Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 84 tahun IV Selasa, 4 Mei 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
BI Rate Hingga Akhir Tahun
Harga BBM Bisa Naik
BUMN Siap Kelola Inalum
PEJABAT sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution mengatakan bahwa suku bunga acuan (BI rate) sebesar 6,5 persen masih sustainable (bertahan) hingga akhir tahun ini. “Kami ...hal. 1
PEMERINTAH berwenang melakukan penyesuaian harga BBM dalam negeri jika perkiraan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) naik di atas batas yang ditentukan.“Pemerintah menghargai pemberian ...hal. 2
KEMENTERIAN Negara BUMN menyiapkan perusahaan milik negara, PT Krakatau Steel dan PT Aneka Tambang menjadi pengelola PT Indonesia Asahan Alumuninium (Inalum) setelah kontrak Jepang sebagai ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Nunun Nurbaeti
Tetap Dicari
Suluh Indonesia/ade
SINDIKAT GANJA - Bungkusan ganja dan dua tersangka hasil pengungkapan kasus peredaran ganja yang melibatkan sindikat asal Aceh ditunjukkan di Polda Metro Jaya Jakarta, kemarin. Ganja seberat 213,3 kg tersebut ditaksir seharga Rp 340 juta.
JAKARTA - KPK menyatakan data yang terkait dengan Nunun antara lain tentang lokasi perawatan dan tim dokter yang merawat Nunun Nurbaeti Daradjatun di Singapura diduga tidak benar. ‘’Rumah sakit yang selama ini dikabarkan sebagai tempat pemeriksaan Nunun, ternyata dapat konfirmasi bukan di sana,” kata Jubir KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin. Johan menjelaskan, informasi yang beredar tentang lokasi pemeriksaan Nunun tidak sesuai kenyataan di lapangan. ‘’Kami sudah mendapat konfirmasi tentang hal itu,” kata Johan. Namun demikian, Johan tidak bersedia menjelaskan cara tim KPK untuk mendapatkan konfirmasi itu. Bahkan, KPK menyimpulkan bahwa informasi tentang tim pemeriksa Nunun ternyata juga tidak benar. ‘’Dokter yang disebutkan juga ternyata tidak benar,” kata Johan. Ketika ditanya tentang keberadaan Nunun, Johan tidak bersedia menjelaskan. Dia hanya menegaskan, KPK masih akan berusaha untuk memastikan kondisi kesehatan Nunun. Menurut Johan, KPK juga akan berusaha menghadirkan Nunun ke Indonesia. ‘’KPK masih berusaha hadirkan Nunun, apakah di persidagangan atau kelanjutan pengembangan kasus Nunun,” kata Johan yang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengembangan kasus itu. (ant)
APBNP-2010 Disahkan
Dua Fraksi Walk Out JAKARTA - DPR mengesahkan perubahan UU 47 tentang perubahan APBNP 2010 yang diajukan pemerintah. Pengesahan yang tidak dihadiri F-PDIP dan F-Hanura tersebut diputuskan dalam rapat paripurna di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin Hujan interupsi mengawali pengesahan APBNP 2010 menyoal kehadiran Menkeu Sri Mulyani. Akhirnya, rapat paripurna diskors untuk lobi antar pimpinan fraksi. Lobi dilakukan setelah F-PDIPdan FHanura memboikot rapat dengan menyatakan keluar dari rapat (walk out). Kedua fraksi tetap pada sikapnya menolak rapat untuk dilanjutkan jika dihadiri Sri Mulyani. Setelah rapat lobi antar pimpinan fraksi tanpa F-PDIP dan F-Hanura, disepakati rapat tetap
dilanjutkan. Seluruh anggota yang hadir tidak lagi mempersoalkan kehadiran Menkeu Sri Mulyani. Sri Mulyani akhirnya tetap mewakili pemerintah dalam penyampaian pendapat akhir pemerintah terkait pengesahan UU APBNP 2010. Dalam rapat tersebut, pemerintah dan DPR menyepakati perubahan APBN 2010 yaitu terdapat perubahan termasuk asumsi dasar mencakup pertumbuhan ekonomi yang disepakati sebesar 5,8 persen dari sebelumnya 5,3 persen. Inflasi meningkat menjadi 5,3 persen dari 5 persen. Nilai tukar rupiah yang semula diasumsikan Rp 10 ribu turun menjadi Rp 9.200. Tingkat suku bunga acuan diputuskan tetap pada tingkat 6,5 persen. Selain itu, asumsi harga ratarata minyak mentah ditingkat-
kan dunia ditetapkan hingga mencapai 80 dollar AS per barel dari harga sebelumnya 65 dollar AS per barel. Perkiraan produksi minyak tetap 965 ribu barel per hari. APBNP juga berisi target penerimaan yang ditingkatkan sebesar Rp 17,58 triliun menjadi Rp 992,82 triliun. Kenaikan terbesar berasal dari penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp 10,45 triliun disusul penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 7,5 triliun. Belanja negara mencapai Rp 1.126 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 1.047,7 triliun. Dengan demikian APBNP 2010 mengalami defisit sebesar Rp 133,7 triliun atau 2,1 persen dari PDB. Pembiayaan untuk defisit pada tahun ini diasumsikan bersumber dari pembiayaan non utang sebesar Rp 25.402 miliar. (har/ind)
Bangun Gedung Baru
