Edisi 05 Mei 2010 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771

No. 85 tahun IV Rabu, 5 Mei 2010 8 Halaman

Free Daily Newspaper

Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)

Pemerintah Beri Insentif

Kepercayaan Bisnis Ritel Turun

DPR Minta Presiden Ambil Alih

PEMERINTAH memberikan insentif fiskal kepada kegiatan usaha hulu eksplorasi minyak dan gas bumi serta kegiatan usaha eksplorasi panas bumi, kata Kepala Biro Humas Kementerian Keuangan ...hal. 1

SURVEI yang dilakukan Edelman Trust Barometer menunjukan, adanya penurunan kepercayan para pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap bisnis ritel pada 2010. “Tingkat kepercayaan terhadap ...hal. 2

KEMENTERIAN Komisi VII DPR meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengambil alih kelanjutan proyek pengembangan gas Senoro di Sulawesi Tengah (Sulteng). Demikian disampaikan ...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

www.suluhindonesia.com

Sri Mulyani

Diperiksa 6 Jam

Suluh Indonesia/ade

EXPEDITION - Tiga anak muda terdiri dari Kelly Ferris asal Belgia (kanan), Antonio Santiago asal Meksiko (tengah), dan Tony Martin asal Jerman terpilih sebagai Happiness Ambassador Coca Cola dalam program Expedition 206.

JAKARTA - KPK memeriksa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait kebijakan bail out (dana talangan) Bank Century di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta sekitar enam jam. ‘’Saya diminta keterangan dari pukul 14.00 hingga 20.00 WIB termasuk break untuk sholat Ashar dan Maghrib sekitar setengah jam,” katanya di Jakarta, kemarin. Ia menyebutkan, dari KPK datang tiga orang sementara dirinya hanya sendiri dan tidak didampingi oleh pengacara. ‘’KPK ingin mendapatkan gambaran atau pengecekan statement, angka dan lainnya. Ini lebih kepada verifikasi terhadap beberapa hal,” katanya. Menurut dia, apa yang disampaikan kepada KPK tidak berbeda dengan yang disampaikan di pansus DPR maupun kepada BPK. Mengenai bukan dirinya yang hadir ke KPK, Sri Mulyani mengatakan, memang mereka mengundang dirinya hadir ke KPK. Namun dengan pertimbangan semua dokumen terdapat di Kementerian Keuangan (Kemkeu) maka KPK-lah yang hadir ke kementerian ini. ‘’Saya tidak melihat ada keistimewaan atau diskriminasi dari sisi tempat,” katanya. Secara keseluruhan, kata dia, keterangan terkait tugas dan kewenangan KSSK dalam penanganan Bank Century pada 2008 lalu di mana Menkeu merupakan Ketua KSSK. (nas)

SBY Ingatkan Politisi

Tak Masuki Ranah Hukum JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan para politisi untuk tidak memasuki ranah hukum dan sebaliknya penegak hukum tidak memasuki wilayah politik. Dalam sambutannya pada pembukaan rapat kordinasi dan konsultasi penegak hukum di Istana Negara, Jakarta, kemarin, Presiden menyebutkan campur tangan politik dalam penanganan hukum merupakan salah satu penyakit yang mencemari penegakan hukum di Indonesia. Menurut Presiden, intervensi politik yang disertai politik uang sangat melengkapi kerusakan penegakan hukum. ‘’Kuncinya, politisi jangan masuki ranah hukum dan penegak

hukum jangan masuki ranah politik, supaya terbebas dari kontaminasi dan benturan kepentingan,” ujarnya. Oleh karena itu, Kepala Negara mengajak politis dari jajaran legislatif maupun eksekutif pusat dan daerah guna sungguh-sungguh menghormati kewenangan dan indepedensi penegak hukum. ‘’Campur tangan pihak mana pun tidak sesuai dengan supremasi hukum apakah campur tangan eksekutif, legislatif, LSM, dan pihak mana pun harus dicegah dan dihindari. Ini yang bikin rusak,” tuturnya. Selain campur tangan politik, Presiden menyebutkan enam masalah lain dalam bidang penegakan hukum,

yaitu korupsi, mafia dan kolusi dalam penegakan hukum, hukuman yang tidak tepat karena terlalu berat atau ringan, keadilan bagi pihak korban, pemasyarakatan dan integrasi sosial bagi mantan narapidana, serta pencegahan dan penangkalan tindak kejahatanan. Presiden mengatakan pemerintah memfokuskan kebijakan guna mengatasi tujuh masalah utama dalam bidang penegakan hukum tersebut. Presiden berharap keterpaduan antarpenegak hukum tidak hanya di atas kertas, tapi juga benar-benar tercipta sinergi guna mewujudkan keadilan untuk semua. ‘’Bangun keterpaduan dalam penegakan hukum,’’ pesannya. (har/son)

