya di RUU ada. Selain itu untuk tindak pemblokiran juga tidak ada, yang ada hanya menunda transaksi. Melakukan tindakan lain untuk melaksanakan tugas saja juga tidak boleh,” katanyadi Gedung DPR Jakarta, kemarin. Ia mengatakan, adanya keinginan dari anggota DPR agar laporan hasil akhir (LHA)
PPATK hanya diserahkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan adalah bentuk ketakutan. ‘’Ada anggota dari FPG, PPP, Hanura. Ada sebagian yang khawatir kalau KPK bisa mendapatkan hak itu, (KPK) bisa macam-macam. Jadi mereka khawatir. Bukan hanya mereka saja, tapi juga pihak lain,” kata Yunus Husein. Yunus juga menyesalkan adanya keinginan yang tersembunyi dari anggota DPR tersebut. ‘’Saya tidak tahu pasti apa alasan mereka dalam hal ini karena kalau dalam diskusi kadang-kadang mereka tidak jelas apa alasannya. Ini kan semuanya untuk kepentingan umum,” kata Yunus. Sebagai anggota DPR, kata
Yunus, mereka tahu tata tertib dalam membahas sebuah RUU. Bila sudah dibahas di Panja, maka tidak bisa lagi diubah. Oleh karena itu, PPATK tidak akan bergeming dan mengikuti kemauan anggota DPR tersebut. ‘’Ini sudah diputuskan dalam Panja pada akhir Juli lalu. Makanya kami akan pertahankan dan tolonglah ini kita kembalikan ke dalam tatib bahwa tim perumus tidak bisa mengubah substansi. Mereka tidak berwenang karena hanya tim perumus. Sudah ada aturannya,” katanya. Mengenai enam alat penegak hukum yang direkomendasikan sebagai penyidik, Yunus mengatakan, hal tersebut juga sudah disepakati. (ant)
KPK Tidak Merasa
Kewenangannya Berkurang JAKARTA - KPK merasa kewenangannya untuk memberantas korupsi tidak berkurang jika tim perumus RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak memberikan kewenangan untuk menyidik kasus pencucian uang. ‘’Tidak ah, kewenangan kita tidak akan berkurang. Itu (RUU TPPU) kan berkaitan dengan pencucian uang, kalau berkaitan dengan pemberantasan korupsi kewenangan kita tetap sesuai Undangundang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan UU KPK,” kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan awalnya tim perumus RUU TPPU memang memasukkan kewenangan bagi KPK untuk melakukan penyidikan atas hasil analisis PPATK dalam RUU tersebut. ‘’Tapi kelihatannya belum selesai,’’ katanya. Umar mengungkapkan jika kewenangan tersebut diberikan pada KPK memang akan melengkapi kewenangan dalam menindaklanjuti
kasus korupsi. ‘’Itu akan bagus karena akhirakhirnya korupsi akan berkaitan dengan pencucian uang. Umpanya kita bisa selidiki itu (pencucian uang) kita akan lebih lengkap, sehingga dapat diketahui ke mana larinya uang hasil korupsi,” ujar dia. Ia menambahkan jika kewenangan menyidik pencucian uang diberikan kepada pihaknya akan lebih baik, sehingga korupsi dapat dideteksi dari awal sampai akhir. Sebelumnya, empat fraksi di DPR menolak kewenangan KPK untuk memeriksa laporan hasil analisis PPATK. Hal ini memunculkan tudingan bahwa keempat fraksi tersebut ingin melemahkan posisi KPK dalam pengusutan tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut juga memicu beberapa LSM mendesak agar fraksi-fraksi yang menolak kewenangan KPK tersebut tidak pro pada mafia pencucian uang. (ant)
TDL Segera Naik Lagi SITUBONDO - Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, menolak adanya rencana kenaikan kembali tarif dasar listrik (TDL) awal 2011 karena hanya akan menyengsarakan rakyat. Ditemui di sela-sela safari ramadhan di Situbondo, Ical sapaan Aburizal Bakrie - mengatakan keberatannya jika pemerintah berencana menaikkan kembali TDL yang belum lama ini telah naik untuk pelanggan rumah tangga di atas 900 VA dan listrik untuk industri. Menurut dia, pemerintah memang tidak menaikkan tarif dasar listrik bagi masyarakat
kurang mampu karena yang dinaikkan kalangan keluarga mampu yang menggunakan 1.300 VA dan listrik industri. ‘’Namun, dampak yang ditimbulkan dari kenaikan TDL tersebut tetap akan dirasakan rakyat kecil, karena mereka juga merasakan akibat dari penyesuaian biaya produksi kalangan pengusaha,” tuturnya. Oleh karena itu, Partai Golkar melalui perwakilannya di parlemen akan menolak keras bila pemerintah berencana menaikkan kembali TDL di awal tahun 2011 mendatang karena akibat kenaikan TDL lalu sudah banyak masyarakat yang men-
geluhkan. ‘’Bagaimana jadinya jika TDL naik lagi,” katanya mempertanyakan. Menurut dia, kenaikan TDL hanya akan menaikkan biaya produksi kalangan pengusaha yang pada akhirnya dikompensasikan pada penjualan produknya. Akibatnya, produk industri semakin sulit dibeli rakyat karena beban hidupnya ikut naik seiring kenaikan bahan kebutuhan pokok lainnya. Karena itu, Ical mengimbau agar pemerintah mencari jalan keluar lainnya daripada harus menaikkan kembali TDL yang dampaknya lebih luas dirasakan masyarakat. (ant)
Menlu :
Tak Dibenarkan Tukar Guling Warga JAKARTA - Menlu Marty Natalegawa menyatakan, tidak boleh dibenarkan sama sekali apalagi memberlakukan diplomasi tukar guling warga dengan pihak asing, termasuk terkait Insiden Bintan baru-baru ini. ‘’Itu (diplomasi barter atau tukar guling) tidak benar dan tidak boleh dibenarkan, dan sama sakali kami tidak lakukan (terkait pelepasan tujuh nelayan Malaysia yang ditangkap di perairan Indonesia dan dilepasnya tiga petugas KKP Indonesia oleh Polisi Malaysia),” katanya saat Rapat dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, kemarin. Ia berulangkali menegaskan dan meyakinkan para anggota Komisi I DPR RI dari berbagai fraksi tersebut, sama sekali tidak ada wacana atau rencana dan kemungkinan mengenai masalah barter. ‘’Itu tidak pernah masuk dalam pikiran kami dan tidak pernah dibayangkan,” katanya. Tidak seperti pemberitaan selama ini, yang menyebut Kemenlu serta pemerintah bersikap lembek menghadapi Insiden Bintan yakni penahanan tujuh nelayan Malaysia oleh Polri serta digiringnya tiga pejabat Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) RI oleh Polisi Air Malaysia. ‘’Sesudah peristiwa itu, yakni sekitar tanggal 14 Agustus 2010, langsung saya mencari informasi ke mana-mana. Sistem kami berjalan. Baik untuk mencari keterangan melalui Dubes RI, Konjen RI yang malah langsung menelusuri ke Kantor Polisi Air serta pihak Kesultanan setempat,” paparnya. Tegasnya, demikian Marty, pihaknya setelah mendapat data konkret, tanpa menunggu pengiriman nota diplomatik, langsung menyampaikan protes keras ke Menlu Malaysia. ‘’Saya sampaikan protes jika petugas resmi kami yang tengah melaksanakan tugas resmi Negara, disamakan dan seolah di-’barter’ atau di-’tukarguling’-kan,’’ tegasnya. (ant)