Edisi 30 Oktober 2009 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771

No. 196 tahun III Jumat, 30 Oktober 2009 8 Halaman

Free Daily Newspaper

Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)

Dukung Sektor Riil

Cegah Perda Bermasalah

Diminta Lebih Fokus

PEMERINTAH mengharapkan perbankan danpasar modal untuk lebih banyak menyalurkan dananya pada sektor riil. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, hal itu bisa memberikan sumber dana untuk...hal. 1

PEMERINTAH pusat akan memberikan peranan yang lebih besar pada pimpinan pemerintah daerah (pemda) untuk mencegah peraturanperaturan daerah (perda)yang bermasalah. “Sekarang...hal. 2

PROGRAM Kredit Usaha Rakyat (KUR) diminta lebih fokus menyasar target debitur supaya lebih mampu menerjemahkan kebutuhan sektoral secara lebih spesifik. “Yang penting sekarang...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

www.suluhindonesia.com

National Summit 2009

Program Tersumbat

Suluh Indonesia/ade

SIDANG - Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto mendengarkan penjelasan dari pihak terkait dalam sidang permohonan pengujian UU 30/2002 tentang KPK di Gedung MK Jakarta, kemarin.

Chandra-Bibit Ditahan

Polisi Panik JAKARTA - Mabes Polri resmi menahan dua pimpinan nonaktif KPK, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah. Penahanan keduanya diduga terkait beredarnya transkip rekaman rekayasa kasus yang memojokan petinggi kepolisian dan kejaksaan. ‘’Setelah melalui perjalanan panjang, keduanya akan ditahan. Kami siap bertanggung jawab tentang apa yang kami lakukan,” kata Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Irjen Pol Dikdik Mulyana didampingi Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Nanan Soekarna di Jakarta, kemarin. Ia menegaskan, Polri siap mempertanggungjawabkan

tidak saja terhadap proses hukum tetapi juga kepada Tuhan. Menurut dia, pihak-pihak yang merasa keberatan dengan penahanan itu dapat melakukan upaya hukum lain dan untuk itu Polri siap untuk melayaninya. Ia mengatakan penahanan selama 20 hari itu dilakukan berdasakan alasan obyektif dan subyektif. Alasan obyektif antara lain ancaman hukuman di atas lima tahun serta telah terpenuhinya alat bukti yang cukup untuk ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan alasan subyektif adalah agar tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti dan agar tidak mengulangi perbuatannya.

Menurut dia, pascapenetapan sebagai tersangka beberapa waktu lalu Polri mengalami hambatan dalam penyidikan seiring dengan adanya tuduhan terjadi kriminalisasi KPK dan upaya mengkerdilkannya. ‘’Tersangka malah bisa menggelar jumpa pers selama ini dan ini bisa mempengaruhi opini publik,” ujarnya. Ia mengatakan Polri akan bersikap terbuka untuk melayani pihak-pihak yang keberatan maupun berseberangan dengan langkah itu. Selain itu penyidik Polri juga yakin, penahanan itu merupakan salah satu upaya hukum sebab sebelumnya sudah ada langkah praperdilan. (son/nas)

Tidak Rasional JAKARTA - Alasan penahanan pimpinan KPK nonaktif, Bibit S Riyanto dan Chandra M Hamzah dinilai tidak rasional. Kedua tersangka mempertanyakan alasan penahanan yang tidak masuk akal itu. Alasan penahanan agar tidak melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatan merupakan jawaban yang sangat tidak rasional,” tegas salah satu pengacara KPK, Ahmad Rifai di Mabes Polri Jakarta, kemarin. Ahmad menjelaskan, kliennya tidak mungkin mengulangi perbuatan yang menjadi alasan penahanan lantaran keduanya telah berstatus nonaktif. Alasan lain yang tidak rasional, kedua tersangka sering mengatakan kepada media adanya rekayasa dalam penyidikan sehingga membentuk opini publik. ‘’Itu tidak masuk akal. Semua orang punya hak untuk menyampaikan pendapat,” tegasnya. Sangkaan penyalahgunaan wewenang

dan pemerasan oleh kedua tersangka yang dijadikan dasar hukum, kata Ahmad, tidak tepat. ‘’Sangat naif. Pemerasan sampai sekarang bukti-bukti hukum tidak ada. Ini sangat buruk dalam proses hukum,” paparnya. Sementara itu, Pelaksana Tugas Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyampaikan keprihatinannya atas penahanan Bibid dan Chandra. ‘’Kami baru mendengar kabar tersebut, dan kami merasa prihatin atas upaya penahanan paksa dua rekan kami,’’ kata Tumpak seraya mengatakan, penahanan itu merupakan upaya penahanan paksa. Tumpak mengatakan, KPK akan segera memberikan bantuan hukum secepatnya terhadap Chandra dan Bibit lewat permohonan penangguhan penahanan. ‘’Kami sudah beri masukan kepada biro hukum kami untuk dilakukan tindakan terhadap upaya paksa tersebut,” tukasnya. (nas)

