Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 80 tahun IV Rabu, 28 April 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Subsidi Listrik Melonjak
Peran TI Makin Penting
Butuh Kompensasi Besar
MENKO Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan bahwa alokasi subsidi listrik dalam APBN 2010 naik sekitar Rp 2,4 triliun dari Rp 54,50 triliun menjadi Rp 56,11 triliun.“Ini karena ada penurunan kenaikan TDL ...hal. 1
KETUA Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) Sigit Pramono mengatakan, penyelenggaraan The Asia Pacific Conference and Exhibition (Apconex) 2010 akan membahas ...hal. 2
MENTERI Perdagangan Mari E Pangestu mengatakan perundingan ulang (renegosiasi) kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) membutuhkan kompensasi yang besar dan harus ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Rusuh di Cisarua
Gedung Dibakar
Terkait Kasus PLN
KPK Geledah Sejumlah Tempat JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua tempat terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek Rencana Induk Sistem Informasi di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). ‘’Iya benar, memang ada penggeledahan,” kata Jubir KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin. Johan juga menyatakan, penggeledahan itu dilakukan di dua tempat. Namun dia tidak bersedia menyebut tempat penggeledahan tersebut. Johan hanya menjelaskan, penggeledahan itu terkait proses penyidikan dugaan korupsi di PLN, khususnya daerah Distribusi Jakarta Raya (Disjaya). Berdasar informasi, penggeledahan itu dilakukan oleh beberapa tim penyidik KPK. Untuk melakukan penggeledahan, KPK mengerahkan sekitar 15 mobil operasional. KPK telah menetapkan mantan Direktur Utama PT PLN, Eddie Widiono Suwondo (EWS) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek Rencana Induk Sistem Informasi. ‘’Dalam
kasus itu KPK telah menetapkan EWS sebagai tersangka,” kata Johan. Johan menjelaskan, EWS ditetapkan sebagai tersangka terkait peran dan wewenangnya ketika menjabat sebagai direktur utama perusahaan di bidang kelistrikan itu. Namun, Johan tidak menjelaskan secara rinci peran Eddie dalam kasus itu. Dia hanya menjelaskan, Eddie dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur-unsur pasal itu antara lain adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang bisa memperkaya diri sendiri dan atau orang lain serta dapat mengakibatkan kerugian negara. ‘’EWS ditetapkan sebagai tersangka sejak pertengahan Maret lalu,” kata Johan. Kasus proyek Rencana Induk Sistem Informasi PLN itu dijalankan sejak 2000 sampai 2006. Untuk tahap awal, proyek itu dilakukan di wilayah distribusi JakartaTangerang. KPK menduga ada penggelembungan harga dalam proyek tersebut. (ant)
Suluh Indonesia/ant
MELINTAS - Seorang warga melintas disamping bangunan yang terbakar di lokasi pembangunan BPK Penabur di Cibeureum, Cisarua, Bogor, kemarin. Amuk massa ini dipicu oleh penolakan warga karena lokasi tersebut akan dibangun sarana ibadah.
BOGOR - Sebanyak 10 bangunan di lokasi pembangunan gedung Pusdiklat Yayasan Penabur di Kampung Kongsi RT 02/07 Desa Cibereum, Kecamatan Cisarua, Bogor, kemarin dirusak dan dibakar massa. Massa dengan beringas juga merusak beberapa fasilitas penunjang proyek, termasuk dua unit mobil dan sejumlah alat berat. Untuk mengendalikan situasi, Polres Bogor langsung mengerahkan satu truk pasukan Brimob guna menjaga dan mengamankan lokasi. Dari ketarangan sejumlah saksi dan beberapa pekerja proyek, aksi massa di lokasi proyek pembangunan gedung milik Yayasan Penabur, di Cisarua, Puncak ini terjadi sekitar pukul 12.15 WIB. Saat itu ratusan pemuda dari beberapa wilayah tiba-tiba datang ke lokasi dengan membawa berbagai peralatan seperti kayu dan batu. Menurut Ketua RT setempat, Kusmantoro, mereka banyak warga dari luar Desa Cisarua. ‘’Kalau informasi yang saya dengar, warga di sekitar wilayah ini meminta agar lokasi pembangunan Yayasan Penabur itu segera dihentikan karena belum memiliki izin,” kata Kusmantoro. Salah satu pegawai sekaligus konsultan proyek, Icarius mengatakan, pihaknya belum bisa menakasir total kerugian akibat amuk massa itu. ‘’Kami belum tau berapa kira-kira kerugian akibat kejadian ini,” paparnya. (bas)
Boediono dan Sri Mulyani Segera Diperiksa
