Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No.164 tahun IV Jumat, 27 Agustus 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Target RAPBN 2011 Pesimistis
Bank BUMN Juga Tolak Fee OJK
Tender BBM PLN Diminta
DIREKTUR Eksekutif Megawati Institute Arief Budimanta mengatakan, target Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011 yang diajukan pemerintah pesimistis. “Ini seperti trik ...hal. 1
EMPAT bank BUMN yang mayoritas sahamnya dimiliki Pemerintah menolak adanya pengenaan biaya pengawasan (fee) jika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan. Juru bicara Himpunan ...hal. 2
KOMISI VII DPR meminta PT PLN (Persero) melaksanakan proses tender bahan bakar minyak jenis solar secara transparan. “Jangan ada keberpihakan kepada pihakpihak tertentu,” kata Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Pemerintah Harus Lebih
Keras Pada Malaysia
Suluh Indonesia/ant
BANJIR - Warga berusaha berjalan di antara banjir di Kelurahan Bukit Duri, Tebet, Jakarta, kemarin. Banjir kiriman mencapai ketinggian 1, 5 meter tersebut menggenangi ratusan rumah di daerah tersebut.
RUU TPPU
Beraroma Suap JAKARTA - Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein belum yakin ada dugaan suap Rp 5 miliar dalam membahas Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. ‘’Saya belum yakin hal itu terjadi (suap),” katanya di Jakarta, kemarin. Bahkan Ketua PPATK itu menyatakan baru mendengar kabar tersebut dan justru menanyakan isu suap tersebut muncul dari mana. Yunus hanya menginformasikan kelanjutan pembahasan RUU TPPU gagal karena banyak anggota yang masuk jadi Tim Perumus (Timus) RUU TPPU ini tidak datang sehingga terjadi penundaan. ‘’Kemarin rapat Ti-
mus gagal karena tidak kuorum,’’ katanya. Dalam beberapa pemberitaan muncul isu yang menerpa Panitia Kerja (Panja) RUU TPPU menerima suap Rp5 miliar ke beberapa oknum anggota DPR yang membidangi RUU tersebut. Suap tersebut untuk menghambat agar KPK tidak memiliki kewenangan mengusut pidana pencucian uang. Isu tersebut muncul setelah beberapa fraksi menghambat kewenangan KPK dalam menangani tindak pidana pencucian uang. Di tingkat Panitia Kerja, perwakilan pemerintah dan DPR telah menyepakati enam lembaga yang bisa menyelidiki laporan hasil analisis PPATK.
Lembaga itu adalah kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, Direktorat Jenderal Pajak, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tetapi perkembangan terakhir, sejumlah perwakilan fraksi di Tim Perumus menginginkan agar kewenangan menyelidik perkara pencucian hanya ada di kepolisian, seperti yang berlaku saat ini. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Saan Mustopa mengatakan, pihaknya tetap memasukkan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk melakukan penyelidikan terhadap Laporan Hasil Akhir PPATK. (ant)
Buktikan Ada Suap JAKARTA - Anggota Tim Perumus RUU Tindak Pidana Pencucian Uang DPR RI Bambang Soesatyo meminta pihak-pihak tertentu yang menuduh tim telah menerima suap Rp 5 miliar, untuk membuktikan tuduhannya. ‘’Tuduhan suap itu ‘ngawur. Kita akan tuntut. Yang benar saja, memangnya siapa yang menyuap dan siapa yang disuap, tolong dijelaskan dan buktikan!. Saya lihat ada agenda kepentingan yang luar biasa untuk menyudutkan tim perumus RUU TPPU,” kata Bambang di Jakarta, kemarin Menurut Bambang, saat ini ia sedang mempelajari tudingan-tudingan yang diarahkan kepadanya termasuk tim perumus, sebelum mengambil langkah-langkah hukum. Bambang menjelaskan, kehadirannya dalam tim bukan kehendak pribadi tapi penugasan dari fraksi dan partainya, sehingga pertanggungjawabannya pun kepada pimpinan fraksi dan pimpinan partai. ‘’Jadi, kalau dirinya disuap untuk lakukan hal-hal tertentu dalam pembahasan RUU TPPU, misalnya, maka penyuapan itu per-
cuma, karena bisa dimentahkan oleh fraksi dan partai,” kata Bambang. Ia menegaskan, tim perumus tidak mengubah apa yang telah disepakati fraksi-fraksi di panitia kerja. Tetapi, tambahnya, kalaupun ada perubahan perumusan di tim perumus, tidak ada masalah asal seluruh fraksi menyepakatinya dengan masukan dari pemerintah. Bambang juga membantah, kalau tim perumus telah mengamputasi kewenangan KPK. ‘’Kita tidak mengubah UU KPK, yang kita bahas adalah UU Pencucian Uang PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Jadi, ini pembelokan untuk menyudutkan tim perumus,” katanya. Bambang mengakui, tim perumus memang sengaja tidak memberikan kewenangan yang berlebihan kepada Ketua PPATK Yunus Husein, karena takut atau khawatir disalahgunakan. Karena selaku Ketua PPATK, dia tidak menghormati UU tentang lembaga yang dipimpinnya. (ant)
Kompolnas Usulkan
Tiga Nama Calon Kapolri JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional sudah menyerahkan beberapa nama calon Kapolri kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk diteliti lebih lanjut. ‘’Sekitar tiga minggu yang lalu,” kata Ketua Kompolnas Djoko Suyanto di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Djoko yang juga Menko Polhukam ini tidak bersedia menyatakan jumlah nama perwiwa tinggi Polri yang diserahkan kepada Presiden. ‘’Saya tidak (mau-red) kasih tahu lah. Ada beberapa,” katanya.
