Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 22 tahun IV Selasa, 2 Februari 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Harga Beras Meroket
KPPU Desak Zonasi
Jadi Tumpuan Pertumbuhan
KEPALA Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan mengatakan, harga beras termurah yang di konsumsi masyarakat kalangan bawah mengalami kenaikan dibandingkan beras...hal. 1
KOMISI Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendesak pemerintah segera menerbitkan perppu ritel yang mengatur zonasi toko modern skala besar. Hal itu berkenaan ekspansi ritel asing ditanah air...hal. 2
PASAR Asia akan menjadi tumpuan pertumbuhan ekspor Indonesia mengingat pertumbuhan ekonomi di wilayah itu diprediksi lebih tinggi dibanding negara tujuan ekspor utama Indonesia...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Siswa Kelas 3 SD
Divonis Bebas
Suluh Indonesia/ant
VONIS BEBAS - David Dwi Yusuf, siswa kelas 3 SD Dr Soetomo Surabaya, tersangka penganiayaan yaitu menyengatkan lebah ke pipi teman sekelasnya pada Maret 2009 lalu membentangkan tangannya setelah divonis bebas di PN Surabaya, kemarin.
SURABAYA - Ketua Majelis Hakim PN Surabaya, Sutriadi Yahya memutuskan terdakwa David Dwi Yusuf, siswa kelas 3 SD Dr. Soetomo Surabaya bebas dari segala tuntutan hukum dan mengembalikan kepada orang tuanya untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan pembinaan. Majelis hakim menyalahkan pihak SD Negeri dr. Soetomo VIII Surabaya sehingga kasus penyengatan lebah yang melibatkan dua murid sekolah dasar itu hingga berlanjut di persidangan. ‘’Seharusnya bisa diselesaikan di sekolahan melalui perdamaian antarkeluarga terdakwa dan korban sehingga kasus ini tidak sampai di persidangan,” kata Sutriadi. Sementara itu, Eni Sulistyowati, ibu terdakwa, menyambut baik putusan yang dijatuhkan majelis hakim tersebut, setelah menunggu kasus ini hampir setahun. ‘’Tentu kami gembira dengan putusan ini. Tetapi kami tetap menjadikan kasus yang menimpa anak kami ini sebagai pelajaran berharga,” katanya. Ia berharap, agar masyarakat bisa mengambil pelajaran atas kasus yang menimpa anaknya itu. ‘’Cukup kami saja yang mengalaminya. Orang lain harus bisa mengambil pelajaran ini,” katanya. (ant)
Bachtiar Chamsyah
Jadi Tersangka Korupsi JAKARTA - KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah (BC) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan mesin jahit dan impor sapi di Departemen Sosial pada 2004 dan 2006. ‘’Tersangka adalah BC, yang bersangkutan adalah mantan menteri sosial,” kata Jubir KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin. Johan mengatakan, penetapan tersangka itu bersamaan dengan peningkatan kasus itu ke tahap penyidikan. Bachtiar diduga mengetahui proses pengadaan mesin jahit dan impor sapi yang awalnya akan disalurkan kepada fakir miskin. KPK menganggap telah terjadi penunjukan rekanan secara langsung dan penggelembungan harga dalam proyek itu,
sehingga mengakibatkan kerugian negara. ‘’Sampai saat ini, kerugian negara masih didalami,” kata Johan. Namun demikian, perhitungan awal menunjukkan kasus pengadaan mesin jahit pada 2004 senilai Rp 51 miliar itu telah merugikan negara sekira Rp 24 miliar. Sedangkan proyek impor sapi senilai Rp 19 miliar diduga merugikan negara sekira Rp 3,6 miliar. Tim penyidik KPK menjerat Bachtiar dengan pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 dan atau pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP. KPK mulai menyelidiki kasus impor sapi sejak 2007 dan meningkatkannya ke tahap pe-
