Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No.149 tahun IV Kamis, 5 Agustus 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
BI Waspadai Tekanan Inflasi
Belum Ada Kebijakan Proteksi
Pengaruhi Ekspor Kayu
BANK Indonesia menyatakan akan terus mewaspadai mulai meningkatnya tekanan inflasi, terutama setelah laporan BPS mengenai tingkat inflasi bulan Juli yang mencapai 1,57 persen (bulan kebulan) atau ...hal. 1
BELUM ada kebijakan yang bersifat protektif terhadap pengembangan UMKM dari aspek pasar termasuk dari sisi produksi dan distribusi produk di era ACFTA. Karena itu, menurut peneliti LP3ES, ...hal. 2
DIREKTUR Jenderal Bina Produksi Kehutanan (BPK), Hadi Daryanto, mengatakan, krisis keuangan yang melanda Eropa berdampak pada volume ekspor industri kayu gergajian danvenner yang masing-masing ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Anggota DPR Ditangkap
Suluh Indonesia/ade
RAKORNAS - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PDIP di Sentul International Conventional Center, Bogor, kemarin.
JAKARTA - As’ad Syam, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Demokrat yang selama ini menjadi buronan, kemarinberhasil ditangkap tim gabungan yang terdiri dari kejaksaan dan KPK dari rumahnya di Pondok Cabe, Tangsel. Kapuspenkum Kejagung Babul Khoir menyatakan, As’ad Syam yang selama satu tahun buron itu, ditangkap melalui operasi intelijen. ‘’Penangkapannya dilakukan, tanpa ada proses perlawanan dari yang bersangkutan,” katanya. Direncanakan, kata dia, As’ad Syam diinapkan di Rutan Kejagung, dan hari akan langsung diterbangkan ke Jambi. Ia menambahkan, selama ini tempat tinggal buronan tersebut berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Disebutkan, As’ad Syam saat masih menjabat sebagai Bupati Muaro Jambi terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan PLTD Unit 22 Sungaibahar, Muarojambi, yang merugikan negara Rp 4 miliar. Seperti diketahui, pada Desember 2008 , MAmengabulkan tuntutan kasasi Jaksa Penuntut Umum Kejari Sengeti pada 13 April 2008 dengan menjatuhkan hukuman empat tahun penjara dikurangi masa penahanan sebelumnya. As’ad Syam dijerat dengan dakwaan Pasal 2 ayat 1 junto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 , Pasal 55 ayat 1 KUHP, atau Pasal 3 junto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 55 ayat 1 KUHP. Di tingkat Pengadilan Negeri Sengeti, As’ad Syam pada 3 April 2008 divonis bebas. (ant)
Pemerintah Salah Urus
Negara Kacau Balau JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri prihatin dengan kinerja pemerintahan saat ini yang dinilainya salah urus. Akibatnya, negara menjadi kacau balau. ‘’Kalau saya ditanya apakah republik ini kacau balau, dan media akan menulis. Saya katakan memang kacau balau. Ngurusi gas aja kok susah ya,” katanya saat membuka Rakernas 3 Pilar PDIP di Bogor, Jawa Barat, kemarin. Di hadapan 4.300 peserta dari 33 provinsi Mega mempertanyakan sejumlah kebijakan pemerintah saat ini yang dinilainya kacau balau. Dari sekitar satu jam pidatonya, hampir sebagian besar waktu digunakan Mega mengkritik kebijakan pemerintah mulai dari
dari Satpol PP sampai wacana redenominasi. Selain soal kesulitan mengurus persoalan gas 3 kg, Mega juga mempersoalkan penanganan listrik yang dinilainya juga kacau. Begitu juga soal kebijakan yang dinilainya kontraproduktif seperti penggunaan senjata api bagi Sat Pol PP, yang sebenarnya untuk TNI. Padahal, Mega mengatakan dirinya sudah mewanti-wanti soal kebijakan pelaksanaan konversi minyak tanah ke tabung gas elpiji 3 kg saat Pilpres lalu. Yaitu perlunya sosialisasi penggunaan tabung gas elpiji itu dilakukan selama dua tahun. ‘’Persoalan tabung gas yang terus merengut korban tanpa kejelasan otoritas, sebenarnya siapa yang ber-
