Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 195 tahun III Kamis, 29 Oktober 2009 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Hilangkan Hambatan Ekonomi
25 Emiten Ditargetkan IPO
Mulai Berubah
MENKO Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan bahwa national summit berbeda dengan infrastruktur summit yang telah di selenggarakan dua kali. “Ini (national summit) berbeda dengan dua kali...hal. 1
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan pada 2010 jumlah emiten saham baru (initial public offering/IPO) sebanyak 25 emiten, pencatatan saham tambahan (right issue dan saham bonus) 35 emiten...hal. 2
DIVERSIFIKASI pasar yang dilakukan selama krisis keuangan global terbukti mengubah komposisi pasar ekspor Indonesia dari negara tradisional ke negaranegara non tradisional...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Megawati Instruksikan
F-PDIP Dukung Angket
Suluh Indonesia/ade
DIPERIKSA KPK - Miranda Goeltom diperiksa KPK terkait dugaan suap saat dirinya terpilih sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Miranda diperiksa masih sebagai saksi atas beberapa tersangka.
Gaji DPR Naik JAKARTA - Pejabat negara baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat dipastikan akan mendapatkan kenaikan gaji pada 2010 mendatang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, gaji pejabat negara belum mengalami kenaikan selama 8 tahun terakhir, selain itu rata-rata penghasilan pejabat negara tergolong relatif masih rendah. ‘’Gambaran umum bila diperhitungkan dalam bentuk tunai dan bila fasilitas yang diperoleh juga diperhitungkan, maka secara rata-rata penghasilan pejabat
negara relatif masih rendah,” katanya di gedung Depkeu di Jakarta, kemarin. Besaran pejabat negara antara lain presiden Rp 67,3 juta, Ketua KPK Rp 70,3 juta, menteri Rp 19,5 juta, Kapolri Rp 19,5 juta. Menkeu juga menambahkan, selama ini pihaknya sudah memfokuskan pada kesejahteraan PNS, TNI/Polri, Pensiunan, dan Veteran. Golongan IA tahun 2004 sebesar Rp 674.000 dan di 2010 menurut UU APBN mendapatkan Rp 1,892 juta. TNI Tamtama Bintara pada 2004 menca-
pai Rp 1,27 juta menjadi Rp 2,505 juta, besaran itu belum termasuk uang lauk pauk. Sedangkan tunjangan Veteran dari Rp 526.000 akan menjadi Rp 1,260 juta pada 2010 mendatang. ‘’Dalam 5 tahun terakhir kenaikan mereka sudah cukup signifikan,” imbuhnya. Dia mengakui, para pemimpin lembaga negara sangat mendukung keputusan pemerintah tersebut. Hal ini terlihat dari hasil kunjungan Tim Evaluasi Remunerasi Pejabat Negara pada lembaga-lembaga negara tersebut. (fel)
Rekayasa Kasus Bibit-Chandra
SBY Harus Turun Tangan JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan terkait beredarnya transkrip rekaman yang diduga bukti rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK. Pasalnya, nama SBY ikut disebut-sebut dalam rekaman itu bersama beberapa nama pejabat tinggi Kejaksaan Agung dan Mabes Polri. Menurut Mahfud di gedung MK Jakarta, kemarin, peranan presiden dalam hal ini bukan dimaksudkan untuk melakukan
Miranda Diperiksa JAKARTA - Miranda S. Goeltom diperiksa terkait dugaan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI pada 2004. Setelah menjalani pemeriksaan lebih dari tujuh jam, Miranda mengakuditanya apakah pernah memberikan sesuatu saat pemilihan pejabat bank sentral itu. ‘’Saya ditanya pernah memberikan apa-apa, saya jawab tidak,” kata Miranda. Miranda mengaku menjawab lima pertanyaan terkait dengan visi dan misinya. ‘’Saya berikan copy visi misi waktu pemilihan itu,” kata Miranda. Miranda membantah mengenal Agus Condro, mantan anggota F-PDIP DPR yang membongkar aliran cek usai pemilihan tersebut. Sementara itu, Agus Condro mengaku beberapa kali bertemu Miranda. (nas)
intervensi, namun untuk menjernihkan proses hukumnya. Langkah ini harus dilakukan sekarang, karena bisa untuk menjaga citranya di awal periode jabatan keduanya ini. Namun, imbau Mahfud, Presiden SBY jangan sampai terlalu jauh masuk ke dalam proses hukum. Biarkan saja mengalir ke pengadilan. Tetapi hal-hal yang janggal itu harus diselesaikan dengan campur tangannya, bukan oleh masing-masing institusi tersebut. ‘’Kalau antarinstitusi bisa sal-
ing cakar-cakaran,” ujarnya. Mahfud menjelaskan, permasalahan itu tidak bisa diserahkan semuanya kepada pihak Kejakgung, karena ada oknum pejabatnya yang terlibat dalam rekaman itu. Jika hal ini diserahkan kalangan internal lembaga itu untuk menyelesaikannya, hasilnya sudah bisa ditebak yakni memuaskan dan mereka akan tetap melindungi korpsnya tersebut. ‘’Jadi harus diserahkan kepada instansi lain yang punya kapasitas untuk masalah itu,’’ imbuhnya. (har)
JAKARTA - Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan agar kader partai yang berada di DPR segera menggunakan hak angket untuk mengetahui duduk persoalan sebenarnya dari aliran dana bailout sebesar Rp 6,7 triliun ke Bank Century. ‘’Instruksi tersebut disampaikan ketua umum pada rapat pimpinan hari ini dan menjadi keputusan partai,” kata Sekjen DPP PDIP Pramono Anung di kantor DPPP Jakarta, kemarin. Di luar DPR, kata Pramono, PDIP juga akan segera membentuk tim pencari fakta (TPF) untuk mencari tahu duduk persoalan sebenarnya kasus Bank Century agar diketahui secara transparan oleh masyarakat. Ia mengatakan, pengguliran hak angket ini, karena ada sesuatu yang harus ditanyakan kepada pemerintah, yakni aliran dana bailout yang nilainya sangat besar itu. ‘’Besarnya dana talangan ini yang menjadi perhatian kita,’’ katanya. Dikatakan Pramono, PDIP secara sungguh-sungguh akan menggulirkan hak angket ini di DPR agar persoalannya menjadi transparan dan diketahui masyarakat. Penggunaan
hak angket ini, kata dia, tidak bisa hanya dilakukan oleh fraksi PDI Perjuangan sendiri. Wakil Ketua DPR ini berharap, fraksi-fraksi lain di DPR diharapkan juga akan mendukung hak angket yang akan digunakan F-PDIP. ‘’Anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan akan melobi anggota dari fraksi lainnya untuk menggulirkan hak angket ini,” kata Pramono. Selain akan menggunakan hak angket, kata dia, PDI Perjuangan juga akan segera membentuk tim pencari fakta (TPF) di internal partai untuk mencari tahu duduk persoalan aliran dana di Bank Century yang sebenarnya. Menurut dia, TPF yang dibentuk akan menggunakan referensi data yang ada yakni dari laporan sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan catatan terjadi indikasi tindak pidana pada aliran dana ke Bank Century. Meskipun laporan sementara hasil audit BPK belum dipublikasi, kata dia, tapi karena aliran dana dari pemerintah ke sangat besar, maka TPF akan bekerja secara paralel menggunakan data BPK sebagai data penguat. ‘’Persoalan Century proses politiknya harus terus berjalan,” katanya. (nas)