Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 1 tahun IV Senin, 4 Januari 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
ACFTA Perlu Dikaji Ulang
Tuntaskan Tunggakan Pajak
Belanja Dapat Blackberry
PEMERINTAH sebaiknya mengkaji kembali kebijakan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). Pasalnya, dengan kebijakan itu akan membunuh industri dalam negeri. “Mungkin FTA perlu dikaji...hal. 1
ANGGOTA Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana meminta pemerintah segera menyelesaikan dugaan tunggakan pajak tiga perusahaan tambang milik Grup Bakrie senilai Rp 2,1 triliun. “Kewajiban pajak mesti segera ditagih...hal. 2
INOVATIF dan kreatif dalam memberikan pelayanan terbaik menjadi salah satu upaya Giant di tengah persaingan ritel yang kompetitif. Untuk memenangkan persaingan, sejumlah perbedaan ditawarkan...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Wakil Ketua DPR
Meninggal Dunia
Suluh Indonesia/ant
BERDOA - Seorang jemaat Konghucu memanjatkan doa dengan kitab usai peribadatan doa untuk almarhum Gus Dur di Klenteng Boen Bio Surabaya, kemarin. Umat Konghucu se Jatim, melakukan doa bersama untuk almarhum Gus Dur.
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Marwoto Mitrohardjono meninggal di RS Metropolitan Medical Center (MMC) karena sakit. Mantan anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo mengatakan, Marwoto Mitrohardjono dirawat di RS MMC karena sudah lama menderita komplikasi diantaranya diabetes. ‘’Almarhum sudah lama mengidap penyakit diabetes,” katanya. Ia menduga Marwoto mengalami kelelahan karena pada masa reses di DPR, melakukan kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) dirinya di Klaten, Jawa Tengah. ‘’Menjelang tahun baru, almarhum menggelar wayang kulit di daerah dapilnya. Kemungkinan kelelahan hingga masuk RS MMC,” katanya. Saat ini, jenazah almarhum disemayamkan di rumah duka di kawasan Gudang Peluru Blok C Nomor 108, Tebet, Jakarta Selatan. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut yang dilahirkan di Klaten, 23 Juni 1944 meninggalkan istri Nurul Leily Marwoto dan empat orang anak. Sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua DPR, almarhum duduk di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR periode 2004-2009. (ant)
Pemerintah Ditengarai
Lemahkan Pansus Century JAKARTA - Anggota Pansus Hak Angket DPR tentang Kasus Bank Century, Bambang Soesatyo menilai pemerintah sedang berusaha mencari argumentasi tepat untuk meyakinkan pansus angket Century DPR bahwa pengucuran dana bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun sah dan tidak bermasalah. Indikasi dari strategi pemerintah itu dapat tercium dari upaya pemerintah melahirkan RUU tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). ‘’Sepertinya pemerintah tidak mati akal dalam menghadapi Pansus Hak Angket DPR kasus Bank Century. Ada
gelagat, Menteri Keuangan Sri Mulyani mau memainkan kartu yang sudah mati melalui surat presiden minggu lalu kepada pimpinan DPR tentang RUU tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK),” kata Bambang di Jakarta, kemarin. Bambang menjelaskan, pemerintah belakangan mengambil langkah mengajukan RUU itu diajukan tanggal 11 Desember 2009. Pengajuan RUU disampaikan oleh Menkeu Sri Mulyani dan Menhukham Patrialis Akbar sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut di DPR kepada Ketua DPR Marzuki Alie de-
ngan nomor R-61/Pres/12/ 2009. Dengan pengajuan RUU itu, terkesan seolah-olah Perppu No 4 Tahun 2008 yang sudah ditolak dalam rapat paripurna DPR tanggal 18 Desember 2008 yang lalu masih berlaku karena belum dicabut. Selain itu, dikesankan pula bahwa perppu tersebut masih sah sebagai payung hukum bagi pencairan dana bailout Bank Century. ‘’Ingin dikesankan, pengucuran dana sebanyak Rp 6,7 trilyun itu tidak ada masalah sehingga ini bisa melemahkan Pansus Hak Angket Century. Padahal sejak Perppu tersebut ditolak rapat paripurna DPR tanggal 18 Desember 2008, maka tidak berlaku lagi,” kata Bambang. (har)
Golkar Akan Dibersihkan JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP Ormas MKGR Zainal Bintang, menyatakan, salah satu organisasi pendiri Partai Golkar itu siap berada di barisan terdepan untuk membersihkan partai itu dari kader korup dan kutu loncat. ‘’Upaya pembersihan di tubuh Golkar itu sejalan dengan semangat Panca Moral Ormas MKGR untuk membentengi Pancasila, UUD 1945 dan NKRI serta Partai Golkar di tengah arus demoralisasi yang sedang menimpa bangsa ini,” tandasnya usai HUT ke-50 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) di Jakara, kemarin. Sesuai amanat RH Sugandhi (pendiri Ormas MKGR), demikian Zainal Bintang, bahwa organisasi itu harus menjadi yang terdepan melawan praktik kekuasaan sewenang-wenang. ‘’MKGR memang sejak awal punya salah satu jargon politik yakni melawan kesewenang-