tanggung jawab,” tanya dia. Megawati juga menyerang kebijakan pemerintah lainnya seperti penanganan pelayanan listrik yang kerap kali byar pet, juga menyoroti kenaikan beberapa harga bahan pokok yang memberatkan rakyat. Menurut Mega, seharusnya pemerintah bisa lugas menjelaskan sebabsebab kenaikan harga bahan pokok. “Pemerintah harus bertanggungjawab dalam kenaikan harga kebutuhan pokok. Bohong kalau pemerintah tak tau soal kenaikan,” kecamnya. Mega menegaskan perlunya musyawarah mufakat bagi kepala daerah, fraksi, hubungan antar fraksi maupun hubungan fraksi dengan kepala daerah dalam mengelola birokrasi pemerintahan. (har)
Usut Rekening Gendut
Penegak Hukum Apatis YOGYAKARTA - Aparat penegak hukum cenderung apatis mengusut kasus rekening gendut perwira polisi, sehingga terkesan membiarkan kasus tersebut menjadi berlarut-larut. ‘’Adanya pemberitaan di media massa mengenai rekening mencurigakan yang menyeret beberapa nama perwira kepolisian sudah selayaknya ditindaklanjuti dengan suatu pendekatan hukum yang komprehensif, transparan, dan tegas,’’ kata peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM Yogyakarta Danang Kurniadi di Yogyakarta, kemarin. Menurut dia, tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menyikapi kasus itu tampak agak berlebihan dalam arti negatif, seperti pemborongan terhadap media cetak yang membeberkan masalah tersebut, kemudian baru melakukan klarifikasi terhadap pihak yang diberitakan. Selain itu, juga adanya reaksi fisik berupa penyerangan terhadap lembaga maupun individu yang secara terbuka telah mengadvokasi masalah tersebut, meskipun hingga kini belum
diketahui siapa pelakunya. ‘’Adanya reaksi fisik tersebut secara tidak langsung dapat mengintimidasi semangat pemberantasan korupsi di tengah masyarakat,” kata dosen Fakultas Hukum UGM itu. Berkaitan dengan hal itu, menurut dia, harus ada optimalisasi mekanisme Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) terutama dalam definisi penyelenggaraan negara, verifikasi laporan dan penggunaan LHKPN tersebut. Ia mengatakan, LHKPN saat ini terkesan hanya sebatas formalitas terhadap apa yang harus dilakukan. Ke depan diharapkan adanya manajemen pengelolaan LHKPN yang lebih baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ‘’Dengan manajemen pengelolaan yang lebih baik, LHKPN diharapkan bisa menjadi pintu masuk untuk menyelidiki indikasi korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara,” katanya. Untuk diketahui, soal rekening gedut anggota Polri ini menimbulkan sikap apatis dari banyak kalangan mengingat tidak adanya transparansi atas rekening yang diteliti. (ant)
Kepala Daerah PDIP
Banyak yang Ingkar BOGOR - Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menyesalkan banyaknya kepala daerah yang diusung PDIP di pemilu kepala daerah, akhir-akhir ini banyak yang pindah ke parpol lain. ‘’Saya sangat menyayangkan, namun pemberian sanksi sulit, karena secara UU pun tidak ada. Memang itu lebih ke karakter manusianya sendiri,” katanya di Bogor, Jabar, kemarin. Menurut Megawati, kepala daerah yang telah dipilih dengan susah payah oleh konstituen dengan mengusung PDIP sebagai kendaraan politiknya diperlu dipertanyakan tangungjawabnya. Megawati mengibaratkan kepala