Edisi 29 April 2010 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771

No. 81 tahun IV Kamis, 29 April 2010 8 Halaman

Free Daily Newspaper

Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)

Pajak Khusus Sektor Keuangan

2011, Utang RI Bengkak

Produksi Minyak Terus Naik

WAKIL Presiden Boediono mengusulkan adanya pengenaan pajak khusus untuk sektor keuangan untuk menghadapi krisis ekonomi. “Saat terjadi krisis bebannya kepada rakyat dan negara melalui APBN ...hal. 1

TAHUN depan, secara nominal utang Indonesia ditaksir melonjak Rp 287 triliun. Kendati, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akan makin menyusut. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani ...hal. 2

PT Pertamina (Persero) optimistis produksi minyak mentah akan terus mengalami kenaikan ditengah pesimistis pencapaian produksi minyak nasional pada tahun 2010. Dirut Pertamina Karen ...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

www.suluhindonesia.com

Polisi Tangkap

Pegawai Imigrasi

Suluh Indonesia/ade

Hari ini Boediono Diperiksa JAKARTA - KPK menjadwalkan melakukan pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono yang kini Wakil Presiden serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Kamis (29/4) hari ini. Wakil Ketua KPK Muhammad Jasin mengatakan, sesuai permintaan Boediono dan Sri Mulyani, KPK akan melakukan pemeriksaan di kantor mereka masing-masing. ‘’Dari surat yang dikirimkan oleh Sekretaris Wakil Presiden menyebutkan Wakil Presiden ada kesibukan dan meminta KPK melakukan pemeriksaan di kantor Wapres,” kata Muhammad Jasin di sela rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III DPR dan pimpinan KPK di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Menteri Keuangannya Sri Mulyani juga baru kembali dari luar negeri dan masih banyak kesibukan sehingga meminta diperiksa KPK di kantornya. Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) KPK, katanya, membolehkan melakukan pemeriksaan di luar kantor KPK sehingga

pimpinan KPK memutuskan akan melakukan pemeriksaan di kantor kdua pejabat itu. Pertimbangan lainnya, kata Jasin, Boediono dan Sri Mulyani sebagai pejabat negara jadwal kerjanya sangat padat sehingga pimpinan KPK yang bersikap fleksibel dengan melakukan pemeriksaan keduanya. Menurut dia, pimpinan KPK sudah menjadwalkan akan melakukan pemeriksaan keduanya Kamis (29/4) ini, tetapi waktu dan tempatnya masih akan dikonfirmasikan. Ketika ditanya sejumlah anggota Komisi III DPR mengkhawatirkan akan terjadi perubahan kondisi psikologis jika pimpinan KPK melalukan pemeriksaan di kantor terperiksa, menurut Jasin, tidak ada pengaruhnya. Dikatakannya, sebelumnya pimpinan KPK juga pernah melakukan pemeriksaan terhadap Mensos Bachtiar Chamzah di kantornya. ‘’Bagi KPK yang penting, informasi, data, dan substansi yang dibutuhkan kita dapatkan. KPK lebih fleksibel yang penting terperiksa tidak tertekan,” kata Jasin. (son)

SATGAS - Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto (kanan), dan Ketua Komisi Yudisial Busro Muqoddas (tengah) usai melakukan pertemuan di Kemenkeu Jakarta, kemarin.

JAKARTA - Polda Metro Jaya meringkus dua pegawai Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Lukman dan Herry Pranowo. ‘’Keduanya diduga terlibat dalam upaya meloloskan penyelundupan kethamin (serbuk bahan sabu) seberat 15,3 kilogram, 5 April 2010,’’ kata Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol. Anjan P. Pramuka di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan, kedua pegawai pemerintah itu berperan mengawal barang bawaan berisi bahan narkoba agar lolos dari pemeriksaan petugas Bea Cukai. Anjan menjelaskan kronologis meloloskan serbuk narkoba itu berawal saat tersangka Narayanaramy Bhaskaran (NB) asal India, menyelundupkan kethamin senilai Rp 15 miliar melalui Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian kedua pegawai Imigrasi itu membantu tersangka saat proses mengurus visa kedatangan dan membawa keluar barangnya tanpa melalui pemeriksaan Sinar-X (X-ray), sedangkan NB mengantri di konter Imigrasi. Anjan menuturkan petugas Bea Cukai sempat menanyakan pemilik koper yang dibawa keduanya, karena berisi barang berbahaya setelah koper tersebut diberi tanda silang (X). ‘’Saat tasnya dibuka ternyata terdapat kethamin sebanyak 15 bungkus,” ujar Anjan seraya menambahkan, saat itu juga kduanya ditangkap. (ant)

