Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No.142 tahun IV Selasa, 27 Juli 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Rasio Utang 2010 Menurun
Penyerapan Anggaran
Realisasi Investasi Meningkat
PEMERINTAH memperkirakan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir 2010 diperkirakan akan turun lebih dari satu persen. “Sampai akhir 2010, rasio utang terhadap PDB diperkirakan turun ...hal. 1
REALISASI penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat hingga semester I 2010 mencapai Rp 234,2 triliun atau 30 persen dari APBN-P sebesar Rp 781,5 triliun. “Realisasi penyerapan anggaran ...hal. 2
KEPALA Badan Koordinasi Penanaman Modal Gita Wirjawan mengatakan realisasi investasi pada triwulan II/ 2010 meningkat lebih dari 40 persen dibanding periode sama tahun 2009. “Sejauh ini, saya sudah ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Garuda Batal
Mendarat di Palu
Suluh Indonesia/kmb
LOMBA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menbudpar Jero Wacik menyaksikan Lomba Cipta Seni Pelajar Tingkat Nasional yang diikuti siswa-siswi dari 33 provinsi di Istana Kepresidenan Tampaksiring, Bali, kemarin.
PALU - Pesawat Garuda Indonesia yang terbang dari Makassar ke Palu, kemarin terpaksa mendarat di Bandara Sepinggan Balikpapan, karena cuaca buruk di atas Kota Palu. ‘’Tadinya pesawat itu sudah masuk di Wilayah Palu, tetapi karena cuaca buruk, pilot terpaksa mendarat di Bandara Sepinggan Balikpapan,” kata salah seorang karyawan Kantor Perwakilan Garuda Imam di Palu, Sulteng, kemarin. Sesuai jadwal, pesawat yang berangkat dari Jakarta tujuan Makassar dan Palu itu akan mendarat di Bandara Mutiara Palu pukul 17.05 Wita. Namun karena cuaca tidak normal, pesawat tersebut mengubah arah, dan mendarat di Bandara Sepinggang Balikpapan (Kaltim). Hingga saat ini, belum ada informasi mengenai waktu pemberangkatan pesawat dari Bandara Sepinggan ke Palu, Sulteng. Sebelumnya, Selasa (20/7), pesawat Garuda juga terlambat sekitar dua jam mendarat di Palu karena cuaca buruk. Beberapa hari terakhir, penerbangan di Bandara Mutiara baik yang berangkat maupun yang akan mendarat sering terganggu oleh cuaca buruk. Kepala Seksi Ovservasi dan Informasi Stasiun Meteorologi Bandara Mutiara Palu Aschadi SR mengatakan, seluruh wilayah Sulteng dalam kurun dua pekan terakhir dan ke depan akan diguyur hujan lebat. ‘’Curah hujan di Sulteng, termasuk Palu, Ibu Kota Provinsi dalam beberapa hari ke depan ini berpotensi besar diguyur hujan sedang dan lebat,” katanya. (ant)
Ketua Komisi III DPR Minta
Kasus Century Ditutup JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menyatakan, kasus dugaan pelanggaran hukum pada pemberian dana talangan ke Bank Century senilai Rp 6,7 triliun sebaiknya ditutup. ‘’Soal kasus Bank Century sudahlah ditutup saja. Jangan digantung terus seperti layang-layang,” kata Benny di sela-sela rapat paripurna di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Benny menjelaskan, dalam kasus Bank Century, DPR telah merekomendasikan kepada lembaga penegak hukum untuk menindaklanjutinya dengan menggunakan data dari Panitia Angket Kasus Bank Century. Namun data dan dokumentasi yang dimiliki Panitia An-
gket Kasus Bank Century itu, kata dia, belum menjadi bukti hukum tapi harus dilakukan penyelidikan lagi. ‘’Yang menilai apakah data dan informasi dari Panitia Angket Century memiliki nilai pembuktian secara hukum adalah lembaga penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksanaan dan KPK,” kata Benny. Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat ini menjelaskan, KPK dan Kejaksaan menyelidiki untuk membuktikan ada atau tidak dugaan korupsi, sedangkan kepolisian menyelidiki untuk membuktikan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum secara umum.
