Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 24 tahun IV Kamis, 4 Februari 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Ekonomi Ditopang Ekspor
Kemiskinan Bakal Melonjak
Strategi Perkuat Ekspor
KEPALA Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan mengatakan pihaknya meyakini pertumbuhan ekonomi 2009 mampu tembus 4,3 persen. “Walaupun nanti baru diumumkan 10 Februari...hal. 1
KEPALA Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan mengatakan, adanya ancaman peningkatan kemiskinan pada triwulan I 2010 karena inflasi yang meningkat. Menurut Rusman di Jakarta...hal. 2
DEPUTI Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawady mengatakan Kawasan Perdagangan Bebas (FTA) merupakan salah satu strategi untuk memperluas pasar ekspor dan...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Budi Sampoerna Diperiksa
Suluh Indonesia/ade
DEPOSAN - Salah satu deposan terbesar bank Century, Budi Sampoerna dikawal petugas usai diperiksa KPK selama sembilan jam di Gedung KPK Jakarta, kemarin. Pemeriksaan tersebut terkait bailout ke Bank Century yang memunculkan kontroversi.
JAKARTA - Tim KPK memeriksa pengusaha Budi Sampoerna dalam kasus Bank Century. ‘’Budi Sampoerna dimintai keterangan terkait penyelidikan kasus Bank Century,” kata Jubir KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin. Tim penyelidik meminta penjelasan Budi tentang aliran dana yang diterima oleh Bank Century dari Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Budi Sampoerna adalah salah satu deposan besar di Bank Century. Namanya mencuat setelah publik mengetahui sengketa dana simpanannya dan upaya penyelamatan dana yang tersimpan di Bank Century tersebut. Johan tidak bersedia menjelaskan substansi pemeriksaan terhadap Budi secara lebih rinci. Menurut dia, pemeriksaan Budi adalah bagian dari proses penyelidikan yang dilakukan KPK dan bersifat tertutup. Kasus Bank Century mencuat setelah publik mengetahui pengucuran dana BI dalam bentuk Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century. Pengucuran dana FPJP berawal ketika Bank Century mengajukan permohonan repo aset kepada BI pada Oktober 2008 sebesar Rp 1 triliun karena mengalami kesulitan likuiditas. (nas)
Pansus Angket Century
Dihadang Kekuatan Lobi JAKARTA - Koalisi partai politik pendukung pemerintah berencana menggelar pertemuan menjelang rekomendasi Pansus Hak Angket kasus Century. Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengakui adanya lobi yang dilakukan Partai Demokat terhadap partai-partai yang tergabung dalam koalisi. ‘’Benar, terjadi lobi-lobi baik di tingkat lapangan, tengah, ataupun tinggi,” kata Priyo dalam diskusi bertajuk Mencermati Politik Lobi Pansus Century di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Priyo mengakui ada komunikasi intensif antara Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie
dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Mengenai rencana pertemuan koalisi, Priyo mengatakan, pertemuan tersebut mengundang pimpinan parpol koalisi untuk mencari solusi dan kesepatan bersama tentang kasus Bank Century termasuk mencermati pembahasan yang berkembang di pansus Century. Dalam hal ini, Priyo berharap Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dapat menyikapi persoalan ini. ‘’Ketua umum tidak perlu datang ke pertemuan koalisi, kecuali jika SBY datang,” kata Priyo yang juga Wakil Ketua DPR ini.
