Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 79 tahun IV Selasa, 27 April 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Pemerintah Beri Fasilitas
Kepercayaan Masih Kuat
DPR Minta Kinerja ITPC
PEMERINTAH memberikan fasilitas perpajakan berupa pengembalian pendahuluan kelebihan pajak kepada pengusaha kena pajak (PKP) beresiko rendah melalui Peraturan Menteri Keuangan ...hal. 1
DIREKTUR Perencanaan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Prijambodo, mengatakan, pihaknya mengindikasikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2010 sekitar ...hal. 2
ANGGOTA DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hendrawan minta, Menteri Perdagangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kantor Indonesia Trade Promotion Centre (ITPC) ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Punya Tiga Istri
Hakim Dipecat
Suluh Indonesia/ant
Kapolri Bantah
RAPAT - Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri menyapa anggota Komisi III DPR RI sebelum rapat membahas berbagai kasus seperti perkara makelar pajak yang diduga melibatkan petinggi Polri di Gedung DPR/MPR Jakarta, kemarin.
Musuhi Susno Duadji JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri membantah jika Polri memusuhi mantan Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Susno Duadji, yang mengungkapkan adanya praktik makelar kasus di lingkungan Polri. ‘’Kami minta agar anggapan bahwa Pak Susno menjadi musuh Polri jangan dikembangkan. Karena walau bagaimanapun dia adalah anggota kami,” kata Kapolri pada rapat kerja dengan Komisi III DPR di Gedung DPR/ MPR Jakata, kemarin. Menurut Bambang Hendarso, seluruh jajaran pimpinan Polri tetap menganggap Susno sebagai anggota Polri
yang masih aktif. Sebagai anggota Polri yang masih aktif, katanya, Susno terikat pada kode etik Polri. Dengan demikian, Kapolri menambahkan, apapun yang terjadi pada Susno juga terkait dengan keberadaan seluruh jajaran anggota Polri. ‘’Kami ikut bersimpati ketika Pak Susno melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR dan ada anggota Komisi III yang meminta untuk tidak menggunakan pakaian dinas,” katanya. Menurut dia, jajaran pimpinan Polri merasa ada yang kurang enak, karena bagaimana pun Susno masih anggota Polri yang aktif. (son)
JAKARTA - Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memecat Hakim Pengadilan Agama Pare-Pare, Sulsel, M Nasir Qamarullah, karena telah melakukan pelanggaran kode etik yang salah satunya memiliki tiga istri. ‘’Terbukti melakukan tercela, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai seorang hakim,” kata Ketua Sidang MKH Imron Anwari di Jakarta, kemarin. M Nasir Qamarullah memiliki tiga istri, yakni, istri pertama Masrurah yang dicerai 1999 yang kemudian rujuk kembali dengan menikah siri, Sulyana dinikahi tahun 2000, dan Winda, mahasiswanya yang dinikahi secara siri. M Nasir juga dipersalahkan dalam soal dugaan menerima uang dari mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) senilai Rp 61 juta serta menggunakan stempel tidak resmi kampus UMI. Ia menjadi hakim sejak 1999 setelah sebelumnya menjadi panitera di PA Pare-Pare. MKH juga menyatakan M Nasir Qamarullah dikenakan pelanggaran Pasal 19 ayat (1) huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 50 tahun 2009, Pasal 4 ayat (4) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, dan Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan bagi PNS. Seusai persidangan, Nasir menyatakan masih memikir-mikir apakah akan meminta pensiun sebagai PNS atau tidak. (ant)
KPK Surati
Boediono dan Sri Mulyani JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi mengirimkan surat kepada mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono dan mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani tentang pemeriksaan keduanya dalam kasus Bank Century. ‘’Suratnya sudah dikirimkan hari ini (Senin-red),” kata Jubir KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin. Johan menjelaskan, surat itu dikirim setelah ada rapat di KPK yang khusus membahas rencana pemeriksaan Boediono yang kini menjadi Wapres dan Sri Mulyani yang masih aktif sebagai Menkeu. Johan tidak menjelaskan isi surat itu. Ia hanya menjelaskan, surat itu adalah bentuk koordinasi untuk pelaksanaan pemeriksaan. Johan juga tidak memastikan waktu dan tempat pemeriksaan.
‘’Rencananya dimintai keterangan pekan ini,” katanya. Menurut Johan, kedua penyelenggara negara itu bisa dimintai keterangan di KPK. ‘’Tapi juga bisa dimintai keterangan di tempat penyelenggara negara yang bersangkutan,” kata Johan seraya mengatakan, pemeriksaan di tempat kerja penyelenggara negara, dan bukan di gedung KPK adalah mekanisme yang biasa dilakukan oleh pegawai KPK. Secara terpisah, Jubir Wapres Yopie Hidayat mengatakan, Wapres Boediono belum menerima surat dari KPK. ‘’Kami memang telah mendengar dari berbagai media kalau Wapres akan dimintai penjelasan soal Bank Century. Sampai saat ini kami belum menerima surat dari KPK, sehingga belum bisa memberi penjelasan
lebih jauh lagi,” katanya. Ia mengatakan, sesuai dengan keinginan KPK, Wapres tidak akan diperiksa tapi hanya akan dimintai penjelasan. Terkait apakah nanti Wapres akan memberikan penjelasan di Istana atau di Gedung KPK, Yopie mengatakan, dirinya belum bisa mengetahui akan dilakukan di mana dan secara teknis penjelasannya seperti apa dan bagaimana, juga belum tahu. ‘’Kemungkinan surat permintaan penjelasan sudah dibuat KPK dan sedang dalam perjalanan ke kantor Wapres. Tapi sampai kini saya belum membaca atau menerimanya,” tambahnya. Wapres, katanya, sangat menghargai proses hukum. Sejak ada rencana KPK meminta penjelasan, tugas Wapres tidak terganggu. (son)
Terkait Markus Pajak
Polri Jerat Penegak Hukum JAKARTA - Mabes Polri segera menetapkan tersangka baru dalam kasus penggelapan pajak dengan tersangka Gayus Tambunan. Hal ini diungkapkan Kapolri Jendral Pol. Bambang Hendarso Danuri dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Jakarta, kemarin. Pernyataan ini disampiakan Kapolri ketika salah seorang anggota komisi menanyakan perkembangan pemeriksaan sejumlah personel penegak hukum dalam kasus mafia pajak. ‘’Tetap dalam proses penyidikan oleh tim independen dan tidak ada yang terlewat. Insya Allah dalam minggu ini bisa terungkap secara utuh baik apa yang teman-teman di peradilan juga di kejaksaan, termasuk di kepolisian akan kongkret, akan bertambah jumlah tersangkanya,” katanya. Sejauh ini, Polri telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus Gayus. Tindak lanjut kasus ini maju selangkah dengan pemeriksaan beberapa orang jaksa yang menangani kasus Gayus di PN Tangerang, antara lain Cirus Sinaga dan Fadil Regan. Menurut kabar yang beredar, akan ada tersangka baru dari kelompok hakim, jaksa, dan panitera. Bahkan, dikabarkan ada jenderal polisi yang menjadi tersangka kasus Gayus.