Djoko tidak membantah ataupun membenarkan ketika ditanya apakah nama calon Kapolri yang diserahkan kepada Presiden berjumlah tiga orang, yaitu Komjen Pol. Nanan Soekarna, Irjen Pol. Timur Pradopo, dan Irjen Pol. Imam Sudjarwo. Menurut Djoko, Kompolnas hanya diberi mandat untuk memberikan pertimbangan tentang calon Kapolri. Pertimbangan itu didasarkan pada beberapa hal normatif, antara lain kapabilitas, integritas, kepangkatan, dan jenjang karier yang bersangutan.
Untuk mempertajam pertimbangan, Kompolnas juga meminta catatan dari KPK, PPAT, serta Komnas HAM. Hal itu dilakukan Kompolnas untuk menelusuri apakah calon Kapolri terkait dengan tindak pidana korupsi, memiliki rekening mencurigakan, atau terkait kejahatan HAM. Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional telah menerima delapan nama calon Kapolri pengganti Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri yang akan mengakhiri masa tugas pada Oktober 2010. (ant)
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Pramono Anung mendesak pemerintah Indonesia bisa bersikap lebih keras dan tegas kepada Malaysia karena selama ini dinilainya telah banyak merugikan. ‘’Sudah waktunya pemerintah ambil langkah-langkah tegas. Kalau Malaysia mengeluarkan travel advisory, Indonesia harus lebih keras,” katanya di Jakarta, kemarin. Menurut Pramono, Malaysia telah berulang kali melakukan hal-hal yang mengusik rasa kebangsaan Indonesia. Ia mencontohkan, klaim Malaysia terhadap Batik, Reog Ponorogo, Angklung dan sebagainya telah mengusik hubungan kedua negara. Ia mengatakan, apa yang dilakukan Malaysia selama ini telah menunjukkan sudah tidak sebagai negara serumpun. ‘’Kalau Malaysia mengeluarkan travel advisory, pemerintah harus berbuat lebih tegas dari itu,” tegas Pramono. Menurut Pramono, pemerintah khususnya Menlu Marty Natalegawa bisa bertindak lebih tegas. ‘’Menlu jangan selalu menggunakan diplomasi lembut. Yang penting kita harus buat langkah yang tegas bahwa RI tak bisa diremehkan. Kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersedia (memimpin langsung-red) ini lebih elok,” kata Pramono. Ketika ditanyakan apakah perlu dilakukan penarikan Dubes RI di Malaysia, Pramono mengatakan tidak perlu sampai melakukan hal itu. ‘’Kalau sampai penarikan dubes RI itu tak perlu, itu terlalu emosional,” katanya. Namun, tambah Pramono, dalam konteks diplomatik sekarang ini, pemerintah Indonesia harus bertindak lebih tegas. ‘’Yang penting kita harus buat langkah yang tegas bahwa RI tak bisa diremehkan oleh Malaysia,” kata Pramono. Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman meminta pemerintah Indonesia agar mendesak Malaysia segera meminta maaf atas berbagai pelanggaran yang mereka lakukan. ‘’Kita mendesak pemerintah Indonesia agar Malaysia segera minta maaf karena Malaysia telah melakukan tiga pelanggaran di wilayah Indonesia,” katanya. Kalau Malaysia tidak mau minta maaf, kata Hayono, itu sama artinya dengan negara tersebut tidak menghargai atau beritikad baik terhadap Indonesia. ‘’Tapi saya yakin Malaysia akan meminta maaf kepada rakyat Indonesia,” kata Hayono. Bila Malaysia tidak segera meminta maaf, kata Hayono, maka Malaysia justru akan merugi karena kemajuan Malaysia sangat bergantung pada Indonesia, terutama di sektor ekonomi. ‘’Akan rugi Malaysia kalau tidak menghargai Indonesia. Investasinya akan hancur,’’ ujar Hayono. (ant)