Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 30 September 2010
Usulkan Kenaikan TDL
Prospek Asuransi Masih Besar
Siap Terapkan Standar Euro 3
PEMERINTAH tetap mengusulkan adanya kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) secara selektif, walau usulan kenaikan TDL sebesar 15 persen pada awal 2011 telah dibatalkan dalam rapat di komisi VII DPR RI ...hal. 1
PROSPEK industri asuransi di dalam negeri masih cukup besar, karenanya sejumlah vendor asuransi terus aktif memperkenalkan produk baru bancassurance untuk menarik nasabah lebih banyak ...hal. 2
PRODUSEN sepeda motor dalam negeri siap menerapkan standar emisi Euro 3, selama pemerintah mampu menyediakan bahan bakar yang sesuai. “Secara teknologi kami tidak ada masalah. Tinggal tunggu bagaimana ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
No. 182 tahun IV
Suluh Indonesia/ant
RUSUH - Salah seorang korban dari kelompok yang bentrok saat sidang kasus Blowfish digotong rekannya di Jaksel, kemarin. Bentrokan tersebut mengakibatkan tiga orang tewas serta beberapa orang terluka.
Preman Bentrok
3 Orang Tewas
SBY Bantah
Kerabat Sudjarwo JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantah calon Kapolri Komjen Pol Imam Sudjarwo merupakan kerabatnya yang menjadi calon titipan dari istana. Menurut Kepala Negara isu tersebut merupakan fitnah dan manuver politik yang keluar dari kepatutan. ‘’Contoh, diedarkan di media massa salah satu calon kerabat saya. Tidak benar. Salah satu calon kerabat atau family saudara saya. Tidak ada hubungan family apapun dengan semua calon itu. Ini menyesatkan, tidak baik politik seperti ini karena mengganggu sistem. Saya harap jangan ditarik ke ranah politik,” kata Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden Jakarta, kemarin. Presiden mengaku prihatin terhadap persoalan ini. Tidak ada dukung mendukung calon kapolri, seperti satu kelompok mendudukung calon A, atau kelompok ini mendukung calon B. Cara-cara seperti itu menurut Presiden menyimpang, karena justru dicegah baik usulan calon Kapolri, Panglima TNI maupun Jaksa Agung. Mereka semua dibebaskan dari ranah poltiik. ‘’Menurut saya keluar dari kepatutan, dari proses pencalonan Kapolri apalagi dengan beredarnya berita tidak benar atau fitnah,” tegas Presiden. (har)
SBY Nilai Rusuh Tarakan
Aparat Tak Tanggap JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyesalkan terjadinya kembali bentrokan antar etnis di Kalimantan yang diawali karena masalah sepele. Kepala Negara menyesalkan terjadinya bentrok di Tarakan, Kaltim dari masalah individu menjadi konflik antar etnis yang menimbulkan kerusuhan dan menelan korban jiwa. ‘’Dulu kenapa peristiwa Sampit jadi luas dan besar, karena pada saat terjadi kekerasan, tidak dilakukan langkah-langkah cepat, tepat, terpadu dan tuntas. Semula dipikirkan peristiwa biasa, sehingga saya nilai ada sikap sedikit underestimate baik dari pemda, kepolisian dan yang ada di daerah itu,” kritik Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden Jakarta, kemarin. Untuk itu, Presiden mengaku telah memberi instruksi kepada Kapolri, Panglima TNI, maupun Gubernur Kaltim. Kejadian seperti ini harus segara diatasi dengan langkah-langkah yang cepat dan tepat dan harus tuntas. Menurut Presiden, konflik di Tarakan ini sama seperti Peristiwa Sampit. Dimulai dari perselisihan atau perkelahian diantara satu-dua orang dari komunitas yang berbeda, kemudian meluas dan membesar sampai terjadi konflik horizontal yang luas. ‘’Dalam konflik Tarakan ini juga ada korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit,’’ kata Presiden. (har)