SBY Ingatkan Kepala Daerah

Tak Sibuk Memperkaya Diri JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan para kepala daerah untuk tidak asyik berpolitik sendiri sehingga lalai menjalankan tugas pemerintahan. Dalam pidato pada acara pembukaan Musrenbangnas 2010 di Jakarta, kemarin yang dihadiri oleh jajaran kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati/wali kota, Presiden Yudhoyono juga mengingatkan kepala daerah agar tidak sibuk memperkaya diri dan keluarga. ‘’Kita semua, termasuk saya, diharapkan tidak sibuk memperkaya diri dan keluarganya,” ujarnya. Kepala Negara mengingatkan para kepala daerah untuk

tidak asal-asalan bekerja sehingga tidak menunjukkan kegigihan membangun masingmasing wilayahnya. Presiden meminta kepala daerah untuk tidak terbiasa menyalahkan pihak lain dan sebaliknya tidak segera menyelesaikan masalah di daerahnya. ‘’Mari kita bebaskan diri kita dari ketidakbertanggungjawaban seperti itu,” ujarnya. Presiden mengingatkan gubernur dan bupati/wali kota tentang tujuan pembangunan yaitu untuk memenuhi kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat rakyat yang dibebankan kepada kepala daerah ketika berlangsung pemilihan langsung. ‘’Mari kita bangun

budaya malu. Jika negara, provinsi, dan kabupaten/kota tidak ada kemajuannya maka berarti rakyat salah memilih kita. Biasanya rakyat akan mengganjar pada saat Pemilu atau Pilkada jika rakyat merasa dikecewakan,” tuturnya. Presiden juga meminta kepala daerah untuk memimpin sendiri pembangunan di daerahnya dan tidak mendelegasikannya kepada bawahan. Kepala daerah juga dituntut rajin turun ke daerah dan tidak memimpin dari belakang meja. ‘’Kalau ada masalah, atasi, jangan menghindar atau bahkan lari. Itu namanya saudara menyimpan bom waktu,” demikian Presiden. (har)

Gaji PNS/TNI/Polri Naik JAKARTA - Pemerintah berjanji untuk terus memperhatikan kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/POLRI di 2011 mendatang. Salah satunya adalah dengan menaikkan gaji pokok PNS dan TNI/POLRI sebesar 10 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, prosentase kenaikan gaji pokok tersebut akan lebih besar dari inflasi, agar penerimaan riilnya lebih tinggi. Untuk memenuhi rencana 2011 tersebut, Pemerintah menganggarkan belanja pemerintah pusat sebesar Rp 81,3 triliun dalam RAPBN 2011. ‘’Pada 2011 akan ada kenaikan gaji sedikit lebih dibandingkan inflasi yang sebesar 5 persen. Naiknya sebesar 10 persen. Ini digunakan untuk kesejahteraan PNS,TNI, dan Polri,” ujar Menkeu dalam paparannya di Musrenbangnas 2010 di Jakarta, kemarin. Selain itu, Menkeu menyampaikan kabar gembira lainnya yaitu PNS, TNI, dan Polri tetap akan mendapatkan gaji ke-13 pada tahun depan dan juga berlaku bagi para pensiun PNS yang akan mendapat pensiun ke-13. Kebijakan tersebut

merupakan kelanjutan dari lima tahun terakhir. ‘’Gaji ke-13 tetap akan diberikan kepada PNS, TNI, dan Polri. Begitu juga pensiun tetap dapat pensiun ke-13,” tambahnya. Menkeu Sri Mulyani menyatakan, pemerintah berencana melakukan penambahan pegawai baru sebanyak 100 ribu orang. Bersamaan dengan itu, pemerintah tetap menyediakan anggaran untuk remunerasi kementerian/lembaga sebagai bentuk pelaksanaan program reformasi birokrasi pemerintah. ‘’Remunerasi tetap ada untuk reformasi birokrasi,” tandasnya. Sebagai upaya memenuhi hal tersebut, belanja pemerintah pusat yang diajukan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011 ditingkatkan hingga mencapai Rp 81,3 triliun. Selain itu, menurut Sri Mulyani, pemerintah juga akan melakukan pengetatan anggaran. ‘’Belanja-belanja barang yang kurang prioritas akan dilakukan pengetatan,” imbuh Sri Mulyani. (ind)