DPR Anggarkan Rp 1,8 Triliun JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie memastikan penggunaan anggaran gedung baru DPR dilakukan sesuai peruntukannya. DPR memiliki perhitungan sendiri yang tidak mungkin akan diakali oleh kontraktor. Penegasan tersebut disampaikan Marzuki menjawab mahalnya biaya pembangunan gedung baru DPR yang mencapai Rp 1,8 triliun berlantai 36 itu. ‘’Anggaran untuk pembangunan gedung baru DPR belum diputuskan. Saat ini harus dipikirkan adalah mengenai block grand design dan pengkajian kondisi pertanahan di area DPR. Saya minta disepakati dulu block grand design-nya,” katanyadi Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Saat ini, kata Marzuki, yang akan ditekankan dalam persoalan ini adalah kejelasan status lahan DPR. Pasalnya, gedung-gedung di sekitar DPR seperti lahan TVRI, Kementrian Pemuda dan Olah Raga dan Taman Ria Senayan sebelumnya masuk dalam area kompleks MPR/DPR. ‘’Makanya saya minta dibuatkan dulu block designnya baru grand designnya. Block design juga penting mengingat ada DPD dan MPR di lingkungan parlemen dan makanya kami bicarakan dulu dengan lembaga lainnya,” ujarnya. Soal anggaran, Marzuki menegaskan, DPR
tidak akan mungkin bisa dibohongi dengan harga yang dibuat dan dimainkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dia juga menampik anggapan adanya permainan antara pimpinan DPR lalu dengan pihak kesekjenan dan kontraktor pembangunan gedung baru itu sehingga harganya segitu mahal. Mengenai anggaran Rp 250 miliar yang telah disetujui oleh DPR, Marzuki menjelaskan, hal ini karena DPR tidak ingin menunda hal ini dan oleh karenanya anggaran sebesar itu disetujui. ‘’Jadi kalau disetujui paling tidak ada biaya untuk membiayai pembuatan block dan grand design dan juga ada anggaran untuk memulai pembangunan,” tegasnya. Pemanfaatan gedung lama sendiri yang dinilai melebihi kapasitas dan memiliki sudut kemiringan hingga 7 derajat, kata Marzuki, tidak akan dirobohkan. Gedung yang menjadi kantor 560 anggota DPR berlantar 21 itu, akan direnovasi dan masih akan tetap digunakan. Marzuki membantah bahwa ada kemiringan gedung tersebut hingga beberapa derajat akibat gempa. ‘’Yang benar itu hanya ada keretakan-keretakan akibat gempa di Tasikmalaya beberapa waktu lalu,” tegasnya. (har)
Wapres Siap Hadapi Proses Hukum Century YOGYAKARTA - Wapres Boediono menegaskan dirinya siap menghadapi proses hukum kasus Bank Century dan menyatakan dirinya telah mengambil keputusan yang benar untuk menberikan dana talangan kepada bank itu. ‘’Kalau mau didudukkan secara hukum saya siap, tetapi kalau tidak ada masalah jangan diadaadakan,” kata Wapres saat menjawab pertanyaan seorang mahasiswa UGM saat memberikan kuliah umum di Yogyakarta, kemarin. Menurut Wapres, sekalipun dirinya siap menghadapi proses hukum itu, dia meminta jangan ada pihak yang mencoba megintervensi hukum yang telah berjalan dengan baik. Ditegaskan pula, dalam kasus Bank Century dirinya telah memberikan keputusan yang terbaik bagi bangsa Indonesia, agar tidak lagi jatuh ke krisis ekonomi seperti 1998 silam. Wapres mengatakan, saat itu memang telah terjadi krisis global sehingga perlu ada penyelamatan bank agar perekonomian nasional tidak terimbas. ‘’Jika saat itu ada satu bank yang kolaps maka masyarakat akan mengambil uang dalam jumlah banyak sehingga akan mengakibatkan krisis lagi seperti 1998,” tegas Wapres. Ibarat rumah kebakaran, lanjut Boediono mencontohkan, maka rumah yang terbakar harus segera dipadamkan tanpa memandang rumah itu milik perampok atau bukan. ‘’Saya sudah siap hadapi hukum dan serahkan
diri pada Allah SWT,” kata Wapres yang saat kasus Century terjadi masih menjabat sebagai Gubernur Bak Indonesia. Pemeriksaan Lanjutan
Sementara itu, tim penyelidik KPK akan melanjutkan pemeriksaan terhadap Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam kasus Bank Century pada, hari ini. Menurut Johan, tim penyelidik KPK akan meminta keterangan Sri Mulyani di kantornya. ‘’Sampai sekarang rencananya seperti itu,” kata Johan. Sebelumnya, KPK sudah memeriksa Sri Mulyani dalam kasus itu. Pemeriksaan itu hanya selama dua jam dan harus ditunda karena Sri Mulyani harus menghadiri rapat kabinet. Dalam kasus itu, KPK juga sudah memeriksa Wapres Boediono. Wakil Ketua KPK M. Jasin mengatakan, pemeriksaan terhadap Wapres Boediono dalam kasus Bank Century sudah cukup dan dinyatakan selesai. ‘’Berdasar laporan tim sudah selesai,” kata Jasin. Meski sudah selesai, Jasin mengatakan hal itu bukan berarti kasus Century segera masuk tahap penyidikan. Menurut dia, tim penyelidik masih membutuhkan waktu untuk menganalisis semua data dan informasi yang didapat selama penyelidikan. ‘’Jadi tergantung analisa tim penyelidik,” katanya seraya mengatakan, tidak menutup kemungkinan meminta keterangan pihak lain. (ant)