Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 60 tahun IV Selasa, 30 Maret 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Target Cukai Naik
Tiga Calon Bersaing Ketat
Industri Domestik Sulit
PEMERINTAH menaikkan target penerimaan cukai selama 2010 sebesar Rp 1 triliun menyusul kenaikan tarif cukai minuman mengandung ethyl alkohol atau minuman keras (miras) yang mencapai sekitar 200 ...hal. 1
PEJABAT Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution melihat bahwa ketiga calon Deputi Gubernur BI memiliki integritas, kapasitas, dan kualitas yang sama. “Kalau tutup mata dan ...hal. 2
KETUA Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Dave Laksono mengatakan, penguasaan asing di sektor-sektor strategis membuat daya saing industri Indonesia sulit berkembang, bahkan ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Direktur PLN Divonis 6 Tahun
Terkait Miranda F-PG Terima Rp 7,3 M JAKARTA - Mantan anggota DPR Paskah Suzetta menerima sejumlah lembaran cek senilai Rp 600 juta yang diduga suap terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004 dari mantan anggota DPR Hamka Yandhu. ‘’Saya serahkan langsung kepada Pak Paskah di sekitar hotel Mulia,” kata Hamka Yandhu ketika bersaksi di Pengadilan Tipikor dengan terdakwa politisi PDI Perjuangan, Dudhie Makmun Murod di Jakarta, kemarin. Saat itu, Hamka adalah anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. Hamka mengaku menyusul ke hotel tersebut setelah sejumlah anggota DPR mengatakan, Ketua Poksi Partai Golkar di Komisi IX itu berada di hotel tersebut. ‘’Cek itu diserahkan di mobil,” kata Hamka. Menurut Hamka, Paskah yang juga mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas itu tidak menghitung cek yang dia terima. ‘’Amplop tidak dibuka,” katanya. Tim penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) menguraikan, Fraksi Golkar mendapat alokasi cek senilai Rp 7,3 miliar dari pengusaha wanita bernama Nunun Nurbaeti yang disampaikan melalui anak buahnya, Ahmad Hakim Safari MJ alias Arie Malangjudo. Cek itu diambil langsung oleh Hanka Yandhu di ruang kerja Arie di sebuah kantor di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Serah terima cek itu dilakukan setelah pemilihan Deputi Gubernur Senior BI pada 8 Juni 2004 yang dimenangkan oleh Miranda S Goeltom. Kemudian cek dibagi-bagikan yaitu yaitu TM. Nurlif (Rp 550 juta), Baharuddin Aritonang (Rp 350 juta), Antoni Zeidra Abidin (Rp 600 juta), Akhmad Hafiz Zawawi (Rp 600 juta), Bobby Suhardiman (Rp 500 juta), Reza Kanarullah (Rp 500 juta). Paskah Suzetta (Rp 600 juta), Hengky Baramuli (Rp 500 juta), Asep Rokhimat Sudjana (Rp 150 juta), Azhar Mukhlis (Rp 500 juta), dan Martin Bria Seran (Rp 250 juta). Sementara itu, Hamka Yandhu menerima Rp 2,25 miliar. (nas)
Suluh Indonesia/ap
TERORIS - Petugas dari Kementerian Darurat Rusia dan petugas pemadam kebakaran membawa korban ledakan di Stasiun Metro Lubyanka, Moskow, kemarin. Dua ledakan aksi teroris menyerang System kereta bawah tanah Moskow, Rusia.