Presiden Tidak Merespon JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih tidak berkomentar terkait pemanggilan terhadap Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk dimintai keterangan dalam Bank Century oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Istana Merdeka Jakarta, kemarin mengatakan, Presiden Yudhoyono sudah mengetahui pemanggilan terhadap Boediono dan Sri Mulyani oleh KPK. Meski demikian, menurut Julian, Presiden memilih tidak merespons pemanggilan tersebut. ‘’Presiden sudah mendengar rencana pemanggilan Bap-
ak Boediono dan Ibu Sri Mulyani. Bapak Presiden menyampaikan bahwa tidak memberikan respons apa pun tentang hal tersebut,” tuturnya. Presiden, lanjut Julian, memilih tidak berkomentar atas pemanggilan terhadap dua pembantunya itu. Sementara itu, Wapres Boediono telah menerima surat dari KPK untuk dimintai keterangannya seputar kasus Bank Century. ‘’Surat diterima pada Senin (26/4) sore,” kata Jubir Wapres Yopie Hidayat. Ia mengatakan, surat pemanggilan KPK terhadap Boediono bukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Boediono selaku mantan Gubernur
Bank Indonesia saat kasus Bank Century itu bergulir. ‘’Itu bukan surat pemanggilan untuk pemeriksaan, melainkan surat pemanggilan untuk klarifikasi dimana Bapak Boediono dimintai klarifikasinya seputar perannya dalam kasus Century saat menjabat sebagai Gubernur BI,” tutur Yopie. Mengenai mekanisme tata cara dan tempat pemanggilan, Yopie mengatakan, masih dikoordinasikan antara Wapres dan KPK. ‘’Kami belum dapat memastikan kapan dan di mana klarfikasi akan dilakukan. Yang pasti Wapres Boediono sangat mendukung langkah-langkah KPK untuk memberantas korupsi,’’ katanya. (har)
TDL Naik 10 Persen JAKARTA - DPR memberikan restu menaikkan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 10 persen mulai Juli tahun ini. ‘’Kenaikan TDL akan diberlakukan bagi pelanggan listrik berdaya 1.300 VA ke atas. Besaran rata-rata kenaikan sama yakni 10 persen,’’ kata anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto di Jakarta, kemarin. Sedangkan bagi pelanggan PLN berdaya 450 dan 900 VA tidak terkena kenaikan. Meski begitu , Dito mengatakan, skema tersebut baru merupakan simulasi untuk menutupi kekurangan subsidi listrik sebesar Rp 4,8 triliun. Menurut dia, keputusan resmi baru akan ditetapkan setelah melakukan pembahasan TDL kembali dengan pemerintah. Dito menjelaskan, pemerintah sebelumnya mengusulkan kenaikan TDL rata-rata sebesar 15 persen per Juli 2010. Sesuai skenario tersebut, terdapat pengurangan subsidi listrik sebesar Rp 7,29 triliun. Namun, DPR keberatan dengan rencana pemerintah tersebut. ‘’Setelah dilakukan penyisiran kembali, didapat tambahan subsidi sebesar
Rp 2,4 triliun dari optimalisasi pajak migas dan penerimaan negara bukan pajak,” ujarnya. DPR akhirnya menyetujui tambahan subsidi dalam RAPBN Perubahan 2010 sebesar Rp 2,4 triliun atau totalnya menjadi Rp 56,15 triliun. Sebelumnya, anggaran yang disediakan hanya Rp 53,7 triliun.Pertimbangannya adanya perubahan asumsi harga minyak Indonesia/ICP dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Dito melanjutkan, guna menutupi kekurangan subsidi Rp 4,8 triliun, maka akan dilakukan kenaikan TDL. ‘’Exercise yang dilakukan adalah tidak menaikkan TDL pada pelanggan 450 VA dan 900 VA, dan menaikkan 10 persen bagi pelanggan mulai 1.300 VA ke atas,” katanya. Menurut dia, kenaikan TDL sudah tidak terelakkan menyusul kekurangan pasokan gas yang dihadapi PT PLN. ‘’Tidak ada opsi lain lagi, selain kenaikan TDL,” katanya. Selain subsidi, rapat juga menyepakati, sejumlah asumsi makro lainnya seperti ICP sebesar 80 dolar AS/barel. (ind)
Masalah Misbakhun Bersifat Pribadi JAKARTA - Tidak seperti koleganya yang membela Misbakhun secara membabi buta, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq justru menilai, masalah hukum yang membelit anggota partainya itu bersifat pribadi. ‘’Ini kan masalah pribadi. Jangan mencampuradukkan masalah pribadi dengan organisasi,” katanya usai menjenguk Misbahkun di Rutan Mabes Polri Jakarta, kemarin. Ia mengatakan, kasus yang menimpa kadernya itu terjadi sebelum Misbahkun masuk ke PKS dan menjadi anggota DPR. Namun begitu, karena Misbahkun adalah kader partai, maka PKS memberikan dukungan moril kepadanya dalam menghadapi proses hukum. ‘’Silahkan proses hukum berjalan seperti mestinya,” ujarnya. Ia menghormati upaya polisi yang saat ini sedang menangani kasus itu. PKS, katanya, sangat menghargai bentuk simpati dan empati yang disampaikan anggota DPR dari berbagai fraksi yang kini terus bergulir. Menurut dia, PKS belum mengambil sikap atas status Misbahkun sebagai anggota DPR sebelum ada keputusan hukum bersifat final.
