Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 100 tahun IV Kamis, 27 Mei 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper Hati-hati Antisipasi Yunani
Kualitas Uji Dinaikkan
Tambah BUMN Go Public
PEMERINTAH diminta tetap berhati-hati dalam mengantisipasi kemungkinan krisis keuangan di Yunani berdampak terhadap perekonomian, dengan menyeimbangkan kebijakan fiskal dan moneter ...hal. 1
KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) meningkatan kualitas keselamatan penerbangan nasional. Hal itu untuk memenuhi standar internasional sehingga mampu bersaing secara global ...hal. 2
PEMERINTAH diminta menambah jumlah BUMN yang melakukan privatisasi melalui pola penawaran saham perdana ke publik atau go public, selain untuk transparansi pengelolaan juga meningkatkan ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
www.suluhindonesia.com
Jaksa Kasus Gayus
Dibidik Polisi
Suluh Indonesia/ade
TINGGALKAN - Mantan Menkeu Sri Mulyani melambaikan tangan saat meninggalkan kediamannya di Jalan Kertanegara 14 Jakarta Selatan, kemarin. Sri Mulyani bertolak ke AS untuk mengemban tugas sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia.
JAKARTA - Kejagung mengaku telah menerima surat permohonan izin penindakan terhadap Jaksa Cirus Sinaga dan Poltak Manulang dari Mabes Polri terkait kasus pegawai Ditjen Pajak, Gayus HP Tambunan. ‘’Sudah kita terima suratnya, sekarang ini masih dikaji. Secepatnya akan kita tindaklanjuti,” kata Jampidsus Dr. Marwan Effendy di Jakarta, kemarin. Kendati demikian, Jampidsus mengakui bahwa isi surat permohonan izin dari Mabes Polri itu tidak dijelaskan tujuannya mengenai penanganan Jaksa Cirus Sinaga dan Poltak Manulang. ‘’Tindakan kepolisian yang dimintadi dalam surat itu, tidak dijelaskan apakah berupa permintaan keterangan, penangkapan atau penahanan,” kata jaksa asal Lubuk Linggau ini. Sebelumnya, Kejagung sudah menjatuhkan sanksi pencopotan terhadap Cirus Sinaga dan Poltak Manulang. Keduanya dinilai tidak cermat dalam penanganan berkas Gayus HP Tambunan, hingga akhirnya divonis bebas. Dalam kasus tersebut, sejumlah penyidik Mabes Polri dan salah satu hakim yang menangani perkara tersebut, sudah ditetapkan sebagai tersangka namun dari jaksa sampai sekarang belum ada yang ditetapkan menjadi tersangka. Para tersangka yakni Kompol Arafat dan AKP Sri Sumartini, dan Muhtadi Asnun. (son)
Pengaturan Kepegawaian
Tim Pengawas Kasus Century
Masih Tumpang Tindih JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi E.E. Mangindaan mengatakan, pengaturan tentang kepegawaian masih tumpang tindih antara satu dengan yang lain. Bahkan, ada aturan yang bertolak belakang dengan pengaturan manajemen secara nasional. ‘’Kondisi ini dapat menimbulkan kesulitan bagi para pengelola kepegawaian dalam mengurus dan melaksanakan kebijaksanaan manajemen PNS,” katanya pada rapat dengan Komisi II DPR di Jakarta, kemarin. Menurut dia, selain pengaturan aspek manajemen PNS yang diatur dalam UU 43/1999, terdapat beberapa pengaturan aspek kepegawaian dalam peraturan perundangan di sektor lain, sehingga terjadi tumpang tindih. Akibatnya, profesionalisme PNS dan fungsi PNS se-
bagai salah satu perekat NKRI semakin sulit untuk diwujudkan. ‘’Peraturan yang tumpang tindih harus ditata dan disinkronisasi dengan aturan perundang-undangan di bidang kepegawaian,’’ paparnya. Selain itu, Mangindaan mengatakan, pengaturan manajemen kepegawaian lebih ideal apabila mencakup pengaturan manajemen sumber daya manusia seluruh penyelenggara negara, yang melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara di berbagai lembaga negara. ‘’Apabila hanya mengatur manajemen PNS, UU yang ada sekarang masih memadai mengingat permasalahan yang timbul terhadap PNS lebih cenderung akibat tidak konsisten dalam pelaksanaan kebijakan atau aturan perundang-undangan yang ada,” katanya. (har)
