Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 146 tahun III Kamis, 6 Agustus 2009 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Ekonomi di Batas Atas
Transaksi BEI Bakal Turun
Tumbuh 10 Persen
BANK Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi berada di batas atas perkiraan pertumbuhan ekonomi 3,5-4 persen melihat perkembangan perekonomian yang berpotensi akan...hal. 1
PADA triwulan ketiga 2009, diperkirakan nilai transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami penurunan, dan kembali akan naik pada OktoberDesember. Demikian dikatakan Direktur Utama BEI, Ito...hal. 2
EKSPOR produk kerajinan selama 2009 diperkirakan bisa tumbuh 10 persen dibanding 2008 yang mencapai 560,57 juta dolar AS. “Diperkirakan pada 2009, ekspor produk kerajinan dapat mencapai 620 juta...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Emir Moeis Dituding
Terima Rp 200 M
Suluh Indonesia/ant
FLU BABI - Sejumlah santri mengaji dengan menggunakan masker di Pondok Pesantren Babussalam, Pagelaran, Malang, kemarin. Dinkes setempat menyatakan wilayah Malang sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) flu babi.
JAKARTA - Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPR Emir Moeis dituding menerima jatah aspirasi proyek bagi konstituen di daerahnya senilai Rp 200 miliar. Sementara untuk para wakil ketua panggar DPR masingmasing sebesar Rp 150 miliar dan para anggotanya mendapat bagian Rp 50 miliar. Pernyataan ini disampaikan terdakwa korupsi dana stimulus Abdul Hadi Djamal di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Dalam sidang yang diketuai Sutiono, terdakwa Abdul Hadi menuturkan, pembagian jatah aspirasi itu pascapertemuan informal antara eksekutif dan legislatif di Hotel Four Season, Kuningan, Jakarta, 19 Februari 2009. Ketika itu, disepakati penambahan anggaran stimulus yang sebelumnya diusulkan Rp 3 triliun menjadi Rp 5 triliun. ‘’Ternyata setelah dihitung-hitung sisa Rp 1 triliun. Sisa itu disepakati dibagikan ke Poksi (kelompok fraksi, red) secara proporsional,” kata Abdul Hadi. Namun, penuturan Abdul Hadi dibantah oleh Wakil Ketua Panggar DPR Johnny Allen Marbun. Menurut Johnny, pertemuan di Hotel Four Season adalah pertemuan informil antara eksekutif dan legislatif untuk menyamakan persepsi, sebagai tindak lanjut dari pemaparan eksekutif tentang kondisi Indonesia pasca krisis global. (nas)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Tak Ada Alasan Curang BANDA ACEH - Capres dari Partai Demokrat dan partai koalisinya Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan tuduhan adanya penggelembungan suara dalam pilpres tidak bisa dilakukan karena semua proses yang dilakukan transparan. ‘’Saya sulit mengerti misalkan ada tuduhan penggelembungan suara sampai jutaan hingga puluhan juta. Mari kita lihat satu persatu dimana kejadian itu. Jalannya seperti apa untuk curang,” kata Yudhoyono di Banda Aceh, kemarin. Ia menjelaskan pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang independen dan bersifat nasional, selain itu juga diawasi oleh Bawaslu dan pihak lain sehingga kecurangan dalam pemilu tidak bisa dilakukan. ‘’Pada saat diselenggarakan pemilu, penghitungan dilakukan transparan dari bawah. Di Tempat Pemungutan Suara
(TPS) ada saksi, pengawas, media dan terus ke atas, semuanya berjalan transparan dan akuntabel bisa dipertanggung jawabkan,” paparnya. Yudhoyono mempertanyakan bila ada pihak-pihak yang menunjuk pejabat incumben (yang sedang menjabat-red) saat pilpres lalu bisa melakukan kecurangan. ‘’Kalau ada suara-suara incumben bisa curang, siapa presiden, wapres atau para menteri, walikota bupati. Kalau dikaitkan dengan politik, mereka yang dipilih rakyat langsung, mereka juga berasal dari parpol yang berbeda, bagaimana logikanya incumben bisa curang, apalagi KPU mandiri, Bawaslu dan belum yang lain. Baca utuh siapa incumben itu,” kata Yudhoyono. Ia menambahkan, kecurangan juga tidak bisa dilakukan karena dalam pemilu 2009 sama seperti pemilu 2004 telah ada metode penghitungan cepat