JAKARTA - Polda Metro Jaya menyatakan jumlah sementara korban tewas akibat tawuran antarkelompok di depan Gedung PN Jaksel sebanyak tiga orang. ‘’Jumlah korban tewas sebanyak tiga orang dan satu orang luka berat,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Boy Rafli Amar di Jakarta, kemarin. Ketiga korban tewas itu, yakni Agustinus Romazona warga Kramatjati, Jakarta Timur, kelahiran Ambon tahun 1961, Syaifudin warga Kebon Nanas, Jakarta, kelahiran Medan tahun 1962, serta Fredy alias Ceko Key. Sementara itu, korban luka berat yang sempat diinformasi meninggal dunia, yakni Jaya Kusumah yang saat itu dalam kondisi kritis menjalani perawa-
tan di salah satu rumah sakit di kawasan Jaksel. Boy menuturkan korban tewas kebanyakan mengalami luka bacokan senjata tajam saat terjadi perkelahian massal. Bentrokan antarkelompok itu juga menyebabkan delapan orang luka yang belum diketahui dari kelompok mana. Kedelapan korban luka itu, yakni Matkey warga Bekasi Titian, Jawa Barat dengan luka tembak, Muksin warga Jalan Otista, Jakarta Timur dengan luka tembak pada lengan kiri, Fransiscus Reva warga Gunung Sahari, Jakarta Pusat dengan luka lembak dan bacok pada dada kiri. Kemudian Semy luka bacok pada jari kanan, Ian luka tembak pada dada kiri, Tito Resta
luka tembak pada dada kiri, Muthi alias Badmas luka bacok pada kiri bawah lutut dan Paulinus. Selain itu, tiga anggota kepolisian terkena tembakan peluru nyasar, yakni Kapolres Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Gatot Edy Pramono pada kaki kiri, Ajun Komisaris Polisi Lambua pada tangan kanan dan ajudan Kapolres, Briptu Gerhana luka tembak pada kaki. Bentrok dua kelompok massa terjadi saat akan berlangsungnya sidang kasus penganiayaan di tempat hiburan Blowfish di PN Jaksel. Mendadak sekelompok massa datang dan menyerang kelompok massa lainnnya yang berada di halaman pengadilan. (har/son)
Tiga Polisi Menjadi Korban JAKARTA - Tiga anggota Polri turut menjadi korban bentrokan antara dua kelompok massa yang terjadi di kawasan Jalan Ampera Raya atau di sekitar gedung PN Jaksel, kemarin. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Boy Rafli Amar mengatakan, tiga anggota kepolisian terkena tembakan peluru nyasar yakni Kapolres Metro Jakarta Selatan KombesPol. Gatot Edy Pramono yang terkena pada kaki kiri, AKP Lambua pada tangan kanan, dan ajudan Kapolres, Briptu Gerhana luka tembak di kaki. Sementara itu, PN Jaksel menyatakan kelanjutan sidang perkara pembunuhan di klub malam Blowfish tidak menutup kemungkinan dipindahkan ke tempat lain mengingat kondisi keamanan. ‘’Saya sudah tanya ke Pak Wakil (PN Jaksel), kasus Blowfish kemungkinan supaya dipindahkan persidangannya,” kata Kepala Humas PN Jaksel, Ida Bagus Dwiyantara. Seperti diketahui, perkelahian antara kedua kelompok massa itu sempat terjadi juga disidang perdana perkara tersebut pada 22 September 2010. Namun, tidak sampai menimbulkan kor-
ban. Puncaknya terjadi pada sidang kedua, yang menimbulkan tiga orang tewas dan puluhan mengalami luka-luka, termasuk tiga anggota kepolisian. Ia menambahkan soal rencana pemindahan lokasi persidangan itu masih akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan berkoordinasi dengan pihak keamanan. ‘’Sebaiknya persidangan dilanjutkan di kantor polisi, nanti kami akan melaporkan ke pihak pengadilan tinggi buat persetujuan,” katanya. Kendati demikian, dia membantah kejadian tersebut merupakan kebobolan dari antisipasi pengamanan. ‘’Kami sudah antisipasi dengan minta ditambah tenaga keamanan dari kepolisian daerah (polda) dan polsek, dan sudah diantisipasi,” katanya. Dikatakan, tidak ada kebobolan pengamanan karena kejadiannya sendiri berada di luar area gedung persidangan. ‘’Sebenarnya tidak kebobolan kan kejadiannya di luar, sementara di lingkungan kami, polisi sudah siap mengamankan,” katanya. (son/har)
Hari Sabarno
