Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Fundamental Ekonomi
BNI Bidik Sektor Kelautan
Beban Utang Telkomsel
BANK Dunia menyebutkan saat ini fundamental perekonomian Indonesia kuat sehingga memungkinkan fokus kebijakan pemerintah bergeser dari ketidakpastian jangka pendek menjadi pencapaian ...hal. 1
PT Bank BNI mengucurkan kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp 70 miliar kepada 1.000 plasma mitra binaan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan. Penandatangan kesepakatan dilakukan ...hal. 2
OPERATOR seluler PT Telkomsel meyakini operasional perusahaan tidak akan terganggu, meskipun memiliki total utang sekitar Rp 10 triliun. “Utang jatuh tempo bervariasi dan paling panjang pada 2015,” kata ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
Rabu, 29 September 2010
No. 181 tahun IV
Suluh Indonesia/ade
KERJA - Para pencari kerja saat melakukan interview pada Job Fair 2010 di Istora Senayan, Jakarta, kemarin. Job Fair yang diikuti sekitar 30 perusahaan nasional tersebut dibanjiri para pencari kerja.
DPR-Pemerintah Bahas
2011 TDL Naik JAKARTA - Pemerintah membicarakan kembali rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dengan Komisi VII DPR. ‘’Keputusan (kemungkinan kenaikan TDL pada 2011) ini memang muncul setelah kami rapat dengan Komisi VII DPR,’’ kata Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Saleh di Jakarta, kemarin. Menurut Darwin, hasil rapat di Kantor Menko Perekonomian telah menyepakati tidak ada penangguhan pembayaran utang subsidi listrik tahun 2009 senilai Rp 4,6 triliun, sehingga memungkinkan kenaikan TDL sebesar 5,4 persen pada 2011. ‘’Pemerintah melihat kemampuan keuangan PLN dalam mengemban kewajibannya, sehingga carry over subsidi 2009
tidak disarankan atau diminta tidak ditunda,” ujarnya. Kalau pembayaran utang subsidi 2009 senilai Rp 4,6 triliun tetap dilakukan, lanjutnya, maka kompensasinya adalah perlu adanya kenaikan tarif listrik pada 2011. Darwin sendiri tidak ikut rapat karena mesti menghadiri upacara Hari Pertambangan dan Energi yang juga dihadiri duta besar negara sahabat di Cipulir, Jakarta Selatan. Sebelumnya, rapat kerja antara Komisi VII DPR dan Menteri ESDM Darwin Saleh pada Kamis (23/9) pekan lalu sudah memutuskan tidak ada kenaikan TDL pada 2011. Untuk itu, PLN diminta melakukan penghematan senilai Rp 8,1 triliun dan ditam-
bah penundaan pembayaran utang subsidi 2009 sebesar Rp 4,6 triliun. Keputusan dalam raker itu diambil setelah pemerintah mengusulkan kenaikan TDL rata-rata sebesar 15 persen mulai awal Januari 2011 sebagai opsi menutup kekurangan subsidi listrik sebesar Rp12,7 triliun. Namun, menurut Darwin, hasil rapat dirinya dengan Komisi VII DPR pada Kamis (23/ 9) pekan lalu belum tuntas. ‘’Kami sudah berdiskusi dengan Komisi VII DPR, tapi keliatannya memang belum tuntas dan belum sampai pada deadline. Saya kira itu proses mencari yang terbaik,” ujarnya. Kenaikan TDL mempunyai aspek positif dan negatif yang mesti dicermati. (ant)
TNI Siap Berantas Terorisme JAKARTA - TNI siap menerjunkan pasukannya untuk menanggulangi terorisme manakala diperlukan. ‘’Penanganan teroris, kita punya pasukan khusus. Manakala itu diperlukan, kemudian kebijakan politik memerintahkan kita bersama-sama dengan Polri, kita akan melakukan itu,” ujar Laksamana TNI Agus Suhartono usai dilantik menjadi Panglima TNI oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara Jakarta, kemarin. Namun, menurut Agus, keterlibatan TNI dalam memberantas tindakan terorisme masih harus menunggu aturan yang tengah digodok bersama oleh semua pihak yang tergabung dalam Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. ‘’Itu yang digodok bersama. Mudah-mudahan ke depan ada sinergi cukup bagus antara TNI dan Polri. Tapi pengarahan keterlibatan pada penanggulangan terorisme kita tunggu mekanisme dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,” katanya. Agus menjelaskan saat ini TNI melakukan upaya peningkatan kemampuan pasukan khas
dari berbagai angkatan. ‘’Pasukan khusus siap, kan tugas angkatan menyiapkan pasukannya. Kita selalu menyiapkan, sekarang mereka siap digunakan, tinggal bagaimana menggunakannya. Kita punya kemampuan,” katanya. Hal yang sama diungkapkan Kasad Jenderal TNI George Toisutta. Menurut Kasad, TNI siap membantu Polri memerangi terorisme. ‘’Kerja sama dengan polri untuk memerangi terorisme nanti diatur Menko Polhukam dan kami siap membantu,” katanya. Ia mengatakan, kekuatan yang akan terlibat dalam kerja sama tersebut berasal dari berbagai unsur baik Angkatan Darat, Laut, maupun Udara, yakni dari Kopassus, Denbravo, dan Denjaka. ‘’Kekuatan yang akan diterjunkan tergantung situasi atau permintaan,” katanya. George mengatakan, pembagian tugas tergantung sasarannya, yang menentukan nanti desk antiteror dari Kementerian Polhukam. Menyinggung latihan Kopassus dengan tentara Australia di Bali, ia mengatakan, hal itu merupakan latihan rutin. (har/kmb)