TIDAK TERBIT Sehubungan dengan Hari Raya Waisak 2554, Suluh Indonesia/Bisnis Jakarta pada Jumat (28/5) tidak terbit. Suluh Indonesia/Bisnis Jakarta akan terbit seperti biasa pada Senin (31/5). Untuk itu, kepada pembaca dan pemasang iklan mohon maklum adanya. Redaksi
Ancam Lakukan Jalur Politik JAKARTA - Tim Pengawas DPR untuk kasus Bank Century mengancam akan menindaklanjuti kasus Bank Century melalui jalur politik jika lembaga hukum tidak menindaklanjutinya sesuai rekomendasi DPR. ‘’Kalau lembaga hukum tidak menindaklanjutinya karena menilai tidak menemukan kesalahan pada Bank Century, saya kira itu kesimpulan yang terlalu dini,” kata Ketua Tim Pengawas DPR untuk kasus Bank Century Priyo Budi Santoso disela rapat dengan Jaksa Agung Hendarman Supandji di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Menurut Priyo, jika tidak ada sinyal positif dari lembaga penegak hukum dalam men-
indaklanjuti rekomendasi DPR, maka DPR akan mengambil sikap politik. Dalam rekomendasi DPR, kata dia, mencantumkan sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi, dugaan tindak pidana perbankan, dan dugaan pencucian uang, yang seharusnya sudah dimintai keterangan oleh lembaga penegak hukum. Namun realitasnya, kata dia, nama-nama tersebut belum ada yang dimintai keterangan karena karena sudah menyimpulkan lebih dulu tidak menemukan dugaan pelanggaran. ‘’Seharusnya lembaga penegak hukum yakni Kejaksaan dan Kepolisian melakukan pemer-
iksaan lebih dari yang sudah dilakukan DPR terhadap namanama yang tercantum dalam rekomendasi DPR,” kata Wakil Ketua DPR ini. Anggota Tim Pengawas DPR untuk kasus Bank Century Bambang Soesatyo mengatakan, sejak terbitnya rekomendasi yang meminta lembaga penegak hukum menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum di Bank Century, hingga saat ini belum ada yang dimintai keterangan oleh Kejagunga. ‘’Apa yang dijelaskan Jaksa Agung dalam rapat dengan Tim Pengawas, sebenarnya sudah dilakukan Kejagung jauh sebelum terbitnya rekomendasi itu,’’ katanya. (har)
Susilo Bambang Yudhoyono
Masih Figur Sentral Demokrat JAKARTA - Anggota Tim Pemenangan Anas Urbaningrum, Benny K Harman mengatakan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono masih menjadi figur sentral atau pusat kekuatan partai meskipun Anas Urbaningrum terpilih sebagai ketua umum. ‘’Kalau sejumlah kalangan menilai kekuatan Partai Demokrat masih berada pada Ketua Dewan Pembina, itu tidak salah,” katanya di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Benny mengatakan, kalau sejumlah kalangan menilai Susilo Bambang Yudhoyono sebagai penentu siapa yang akan diusulkan Partai Demokrat sebagai calon Presiden pada 2014 mendatang, juga benar. Ditegaskannya, meskipun Susilo Bambang Yudhoyono masih merupakan figur sentral dan penentu di Partai Demokrat, tapi dia adalah figur demokratis sejati. ‘’Meskipun Pak Yudhoyono memiliki hak untuk menentukan siapa figur yang akan diusung sebagai calon Presiden pada 2014, tapi dia akan menyerahkannya pada ke-
hendak publik,” kata Benny. Menurut Benny, Yudhoyono tidak akan mengusulkan figur yang tidak sejalan dengan kehendak publik yang bisa diketahui melalui mekanisme survei. Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat ini juga menegaskan, meskipun Yudhoyono merupakan figur penentu dalam Partai Demokrat tapi dia akan menerapkan nilai-nilai demokratis dan tidak akan menjadikan Anas Urbaningrum sebagai boneka. ‘’Kader Partai Demokrat memilih Anas Urbaningrum karena menilai Anas bisa menerjemahkan gestur dan visi politik Pak Yudhoyono,” kata Benny. Sebelumnya, Anas Urbaningrum menjamin tidak akan ada dualisme kepemimpinan, dirinya dan Ketua Dewan pembina Susilo Bambang Yudhoyono, di partai itu, karena mereka memiliki wilayah kerja masing-masing. ‘’Ketua Umum memiliki otoritas tersendiri, begitupun dengan Ketua Dewan Pembina. Jadi jangan dibuat sebuah dikotomi,” kata Anas. (har)