‘’Statusnya kan tersangka. Bisa saja nanti statusnya berubah. Dia kan belum dinyatakan bersalah. Orang yang diadili saja bisa bebas kok, apalagi baru berstatus tersangka,” ujarnya. Hal yang sama disampaikan Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring. Menkominfo itu menyatakan, menghormati proses hukum atas penahanan Misbakhun. ‘’Saya menghormati proses hukum, asal jangan dipolitisir saja, saya bilang kalau ini dipolitisir terlalu ecek-ecek,” ujar Tifatul. Tifatul juga meminta agar kasus Misbakhun diproses secara hukum tanpa pesanan atau suruhan pihak mana pun. ‘’Jadi diproses secara hukum, jangan atas suruhan siapa-siapa, jangan atas pesanan siapa-siapa, diproses secara hukum masalahnya perdata atau pidana, supremasi hukum harus ditegakkan,” ujarnya. Tifatul menjelaskan, PKS akan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan. PKS, kata dia, sejak awal telah memberikan bantuan hukum. ‘’Sejak awal dibantu tidak ada yang aneh, tidak ada yang ditutup-tutupi,’’ tegas Tifatul. (har/son)
UN dan Kualitas Pendidikan Kita PELAKSANAAN Ujian Nasional masih menyisahkan berbagai persoalan. Brbagai kecurangan dan efektifitas dalam rangka peningkatan kualitas lulusan menjadi pertanyaan banyak pihak. Haruskah Ujian Nasional dipertahankan ? Pemerintah akan menganalisis sejumlah sekolah yang tingkat kegagalan siswanya dalam Ujian Nasional 2010 mencapai 100 persen. Menteri Pendidikan Nasional M Nuh di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin mengatakan, pemerintah akan menyiapkan sejumlah penguatan bagi sekolah-sekolah tersebut ber-
dasarkan hasil analisis yang akan dilakukan. ‘’Perlu kita ketahui lebih rinci peta dari sekolah yang 100 persen tidak lulus itu. Kalau itu sudah ketahuan, baru kita tahu apa yang akan kita lakukan untuk intervensi penguatan ke depan,” tuturnya. M Nuh mengatakan, pemerintah akan mengkaji kualitas
M Nuh
guru maupun fasilitas dan infrastruktur yang tersedia di
sekolah-sekolah yang tingkat kegagalan siswanya mencapai 100 persen dalam UN. Apabila penyebab ketidaklulusan akibat kualitas guru, katanya, maka pemerintah akan mengintervensi dengan cara memperbaiki kualitas guru. Namun apabila kegagalan disebabkan oleh kekurangan infrastruktur dan fasilitas, pemerintah akan memberikan bantuan dalam bentuk buku dan pembangunan. Jika kegagalan disebabkan oleh faktor ekonomi karena banyak siswa tidak mampu dalam sekolah tersebut, M Nuh
mengatakan, pemerintah akan menyediakan banyak beasiswa di sekolah tersebut. ‘’Akan kita analisis dan intervensi kebijakan itu,” ujarnya. Mengenai tingkat kelulusan yang menurun, Mendiknas mengatakan, memang tidak mungkin tingkat kelulusan Ujian Nasional mencapai 100 persen. Justru, kata dia, tingkat kelulusan UN diperlukan pemerintah sebagai peta untuk mengetahui daerah mana yang memerlukan penguatan dalam bidang pendidikan melalui ujian berstandar sama di seluruh Indonesia. (son)