JAKARTA - Direktur PLN Luar Jawa-Bali nonaktif Hariadi Sadono divonis enam tahun penjara. Terdakwa diniyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi saat menjabat General Manager PLN Distribusi Jawa Timur dan Bali . Vonis in dijatuhkan majelis hakim yang diketuai Tjokorda Rai Suamba di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin. Selain hukuman penjara, majelis hakim juga memerintahkan Hariadi membayar denda sebesar Rp 300 juta subsider tiga bulan kururungan. Ia juga diharuskan mengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,32 miliar. Jika tidak dipenuhinya, harta terdakwa akan disita dan dilelang untuk membayar kewajibannya itu. Kalau tidak mencukupinya, harus diganti dengan pidana badan selama dua tahun. Atas putusan tersebut, terdakwa Hariadi menyatakan pikir-pikir. Ia menyatakan keberatan atas putusan ini. Sikap serupa juga disampaikan JPU Rudi Margono. Vonis tersebut dianggapnya lebih ringan dari tuntutan sebelumnya. Terdakwa sempat dituntut 10 tahun penjara serta denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan dan mengganti kerugia negara Rp 6,5 miliar. Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim menyebutkan, terdakwa Hariadi Sadono terbukti melakukan korupsi dalam proyek Customers Management System (CMS) dengan basis teknologi. (nas)
Moskow Diserang Teroris MOSKOW - Dua ledakan yang melanda sistem transportasi bawah tanah di Moskow kemarin menewaskan sedikitnya 40 orang saat fasilitas itu dipenuhi para penumpang. Juru bicara Kementerian Darurat Irina Andrianova mengatakan, 15 penumpang dan 11 orang yang menunggu di stasiun Lubyanka di Moskow Pusat tewas dalam ledakan pertama. ‘’Stasiun itu berada di bawah kantor-kantor utama Dinas Keamanan Federal,’’ kata sumber-sumber dari dinas itu yang dulu bernama KGB. Ledakan kedua terjadi di stasiun Park Kultury sekitar 45 menit kemudian. Menurut juru bicara Kepolisian Daerah Moskow, Viktor Biryukov, sedi-
kitnya 14 orang tewas dalam ledakan tersebut. Pihak berwenang Rusia mengatakan mereka menduga kelompok teroris bertanggung jawab dan mereka segera mengusut aksi tu. Tidak ada kelompok mengaku bertanggung jawab atas ledakan-ledakan itu tetapi diduga perbuatan itu dilakukan kelompok-kelompok dari Kaukasus Utara Rusia, tempat Moskow memerangi satu aksi perlawanan kelompok garis Islam yang meningkat. Ledakan pertama menghantam gerbong kedua dari dari satu rangkaian kereta yang berada di stasiun metro Lubyanka, dekat markas besar badan keamanan domestik utama Rusia (FSB) pukul 07.56 waktu
setempat (10.56 WIB) menewaskan 22 orang . Satu ledakan lain terjadi di gerbong kedua dari satu rangkaian kereta yang menunggu di stasiun metro Park Kultury pukul 08.37 waktu setempat (11.37 WIB). ‘’Ledakan itu menghantam gerbong kedua dari sebuah kereta api metro yang berhenti di Lubyanka pukul 07.56 waktu setempat (03:56 WIB),” kata Irina Andrianova. Sekjen NATO Anders Fogh Rasmussen mengutuk serangan bunuh diri itu serta berikrar akan bersama Rusia menghadapi terorisme. ‘’Atas nama NATO, saya mengecam keras serangan terorisme itu,’’ tegas Ramussen. (ant)
Kongres di Bali
PDIP Tak Undang SBY JAKARTA - PDIPdipastikan tidak mengundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kongres di Bali, 6-9 April mendatang. Ketua Organizing Committee Tjahjo Kumolo beralasan partainya tidak ingin mengesankan ada intervensi dari pemerintah terhadap proses demokrasi yang ada di internal partainya. Diakui Tjahjo, SBY merupakan tokoh nasional, juga pernah menjadi menteri di Kabinet Gotong Royong yang pernah dipimpin Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, namun saat ini SBY juga Presiden yang menjadi kepala pemerintahan dan kepala negara. ‘’Kami ingin mandiri, tidak mengundang pemerintah untuk membuka dan menutup kongres mendatang,” katanya di Jakarta, kemarin. Tjahjo menepis anggapan bahwa tidak diudangnya SBY pada kongres mendatang karena sikap Megawati yang masih tidak ingin bertemu SBY. ‘’Bukan, bukan karena itu. PAN kemarin saja tidak mengundang SBY, Golkar juga.