daerah yang berpindah parpol itu seperti sebuah perusahaan, ada bajak membajak orang. Semua ini, kata Mega sebetulnya tergantung dari karakter moral dan etika seseorang. Menurutnya demokrasi yang ditunjukkan kepala daerah semacam itu adalah demokrasi yang tidak sehat. Sekarang ini, Mega mengatakan kebetulan banyak kalangan eksekutif dari PDIP terus loncat pagar. Mega berharap ketentuan terhadap persoalan ini bisa lebih diperjelas oleh ketentuan perundangan sehingga ada tanggungjawab bersama antara kepala daerah terpilih dengan konstituennya. ‘’Apakah seperti itu kehidupan demokrasi, itu tang-
gung jawab bersama. Karena aturan itu tidak ada jadi kembali ke orang per orang,” kata Megawati. Secara khusus, Mega memberi apresiasi terhadap model kepemimpinan dan relasi dengan rakyat di Solo yang terbukti dengan kemenangan kader PDIP dalam pilkada di daerah tersebut. Kemenangan dengan lebih dari 90 persen dipujinya dan diharapkan agar bisa menjadi contoh bagi kader partai yang sedang menjabat. Dalam arahannya di depan 4.300 peserta yang hadir dalam pembukaan rakornas, menyindir kader-kader PDI Perjuangan yang dianggap mulai lupa diri dengan eksistensinya sehingga mengabaikan amanah rakyat. “Kader PDIP tidak boleh lupa diri dan harus selalu bisa mendekatkan diri dan berjuang bagi rakyat. Sehingga rakyat bisa menikmati hasil pembangunan,” ingat Mega. Membangun partai, apalagi menjadikan partai sebesar PDIP adalah tidak mudah. Sekarang ini, kader PDIP boleh berbangga karena sudah bisa masuk dan mengadakan acara di gedung megah. Tetapi, lain halnya ketika dirinya pertamakali memimpin PDIP yang banyak diikuti kader anak muda berambut gondrong dan sandal jepit. Butuh waktu lama, kata Mega apalagi membangun mental kader yang dinilainya paling sulit. (har)
Perlukah Membangun Rumah Aspirasi ? SEJUMLAH partai politik secara tegas menolak rencana pembangunan rumah aspirasi bagi tiap anggota DPR di daerah pemilihannya. Apalagi dana bagi pembangunannya dialokasikan lewat APBN. Seberapa pentingkah rumah aspirasi bagi anggota Dewan ? Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri satu diantara yang menolak wacana pembangunan rumah aspirasi ini. ‘’Kalau ada rumah as-
pirasi yang dibangun secara pribadi itu terserah, tapi kalau harus pakai budget di APBN dengan tegas kami tolak,” katanya saat menggelar konfe-
rensi pers usai pembukaan Rakornas PDIP di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jabar, kemarin. Anggota DPR, menurut Mega, harus proaktif bila yang ingin menyerap aspirasi konstituennya. Untuk mendengar pengaduan dan masyarakat tidak harus berada di dalam sebuah rumah aspirasi, tetapi seharusnya bisa di mana saja. Karena itu, penentuan letak rumah aspirasi sendiri sebe-
narnya sudah menjadi sebuah masalah, karena rakyat tidak mungkin harus jauh-jauh melapor soal masalahnya. Soal adanya amanat Tata Tertib DPR yang merujuk pada ketentuan UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), Mega mengatakan, ketentuan itu bukanlah sebuah kewajiban yang harus dikerjakan. Boleh dikerjakan, tetapi tidak juga boleh. ‘’Kalau saya, lebih baik itu uang digunakan
untuk hal-hal yang lebih bermanfaat,” ujarnya. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan berkomitmen akan mengembalikan dana rumah aspirasi apabila benar-benar disetujui paripurna Menurut Taufik, keputusan menolak dana rumah aspirasi yang diperkirakan mencapai Rp 374 juta per anggota sudah menjadi keputusan partainya, Partai Amanat Nasional (PAN). (har)