Edisi 03 Maret 2010 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771

No. 61 tahun IV Rabu, 31 Maret 2010 8 Halaman

Free Daily Newspaper

Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)

Reformasi Birokrasi Gagal

28 Daerah Krisis Listrik

Tak Potong Pasokan Gas

PENGAMAT ekonomi Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (UGM) Ichsanuddin Noorsy mengatakan reformasi birokrasi yang diklaim sukses hanyalah isapan jempol terbukti dengan masih maraknya ...hal. 1

SEBANYAK 28 sistem kelistrikan daerah di tanah air dimasukkan sebagai daerah krisis . Pemetaan daerah krisis listrik itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 89-12/20/600 tentang ...hal. 2

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk berjanji mengupayakan tidak ada pemotongan pasokan gas keindustri dalam jangka pendek. “Kami berharap pelanggan mau menggunakan gas ...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

www.suluhindonesia.com

50 % Aparat Pajak Rawan

10 Atasan Gayus Dinonaktifkan JAKARTA - Kemenkeu menonaktifkan sementara 10 orang atasan Gayus Tambunan di Direktorat Keberatan dan Banding Ditjen Pajak berkenaan masalah penggelapanan dan makelar kasus perpajakan. Hal itu dilakukan untuk memudahkahkan proses pemeriksaan. Dirjen Pajak Kemenkeu Mochammad Tjiptardjo kepada wartawan di Jakarta, kemarin menyatakan, langkah itu dilakukan karena ada indikasi atasan Gayus terlibat atas kasus ini.Kalaupun tak terlibat pelanggaran pidananya, paling tidak atasan Gayus musti bertanggung jawab secara administratif. ‘’Kalau indikasi kan tidak mungkin kalau tidak (terlibat), karena dia (atasan Gayus) yang bertanggung jawab. Indikasi itu kan pekerjaan supervisi dari atasan kan bisa ditegur kalau (Gayus) salah. Tapi harus dibuktikan dengan pemeriksaan,” tegasnya Hanya saja, Tjiptardjo masih enggan mengungkapkan identitas 10 atasan Gayus Tambunan itu. ‘’Wah saya juga lupa siapa namanya. Insial saja ya. Kalau direkturnya itu BI. Terus subdirekturnya ada M, ada yang A,” kata Tjip-

tardjo. Namun, dalam keterangan pers sebelumnya, Tjiptardjo menyebut nama Bambang Heru, selaku Direktur Direktorat Keberatan dan Banding Ditjen Pajak. Kemudian empat orang Kepala Sub Direktorat dan lima pejabat eselon IV. ‘’Ini bertahap. Kalau rekan Gayus belakangan. karena yang paling berat atasanatasan dulu,” katanya. Menurut Gayus, penonaktifan dilakukan untuk mempermudah proses pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Kepatutan Internal Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) . Menurut Tjiptardjo, penonaktifan akan dilakukan selama dua pekan. ‘’Bila masih dibutuhkan ya kita perpanjang non aktifnya. Pokoknya sepanjang pemeriksaan,” tukas Tjiptardjo. Selain menonatifkan pejabat di Direktorat Keberatan dan Banding, Tjiptardjo melanjutkan, kini KITSDA juga sedang membuka seluruh berkas kasus keberatan dan banding yang pernah ditangani Gayus. Lewat pemeriksaan tersebut, diharapkan bisa diketahui kasus apa saja yang ketika ditangani Gayus dimenangkan Pengadilan. (ind)

Suluh Indonesia/ant

PERLINDUNGAN - Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol. Susno Duadji melambaikan tangan usai bertemu dengan sejumlah anggota DPR di Jakarta, kemarin. Susno hadir untuk meminta perlindungan hukum terhadap kasus yang dihadapinya.

JAKARTA - Dirjen Pajak Kemenkeu Mochammad Tjiptardjo mengakui, sekitar 15 ribu atau hampir 50 persen aparat di lingkungan Ditjen Pajak di seluruh Indonesia yang mencapai 32 ribu aparat rawan penyelewengan . Mereka adalah aparat pajak yang bekerja pada bidang pemeriksaan, account representative, juru sita, dan penelaah keberatan. ‘’Di bidang pemeriksaan ada 4.500 orang, account representative 5.000, juru sita, penelaah semua bisa 15 ribu,” ungkapnya di Jakarta, kemarin. Kendati posisi aparatnya berpotensi menyeleweng, Tjiptardjo yakin, masih banyak yang baik dan sudah merasa cukup dengan remunerasi yang diterimanya. ‘’Itu namanya rakus (seperti Gayus), sampai sekarang (renumerasi) masih tetap. Saya rasa dari 32 ribu pegawai pajak, yang baik-baik masih banyak, hidupnya biasa-biasa banyak juga, kalau nakal-nakal kita bersihkan,”tegasnya. Secara terpisah, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Edward Aritonang mengatakan, penyidik Polri memblokir semua rekening yang terkait dengan uang Rp 28 miliar yang berada di rekening Gayus Tambunan, staf Ditjen Pajak. Menurut Aritonang, jumlah rekening Gayus ternyata bertambah Rp 3 miliar selama diblokir penyidik sehingga menjadi Rp 28 miliar. (ind)