Utamakan Berantas Mafia Pajak JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta penegak hukum untuk memberi perhatian utama pada penindakan korupsi dan mafia perpajakan dalam lima sampai 10 tahun mendatang. Dalam pidatonya pada pembukaan rapat koordinasi dan konsultasi penegak hukum di Istana Negara, Jakarta, Selasa, Presiden juga mengingatkan penegak hukum agar selalu menuntaskan penanganan kasus-kasus besar. ‘’Berikan perhatian yang lebih, utamanya lima sampai 10 tahun mendatang, pada penindakan korupsi, mafia perpajakan, dan kasus-kasus besar lainnya. Kemudian upayakan agar aset negara kembali kepada negara,” tuturnya. Menurut Presiden, kepiawaian penegak hukum harus terbukti tidak hanya dari menjatuhkan sanksi kepada para koruptor, tetapi juga dalam kemampuan mengembalikan aset negara yang telah dicuri. Presiden juga menekankan pemberantasan

mafia dan kolusi dalam penegakan hukum serta pemberian sanksi pada yang melakukan kejahatan tersebut. Penegak hukum diminta oleh Kepala Negara untuk memberi perhatian khusus kepada mafia di bidang perpajakan serta pembalakan hutan karena kerugian negara dalam bidang tersebut sangat besar. Kepala Negara juga meminta agar dibangun mekanisme preventif agar pejabat negara tidak ragu-ragu mengambil kebijakan karena khawatir akan dipidana. Menurut dia, lebih baik mencegah terjadinya kejahatan melalui konsultasi hukum kepada pejabat sebelum mengambil kebijakan daripada memberi bantuan hukum setelah kejahatan tersebut terjadi. ‘’Jangan dijebak akhirnya terlanjur salah. Disinilah unsur pencegahan dan konsultasi menjadi sangat penting. Kalau pejabat negara ragu-ragu tidak mau menetapkan kebijakan maka lumpuh pemerintahan ini,” demikian Presiden Yudhoyono. (ant)

Gedung Baru DPR Terlalu Mahal JAKARTA - Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, rencana pembangunan gedung baru di komplek DPR/MPR di Senayan Jakarta dengan perkiraan anggaran sebesar Rp 1,8 triliun, terlalu mahal. ‘’Kalau benar anggarannya Rp1,8 triliun itu, terlalu besar. Sebaiknya usulan anggaran tersebut, diteliti dan dikaji ulang sebelum disetujui, agar bisa dihemat,” katanya di Jakarta, kemarin. Dikatakan Priyo, terlepas dari kontroversi nilai anggaran, dirinya setuju DPR membangun gedung baru yang lebih representatif serta mere-

novasi gedung-gedung yang telah ada terutama gedung Nusantara I. Menurut dia, gedung Nusantara I yang menjadi kantor bagi 560 anggota DPR dan tenaga ahli, asisten dan staf fraksi sudah kelebihan kapasitas. Di gedung Nusantara I juga terdapat Komisi VI, Komisi IX, Komisi X, dan Komisi XI yang sering digunakan rapat kerja dengan menteri-menteri kabinet. ‘’Padahal, berdasarkan kajian dari Kementerian Pekerjaan Umum di gedung Nusantara I telah mengelami keretakan di beberapa bagian akibat gempa bumi Tasikmalaya, pada

2008,” katanya. Hasil kajian Kementerian Pekerjaan Umum itu, katanya, membuat orang yang berkantor di gedung Nusantara I menjadi merasa kurang nyaman. Dikatakannya, karena adanya keretakan di beberapa bagian gedung Nusantara I sehingga DPR periode 2004-2009 berencana akan membangun gedung baru di lahan yang masih tersedia di komplek DPR. ‘’Rencananya gedung baru itu akan di bangun di lahan kosong di dekat gedung Nusantara I, tapi belum tahu persis perencanaan pembangunannya,” kata Priyo. (har)

Rekening Besar Pati Polri

LHA PPATK Diusut JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri menegaskan akan mengusut dugaan rekening tak wajar anggotanya terkait beredarnya Laporan Hasil Analisis Pusat Analisis Transaksi Keuangan (LHA PPATK) yang menyebutkan adanya oknum petinggi Polri yang memiliki rekening mencurigakan senilai Rp 95 miliar. ‘’Kami akan cek, LHA itu tak boleh beredar, nanti bubar-bubaran kalau semua LHA bebas keluar,” kata Kapolri usai rapat koordinasi penegak hukum di Istana Negara Jakarta, kemarin. Soal beredarnya LHA tersebut, Kapolri mengatakan sudah berkoordinasi dengan PPATK terkait untuk menelusuri bocornya dokumen tersebut. Kapolri menyesalkan jika laporan tersebut benar-benar bocor ke publik. Karena itu, dia menjanjikan akan melakukan klarifikasi soal keotentikan dokumen tersebut. ‘’Jadi belum tentu, akan dicek lagi. Se-

muanya belum tentu benar,’’ katanya. Beredarnya LHA PPATK setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut ada rekening mencurigakan senilai Rp 95 miliar dalam LHA itu yang diduga milik salah satu petinggi Polri. Sebelumnya, Peneliti ICW Tama S Langkunmenyatakan uang sebesar Rp 95 miliar itu dipecah dalam dua rekening, satu rekening senilai Rp 47 miliar dan satu rekening lagi Rp 48 miliar. Namun, Koordinator Divisi Investigasi dan Publikasi ICW ini enggan menyebut sumber informasi yang diperolehnya. Dia hanya menyebut bahwa dokumen yang diterima berasal dari masyarakat. Kadiv Propam Mabes Polri Brigjen Budi Gunawan meminta ICW membuktikan tuduhan itu. Jika ICW tidak dapat membuktikan tuduhannya, dia mengancam akan menjerat ICW dengan pasal pidana fitnah dan pencemaran nama baik. (har/son)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 05 Mei 2010 | Suluh Indonesia by e-Paper KMB - Issuu