Tarik Ulur Calon Kapolri KETUA DPR Marzuki Alie memastikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya mengajukan satu nama calon Kapolri kepada DPR yang akan dikirimkan akhir pekan ini. Siapa dia ? Menurut Marzuki, dirinya sudah bertemu presiden, dan beliau menyampaikan bahwa surat Presiden akan dikirimkan pada tanggal 3 Oktober nanti. Jatuhnya hari Minggu dan itu biasa dan biasanya pula akan dilakukan rapat pimpinan DPR pada hari Seninnya membahas surat presiden tersebut. Soal hanya satu nama calon
saja yang diajukan kepada DPR, Marzuki mengatakan Presiden akan mentaati peraturan dan prosedur yang ada termasuk mengenai nama calon Kapolri.Pengajuan satu nama menurutnya, tidak menyalahi ketentuan perundangan. ‘’SBY akan sampaikan satu nama saja dan itu sudah sesuai prosedur dan kewenangan yang ada
Marzuki Alie
padanya,” jelasnya. Jika sudah diterima, maka
DPR memiliki waktu 20 hari untuk menerima atau menolak calon yang diajukan presiden. Waktu 20 hari itu diniilai cukup bagi DPR untuk menentukan calon kapolri baru. ‘’Jadi DPR punya waktu 20 hari dan jika surat sampai tanggal 3 oktober maka tanggal 23 Oktober sudah ada keputusan karena argo jalan terus,” imbuhnya. Wakil Ketua DPR Pramono Anung berharap agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak memikirkan pendapat politikus dan partai politik dalam menunjuk calon Kapol-
ri. ‘’Hal terpenting adalah bagaimana presiden memenuhi keinginan publik dan internal Polri secara kelembagaan,” ujarnya. Ditengarai lamanya pengajuan nama calon Kapolri karena banyaknya tekanan dari sejumlah pihak termasuk politisi parpol sehingga terjadi tarik menarik kepentingan. Kendati demikian, Pramono melihat bahwa keinginan dari fraksi-fraksi di DPR masih dalam konteks yang wajar karena masing-masing mempunyai kebijakan. (har/son)
Gubernur Kalsel
Dijadikan Tersangka JAKARTA - Kejagung secara resmi menetapkan Gubernur Kalsel Rudy Arifin sebagai tersangka dugaan korupsi dalam pemberian uang santunan pembebasan tanah eks Pabrik Kertas Martapura. ‘’Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus Nomor Print109/F.2/Fd.1/9.2010 tanggal 16 September 2010, telah ditetapkan Rudy Arifin (Gubernur Kalsel/mantan Bupati Banjar), sebagai tersangka,” kata Kapuspenkum Kejagung Babul Khoir Harahap di Jakarta, kemarin. Babul mengatakan, pembebasan tanah itu dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banjar tahun 2002-2003 yang saat itu ketuanya Rudy Arifin. Ia menjelaskan, posisi kasus tersebut, Rudy Arifin selaku Bupati Kabupaten Banjar telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banjar Nomor 24 tahun 2001 tanggal 7 Februari 2001 tentang Pembentukan Tim Pengembalian dan Pemanfaatan eks Pabrik Kertas Martapura. ‘’Ketua tim pengembalian dan pemanfaatan eks pabrik kertas itu, yakni, Iskandar Djamaludin (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar),” katanya. SK tersebut, kata dia, dikeluarkan untuk membebaskan tanah Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama pemegang hak PT Golden Martapura (milik Gunawan Sutanto). Kemudian, tersangka menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banjar Nomor SK.01/KPTS/2002 tentang Bentuk dan besarnya santunan dalam rangka pengadaan tanah. Seharusnya tindakan pembebasan tanah milik PT Golden Martapura tidak dilakukan karena tersangka telah mengetahui HGB-nya sudah berakhir masa berlakunya, akibatnya negara dirugikan Rp 6,4 miliar. (son)
Menko Kesra :
Awas Cuaca Ekstrim JAKARTA - Menko Kesra Agung Laksono mengimbau masyarakat Indonesia untuk mewaspadai cuaca ekstrim. ‘’Berdasarkan laporan yang ada cuaca ekstrim diprediksi akan terjadi hingga sekitar Januari 2011 karena itu masyarakat harus waspada,” kata Agung Laksono di Jakarta, kemarin. Agung juga meminta seluruh pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan Badan Meterorologi Klimatologi dan Geofisika terkait data cuaca. Setelah itu data tersebut bisa segera disosialisasikan kepada masyarakat di wilayahnya. ‘’Data tersebut meliputi berbagai hal diantaranya gelombang tinggi atau cuaca buruk dan jarak pandang untuk penerbangan,” katanya. Agung juga mengimbau kepada masyarakat untuk menunda perjalanan khususnya melalui jalur laut jika kondisi cuaca sedang tidak baik. Selain itu, Agung juga mengaku prihatin dengan adanya beberapa kasus yang terjadi di beberapa wilayah dan menelan korban jiwa akibat cuaca buruk. Selain peran aktif dari pemerintah daerah, Menko Kesra berharap masyarakat juga mewaspadai cuaca buruk. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan cuaca ekstrim masih akan bertahan hingga beberapa pekan ke depan ditandai dengan hujan deras akan terus turun. Daerah yang akan terkena cuaca ekstrim ini melingkupi seluruh Jawa, Sumatera bagian Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, serta Sorong, Timika, dan Biak di wilayah Papua. Cuaca ekstrim ini terjadi karena siklus basah dan kering yang terlalu cepat akibat La Nina dan pemanasan global. Kejadian anomali ini lebih banyak di Indonesia bagian Timur, yaitu di Selat Makassar, Laut Banda, dan Laut Arafura. (ant)