Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No.145 tahun IV Jumat, 30 Juli 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Inflasi 2010 Capai 6 Persen
IHSG Menuju Level 3.100 Poin
LPEI Salurkan 100 Juta Dolar
PENGAMAT ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika memprediksi laju inflasi 2010 akan mencapai 6 persen, lebih tinggi dari asumsi target yang ditetapkan ...hal. 1
INDEKS Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia, Kamis, ditutup menguat kembali melanjutkan poin tertinggi menuju level 3.100 poin, seiring menguatnya bursa regional yang bergerak positif. Indeks ...hal. 2
INDONESIA Eximbank atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) akan menyalurkan kredit 100 juta dolar AS kepada industri alas kaki serta tekstil dan produk tekstil di tanah air. Dana yang diperoleh ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Suluh Indonesia/ant
DISETUJUI - Darmin Nasution meninggalkan ruang Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, kemarin. Meski diwarnai aksi walk out dua fraksi, Darmin Nasution disetujui sebagai Gubernur Bank Indonesia.
Kasus Pajak Bakrie
Harus Diusut JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Benny Harman meminta kepolisian tidak menutup kasus Gayus Tambunan, justru dibuka lagi karena dalam kasus tersebut masih terdapat sejumlah orang yang diduga terkait. Hal itu dikatakan Benny di Gedung DPR/MPR Jakata, kemarin terkait adanya reaksi keras dari beberapa politisi, termasuk dari Golkar dalam menyikapi penyataannya mengenai perlunya menutup kasus Bank Century. ‘’Kalau begitu, kasus Gayus Tambunan yang menyebut sejumlah perusahaan milik Bakrie, jangan ditutup, harus diusut. Itu kasus sudah diusut, lalu ditutup, itu yang gak betul,” kata Benny sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, kemarin. Benny menambahkan, Komisi III (bidang hukum) segera
memanggil Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri untuk menjelaskan alasan penutupan kasus Gayus Tambunan. ‘’Kita akan panggil Kapolri dan akan tanyakan kenapa kasus Gayus Tambunan ditutup,” kata Benny yang juga politisi dari Partai Demokrat. Ia mengatakan, adanya reaksi keras dari fraksi lain, terutama Golkar, adalah untuk menyembunyikan kasus yang sudah ada sebelumnya. ‘’Pasti, iya dong ada agenda-agenda untuk itu. Kasus Djoko Chandra, misalnya. Dia sudah divonis, kalau sudah divonis, tersangka-tersangka lainnya yang terlibat dalam kasus itu, secara otomatis, secara hukum diproses. Tapi sampai sekarang tidak diproses oleh Kejagung,” kata Benny.
Ia mencontohkan, kasus Bantuan Likuiditas bank Indonesia (BLBI) yang diselesaikan lewat pansus DPR tapi tidak ada hasilnya. ‘’Lihat kasus BLBI, bertahun-tahun bikin pansus di dewan, tapi apa hasilnya,” tanya Benny. Benny menambahkan, adanya reaksi keras dari politisi lain sebagai bentuk ketidakpahaman dari apa yang diucapkannya. ‘’Orang yang gak ngerti, orang yang gak paham pasti kontroversi. Orang yang pakai akal sehat dan orang yang tak pakai akal sehat pasti kontroversi. Orang tidak paham, tidak mengerti aturan, tidak mengerti hukum. Orang-orang yang tidak mengerti inilah salah menangkapnya,” kata Benny. Sebelumnya, Benny berkomentar agar kasus Bank Century dihentikan. (ant)
DPR Setuju Darmin Gubernur BI
Dua Fraksi Lakukan Walk Out JAKARTA - Pengesahan Darmin Nasution sebagai Gubernur Bank Indonesia diputuskan melalui pemungutan suara atau voting terbuka, walaupun dalam proses di Komisi XI dicapai keputusan melalui aklamasi. ‘’Mau tidak mau karena mufakat bulat tidak tercapai, maka saya usulkan voting,” kata pimpinan sidang Priyo Budi Santoso di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan, hal ini pertama kalinya dalam sejarah, rapat paripurna mementahkan kembali hasil keputusan komisi untuk kemudian divoting dalam sidang paripurna. Pro dan kontra itu sendiri berakhir meskipun diwarnai dua fraksi yang memilih meninggalkan sidang yakni Fraksi PDIP dan Fraksi Hanura. Setelah kedua fraksi meninggalkan ruangan, pimpinan rapat Priyo Budi Santoso segera melanjutkan rapat dengan menanyakan kepada peserta rapat mengenai diterima tidaknya hasil Komisi XI DPR yang telah menyetujui Darmin Nasution sebagai Gubernur Bank Indonesia dengan sembilan catatan. Sebelum terjadi insiden keluarnya dua fraksi, rapat paripurna diwarnai interupsi dari sebagian anggota yang menolak serta menerima Darmin. Dalam interupsi tersebut, F-PDIP dan
Fraksi Hanura mengusulkan agar dilakukan voting secara tertutup untuk mengakomodasi seluruh aspirasi yang berkembang. Sementara itu Fraksi Demokrat dan Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar dilakukan voting terbuka dengan pertimbangan memilih kebijakan yakni keputusan Komisi XI DPR, bukan memilih perorangan. Priyo kemudian memutuskan melakukan voting secara terbuka yang membuat anggota Fraksi PDIP dan Fraksi Hanura memilih meninggalkan ruangan (walk out). Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, fraksinya memilih WO karena pimpinan sidang melakukan voting terbuka yang telah melanggar aturan tata tertib. Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDIP Pramono Anung mengatakan, dalam tata tertib pasal 275276 disebutkan, untuk memilih nama maka dilakukan voting secara tertutup bukan voting secara terbuka. Pertimbangannya, surat presiden yang mengajukan Darmin sebagai Gubernur Bank Indonesia adalah nama bukan kebijakan. Menurut dia, pelanggaran tata tertib ini membuka celah untuk melakukan gugatan ke MK. (har)