Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Selasa, 28 September 2010
PLN Diminta Efisiensi
Kelebihan Permintaan
Kurang Dapat Tanggapan
KOMISI VII DPR meminta pemerintah sunguh-sungguh mendukung PT PLN (Persero) melakukan efisiensi di segala bidang guna mengamankan keputusan tidak menaikkan tarif dasar listrik ...hal. 1
OBLIGASI PT Jasa Marga Tbk (JSMR) yang akan diterbitkan mengalami kelebihan permintaan dari investor pada masa penawaran awal (book building) mencapai Rp 6,56 triliun, sementara nilai emisi ...hal. 2
PENYEDIA jasa telekomunikasi di Indonesia pernah berharap besar dengan teknologi 3G yang aplikasi berbasis teknologi dengan harapan terjadi perbaikan pada revenue per user, pada kenyataannya layanan ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
No. 180 tahun IV
Suluh Indonesia/ant
BAKAR BUKU - Sejumlah siswa-siswi SD Inpres Pandang-pandang Gowa, Sulsel, membakar buku tulis mereka saat berunjukrasa di Kantor DPR Gowa, Sulsel, kemarin. Mereka memprotes sikap pemerintah yang lepas tangan terkait kasus sengketa tanah sekolah sehingga sekolah mereka disegel oleh pemilik tanah.
DPR Setujui Agus Suhartono
Jadi Panglima
Perampokan di Medan
13 Pelaku Ditahan JAKARTA - Anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri menahan 13 tersangka perampokan CIMB Niaga Medan yang terkait teroris. ‘’Ke-13 tersangka itu menjalani penahanan di Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat,” kata Wakil Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Pol I Ketut Untung Yoga Ana di Jakarta, kemarin. Yoga menyebutkan identitas tersangka yang menjalani penahanan, yakni Jumirin alias Sobirin alias Abu Azam, Khairul Ghazali alias Abu Yasin, Marwan alias Wak Nong alias Wak Geng, Suryo Saputro alias Umar alias Siam, Beben Khairul Rizal alias Abah alias Abi Jihad alias Ijal. Selanjutnya, Agus Sunyoto alias Gaplek alias Plak, Bagas alias Deri, Nibras alias Arab alias Amir, Suraji alias Agus Iwan alias Agus Marwan alias Ahmad alias Hasan. Kemudian Heri Kuswanto alias Ari alias bin Suratman dan Abdul Haris Munandar alias Aris, dan Jaja Miharja Fadillah alias Syafrizal. Komplotan perampokan yang diduga terkait dengan terorisme itu ditangkap di daerah Belawan dan Tanjung Balai, Sumut, serta di Lampung. (son)
TNI Siap
Atasi Aksi Terorisme JAKARTA - Panglima TNI yang baru Laksamana Agus Suhartono menegaskan TNI memiliki kemampuan mengatasi kejahatan teroris yang akhir-akhir ini dinilai sudah mengancam negara. TNI akan menunggu bentuk kerjasama dari Polri dalam menangani aksi kelompok teroris akhir-akhir, termasuk penyerangan Kantor Polsek Hamparan Perak baru-baru ini. ‘’Itu ada mekanismenya sendiri yang akan dibicarakan lebih lanjut. Kalau sudah ada, TNI akan mengikuti mekanisme tersebut termasuk pembentukan Badan Penanggulangan Anti Teror, karena TNI punya kemampuan untuk itu,’’ kata Agus Suhartono usai mengikuti rapat paripurna DPR di Gedung MPR/ DPR Jakarta, kemarin. Agus juga mengungkapkan prioritas utamanya sebagai Panglima TNI yaitu melaksanakan doktrin Tri Matra terpadu. Selain itu, dirinya juga akan fokus mengamankan dan melindungi daerah-daerah perbatasan sesuai kegiatan operasi yang dilakukan TNI saat ini, baik perbatasan maritim maupun darat. ‘’Oleh karena itu, pelanggaran perbatasan oleh Malaysia akan terus kita cermati dan mengambil tindakan terukur dalam arti melihat permasalahannya,’’ jelasnya. (har)
JAKARTA - DPR menyetujui pengangkatan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Agus Suhartono menjadi Panglima TNI melalui rapat paripurna di Gedung DPR RI di Jakarta. ‘’Dengan telah disetujuinya laporan Komisi I yang telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, dengan ini maka DPR telah menyetujui Agus Suhartono sebagai Panglima TNI,” kata Priyo Budi Santoso ketika memimpin rapat paripurna di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Sidik menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan Komisi I DPR ke-
