Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 23 tahun IV Rabu, 3 Februari 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
BI Tolak Pemisahan
Batasi Impor Produk China
Diuji Layak Operasi
BANK Indonesia (BI) mengisyaratkan menolak pemisahan fungsi pengawasan bank dari bank sentral untuk kemudian digabung kedalam lembaga tersendiri yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK)...hal. 1
PENGAMAT ekonomi, Farial Anwar meminta pemerintah agar segera membatasi masuknya produk China guna menahan laju masuknya produk China akibat perjanjian perdagangan bebas China-ASEAN (CAFTA )...hal. 2
TIM terdiri dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan melaksanakan Uji Layak Operasi (ULO) Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) seksi W1 (KebonJeruk-...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
KPK Periksa Max Moein
Suluh Indonesia/sep
PARIPURNA - Menkeu Sri Mulyani Indrawati berjabat tangan dengan Pimpinan Sidang Paripurna Priyo Budi Santoso sebelum berlangsungnya sidang mengenai tanggapan pemerintah atas materi RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN.
JAKARTA - KPK memeriksa mantan anggota DPR, Max Meoin dalam kasus dugaan penerimaan cek yang diduga terkait dengan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) pada 2004. ‘’Saudara Max Moein dimintai keterangan sebagai saksi,” kata Jubir KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin. Tim penyidik KPK memeriksa Max Moein untuk melengkapi berkas perkara mantan anggota DPR, Endin Soefihara yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu. Ketika ditanya wartawan, Max Moein tidak bersedia berkomentar panjang lebar. Dia hanya mengaku diperiksa sebagai saksi untuk berkas perkara Endin Soefihara. Kasus itu telah menjerat empat tersangka, yaitu Dudie Makmun Murod, Endin A.J. Soefihara dan Hamka Yandhu yang pada saat kejadian menjabat sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan. Kemudian, mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Udju Djuhaeri juga sudah bestatus tersangka. Dalam kasus itu, KPK juga telah memeriksa sejumlah anggota dan mantan anggota DPR, antara lain Nurdin Halid, MS. Hidayat, Achmad Hafiz Zawawi, TM. Nurlif, Baharuddin Aritonang, dan Daniel Tanjung. (nas)
Terkait Kasus Bailout Century
KPK Bidik ‘Policy Maker’ JAKARTA - KPK mulai membidik pengambil kebijakan atas pengucuran dana talangan (bailout) Bank Century senilai Rp 6,7 triliun yang akan ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut. ‘’Pasalnya, kebijakan yang dikeluarkan pejabat bersangkutan dapat dipidanakan,’’ kata Karo Humas KPK Johan Budi SP kepada pers di Jakarta, kemarin. Menurut Johan, hal itulah yang tengah difokuskan dalam penyelidikan KPK terkait kasus Bank Century itu. Tim penyelidik menduga ada sejumlah aturan yang dialnggar para pengambil kebijakan dalam memutuskan pemberian dana talangan tersebut. ‘’Pemeriksaan tengah focus pada keputusan bailout itu, apakah ada
aturan yang dilanggar atau ada proses yang melanggar hukum,” jelas Johan. Selanjutnya, tambah Johan, tim penyelidik juga ingin mengetahui, apakah kemudian dari keputusan itu membuat negara rugi atau ada kerugian negara. Penyelidikan ini akan terus berkembang, setelah dana talangan itu dikucurkan. Semua ini terkait dengan laporan PPATK yang menyebutkan adanya sejumlah rekening penerima aliran dana dari bailout itu. KPK akan meneliti siapa pemilik rekening itu, terutama statusnya apakah seorang penyelenggara negara atau bukan. Saat ditanya mengenai jadwal pemeriksaan terhadap pengambil kebijakan yakni Menkeu sekaligus merangkap Ke-
tua Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) Sri Mulyani dan mantan Gubernur BI yang juga anggota KSSK Boediono, Johan hanya menyatakan, hal itu belum ditetapkan. Namun, kalau memang dibutuhkan, keduanya akan dipanggil KPK. ‘’Jika diperlukan tentu akan kami periksa,” tandasnya. Sementara itu, mantan pemilik saham Bank Century Robert Tantular mangkir dari pemeriksaan KPK. Hingga sore hari, yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tim penyelidik. Padahal, yang bersangkutan kini tengah mendekam di Rutan Salemba, Jakarta. Terhadap kemungkinan KPK belum mendapatkan izin, Johan mengaku belum mengetahuinya. (nas)
F-PDIP DPR Simpulkan
45 Pelanggaran Kasus Century JAKARTA - FPDIP DPR menyimpulkan ada 45 pelanggaran hukum pada kasus Bank Century dan merekomendasikan kepada lembaga hukum untuk segera memproses dan menindak tegas pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua FPDIP Gayus Lumbuun di Jakarta, kemarin mengatakan, kesimpulan 45 temuan pelanggaran hukum tersebut didasarkan sembilan temuan pada audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta pendalaman yang dilakukan Panitia Angket DPR terhadap saksi-saksi yang telah dihadirkan. ‘’Panitia Angket DPR melakukan penyelidikan sendiri untuk mendalami hasil audit investigasi BPK,” kata Gayus Lumbuun yang juga Wakil Ketua Panitia Angket Kasus bank Century DPR. Dikatakannya, dari 45 temuan pelanggaran hukum tersebut antara lain, penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) No 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), Perubahan Peraturan Bank In-