wenangan penguasa yang ‘menghisap’ darah dan keringat rakyat kecil. Itu merupakan refleksi utama dari Panca Moral MKGR,” tegasnya. Karena itu, Zainal Bintang mengingatkan seluruh jajaran kader serta simpatisan Ormas MKGR di berbagai daerah, agar harus tetap jadi pelopor pemberantasan korupsi dan segala bentuk penyelewengan yang dilakukan para pengkhianat bangsa. ‘’Mari kita meneladani kiprah dan ajaran Pak Gandhi sebagai tokoh yang sederhana, merakyat, pejuang keadilan dan kebenaran, pluralis, humanis, anti diskriminasi dan pengayom minoritas yang dengan penuh dedikasi mengabdi ibu pertiwi,” ungkapnya. Selanjutnya, menurut dia, pihaknya akan terus berjuang mempertahankan Pancasila dan Panca Moral MKGR. ‘’Salah satu praktik konkretnya sekarang ialah membersihkan Golkar dari para penghisap darah dan keringat rakyat,’’ katanya. (ant)
Segera Tangkap Anggodo JAKARTA - Koalisi Cintai Indonesia Cintai KPK (Cicak) memberikan waktu dua pekan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menetapkan Anggodo Widjoyo menjadi tersangka dalam kasus rekaman rekayasa penetapan tersangka pimpinan KPK. ‘’Kami memberikan deadline kepada KPK dalam dua pekan untuk menetapkan Anggodo Widjoyo menjadi tersangka,” kata aktivis Cicak yang juga peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Diansyah, di Jakarta, kemarin. Sebelumnya, Mabes Polri telah melakukan penyelidikan terhadap kasus rekaman rekayasa penetapan tersangka pimpinan KPK, Bibit S Rianto
dan Chandra M Hamzah, yang diperdengarkan dalam persidangan di MK. Dalam rekaman yang disadap KPK itu, sangat jelas Anggodo berperan dalam rekayasa tersebut, namun Mabes Polri menyerahkan kasus itu kepada KPK karena kesulitan untuk menemukan bukti-bukti kuat yang dapat menjerat adik buronan KPK terkait dugaan korupsi proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Dephut dan PT Masaro Radiokom, Anggoro Widjoyo. Febri menyatakan sebenarnya KPK tidak perlu raguragu lagi menetapkan Anggodo sebagai tersangka, karena sudah ada bukti awal rekayasa penetapan tersangka
pimpinan KPK tersebut. ‘’Yakni rekaman yang diperdengarkan di MK serta keterangan Ari Muladi, itu bisa menjadi dua alat bukti,” katanya. Terlebih lagi, kata dia, perilaku Anggodo itulah, membuat kondisi KPK sampai terpuruk. ‘’Jadi harus menunggu apa lagi dalam menetapkan Anggodo sebagai tersangka,” katanya. Selain itu, kata dia, rekomendasi Tim Delapan (tim investigasi penetapan tersangka dua pimpinan KPK), menyebutkan bahwa Anggodo adalah makelar kasus (markus). ‘’Adanya rekomendasi itu, tentunya KPK harus proaktif dalam menangani kasus Anggodo dibandingkan kepolisian dan Kejagung,” katanya. (nas)
Pejabat BI
Diperiksa Ulang JAKARTA - Anggota Panitia Angket Kasus Bank Century DPR Bambang Soesatyo mengatakan, Panitia Angket akan meminta keterangan pejabat dan mantan pejabat BI untuk mengklarifikasi keterangan dari mantan Gubernur BI yang telah dimintai keterangan sebelumnya. ‘’Pada pemeriksaan mantan Gubernur BI, baik Burhanuddin Abddullah maupun Boediono, beberapa kali mengatakan tidak ingat, tidak tahu, dan terkesan menyalahkan bawahan,” katanya di Jakarta, kemarin. Menurut Bambang, untuk mengklarifikasi keterangan dari mantan Gubernur BI maupun Deputi Gubernur BI yang telah memberikan keterangan sebelumnya, maka Panitia Angket akan meminta keterangan pejabat dan mantan pejabat BI pad level deputi gubernur dan direktur. Ia mengatakan, pemeriksaan saksi-saksi kasus Bank Century ibarat makan bubur dimulai dari pinggir dan setahap demi setahap akan masuk ke pokok persoalan. Menurut dia, saksi kunci seperti mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan
(KSSK) yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris KSSK Raden Pardede, dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dijadwalkan akan dimintai keterangan pada 10-15 Januari mendatang. Anggota Panitia Angket Kasus Bank Century DPR Maruarar Sirait mengatakan, Panitia Angket akan meminta keterangan dari tujuh orang pejabat dan mantan pejabat BI pada rapat Panitia Angket. ‘’Panitia Angket Kasus Bank Century perlu melakukan pendalaman kepada pejabat dan mantan pejabat BI untuk mengklarifikasi keterangan yang telah diberikan oleh mantan pejabat BI yang telah diperiksa sebelumnya,” kata Maruarar Sirait. Dikatakannya, ketujuh pejabat dan mantan pejabat BI yang akan dimintai keterangan adalah mantan Deputi Gubernur BI Aulia Pohan dan mantan Direktur Pengawasan BI Sabar Anton Tarihoran. Kemudian diperiksa adalah mantan Deputi Gubernur BI Maman H Soemantri dan Maulana Ibrahim serta mantan Kepala Biro Gubernur BI Rusli Simanjuntak. (nas)