pada calon Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono. Menurut Mahfudz, keputusan rapat Komisi I DPR menyetujui pengangkatan Laksamana Agus Suhartono sebagai Panglima TNI dan memberhentikan Jenderal Djoko Santoso sebagai Panglima TNI. Mahfufz menjelaskan, agenda khusus tersebut meliputi, menuntaskan reformasi di lingkungan TNI yang selama ini sudah berjalan baik, melakukan strategi yang lebih pasti untuk memenuhi kebutuhan minimum essential forces. Aganda khusus lainnya, kata dia, mengembangkan postur anggaran TNI setara dengan belpanja rutin dan belanja modal dengan terus meningkatkan kesejahteraan pra-
jurit. Kemudian, penguatan peran TNI di wilayah perbatasan, khususnya wilayah perbatasan maritim dan daerah rawan separatisme. Di luar ruang rapat paripurna DPR, Laksamana TNI Agus Suhartono mengucapkan terima kasih kepada Komisi I DPR yang telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap dirinya dengan baik. Agus juga mengucapkan terima kasih kepada DPR, karena DPR melalui rapat paripurna juga telah menyetujui pengangkatan dirinya sebagai panglima TNI. ‘’Saya mengucapkan terima kasih kepada DPR khusus Komisi I. saya berjanji akanj melaksanakan tugas sebaik-baiknya,” kata Agus Suhartono. (har/son)
Siap Laksanakan Tugas JAKARTA - Laksaman TNI Agus Suhartono, calon Panglima TNImengatakan, dirinya siap melaksanakan beberapa hal prioritas yang menjadi harapan masyarakat dalam tugasnya sebagai Panglima TNI. ‘’Prioritas tugas yang akan saya laksanakan sama seperti apa yang telah saya sampaikan kepada Komisi I DPR pada uji kelayakan dan kepatutan,” kata Agus Suhartono di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Agus Suhartono menjelaskan, prioritas tugas yang akan dilaksanakan meliputi hal-hal yang menjadi tugas utama TNI. Agus juga mengatakan, dirinya akan meningkatkan operasional di wilayah perbatasan baik perbatasan darat maupun perbatasan maritim dengan memberdayakan tiga kekuatan TNI. Soal catatan DPR agar TNI lebih banyak berkontribusi dalam melakukan pemberasantasan teroris, menurut dia, usulan tersebut adalah usulan yang baik, karena TNI memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Namun, Agus menyerahkan hal tersebut terhadap kebijakan politik dari pemerintah. ‘’Jika
kebijakan politik pemerintah memberikan amanah kepada TNI untuk melakukan penaggulangan teroris, hal itu sangat baik, karena TNI memiliki kemampuan untuk itu,” katanya. Laksamana TNI Agus Suhartono juga mengucapkan terima kasih kepada Komisi I DPR yang telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan dengan baik terhadap dirinya. Agus juga mengucapkan terima kasih kepada DPR, karena DPR melalui rapat paripurna juga telah menyetujui pengangkatan dirinya sebagai panglima TNI. Pada rapat paripurna DPR, Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Sidik mengatakan, rapat Komisi I DPR memutuskan menyetujui pengangkatan Laksamana TNI Agus Suhartono sebagai Panglima TNI dan memberhentikan Jenderal Djoko Santoso sebagai Panglima TNI. Dalam uji kelayakan dan kepatutan terhadap Laksamana TNI Agus Suhartono, menurut dia, Komisi I DPR memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah agenda yang harus menjadi prioritas Panglima TNI. (har)
Ajukan Calon Kapolri