Sejauh ini, sikap Golkar atas kasus Century adalah menugaskan kepada anggota Golkar yang terdalam dalam pansus untuk menelusuri kasus Century selebar-lebarnya. Namun, Golkar belum merasa perlu dilakukan pemakzulan terhadap Presiden maupuna Wapres. Meski secara hukum, konstitusi memberi celah hukum terhadap proses pemakzulan. Anggota Pansus Century dari Fraksi PDI Perjuangan Maruarar Sirait memastikan PDIP akan konsisten terhadap pengusutan kasus Century. Sikap fraksinya tidak akan mengendur dan melunak terhadap persoalan Century. (har)
SBY Klaim Berhasil CIPANAS - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan keberhasilan program 100 hari pemerintah telah tercapai hingga 90 persen. Hasil program tersebut nyata dapat dinikmati rakyat kebanyakan. ‘’Berdasarkan laporan yang saya terima, sudah 90 % program 100 hari telah tercapi. Nanti Ketua UKP4 (Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kuntoro Mangkusubroto) akan menjelaskannya kepada masyarakat,” kata Presiden saat menutup dan membacakan hasil rapat kerja pembahasan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di Istana Cipanas, Jawa Barat, kemarin. Presiden Yudhoyono mengatakan, hasil konkrit dari program ini selanjutnya akan menjadi langkah awal untuk program kerja pemerintahan yang dipimpinnya pada lima tahun ke depan. Program yang dibahas itu antara lain pengucuran KUR sebesar Rp 20 triliun pada
2010, dan Rp 20 triliun di tiap tahun berikutnya. Dari hasil rakernas ini, kata Presiden, pemerintah akan menerbitkan Inpres untuk ditindaklanjuti oleh jajaran pemerintah terkait, kemudian dilakukan evaluasi apakah Inpres tersebut tercapai atau tidak. Presiden mengatakan ada enam isu penting yang harus dilakukan jajaran kabinet dalam waktu tiga bulan ke depan, dan ini dianggap sangat penting untuk memperlancar pembangunan terutama di daerah-daerah. Pertama, bagaimana tata ruang pertanahan serta perizinan. Kedua, adalah masalah pangan, distribusi dan stabilitas harganya. Ketiga, masalah energi terutama di bidang kelistrikan. Keempat, infrastruktur pekerjaan umum maupun transportasi. Kelima, melanjutkan program prorakyat yang sudah kita lakukan, dan keenam adalah penegakan hukum, reformasi birokrasi, pertahanan dan keamanan. (har)
Bailout Century Rp 7,451 Triliun JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Hanura DPR Abdilla Fauzi Achmad menegaskan, kerugian negara dari berbagai pelanggaran yang dilakukan dalam skandal Bank Century mencapai Rp7,451 triliun. ‘’Jumlah ini merupakan kerugian negara karena uang itu sudah keluar dari kepemilikan atau penguasaan pemerintah dan sudah dikuasai atau menjadi milik pihak ketiga atau swasta,” katanya di Gedung DPR/ MPR Jakarta, kemarin. Menurut Fauzi yang juga mantan auditor BPK itu, jumlah Rp 7,451 triliun itu berasal dari dana Fasilitas Pendanaan jangka Pendek (FPJP) BI untuk Century serta dana talangan berupa penyertaan modal sementara (PMS) dari LPS untuk bank yang sama senilai Rp 6,762 triliun. Fauzi mengatakan, keuangan BI yang digunakan sebagai FPJP, maupun keuangan LPS yang mengucurkan PMS kepada bank bermasalah, termasuk sebagai keuangan negara sesuai dengan ketentuan pasal 1 dan pasal 2 UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara.
Karenanya terkait adanya kerugian negara dalam jumlah besar itu, menurut dia, pihak yang telah berkontribusi dalam kerugian itu, yakni Ketua KSSK dan Gubernur BI pada saat itu, harus dituntut pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Fauzi menjelaskan, pelanggaran hukum itu telah terjadi dalam sejumlah aspek, yakni ketaatan pada hukum (rechtmatigheids), ketepatan perhitungan (cijfermatigheids) dan aspek manfaat atau pencapaian tujuan (doelmatigheids). Dari aspek ketaatan pada hukum, telah terjadi pelanggaran berupa penyalahgunaan wewenang menerbitkan aturan-aturan hukum berupa membantu penyelamatan Century sejak merger hingga pengucuran dana. Sementara dari segi ketepatan perhitungan, ia menjelaskan, telah terjadi pelanggaran dalam pencarian deposito yang melebihi Rp 2 miliar per deposan serta terjadi ketidakcermatan dalam menentukan dana. (har)