Terkait Pemenangan Miranda

KPK Didesak Tahan Semua yang Terlibat JAKARTA - Anggota Komisi III DPR mencecar KPK dalam perkara kasus suap Traveller Cheque (TC) pemilihan Deputi Gubernur Seniot Bank Indonesia (DGS BI) Miranda Swaray Goeltom. KPK dinilai diskriminatif, karena hingga saat ini belum juga menetapkan pemberi suap kasus tersebut sebgai tersangka apalagi ditahan. ‘’Kalau yang disuap sudah terbukti lalu siapa yang menyuapnya ?. Tidak mungkin kalau setan yang menyuapnya,” kata anggota Fraksi Demokrat Pieter Zulkifli saat rapat dengar pendapat (RDP) KPK dengan Komisi III DPR Jakarta, kemarin. Pieter meyakini ada bankir dan pengusaha bank yang mensponsori pemenangan Miranda. ‘’Para bankir dan pengusaha bank yang punya kepentingan terhadap Miranda. Siapapun dia harus diselidiki, Kuncinya ada di saudara Nunun (Nunun Nurbaeti),” kata Pieter. Pieter enggan menyebut siapa bankir dan pengusaha bank dimaksud. ‘’Saya punya namanya, tapi tidak bisa saya sampaikan. Ini adalah grand desain,” ujarnya. Hingga saat ini, KPK baru

menetapkan empat mantan anggota DPR sebagai tersangka yaitu Endin AJ Soefihara (F-PPP), Udju Djuhaeri (F TNI/Polri), Hamka Yandhu (F Golkar), dan Dudhie Makmun Murod (F-PDIP) sebagai tersangka. Empat mantan anggota Komisi Keuangan itu disebut sebagai koordinator penerima suap untuk fraksinya masing-masing. Anggota F-PPP Ahmad Yani mempertayakan mengapa KPK hanya menjadikan tersangka terhadap para mantan anggota DPR saja, sementara pemberi suapnya tidak. ‘’KPK jangan diskriminatif, sepertinya KPK hanya mau mengorbankan anggota dewan, apakah KPK takut menjerat pemberinya,” tanya Yani. Ketua Komisi III Benny K Harman juga turut bersuara. Menurut Benny, kalau si penerimanya sudah bisa ditetapkan tersangka, lalu bagaimana dengan yang menyerahkan. ‘’Kok belum ketemu-ketemu. Apakah yang memberikannya tuyul ,’’ kelakarnya. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah mengatakan kasus tersebut belum selesai. (har)

Menimbulkan Efek Jera Para Koruptor PRAKTIK korupsi makin hari kian menusuk rasa keadilan masyarakat. Berbagai upaya untuk menimbulkan efek jera kepada koruptor maupun calon koruptor diwacanakan, mulai dari penjara super maksimum hingga penjatuhan hukuman mati. Hukuman apa yang pantas bagi para koruptor ? Para koruptor atau orangorang yang terjerat kasus korupsi seharusnya ditempatkan di penjara dengan keamanan maksimum dengan melepaskan sejumlah hak-hak mereka agar bisa menimbulkan efek jera. ‘’Koruptor harus ditempatkan

dalam ‘maximum security prison’ (penjara dengan keamanan maksimum-red) seperti di Nusa Kambangan,” kata Hakim Konstitusi, M Akil Mochtar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, kemarin. Menurut dia, aturan di

M Akil Mochtar

dalam penjara dengan sistem keamanan maksimum bagi ko-

ruptor itu antara lain tidak boleh ada televisi, tidak boleh ada fasilitas telekomunikasi apapun kecuali lisan, dan tidak boleh dikunjungi oleh siapapun. Hal tersebut adalah untuk menimbulkan efek jera bagi orang yang terlibat kasus korupsi. Terkait dengan pembangunan Rumah Tahanan Klas I Khusus Tindak Pidana Korupsi (Rutan Tipikor) yang baru pertama didirikan di Cipinang, Jakarta Timur, Akil tidak setuju dengan konsep tersebut. ‘’Menurut saya itu tidak tepat sasaran,” katanya. Ia mengemukakan, pemban-

gunan Rutan Tipikor juga tidak akan memecahkan masalah jumlah tahanan yang melebihi kapasitas di sejumlah tempat penahanan di Indonesia. Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Patrialis Akbar meresmikan Rumah Tahanan Klas I Khusus Tindak Pidana Korupsi pertama di Indonesia. Patrialis mengatakan, peresmian Rutan Khusus kasus korupsi itu menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (Lapas) atau Rutan di Indonesia. (ant)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.