Hindari Tekanan JAKARTA - Pimpinan DPR mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengirimkan nama-nama calon Kapolri pengganti Jenderal Bambang Hendarso Danuri. “Kami berharap Presiden segera menyerahkan nama calon Kapolri itu agar DPR punya cukup waktu untuk melakukan uji kelayakannya,” kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Priyo berharap calon Kapolri yang dikirim Presiden memiliki rekam jejak dan kemampuan yang dapat membawa Polri ke arah yang lebih baik. Tidak ada persoalan dengan nama yang sudah beredar selama ini, keduanya akan mendapat apresiasi dari DPR. ‘’Siapapun orangnya, sudah tentu presiden punya pertimbangan khusus. Yang pasti, publik harus diyakinkan bahwa calon tersebut tak segan-segan untuk mengadakan pembersihan di internal Polri sendiri,” ujarnya. DPR juga tidak akan mempersoalkan jumlah calon yang diajukan, Presiden dipersilahkan mengajukan dua atau satu nama. “Kalau satu nama kita juga akan terima, karena itu tidak menyalahi undang-undang. Termasuk meyakinkan ke publik bahwa calon tersebut tak segan-segan melakukan pembersihan di intern,” imbuhnya. Sekjen PDIP yang juga Ketua Fraksi PDIP di DPR Tjahjo Kumolo tidak persoalan siapapun yang akan diajukan Presiden ke DPR. Bagi PDIP, terpenting adalah figur calon Kapolri mempunyai integritas dan tidak memiliki cacat hukum. “Intinya nama nama yang berkembang tidak harus jadi pilihan Presiden,” kata Tjahjo. Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR M Jafar Hafsah mengatakan Sekretariat Gabungan belum memutuskan satu nama calon Kapolri untuk diserahkan kepada DPR. ‘’Pak Syarif Hasan (Sekretaris Sekretaris Gabungan), tidak katakan satu nama. Karena nanti yang terpilih kan memang satu nama,” kata Jafar. Pengamat Politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya berpendapat alotnya pengajuan nama calon Kapolri oleh Presiden karena adanya tarik-ulur kepentingan. Kalangan DPR juga diingatkan agar tidak menjadikan uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri sebagai manuver kepentingan politik praktis. “Tidak boleh ada intervensi dalam hal pengajuan yang dilakukkan oleh presiden,” kata Yunarto. Intervensi parpol maupun kekuasaan menurutnya berpotensi membahayakan identitas Polri sebagai alat negara secara profesional. Sangat berbahaya kalau ternyata Kapolri terpilih adalah ‘titipan’ dari parpol-parpol tertentu. Akan terjadi ‘politik balas budi’ yang akan berimbas pada indepedensi Polri sendiri. (har)
Mengentaskan Kemiskinan Berkelanjutan PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, penanganan kemiskinan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Presiden Yudhoyono saat membuka pertemuan internasional yang diselenggarakan oleh Alliance for Financial Inclusion yang berlangsung di Jimbaran, Bali. ‘’Seperti kita ketahui bersama, memerangi kemiskinan memerlukan langkah secara sistematis, berkelanju-
tan dan kebijakan yang terkoordinasi dengan baik serta didukung oleh sumber daya yang memadai,” kata Presiden. Kepala Negara menjelaskan, penanggulangan masalah kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu program utama pemerintah dan sejauh ini mulai menunjukkan hasil yang
Susilo Bambang Yudhoyono
menggembirakan. ‘’Jumlah penduduk Indonesia yang be-
rada di bawah garis kemiskinan berkurang dari 16,7 persen pada 2004 dari total penduduk menjadi 14,1 persen pada 2009. Meski krisis berlangsung, kita bisa mengurangi jumlah warga miskin menjadi 13,3 persen pada Maret 2010,” katanya. Namun, menurut Presiden, upaya untuk mengurangi angka kemiskinan akan semakin berhasil apabila semua pihak memberikan dukungan termasuk kerjasama secara global. “Penanganan krisis finansial global penting bagi upayaupaya melawan kemiskinan.
Menurut Bank Dunia terdapat 1,4 miliar manusia yang masih hidup dengan pendapatan kurang dari 1,25 dolar per hari,” katanya. Karena itu, menurut Kepala Negara, inisiatif G-20 sangat penting karena kelompok G-20 saat ini merepresentasikan kekuatan ekonomi internasional saat ini. G-20, kata Presiden, menawarkan kerja sama dan penyelesaian masalah perekonomian dengan struktur yang lebih adil dan transparan bagi semua negara. (kmb)