Saat Menerima Uang Suap

Oknum Hakim Ditangkap JAKARTA - KPK menangkap seorang hakim, Ibrahim yang diduga menerima suap Rp 300 juta dari seorang pengacara Adner S. ‘’Sekitar pukul 10.30 WIB KPK menangkap seorang hakim IB dan pengacara IS,” kata Jubir KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin. Johan menjelaskan, keduanya ditangkap ketika mereka berdua berada dalam satu kendaraan di kawasan Cempaka Putih. Tim KPK membuntuti keduanya sejak di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Cikini, Jakarta Pusat. Ketika keduanya tiba di kawasan Cempaka Putih, IB dan AS keluar dari mobil masingmasing dan di sana terjadi penyerahan sekantong plastik.

‘’Sesaat setelah itu, keduanya ditangkap,” kata Johan. Setelah diperiksa, plastik itu berisi dua kertas berwarna coklat. Kedua kertas itu berisi uang sebanyak Rp 300 juta. Johan menjelaskan, suap itu diduga terkait penanganan kasus yang ditangani oleh pengacara AS. ‘’Suap diduga supaya kasus yang ditangani AS menang,” kata Johan. Johan tidak bersedia menjelaskan perkara tersebut secara rinci. Menurut informasi, suap itu terkait kasus pertanahan. Kasus itu diduga melibatkan sebuah perusahaan PT S yang dulu bernama PT T. Perusahaan itu pernah tersangkut sengketa tanah kehutanan. Sementara itu, MA member-

hentikan sementara hakim PTUN DKI Jakarta, Ibrahim. ‘’Hari ini (kemarin-red) Dirjen Pengadilan Militer dan TUN, mengeluarkan pemberhentian sementara terhadap hakim itu,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Nurhadi. Nurhadi menyatakan putusan pemberhentian sementara itu, dari hasil MA yang dipimpin Wakil Ketua MA Non Yudisial, Ahmad Kamil. ‘’MA menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk menyidik kasus itu,” katanya. Ia menambahkan, MA juga sudah memerintahkan Badan Pengawasan MA dan Kepala Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, untuk berkoordinasi dengan KPK. (nas/son)

DPR Segera Kaji

Pelaksanaan Remunerasi JAKARTA - DPR akan mengkaji ulang pelaksanaan remunerasi birokrasi substantif di lingkungan Kementerian Keuangan apakah bisa menghilangkan budaya korupsi atau tidak. ‘’Jika dari hasil kajian DPR ternyata pelaksanaan remunerasi birokrasi di Kementerian Keuangan tak memiliki dampak menghilangkan budaya korupsi maka akan diusulkan untuk dicabut saja,” kata Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso di Gedung DPR/MPR Jakarta, kemarin. Menurut Priyo, Kementerian Keuangan merupakan proyek percontohan pelaksanaan remunerasi birokrasi yakni DPR menyetujui peningkatan anggaran berlipat ganda termasuk untuk kenaikan gaji pegawai yang sasarannya untuk menghilangkan budaya korupsi. Pada rencana awal yang disetujui DPR periode 2004-2009, kata dia, jika proyek percontohan remunerasi birokirasi ini berhasil maka akan dilanjutkan kepada kementerian dan instansi pemerintah lainnya. ‘’Semangatnya dengan re-

menurasi atau gaji bonus bagi pegawai bisa menghilangkan budaya korupsi,” kata mantan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI ini. Namun, munculnya kasus Gayus Tambunan yang diduga menjadi makelar kasus adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang menjadi proyek percontohan remunerasi birokrasi. Dari sisi pengungkapan adanya praktek makelar kasus di Dijen Pajak, katanya, hal ini positif guna membangun pemerintahan yang bersih dan transparan. Namun dari sisi perilaku pegawai Ditjen Pajak yang diberlakukan remunerasi birokrasi, katanya, kenyataan ini sangat mengecewakan. ‘’Saya minta pimpinan dewan dan pimpinan Komisi terkait untuk mengkaji ulang, apakah benar asumsi yang diajukan oleh pemerintah kepada legislatif bahwa remunerasi birokrasi itu praktis dan bisa menghilangkan budaya korupsi. Kalau ternyata tidak bisa, maka akan kita minta dicabut,” kata Priyo. (har)

