Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 193 tahun III Selasa, 27 Oktober 2009 8 Halaman
Free Daily Newspaper Genjot Pertumbuhan Industri
PerbaikiSistem Audit
Penyaluran KUR Dikaji Ulang
MENPERIND MS Hidayat mengatakan, pihaknya dalam 100 hari ini menyiapkan berbagai kebijakan yang akan mendorong pertumbuhan industri berada di atas pertumbuhan produk domestik bruto (PDB)...hal. 1
KETUA Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo, berjanji akan meningkatkan sistem audit dalam lingkungan BPK agar tercipta transparansi dan kecepatan pembuatan laporan serta akan...hal. 2
MENTERI Negara Koperasi dan UKM (MenegKUKM), Syarif Hasan, mengatakan, pihaknya segera mengkaji ulang penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar terlaksana lebih optimal...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
www.suluhindonesia.com
DPR Siap Gulirkan
Angket Century JAKARTA - Kejanggalan proses penyedilikan kasus Bank Century membuat kalangan dewan merasa perlu menggulirkan penggunaan hak angket dari persoalan itu. Penggunaan hak angket untuk melakukan investigasi tentang latar belakang dilakukannya bailout kepada Bank Century. Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait mengatakan penggunaan hak angket merupakan salah satu rekomendasi dari DPR periode 2004-2009 untuk menyelesaikan permasalahan bailout Century. Apalagi, pihak Kejaksaan Agung juga menyimpulkan
bahwa tidak ada unsur tindak pidana dalam kasus tersebut, meskipun BPK belum menyelesaikan audit. ‘’Audit investigasi BPK saja belum selesai, kok Kejaksaan Agung sudah mendahului,” ujarnya dalam diskusi di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Dari konfirmasi BPK, dijanjikan audit investigasi akan selesai akhir tahun ini. “Dan saya berharap, ini merupakan pernyataan resmi, bukan pernyataan personal,” kata anggota F-PDIP ini. Anggota Komisi XI DPR dari F-PG Harry Azhar Aziz mengatakan, fraksinya men-
dukung penggunaan hak angket dalam penyelesaian kasus Century sebagaimana hasil Rakernas lalu. ‘’Golkar sendiri siap mendukung hak angket untuk kasus Century karena ketua umum sendiri dalam pidato politiknya di Pekanbaru sudah meminta agar kita mendorong penyelesaian kasus ini secara tuntas,” tegasnya. Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura, Akbar Faisal juga berpendapat sama. Pasalnya, dalam kasus ini ada pelecehan terhadap DPR yang menyetujui bantuan Rp 1,3 trilyun, namun yang mengucur ternyata Rp 6,7 trilyun. (har)
Wakil Menteri Bukan Politisi JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta tidak memilih atau menunjuk wakil menteri dari partai politik. Sesuai UU 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dibentuknya posisi wakil menteri bertujuan agar ada semangat dan peningkatan kinerja dari para birokrat yang berkarir di lingkungan tersebut. Mantan Ketua Pansus RUU Kementerian Negara Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan enam wakil menteri yang diproyeksikan harus diisi oleh pejabat-pejabat karir,
Gaji Menteri
Sesuaikan Anggaran JAKARTA - Anggota F-PD Edhie Baskoro Yudhoyono menilai, mestinya kenaikan gaji menteri disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. ‘’Sebaiknya kenaikan gaji pejabat negara itu disesuaikan dengan anggaran yang ada,” katanya di Jakarta, kemarin. Menurut putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akrab disapa Ibas itu, dirinya hanya sebagai anggota Dewan, tentunya tak memiliki kewenangan jauh. ‘’Saya hanya melihat apakah kenaikan gaji diperlukan atau belum,” tutur anggota Komisi I DPR itu. Namun demikian, kata Ibas, semua pihak harus melihat permasalahan kenaikan gaji pejabat itu secara jernih. ‘’Kita harus melihatnya secara clear, apakah memang sudah saatnya atau belum, dan apakah sudah benar-benar diperlukan. Jadi, diperlukan pengkajian dulu,” katanya. Yang jelas, kata Ibas, rencana kenaikan itu masih di kaji oleh pemerintah. ‘’Pemerintahlah yang akan melihat kebutuhan itu, apakah memang perlu ada kenaikan atau tidak,” tambahnya. Hanya saja, ujarnya, peningkatan penghasilan gaji pejabat atau menteri tidak boleh mengurangi rencana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. ‘’Para pimpinan dan pejabat-pejabat negara, tidak boleh melukai dan tidak mengurangi rencana ke depan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya. Dirinya, lanjut Ibas, hanya dalam posisi melihat dan menilai saja. Karena semua keputusan itu berada di tangan pemerintah. Lebih jauh, katanya, memang selama ini belum pernah ada kenaikan gaji pejabat atau menteri. ‘’Selama ini saya lihat tidak ada kenaikan, dari pejabat pemerintahan sendiri,’’ ujarnya. (son)
bukan dari kalangan partai politik. Sehingga, pejabat karir tetap mampu mencapai karir tertingginya sebagai wakil menteri. ‘’Selain itu, posisi wakil menteri itu sifat dan semangatnya untuk ke dalam, pembenahan kinerja dan dalam hal keuangan,” katanya di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Anggota Komisi II DPR ini mengatakan semangat dibentuknya wakil menteri saat itu diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari para birokrat yang berkarir di lingkungan kementerian tersebut.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan UU No.39/2008 hanya menyebut wakil menteri adalah pejabat karir. ‘’Karir itu tidak dijelaskan. Nah orang bisa saja yang berkarir betul di bidang itu, tapi bukan PNS,” kata Hatta. Namun, Hatta mengatakan Setneg akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang definisi pejabat karir dimaksud, apakah merupakan birokrat di dalam kementerian itu atau dari luar seperti dari usur parpol. ‘’Saya tidak bisa menceritakan parpol atau tidak,’’ katanya. (har)
Suluh Indonesia/ant
DISAMBUT - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disambut Wapres Boediono setibanya di Tanah Air setelah mengikuti KTT ASEAN di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, kemarin.