Bail Out Belum Rugikan Negara JAKARTA - Jaksa Agung Hendarman Supandji mengakui, ada perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam proses kebijakan bail out Rp 6,7 triliun untuk Bank Century. Namun, meski ada penyalahgunaan, menurut Hendarman, dikucurkannya dana triliunan bagi bank milik Robert Tantular itu belum merugikan keuangan negara sehingga belum memenuhi unsur tindak pidana korupsi. ‘’Kalau ada perbuatan penyalahgunaan wewenang ya. Tapi apakah merugikan keuangan negara, tidak disebutkan,” katanya dalam rapat dengan Panwas Kasus Bank Century di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Menurut Hendarman, pengucuran bail out itu akan dikembalikan dalam jangka waktu tiga tahun sejak diterima. ‘’Jadi bukan uang hilang. Kerugian negaranya di mana ? Wong itu untuk dikembalikan dalam waktu tiga tahun. Kalau tidak lunas, ditambah jangka waktunya satu tahun. Di mana kerugian negaranya,’’ tanya Hendarman. Kendati demikian, Hendarman sepakat bahwa uang yang digunakan untuk dana talangan merupakan keuangan negara. Pernyataan Jaksa Agung ini kontan memancing reak-
si dari sejumlah anggota Panwas yang sebagian besar mantan anggota Pansus Angket Kasus Bank Century. Anggota Panwas asal Fraksi PDIP, Gayus Lumbuun, menilai, pernyataan Hendarman konyol. ‘’Pandangan ini konyol. Bagaimana Bapak bisa memercayai suatu asumsi bahwa dalam waktu tiga tahun (uang) akan kembali. Pertanyaannya, bagaimana dengan uang yang dibawa lari Rafat dan Hisyam ? Ini sangat berbahaya,” katanya. Gayus menambahkan, pandangan kejaksaan ini bisa menjadi preseden diulanginya pengambilan kebijakan yang sama pada masamasa berikutnya. ‘’Uang kembali, bukan berarti menghapus tindak pidana korupsi,” ujarnya. Anggota Panwas, Bambang Susatyo mengatakan, kemampuan Bank Century yang saat ini bernama Bank Mutiara mengambalikan dana talangan dalam waktu tiga tahun sangat diragukan. Mengutip audit Lembaga Penjamin Simpanan pada tahun 2009, aset Bank Mutiara hanya di kisaran Rp 600 miliar. ‘’Katakan bank ini tumbuh sehat. Dalam tiga tahun paling tumbuh Rp 600-an miliar atau Rp 1 triliun,’’ kata Bambang. (har/son)
LPSK dan Eksistensinya TERBENTUKNYA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sejatinya untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Mampukah lembaga ini mengakomodasi kepentingan Susno Duadji ? Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menawarkan perlindungan kepada mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Komjen Pol Susno Duadji dalam sejumlah kasus hukum yang tengah dihadapinya. ‘’Pak Susno memenuhi syarat untuk
dilindungi sebagai saksi dan pelapor,” kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai di Jakarta, kemarin. Dengan demikian, LPSK menawarkan perlindungan kepada mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Ka-
Abdul Haris Semendawai
bareskrim) tersebut baik secara fisik, hukum, hingga pemenu-
han hak-hak Susno sebagai saksi. LPSK juga menjanjikan untuk memberikan perlindungan kepada pihak keluarga Susno. Susno dinilai layak dilindungi terkait dengan dua kasus yang menimpanya, yaitu kasus terkait dugaan pencucian uang yang melibatkan oknum petugas pajak GT dan kasus terkait dugaan suap PT SAL. Perlindungan terhadap Susno adalah didasari pada pemenuhan Susno sebagai saksi yang terbukti mendapatkan potensi sejumlah ancaman se-
bagaimana termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) UU 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sementara untuk sejumlah kasus lainnya seperti kasus pelanggaran kode etik Polri, Abdul Haris menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah wewenang LPSK. Abdul Haris memaparkan, pihaknya kemudian akan menyampaikan tawaran perlindungan itu agar bisa benar-benar dipastikan apakah Susno mau menerima tawaran tersebut atau tidak. (ant)