Polisi Tolak Kunjungan JAKARTA - Mabes Polri menolak kunjungan empat pimpinan KPK yang datang untuk membesuk dua pimpinan KPK nonaktif Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto yang kini ditahan. Mereka adalah Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, tiga Wakil Ketua KPK Mas Achmad Santosa, Waluyo, dan M Yasin. Sedangkan Wakil Ketua lainnya yakni Hayono Umar tidak terlihat datang. Kedatangan mereka ke gedung Badan Reserse Kriminal Polri hanya sekitar 15 menit karena Polri tidak mengizinkan untuk membesuk. Saat keluar dari gedung Badan Reserse Kriminal, mereka juga enggan

memberikan keterangan, dan langsung masuk ke dalam mobil. Kedatangan mereka diikuti oleh belasan simpatisan yang sama-sama tidak bisa membesuk Chandra dan Bibit. Kepala Biro Hukum KPK Khadir Ramli secara singkat menjelaskan bahwa pimpinan KPK tidak bisa menemui kedua tersangka. ‘’Mereka tidak mendapatkan izin,” katanya. Pengacara Chandra dan Bibit, Ahmad Rifai juga membenarkan bahwa empat pimpinan KPK tidak bisa menemui Chandra dan Bibit. ‘’Saya tidak tahu, mengapa mereka tidak diizinkan bertemu dengan kedua klien saya,” katanya. Wakil Direktur Pidana Ko-

rupsi dan White Collar Crime Bareskrim Polri Kombes Pol Benny Makalau enggan memberikan penjelasan. ‘’Saya diperintahkan untuk tutup mulut,” katanya. Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Irjen Pol Dikdik Mulyana Arif Mansur malah mengaku tidak tahu jika empat pimpinan KPK datang ke Mabes Polri. ‘’Jika mereka ingin bertemu tahanan, maka tentunya akan dikoordinasikan dengan penyidik. Sebagai penyidik, saya kok tidak ada pemberitahuan dari mereka,” katanya. Ia mengatakan, menjenguk tahanan ada aturannya selain harus mendapatkan persetujuan oleh penyidik. (son)

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan banyak capaian pemerintah yang meleset karena mengalami sumbatan. Program pemerintah banyak yang tidak berjalan dengan baik karena masalah yang tidak kunjung dipecahkan baik persoalan menyangkut peraturan perundangannya maupun terkait sumber daya manusianya. ‘’Ada sumbatan, kita hilangkan sumbatan. Nanti ada alat saya yang memantau 24 jam. Ini kerja Presiden, mana yang yang tidak kunjung dipecahkan, undang-undanganya, peraturannya, atau orangnya. Kalau undang-undanganya segera kita tata, kita perbaiki. Kalau orangnya, ya lebih baik minggir karena tidak akan bergerak,” kata Presiden saat membuka National Summit 2009 di Jakarta, kemarin. Presiden mengatakan kemacetan itu bisa dari berbagai macam faktor. Seperti ijin tanah tumpang tindih, tata ruang tidak beres, lingkungan hidup yang bertabrakan dengan departemen kehutanan, tabrakan dengan ESDM dan lain-lain. ‘’Kemudian undangundanganya ada yang tidak

klop, banyak sekali. Listrik tidak ada, mau ijin ke PLN sulit sekali, dan sebagainya,” ungkap Presiden. Dari kunjungan kerjanya ke daerah, Presiden Yudhoyono melihat kemacetan juga banyak terjadi. Program pemerintah tidak bergerak bahkan hingga enam bulan lamanya. ‘’Kalau saya kunjungan ke daerah, ada nikel, ada emas, tapi tidak bisa di apa-apakan. Enam bulan kemudian belum juga di apa-apakan. Gubernurnya juga jengkel. Saya itu tidak suka enam bulan, masalah itu tidak kemanamana, tidak bergerak, bayangkan berapa banyak ruginya kita,” kata Presiden. Kebijakan yang membawa manfaat bagi rakyat dilanjutkan, dan kebijakan yang keliru diperbaiki. ‘’Kebijakan para bupati, gubernur dan walikota yang membuat rakyat senang dan membawa kemajuan, tidak usah diubah. Tapi yang ternyata keliru dan menimbulkan masalah baru, ya diperbaiki, ubah dan tidak dilarang untuk mengubah,” ujarnya. Presiden berharap dengan pertemuan ini, program 100 hari hingga lima tahun lebih banyak lagi yang dapat dicapai dan dihasilkan. (har/ind)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.