Menurut dia, sampai sejauh ini, KPK dan Kejaksaan Agung tidak menemukan bukti-bukti untuk tindak pidana korupsi. Karena itu, katanya, DPR bisa meminta KPK dan Kejaksaan Agung untuk mengumumkan kepada publik secara terbuka bahwa memang tidak ada unsur tindak pidana korupsi, sehingga kasus ini selesai. Benny meminta DPR dan lembaga penegak hukum segera memberikan kepastian hukum kepada publik sehingga bisa lebih memberikan kepastian pada pemerintahan. ‘’Hendaknya jangan memelihara kasus Bank Century seperti layang-layang putus,” katanya. (har)
Kenaikan Harga
Jangan Tingkatkan Kemiskinan JAKARTA - Wapres Boediono mengatakan, kenaikan harga bahan-bahan pokok jangan sampai menimbulkan peningkatan jumlah penduduk miskin. ‘’Karena itu, harga bahan-bahan pokok yang dikonsumsi mayoritas penduduk miskin hendaknya jangan meningkat,” katanya saat meninjau dan meresmikan sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan, kestabilan harga bahan pokok merupakan bagian integral dari masalah kemiskinan yang masih dihadapi pemerintah. Berdasar catatan TNP2K selama periode Maret 2009-Maret 2010 penduduk yang berhasil keluar dari garis kemiskinan mencapai 14,7 juta orang. Namun, mereka yang telah berada di atas garis batas kemiskinan jatuh kembali ke bawah garis batas kemiskinan yakni 13,2 juta orang. Dengan begitu, selama periode itu ada sekitar 1,5 juta orang berhasil keluar dari batas
kemiskinan. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan angka netto tersebut. Wapres Boediono mengatakan, kemiskinan masih akan menjadi agenda bagi pemerintah dalam beberapa dasawarsa mendatang. “Karena itu, perlu ada langkah nyata salah satunya menjaga kestabilan harga pokok, inflasi yang langsung tidak langsung dapat menimbulkan angka kemiskinan baru,” ujarnya. Ia menegaskan, penanggulangan kemiskinan itu harus dapat dilakukan lebih sistematis agar apa yang telah ditetapkan untuk menanggulangi kemiskinan dapat diarahkan pada sasaran yang jelas, arah yang jelas pula, termasuk pelaksanaan di lapangan. Wapres menambahkan, upaya penanggulangan kemiskinan ke depan harus menjadi gerakan nasional yang melibatkan semua pemangku kemiskinan, tidak sekadar dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (ant)
Absen Sidik Jari Ditolak JAKARTA - Rencana penggunaan finger print atau sistem absensi sidik jari dalam tiap rapat DPR mendapatkan penolakan dari kalangan Dewan sendiri. Mereka yang menolak beralasan penggunaan finger print tidak bisa diterapkan di DPR karena anggota Dewan adalah politikus dan bukan pegawai kantor yang tingkat produktivitasnya diukur berdasarkan absensi. ‘’Saya tidak setuju finger print. Kami ini politikus, jangan dianggap seperti karyawan kantoran,” kata anggota F-PDIP Aria Bima di Jakarta, kemarin. Menurut Bima, mayoritas anggota DPR sudah memaha-
mi kapan mereka harus hadir dan berkontribusi pada suatu rapat penting. Oleh karena itu, parameter penilaian kinerja anggota DPR sebaiknya dilihat dari aspek pelaksanaan fungsi-fungsi kedewanan, bukan sekedar meributkan persoalan teknis. ‘’Tapi, saya sepakat jika DPR menerapkan sistem pemotongan bagi anggota yang terbukti pemalas dan tidak berkontribusi,” imbuhnya. Senada dengan Aria Bima, anggota F-Golkar, Idrus Marham mengatakan masalah absensi anggota dewan tidak bisa dilihat secara parsial, tetapi harus dilihat secara keseluruhan. ‘’Kami kan sudah besar.
Jadi jangan pakai pendekatan anak kecil. Pendekatannya harus dari aspek kualitas. Jangan sekadar hadir, lalu diam saja dalam rapat,” katanya. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan jumlah kehadiran anggota dalam rapat paripurna meningkat dibanding rapat paripurna sebelumnya yaitu diikuti oleh 407 orang dari 560 anggota. Soal penolakan itu, mantan Sekjen DPP PDIP ini mengatakan penggunaan finger print mutlak diperlukan untuk mengetahui tingkat kehadiran anggota dalam rapat-rapat yang digelar. (har)
Menuai Protes JAKARTA - Wakil Ketua DPR Pramono Anung menegaskan kasus Bank Century tidak bisa ditutup karena kasus itu sudah menjadi Keputusan DPR dan masih dalam proses tindak lanjut oleh lembaga penegakan. ‘’Kasus Bank Century tidak bisa ditutup begitu saja, karena sudah menjadi keputusan paripurna dan saat ini sudah memasuki tahap pengawasan dari tindak lanjut yang dilakukan lembaga penegak hukum,” katanya di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Menurut Pramono, kalau ada anggota DPR yang menyatakan meminta agar kasus Bank Century ditutup, itu berarti tidak taat dan tidak patuh kepada Keputusan DPR. Mantan Sekjen PDIP ini menegaskan, anggota DPR maupun fraksi bisa berbeda pendapat dalam rapat paripurna, tapi setelah menjadi Keputusan DPR seluruh fraksi harus tunduk kepada keputusan tersebut. Keputusan pada rapat paripurna DPR soal kasus Bank Century yang menyatakan terjadi pelanggran hukum, menurut dia, sudah menjadi keputusan dan mengikat seluruh fraksi. ‘’Karena sudah menjadi Keputusan DPR maka tidak bisa seorang anggota DPR meminta begitu saja agar kasus Bank Century ditutup,” katanya. Hal yang sama disampaikan Ketua F-Golkar DPR Setya Novanto. Menurut Novanto, pihaknya tidak setuju kasus Bank Century ditutup. ‘’Saya rasa perlu dikaji kembali bahwa tidak ada penutupan kasus Bank Century karena sudah keputusan semua pihak,” katanya. Bagi Golkar, kata Novanto, kasus Bank Century harus di selesaikan dan dituntaskan karena sudah menjadi keputusan bersama lewat paripurna, 3 Maret 2010. ‘’Saya tidak tahu kalau ada yang ingin menutup kasus Bank Century. Yang pasti, target kita (Golkar) harus tuntas untuk menyelesaikan kasus Bank Century sesuai perjuangan kita, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ‘on the track’, sesuai dengan kajian dan menghargai semua pihak yang memutuskan dan kita harus transparan,” kata Setya Novanto. (ant)