donesia (PBI) yang persyaratan kebijakan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), pemberian FPJP kepada Bank Century, keberadaan komite komunikasi (KK), serta keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang memutuskan menyelamatkan Bank Century. Anggota Panitia Angket Kasus Bank Century dari Fraksi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menambahkan, dari seluruh temuan pelanggaran tersebut Fraksi PDI menyimpulkan ada empat lembaga yang terkait dan bertanggung jawab yakni Bank Indonesia (BI), KSSK, KK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Menurut dia, Panitia Angket di DPR hanya mendalami hasil temuan BPK yakni hal-hal yang belum terungkap. Hasil temuan FPDIP ini, katanya, segera direkomendasikan kepada lembaga hukum untuk diproses secara hukum. Anggota Panitia Angket Kasus Bank Century Maruarar Sirait mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan tidak menyebut nama pejabat. (har)
SBY Tak Perlu Khawatir BANDUNG - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, dalam kasus Bank Century, SBY seharusnya tidak perlu khawatir dan berbicara ke sana ke sini sebagai orang yang dizolimi, tetapi harus giat menggalang kekuatan dari koalisinya. ‘’SBY seharusnya menggalang kekuatan dari koalisi dan melakukan pendekatan politik sehingga pemakzulan tidak terjadi,” kata Ikrar Nusa Bhakti dalam diskusi publik Pansus Century: Berhasil atau Mandul,’’ di Bandung, kemarin. Menurut dia, sikap SBY dalam menghadapi kasus Bank Century terlihat layaknya orang yang tidak tenang dibandingkan sikap tegar dalam mengelola dan menggalang kekuatan koalisi yang dibutuhkannya. Dia mengatakan, pemakzulan terhadap SBY yang diharapkan sekelompok pihak akan datang dari hasil rekomendasi Pansus Century akan sulit terwujud. Menurut Ikrar, pemakzulan itu harus berpegang pada aturan bahwa dua per tiga anggota dewan harus hadir dalam sidang paripurna dan dua per tiga yang hadir harus menyetujui tindakan tersebut. ‘’Tapi hal itu,
kan, akan sulit, karena sebagian besar anggota dewan berasal dari Partai Demokrat. Kalau DPR nggak mampu ya tidak akan tercapai,” kata Ikrar. Ikrar juga mengatakan, pemazulan baru akan terjadi bila data kasus Century ini jebol. ‘’Jebol itu maksudnya memang terbukti ada aliran dana ke Partai Demokrat. Ataupun misalnya Budiono dan Sri Mulyani terbukti melanggar konstitusi, baru bisa ada impeachment,” kata Ikrar menjelaskan. Sementara itu, pengamat politik Unpad Arry Bainus mengatakan, dirinya khawatir terhadap terjadinya banyak kompromi politik dalam kasus Century ini. ‘’Kita itu seharusnya fokus pada tujuan utama yaitu menyusuri ke mana aliran dana itu mengalir. Targetnya, kan, bukan menurunkan SBY atau Budiono,” kata Arry. Arry juga mengatakan pansus harus segera menyelesaikan data-data mereka untuk segera diserahkan pada KPK. Karena penyelesaiannya berada di tangan KPK. ‘’Mengenai kebijakan akan ada yang diadili atau tidak, itu masalah lain, yang penting kita menyelamatkan aset-aset kita. Dana 6,7 triliun itu kan uang yang tidak sedikit,” kata Arry. (ant)
Pusat dan Daerah Jangan Saling Menyalahkan KEBIASAAN saling menyalahkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akibat tidak berjalannya pembangunan diharapkan tidak terjadi lagi setelah keduanya bersama-sama membahas dan memahami rencana pembangunan. Hal tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka rapat kerja yang dihadiri oleh seluruh menteri dan gubernur seIndonesia di Istana Cipanas, Cianjur. ‘’Nanti setelah rumuskan bersama mari kita jalankan
bersama, dan berharap karena bahas bersama maka ada rasa memiliki, maka tidak ada saling menyalahkan pusat-daerah,” kata Presiden. Rapat kerja nasional membahas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menen-
gah Nasional (RPJMN) 20102014 tersebut berlangsung sejak Selasa hingga Rabu mendatang. ‘’Gunakan forum ini untuk secara bersama rumuskan solusi dan opsi atas sejumlah masalah yang esensial,” tegas Yudhoyono. Presiden menjelaskan, sebenarnya apa yang dilakukan di Cipanas, merupakan satu rangkaian akhir dari proses sitemik yang dijalankan, untuk memastikan pembangunan lima tahun ada di jalur yang benar. ‘’Awalnya dulu misi, visi dan strate-
gi. Kemudian rembuk nasional, namun banyak hal sayang tertutup berita Bibit dan Chandra. Kemudian Musrenbangnas, kemudian berlangsung penyusunan RPJM 2010-2014, kemudian masuk program 100 hari dan masuk lagi apa yang akan kita lakukan ke depan,” kata Presiden Yudhoyono. Presiden Yudhoyono dalam pengantarnya mengatakan ada tiga agenda utama dalam rapat tersebut. ‘’Pertama disampaikan apa yang sudah kita capai dalam 100 hari pertama pro-
gram pembangunan kabinet,” katanya Hal yang kedua adalah, penjelaskan RPJMN 2010-2014 supaya dipahami arah tujuan, agenda dan program lima tahun mendatang. ‘’Yang penting juga, mengapa gubernur hadir dan aktif terlibat rumuskan secara bersamaan adalah pembahasan isu khusus yang selama ini kita hadapi yang boleh disebut sumber permasalahan untuk rumuskan solusi dan opsi yang kita pandang tepat,” paparnya. (har)