Dijadikan Tersangka JAKARTA - Mantan Mendagri resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di beberapa daerah. ‘’Tadi itu (saya) hanya menyampaikan bahwa kasus damkar ada penyidikan baru dengan tersangka HS, mantan Mendagri,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin. Hingga saat ini, ia mengatakan belum ada pencekalan untuk tersangka kasus ini. ‘’Soal pencekalan, belum, rencananya segera,” kata Johan Budi. Kasus serupa sebelumnya telah menjerat mantan Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah dan Dirjen Otonomi Daerah Depdagri Oentarto Sindung Mawardi. Ismeth Abdullah divonis dua tahun penjara dan denda Rp100 juta dalam kasus yang sama, oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, Oentarto divonis tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Kasus dugaan korupsi Damkar ini berawal dari radiogram Depdagri bernomor 27/1496/Otda/ tanggal 13 Desember 2002 yang ditandatangani Oentarto yang meminta kepala daerah membeli damkar pada rekanan yang telah ditentukan yakni PT Istana Sarana Raya milik Hengky Samuel Daud. Perusahaan Bakrie
Secara terpisah, anggota Komisi III DPR Sa’an Mustopa mendesak KPK mengusut kesaksian terdakwa kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan yang mengaku menerima uang sebesar Rp 28 miliar dari tiga perusahaan milik Aburizal Bakrie. ‘’Kalau ada yang menerima tentu ada yang memberi. Itu yang perlu diusut,” katanya. Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat itu juga merujuk pada sejumlah anggota maupun mantan anggota DPR yang oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus cek pelawat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Gultom. Terkait dengan persidangan Gayus, Sa’an mengatakan kasus mafia pajak sudah menjadi perhatian publik sehingga pihak penegak hukum tidak bisa main-main dengan putusannya. ‘’Jangan main-main dengan kasus mafia pajak karena masyarakat luas sudah mengetahui dan terus memantau perkembangannya,” katanya. Sa’an juga meminta KPK untuk melakukan supervisi atas pengusutan kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan dengan tiga perusahaan milik Aburizal Bakrie yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar itu. (ant)
Kiat Mendorong Pertumbuhan Ekonomi PEMERINTAH secara tegas mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberantas korupsi karena hal itu memang merupakan prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian bangsa. Menurut Wapres Boediono, pemerintah secara tegas mendukung kerja KPK. Pemilihan ketua yang tepat diharapkan bisa segera dilakukan. Menurut Wapres, pemberantasan korupsi dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang
cepat di dalam negeri. Hal lain yang dilakukan pemerintah adalah menyederhanakan berbagai peraturan dan prosedur investasi sehingga akan mampu menarik iklim berinvestasi bagi investor asing untuk datang ke Indonesia. Pembangunan di Indonesia, kata Wapres, selama ini telah
Boediono
berjalan dengan baik terbukti dengan mampunya bertahan di
saat krisis global beberapa waktu yang lalu. Pada saat krisis, di saat banyak negara alami pertumbuhan negatif, pemerintah Indonsia masih bisa menciptakan pertumbuhan 6,3 persen selama 2008 dan 4,5 persen tahun 2009. ‘’Kami mengharapkan pertumbuhan ekonomi mencapai enam persen dengan percepatan tujuh persen hingga delapan persen sampai 2010,” kata Wapres. Pemerintah, katanya, juga mengurangi angka pengangguran dari 7,8 persen menjadi lima persen dalam 2010.
Untuk mencapai target itu, Boediono mengatakan bahwa pemerintah membutuhkan suatu kombinasi sejumlah kebijakan yang meluas dan juga adanya intervensi langsung untuk mendukungnya. ‘’Kebijakan yang diambil adalah untuk menciptakan suatu penguatan interkoneksi antara satu dengan lainnya,” kata Wapres. Pemerintah juga telah menyeleksi sejumlah proyek prioritas, di antaranya pembangunan jalan raya trans Jawa, meningkatkan kemampuan rel kereta api. (ant)