nyidikan pada awal 2009. Meski sudah masuk penyidikan, KPK tidak segera mengumumkan tersangka kasus itu. Kasus impor sapi sebenarnya terjadi pada 2004, saat Departemen Sosial dipimpin oleh Bachtiar Chamsyah. Pada 2007 Komisi Pemberantasan Korupsi gencar menertibkan rekening liar di Departemen Sosial. Rekening tersebut awalnya diduga untuk membiayai proyek pengadaan sapi, mesin jahit, dan sarung di departemen tersebut. Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2005 juga menyimpulkan adanya beberapa dugaan penyimpangan, termasuk pada proyek pengadaan sapi dan mesin jahit tersebut. (nas)
Terkait Kesimpulan Pansus
PDIP Tak Terpengaruh JAKARTA - Sekjen DPP PDIP Pramono Anung menegaskan, F-PDIP tidak akan terpengaruh dengan sikap-sikap politik masing-masing fraksi terkait kesimpulan tentang skandal Bank Century, baik yang berafiliasi dengan pemerintah maupun yang tidak. ‘’Kita tidak mau masuk dalam lingkaran pro dan kontra. Sikap FPDIP pasti clear dalam persoalan itu, khususnya yang menyangkut dua hal, Fasilitas Peminjaman Jangka Pendek (FPJP) dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK),” ujarnya di Gedung DPR/MPR Jakarta, kemarin. Dalam dua konteks itulah, menurut Pramono yang juga Wakil Ketua DPR, PDIP nantinya akan mengambil sikap yang tegas dan jelas. F-PDIP, katanya, sama sekali tidak akan terpengaruh oleh fraksi-fraksi lain, baik itu fraksi penguasa atau pun fraksi yang sekarang ini mencoba berseberangan dengan penguasa. Menurut Pramono, pihaknya melihat persoalan Century itu dari dua sisi yakni siapa yang
harus bertanggung jawab berkaitan dengan FPJP dan PMS, dan siapa pula yang bertanggung jawab atas kebijakan KSSK. ‘’Itu saja kan sederhana. Jadi dalam konteks dua itulah PDIP akan menentukan sikapnya,” ujar Pramono. Ujungnya dari persoalan ini juga hanya dua saja, yakni yang berkaitan dengan politik dan pelanggaran hukum. Kalau ada tindak pidana korupsi, katanya, maka itu menjadi wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ‘’Kalau ada aliran dana itu kan pasti ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi dan itu jadi ranah KPK yang memutuskan. Sementara kalau politik ya politik saja,” katanya. Dengan demikian semua pihak seharusnya bisa memilah-milah persoalan dalam dua hal itu, yakni yang berkaitan dengan politik, biarkan proses politik berjalan dalam koridornya sendiri. Sementara hal-hal yang berkaitan dengan hukum, juga biarkan proses hukum yang berjalan. (har)
PPP Bela Bachtiar Chamsyah JAKARTA - DPP PPP merasa prihatin atas pengumuman KPK tentang penetapan mantan Mensos Bachtiar Chamsyah sebagai tersangka ‘’Kami terkejut, prihatin dan sedih,” ujar Ketua DPP PPP Emron Pangkapi di Jakarta, kemarin. DPP PPP minta kepada semua pihak untuk tidak terburu-buru mengklaim Bachtiar bersalah. Semua pihak harus menghormati asas praduga tidak bersalah. ‘’Sepanjang pergaulan dengan Pak Bachtiar, beliau dikenal sebagai jujur dan amanah. Satu-satunya kelemahan abang terlalu percaya sama staf atau anak buah,” tutur Emron. Menurut Emron Pangkapi, sebagai Ketua MPP PPP, Bachtiar berhak mendapat pembelaan dari partai. ‘’Kami sedang mempertimbangkan untuk membentuk tim penasihat hukum,” katanya. Sebelumnya, Plt Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengumumkan bahwa pihaknya telah meningkatkan status pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin jahit dan sapi Depsos dari penyelidikan ke tingkat penyidikan. KPK pun sudah menetapkan sejumlah tersangka, tetapi belum diungkapkan identias mereka.