Terakit Kasus Gayus

Pengacara dan Pamen Polri Ditahan JAKARTA - Mabes Polri menahan seorang pengacara Haposan Hutagalung dan seorang perwira yang menjadi penyidik Kompol Arafat Enanie sebagai tersangka kasus Gayus. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Edward Aritonang di Jakarta, kemarin mengatakan, kedua tersangka mulai ditahan sejak Senin (29/3) malam. Namun Aritonang belum bersedia menyebutkan perkara apa yang dilakukan oleh Hutagalung dan Arafat hingga menjadi tahanan Polri. Aritonang mengatakan, Hutagalung pernah menjadi pengacara Gayus Tambunan pada 8 Juni hingga 1 September 2009. ‘’Namun, perbuatan yang dilakukan dia bukan dalam kapasitas sebagai pengacara Gayus tapi di luar tugasnya sebagai pengacara,” kata Aritonang. Ia menegaskan, perbuatan yang dilakukan Hutagalung dilakukan di luar kurun waktu sebagai pengacara Gayus yakni 8 Juni hingga 1 September 2009. ‘’Penyidik menemukan bukti bahwa dia melakukan perbuatan melawan hukum. Nanti, kami akan menjelaskan secara lebih lengkap. Proses masih berjalan,” katanya. Selain itu, penyidik Polri

juga menahan Kompol Arafat sebagai tersangka karena diduga menyalahgunakan wewenang sebagai penyidik saat mengusut kasus Gayus. Namun, Aritonang belum menjelaskan perbuatan apa yang dilakukan perwira ini. Sebelum menjadi penyidik di Bareskrim Polri, Kompol Arafat pernah bertugas di Divisi Pembinaan Hukum Polri serta Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Aritonang mengatakan, pemeriksaan terhadap perwira itu tidak menutup kemungkinan mengarah kepada penyidik lain atau pimpinan di Bareskrim Polri. Ia menegaskan, penyidik akan terus mengusut kasus ini secara profesional. Kasus Gayus bermula ketika polisi menetapkan Gayus Tambunan, karyawan Ditjen Pajak, sebagai tersangka kasus rekening mencurigakan Rp25 miliar. Dalam perkembangan, Polri menemukan kejanggalan dalam penyidikan kasus Gayus ini sehingga Polri membuat tim penyidik Polri. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duadji adalah orang pertama kali yang menyebut adanya pelanggaran itu. (ant)

Menuju Kota Sehat, Warga Sehat KOTA-kota besar di seluruh dunia, tak terkecuali Jakarta dihadapkan berbagai persoalan. Diantaranya masalah urbanisasi dan kesehatan. Apa yang harus dilakukan pemerintah menyelesaikan persoalan global ini ? HARI Kesehatan Sedunia (HKS) yang diperingati setiap tanggal 7 April akan bertemakan “Urbanisasi dan Kesehatan” , karena urbanisasi sangat besar pengaruhnya baik terhadap kesehatan global maupun kesehatan individu. Siaran pers Pusat Komuni-

kasi Publik Sekjen Kementerian Kesehatan di Jakarta, kemarin menyebutkan, di Indonesia tema ini akan disubtemakan menjadi Kota Sehat, Warga Sehat dengan slogan 1000 Kota, 1000 Kehidupan. Subtema Kota Sehat, Warga Sehat dipilih karena kebija-

kan kota sehat telah berjalan di Indonesia, tetapi masih ditemukan kendala yaitu penyediaan air minum dan sanitasi lingkungan. Untuk mengatasinya, diperlukan komitmen semua pemangku kepentingan dan komponen masyarakat untuk mewujudkan kota sehat yang sekaligus berdampak pada peningkatan kesehatan warganya. Slogan 1000 Kota mempunyai makna suatu ajakan atau motivasi agar lebih dari 1000 kota berikut pimpinan/penentu kebijakan berpartisipasi

dalam kegiatan peringatan HKS ke-62. Sedangkan 1000 Kehidupan mempunyai makna adanya penggerak/ pahlawan yang melakukan aktivitas meningkatkan kesehatan di lingkungan kehidupannya. Di Indonesia, pada tahun 2009, lebih dari 43 persen penduduk tinggal di wilayah perkotaan, dan menurut prediksi pada tahun 2025 akan meningkat menjadi 60 persen. Peringatan HKS ke-62 di Indonesia di tingkat nasional, acara puncaknya akan dise-

lenggarakan di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang akan dihadiri antara lain oleh para menteri dan perwakilan WHO. Sementara di tingkat provinsi, kabupaten/ kota peringatan HKS ke-62 diperingati dengan berbagai kegiatan, misalnya pemberlakuan Hari Tanpa Kendaraan Bermotor di jalan-jalan utama, perluasan Kawasan Tanpa Rokok di sekolah, pelayanan kesehatan, tempat kerja dan tempat umum lainnya seperti restoran dan tempat ibadah. (ant)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.