Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No.144 tahun IV Kamis, 29 Juli 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Tekanan Inflasi Mulai Juli
Terancam Sanksi
Konsumen Takut
PEMERINTAH memperkirakan potensi tekanan inflasi mulai terjadi pada Juli 2010 atau selama semester II. Dokumen Pokokpokok Penjelasan Pemerintah Mengenai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan ...hal. 1
BADAN Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan akan menjatuhkan sanksi kepada Anggota Bursa, emiten dan industri keuangan non-bank yang tidak menerapkan 13 Peraturan Standar ...hal. 2
MARAKNYA pemberitaan soal meledaknya tabung elpiji 3 kilogram, berdampak pada ketakutan masyarakat. Belakangan masyarakat banyak yang kembali menggunakan kompor minyak tanah ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Pesawat Jatuh di Pakistan
152 Orang Tewas
Suluh Indonesia/ant
BERMAIN - Sejumlah bocah sedang bermain-main di aliran Bengawan Solo yang dangkal di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro, kemarin. Akibat musim tak teratur, di beberapa daerah masih musim hujan.
ISLAMABAD - Sebuah pesawat yang membawa 152 orang mengalami kecelakaan akibat cuaca buruk di perbukitan di dekat Islamabad, Pakistan, kemarin. Lima mayat telah ditemukan dari tempat kecelakaan di bukit berhutan lebat Margalla di dekat kota itu. Pesawat jet tersebut, milik perusahaan penerbangan swasta Airblue, kehilangan kontak dengan ruang kendali dengan ruang pengawas lalu lintas udara di Bandar Udara Internasional Islamabad pukul 04.43 GMT (11.43 WIB), sewaktu terbang dari kota Karachi di bagian selatan negeri itu. ‘’Kami telah mengirim mobil pemadam ke lokasi. Sejauh ini lima mayat telah ditemukan,” kata pemimpin Dinas Pembangunan Ibu Kota, Imtiaz Elahi. Pesawat itu membawa 146 penumpang dan enam anggota awak. ‘’Kami sedang mengumpulkan keterangan. Kami tak memiliki perincian lebih lanjut,” kata Mubarik Shah, jurubicara bagi Dinas Penerbangan Sipil, yang dikelola negara. Awan gelap dan asap terlihat membubung dari lokasi kecelakaan yang dipenuhi pepohonan. Satu helikopter terbang di atasnya dan kobaran api melahap pohon dan apa yang tampak sebagai puing pesawat, demikian tayangan televisi. ‘’Hujan. Saya melihat pesawat terbang sangat rendah dari jendela kantor saya,” kata seorang saksi mata, Khadim Hussain. Stasiun televisi AAJ Pakistan memperlihatkan asap tebal membubung dari tanah. Pekerja pertolongan sedang berusaha memasuki wilayah tersebut meski menghadapi kesulitan akibat lebatnya pepohonan. Militer menyatakan telah mengirim tiga helikopter ke lokasi kecelakaan dan tentara juga telah dikerahkan ke sana. (ant)
Tak Penuhi Standar
9 Juta Tabung Gas Ditarik JAKARTA - Pemerintah segera menarik sembilan juta tabung gas elpiji ukuran tiga kilogram yang beredar di masyarakat karena tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Menko Kesra Agung Laksono mengatakan hal itu di Kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Menurut Menko Kesra, sembilan juta tabung gas itu akan ditarik pada saat pengisian ulang di depo Pertamina. Pemerintah, menurut Agung, telah memerintahkan Pertamina agar menahan distribusi sembilan juta tabung tersebut agar tidak beredar kembali di masyarakat.
Menko Kesra mengatakan mutu sembilan juta tabung gas itu sebenarnya bukan berarti jelek, namun tidak memenuhi SNI karena diimpor dari Australia dan Jepang. ‘’Yang tidak SNI itu yang ditarik. Ada sekitar sembilan juta yang ditengarai tidak berstandar. Itu impor dari Australia,” ujarnya. Selain menarik tabung tidak berstandar SNI, kata dia, maka pemerintah tidak merencanakan memperbaiki mutu tabung gas sudah berstandar SNI karena dinilai sudah cukup baik. Pemerintah hanya berusaha meningkatkan sosialisasi agar masyarakat tidak takut menggunakan tabung gas untuk
memasak. Untuk itu, menurut Agung, Kementerian Kesra akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pertamina untuk mengadakan sosialisasi dari rumah ke rumah sampai tingkat kecamatan.Sosialisasi mengikutsertakan tenaga teknis yang akan mengajarkan masyarakat cara penggunaan tabung gas yang benar. Banyaknya tabung gas ukuran tiga kilogram yang tidak memenuhi syarat telah mengakibatkan terjadinya musibah ledakan di berbagai daerah. Ledakan tabung gas antara lain disebabkan regulator yang bermasalah secara teknis. (har)
Pemerintah Ditengarai
Akan Hentikan Kasus Century JAKARTA - Anggota tim pengawas (timwas) rekomendasi panitia khusus kasus Bank Century, Trimedya Panjaitan menilai bahwa pemerintah berniat untuk mengubur tindaklanjut penanganan kasus Century secara sistematis termasuk mengabaikan kinerja timwas. ‘’Upaya mengubur kasus Century makin jelas karena Menteri Hukum dan HAM yang kita undang ternyata tidak hadir dalam rapat timwas,” kata Trimedya disela-sela rapat Timwas di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Menurutnya, ketidakhadiran Menkum dan HAM Patrialis Akbar menunjukkan bahwa dalam perspektif pemerintah, kinerja timwas dalam mengusut kasus Century tidak terlalu penting. ‘’Ini menunjukkan adanya upaya sistematis. Dulu, Kapolri salah menjawab karena berdasarkan data yang keliru. Kemarin, ada pernyataan dari Ketua Komisi III yang meminta kasus ini dihentikan. Sekarang,