KPK sendiri telah melakukan penyelidikan kasus ini sejak tahun 2007. KPK juga telah mengklarifikasi sejumlah pejabat Depsos. Mereka yang sudah diklarifikasi adalah Gozali Situmorang, Mulyono, Yusrizal, Amos Jaya, dan Sonny W Manalu. Proyek pengadaan sapi potong di Depsos merupakan bagian dari Program Bantuan Sosial fakir miskin yang diselenggarakan pada 2004. Proyek pengadaan sapi itu menggunakan APBN 2004. Belakangan diketahui proyek itu melakukan mekanisme penunjukkan langsung tanpa tender, dengan hanya berdasarkan pada surat dari Pemimpin Bagian Proyek Bansos Fakir Miskin (Dir Bangsos Fakir Miskin No: 48 D/BP-BSFM/IX/2004 tgl 9 September 2004). Pengadaan sapi dilakukan dengan cara mengimpor sapi dari Australia. Jenis sapi yang diimpor itu adalah Steer Brahman Cross/BX. Jumlah sapi waktu itu sebanyak 2.800 ekor yang masing-masing senilai Rp 6,960 juta. Dalam proses pengadaan sapi, timbul masalah dimana PT Atmadhira Karya yang ditunjuk Depsos telah menjual 1.599 ekor sapi secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu Direktorat BSFM, Depsos. (nas/son)
Pemberitaan Kasus Century Berdampak Negatif PENGAMAT politik Fachri Ali mengatakan pemberitaan media massa yang tak berimbang soal kasus Bank Century bisa berdampak negatif terhadap persepsi masyarakat baik pada saat ini dan masa mendatang. “Berita soal Bank Century yang bias akan mempengaruhi masyarakat sekarang dan generasi mendatang,” kata Fachri saat menjadi pembicara dalam peluncuran buku Indonesia Atasi Krisis di Jakarta, kemarin. Menurut Fachri, berbagai peristiwa selama masa Peme-
rintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baik yang pertama dan kedua, pasti akan menjadi catatan penting sejarah karena Presiden SBY adalah presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung. ‘’Peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan beliau
selama 2004 sampai 2014 akan jadi pusat penelitian sejarah. Jadi ini merupakan tanggungjawab etis para jurnalis dan pemilik media untuk memberitakan peristiwa itu dengan baik, sebab kalau bias akan beri persepsi yang salah pada generasi mendatang, termasuk kasus Bank Century ini,” katanya. Sementara itu, pengamat komunikasi politik, Soeyanto, menilai pemberitaan media massa terhadap kasus Bank Century tidak seimbang dan tidak lengkap bahkan meng-
ingkari fakta yang sebenarnya melingkupi kasus itu. ‘’Apa yang diberitakan sekarang tidak lengkap, konteksnya tercerabut dari faktanya. Media massa sekarang menggiring pemberitaan seolah-olah melihat Sri Mulyani (Menkeu) SMI seperti seorang bandit, padahal kalau melihat konteks pemberitaan berbagai media pada akhir 2008 dan awal 2009, banyak yang mengelu-elukan dia karena berhasil dengan keputusan-keputusananya untuk mengurangi dampak krisis
keuangan global saat itu,” katanya. Soeyanto menilai, buku yang diterbitkan oleh Jaringan Nusantara dan Senopati Media ini, jelas ingin membela para pengambil keputusan pada saat Bank Century diberi dana talangan dengan memuat berbagai berita yang dimuat media massa mengenai krisis keuangan pada Oktober 2008 sampai Januari 2009. ‘’Buku ini menunjukkan fakta yang ditulis media massa pada saat kasus Century muncul,’’ katanya. (har)