Namun Wakadiv Humas Polri Kombes Pol. Zainuri Lubis mengatakan, hingga kini penyidik Polri masih menetapkan delapan tersangka kasus Gayus dan belum ada tersangka baru. ‘’Tersangka, ya masih seperti kemarin. Delapan orang. Baru saja saya bertemu dengan ketua penyidiknya dan jumlah tersangka belum bertambah,” katanya. Delapan tersangka itu adalah Gayus Tambunan, Andi Kosasih, Sjahril Djohan, Haposan Hutagalung, Lambertus, Alif Kuncoro, Kompol Arafat, dan AKP Sri. Gayus adalah sfat Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki uang Rp 28 miliar yang diduga hasil penggelapan pajak dan terkait pidana pencucian uang. Andi adalah pengusaha yang mengaku sebagai pemilik uang di rekening Gayus, Sjahril diduga menjadi perantara antara Gayus dengan para penyidik untuk merekayasa berkas penyidikan. Haposan adalah pengacara Gayus yang diduga mengatur rekayasa penyidikan, Lambertus adalah pihak yang yang diduga membantu rekayasa, dan Alif adalah orang yang diduga terlibat menyuap penyidik. Kompol Arafat dan AKP Sri adalah penyidik yang diduga merekayasa kasus. (ant)
Anggota DPR Terseret
Mafia Kasus Pajak JAKARTA - Kasus makelar kasus (markus) di Mabes Polri makin melebar. Kali ini, dugaan praktik markus mengarah kepada anggota Komisi III DPR. Politisi dari partai besar itu disebut-sebut telah menunggu mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji dan tersangka markus Sjahril Djohan di Singapura. Namun, pertemuan itu batal, karena Susno ditangkap provost di Bandara Soekarno-Hatta sebelum bertolak ke Singapura. ‘’Dari data yang saya dapat, ada anggota Komisi III di Singapura yang menunggu Susno untuk bertemu dengan Sjahril Djohan,” ungkap anggota Komisi III DPR Syarifuddin Sudding saat rapat kerja Komisi III dengan Kapolri beserta jajarannya di Jakarta, kemarin. Sudding mengatakan, anggota Komisi III yang berangkat ke Singapura berasal dari fraksi yang bersikukuh bahwa pemberian bailout kepada Bank Century tidak ada masalah. Bahkan, dia menyebut salah satunya dari unsur pimpinan Komisi III DPR. Ia mengatakan anggota komisi akan bertemu Susno dan Sjahril Djohan itu berjumlah dua orang. ‘’Cek saja di imigrasi, siapa yang pergi ke sana atas nama Komisi III sehari sebelum Susno berangkat,” terang anggota Fraksi Partai Hanura ini. Permintaan klarifikasi Syarifuddin Suding kepada Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri soal adanya anggota DPR yang menunggu Susno di Singapura sempat menimbul-
kan kegaduhan di dalam rapat. Para anggota Komisi III DPR yang ikur rapat saling tengok kiri ke kanan, di antara anggota bahkan meminta langsung Sudding untuk menyebut nama siapa anggota Komisi III dimaksud. Namun, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri tidak menjelaskan siapa anggota Komisi III yang pergi ke Singapura untuk bertemu dengan Sjahril Djohan. ‘’Saya tidak mau masuk soal itu yang terkait dengan Sjahril Djohan. Kita sudah memantau dia mulai dari Australia hingga berada di Singapura,” kata Kapolri. Ketua Komisi III DPR Benny K Harman membantah dirinya adalah pimpinan Komisi III DPR yang dimaksud. Ia menyatakan alibinya bahwa saat Susno ditangkap, dirinya berada di Jakarta. Benny mengaku beberapa saat setelah Susno ditangkap ia tampil di salah satu stasiun televisi sebagai narasumber atas kasus penangkapan Susno saat itu. Namun, Benny mengatakan pada prinsipnya tiap anggota DPR berhak bertemu siapa saja. Asalkan pertemuan itu tidak bertujuan mengadakan transaksi tindak kejahatan apalagi bila mengatasnamakan maupun membawa institusi DPR. ‘’Itu hak orang, asalkan anggota yang datang tidak atas nama komisi dan melakukan transaksi kejahatan,” ujarnya. Seperti diketahui, pada 12 April lalu, Susno Duadji dijemput paksa oleh provost saat akan berangkat menuju Singapura. (har)