Jadi ini bukan hal yang istimewa,” katanya. Pada Kongres PDIP kali ini, Tjahjo mengatakan sejumlah tokoh nasional di tingkat pusat akan diundang antara lain pimpinan MPR, pimpinan DPR dan pimpinan DPD, Gubernur DKI, mantan-mantan wapres misalkan Hamzah Haz dan Jusuf Kalla. Selain itu juga diundang Sultan Hamengku Buwono X, tokoh agama seperti Ketua Umum PBNU yang baru Said Aqil Siraj, mantan petinggi TNI baik Panglima TNI dan mantan Kepala Staf dan sejumlah Duta Besar. Tjahjo yang juga Ketua Bidang Politik dan Pemenangan Pemilu DPP PDIP memastikan, menteri-menteri yang sekarang menjabat di pemerintah pusat tidak diundang, kecuali Menhan Purnomo Yusgiantoro yang pernah menjadi menteri di Kabinet Gotong Royong. Yang diundang hanya mantan menteri kabinet di pemerintahan Megawati. Untuk pejabat pemerintahan, Tjahjo mengatakan pemerintah cukup diwakili oleh Pemda Bali. (har)
Sindikat Pajak Segera Terbongkar JAKARTA - Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menyatakan, pihaknya segera membongkar sindikat pajak terkait kasus pegawai Ditjen Pajak, Gayus HP Tambunan. ‘’Sindikasi ini yang dalam waktu dekat, Insya Allah akan terbongkar,” kata Sekretaris Satgas Denny Indrayana di Jakarta, kemarin. Denny mengatakan, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Polri dan Kejagung dan tujuannya tidak lain untuk menjelaskan kemungkinan adanya satu sindikasi praktik mafia hukum yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, kehakiman, sipil dan pajak. ‘’Doakan dalam waktu yang tidak telalu lama akan ada sesuatu yang lebih jelas lebih terang bagaimana sindikasi ini bergerak dan akan kita bongkar semuanya,” katanya. Ia menyatakan, satgas sudah memiliki bukti-bukti adanya permainan mafia pajak, seperti dari keterangan PPATK, dan keterangan Gayus melalui satgas, bukti-bukti dari polisi, keterangan Andi Kosasih, dan pengembangan pendalaman oleh tim. ‘’Keterangan Gayus ke satgas sudah di BAP,” katanya. Menjawab mengenai apakah satgas sudah mengantongi nama yang terlibat dalam kasus Gayus, Denny
menyatakan pada saatnya info tersebut akan disampaikan ke publik. ‘’Pada saatnya info-info ini akan sampai ke publik,” katanya. Istri Gayus Diburu
Sementara itu, Bareskrim Mabes Polri tengah memburu istri Gayus Tambunan, Milana Anggraeni, terkait dengan dugaan menerima sejumlah dana dari suaminya. ‘’Akan kita cari (Milana) dan akan dijadikan tersangka kalau ikut menerima (uang),” kata Wakil Kepala Bareskrim Polri, Inspektur Jenderal Dikdik Mulyana. Hingga saat ini, kata Dikdikk, penyidik Mabes Polri masih mencari beberapa bukti yang dapat menunjukkan Milana menerima sejumlah uang dari suaminya, dari rekening mencurigakan sebesar Rp 24,6 miliar. Sebelumnya, Penasihat Ahli Kepala Polri, Kastorius Sinaga menyebutkan, pihaknya menerima informasi dari penyidik adanya transfer dana mencurigakan ke rekening Milana. Milana diduga menerima transferan dana sebesar Rp 3,6 miliar dari Gayus dengan rincian transfer pertama senilai Rp 900 juta dan transfer kedua mencapai Rp 2,6 miliar. ‘’Kita telusuri rekening Milana,’’ katanya. (son)
Menyadarkan Para Perokok KESADARAN warga Jakarta tentang larangan merokok di daerah-daerah tertentu masih sangat kurang, karena masih ditemukan kadar nikotin tinggi di kawasan dilarang merokok (KDM). Bagaimana menyadarkan para perokok ? Direktur Eksekutif Swisscontact Indonesia, Dollaris Riauaty mengungkapkan bahwa dari 34 gedung sekolah yang diukur, ditemukan kadar nikotin dan partikel sangat halus berukuran 2,5 mikrometer tinggi di 32 persen lokasi. Sementara di rumah sakit, dari pengukuran yang dilaku-
kan, sebanyak 68 persen lokasi yang positif terdeteksi nikotin. ‘’Penemuan itu sangat aneh. Karena, sekolah dan Rumah Sakit adalah kawasan dilarang merokok (KDM) total. Artinya, tidak diperbolehkan sama sekali kegiatan merokok,” katanya di Jakarta, kemarin. Pemerintah disebut Dollaris
harus lebih giat untuk mensosialisasikan aturan larangan merokok yang terdapat dalam Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran udara dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 75 Tahun 2005. Lebih lanjut, Dollaris menyebut kondisi memprihatinkan itu juga dapat dilihat bahwa masih ada 27 sekolah yang tidak mengikuti aturan larangan merokok tersebut namun ia menolak mengungkapkan nama-nama sekolah itu. ‘’Dan khusus di restoran, par-
tikel sagat halusnya sudah mencapai 2000 mikron permeter kubik. Padahal, normalnya maksimal 25 mikron permeter kubik3 saja,” katanya. Lembaga Menanggulangi Masalah Merokok (LM3) juga menyoroti penegakan aturan larangan merokok yang masih lemah hingga saat ini dibandingkan dengan negara lain yang menerapkan aturan yang sama. ‘’Ada 168 negara yang sudah menerapkan larangan merokok. Indonesia? Perhatian dari pemerintahnya masih sangat lemah,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Penegakan Hukum Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jakarta Ridwan Panjaitan mengaku bahwa tidak ditegakkannya larangan merokok tersebut adalah karena payung hukumnya yang masih lemah. ‘’Perbaikan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) harus dilakukan, karena belum efektif untuk diberlakukan. Kalau diterapkan seperti sekarang, hasilnya akan tetap sama. Tidak efektif,” katanya. (ant)