Menkum dan HAM yang tidak hadir,” ungkap Trimedya. Anggota timwas dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo menambahkan, surat yang dikirimkan oleh Kementerian Hukum dan HAM bukan berniat menunda rapat timwas, tetapi merupakan penolakan penyelesaian kasus Century. Dalam surat tersebut, kata dia, disebutkan bahwa masa berlaku tim bersama recovery asset Kejaksaan Agung dan Polri sudah lewat, maka Kementerian Hukum dan HAM justru meminta rapat timwas dengan agenda membahas pengembalian aset Century dilakukan dengan tim yang telah dibentuk Kementerian Keuangan. ‘’Ini membuktikan adanya upaya dari pemerintah yang tidak mulai menghormati DPR sebagai institusi. Belum lagi ada pimpinan Komisi yang mengatakan dalam kasus Century tidak ditemukan bukti yang kuat,” kata Bambang. (har)
Anggota DPR Mundur JAKARTA - Sekjen PAN Taufik Kurniawan mengatakan, pengunduran diri anggota fraksinya Ratu Munawaroh akan dibahas dalam rapat rutin DPP PAN. ‘’Kita sudah mendengar soal pernyataan itu. Kemudian langkah yang kita ambil adalah kita akan klarifikasi lebih lanjut agar informasi yang beredar di masyarakat menjadi jelas. Besok dalam rapat rutin, soal itu akan menjadi salah satu agenda yang akan kita bahas,” katanyadi Gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin. Taufik menambahkan, dari informasi yang ia terima dari Ketua Fraksi PAN Asman Abnur, Munawaroh sudah bertemu dan menyampaikan niat
untuk mundur. ‘’Sebenarnya, menurut informasi dari fraksi, bulan lalu beliau sudah menghadap ketua fraksi dan menyampaikan bahwa yang bersangkutan ada hal yang menjadi pertimbangan untuk mundur, yaitu keluarga,” kata Wakil Ketua DPR itu. Ia membantah pengunduran diri Munawaroh karena sering absen di DPR, baik di rapat paripurna dan rapat-rapat komisi. ‘’Tidak ada karena teguran sama sekali dari DPP PAN. Yang jelas, besok dalam rapat, beliau diundang oleh fraksi untuk kita konfirmasi, kemudian setelah dikonfirmasi selanjutnya dibawa ke DPP PAN, dan bagaimana mekanismenya
pastinya kita sesuai dengan mekanisme partai,” kata Taufik. Ketua Umum PAN Hatta Rajasa sudah mengetahui perihal pengunduran diri Munawaroh itu. ‘’Pak Hatta sudah diberitahu, beliau juga meminta masalah Munawaroh dikonsultasikan dulu ke fraksi lalu setelah itu sampaikan pada partai, dan kemudian baru partai mengambil sikap. Dan pastinya itu setelah kita mendengar dari penuturan dari beliau,” katanya. Ratu Munawaroh bolos selama 10 kali dalam masa sidang paripurna DPR periode 5 April 2010-18 Juni 2010. Merasa bersalah pada publik, FPAN meminta maaf. (har)
Pilkada Langsung
Masih yang Terbaik JAKARTA - Meski masih banyak kelemahan, pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung masih dinilai terbaik untuk memilih kepala daerah baik di tingkat gubernur, bupati, maupun wali kota. ‘’Beberapa saat lalu kita mesti memilih apakah pemilihan pejabat publik secara langsung atau tidak. Maka pilihan terbaik adalah pemilihan secara langsung,’’ kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat kabinet terbatas dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Kantor Presiden Jakarta, kemarin. Menurut Kepala Negara, terdapat banyak dampak negatif dari pemilihan kepala daerah secara langsung. Namun, implikasi itu bukan berarti harus diperdebatkan lagi apakah pilkada langsung lebih baik dari tidak langsung. ‘’Yang harus dilakukan adalah memperbaiki ekses-ekses negatif dari pemilihan kepala daerah secara langsung,” kata Presiden. Presiden menilai jika harus memilih, pemilihan pejabat publik secara langsung adalah yang terbaik. Alasannya, karena konstituen dapat mengenal dekat para calon dan siapa pun yang terpilih nantinya mendapatkan mandat dari masyarakat yang dipimpinnya. ‘’Karena konsttuen akan lebih dekat mengenal calon, dan siapapun yang terpilih akan memperoleh mandat yang besar dari masyarakat yang akan dipimpinnya,” kata Presiden Yudhoyono. Dalam arahannya, Presiden mengingatkan tentang pandangan teknis persoalan ini yang merupakan wilayah menteri dan staf khusus. Misalnya tentang jalannya pemerintahan di era desentralisasi dan otonomi daerah, seperti apa yang bisa memastikan pemerintahan bisa dijalankan dengan efektif. Sedangkan implementasi politik, sistem hukum, dan sistem ketatanegaraan yang dijalankan bersama pasca amandemen UUD 1945, juga merupakkan hal-hal yang harus diperhatikan oleh Wantimpres. Terpenting, Kepala Negara menegaskan eksesekses negatif harus dicegah dan diatasi. (har)