yang didukung oleh metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan. ‘’Ada metodologi ilmiah yang sudah ada sejak 2004, yaitu survei dan quick count yang dilakukan oleh berbagai macam lembaga, hasilnya sama. Rakyat tahu bagaimana sistemnya, sulit saya bisa terima dengan akal sehat bila ada (tuduhan penggelembungan-red) itu,” paparnya. Sebagai salah satu capres, Yudhoyono mengatakan punya keyakinan hasil penghitungan suara pilpres yang dilakukan KPU adalah hasil yang sebenarnya. ‘’Barangkali ada pelanggaran kecil di beberapa tempat, seperti yang diungkap Bawaslu dan itu terjadi pada semua kubu, itu bisa saja sebagaimana pemilu lalu atau di negara lain,” katanya. Ia menegaskan, tetap percaya pada proses hukum yang sedang berlangsung dan SBYBoediono siap memberikan kesaksian bila diperlukan. (ant)
Koalisi Demokrat-Golkar-PDIP
Lahirkan Otoriter dan Totaliter JAKARTA - Rencana bergabungnya sejumlah partai yang menjadi lawan koalisi Partai Demokrat, seperti Golkar dan PDI Perjuangan untuk membentuk satu koalisi besar dinilai dapat membahayakan kehidupan demokrasi. Partai Golkar dan PDIP seharusnya tetap menjadi partai oposisi untuk menjaga agar tidak muncul lagi rezim otoriter seperti era Soeharto dulu. ‘’Mereka harus tetap menjadi oposisi karena kalau tidak akan sangat berbahaya bagi demokrasi. Jika mereka bergabung maka ini akan memicu timbulkan rezim otoriter dan totaliter. Jika ini yang terjadi maka reformasi 98 yang telah memakan banyak korban akan tidak ada artinya lagi,” kata pengamat politik dari Universitas Indonesia Boni Hargens di Jakarta, kemarin. Sebenarnya, kata Boni, SBY dan Demokrat tidak memerlukan dukungan dari partai-partai yang menjadi lawannya selama Pemilu 2009 ini karena dukungan suara di parlemen mencapai 60 persen. Apalagi, kemenangan mutlak dalam pilres sudah cukup baginya membentuk pemerintahan yang kuat. Karena itu, alasan SBY menerima sinyal PDIP untuk bergabung dalam koalisi besar di pemerintahan untuk membentuk pemerintahan yang lebih kuat dinilai tidak masuk akal.
Terhadap gejala ini, Boni mengingatkan kepada publik agar mewaspadai di seluruh dunia hanya rezim yang otoriter dan totaliter saja yang membutuhkan dukungan minimal 80 persen, seperti koalisi yang akan terjadi jika Golkar dan PDIP ikut bergabung. Contoh rezim otoriter yang masih ada saat ini seperti China yang selalu didukung oleh 80 persen kekuatan partai. ‘’Jika dibawah 80 persen maka rezim itu masih rentan untuk digoyang. Inilah yang harus diwaspadai dan dicermati masyarakat jangan sampai SBY melakukan hal itu, karena indikasi ke arah sana sudah sangat kuat saat ini,” terangnya. Bukan tidak mungkin, imbuh Boni, rezim yang terlalu kuat itu bisa berpengaruh terhadap konsistusi di MPR, misalnya mengamandemen kembali pasal yang membatasi periode kepemimpinan presiden hanya dua tahun. Pengamat Politik Cecep Effendi mengatakan masuknya partai-partai lawan politik SBY disebabkan oleh persoalan budaya politik bangsa, karena tidak punya ideologi dan prinsip. Orentasinya hanya pada kekuasaan. ‘’saya berharap agar PDIP dan tokoh-tokohnya tetap beroposisi, karena beroposisi juga sangat bermartabat,’’ katanya. (har)
Jika Pilpres Harus Diulang
MK Minta Lima Bukti JAKARTA - Ketua MK Mahfud MD meminta para pihak pemohon dalam gugatan sengketa hasil Pilpres untuk menyiapkan bukti sedikitnya lima. Bukti yang diminta ini harus dipaparkan Jumat (7/8) besok, sebelum MK menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) dan pleno tertutup. ‘’Ada lima pokok yang harus dibuktikan dengan fakta, oleh masing-masing pihak,” kata Mahfud dalam sidang di gedung MK Jakarta, kemarin. Pihak yang harus membuat pembuktian bukan hanya pemohon (Mega-Pro dan JK-Win), melainkan juga termohon (KPU) dan pihak terkait (SBY-Boediono). Kelima
bukti itu merupakan pokok dari persoalan atas gugatan itu. Yang diminta MK yakni pertama, semua pihak harus membuktikan masalah klaim suara hasil Pilpres. Kemudian, semua pihak harus membuktikan ada tidaknya masalah daftar pemilih tetap (DPT) fiktif. Semua pihak diminta membuktikan telah terjadinya pengurangan 69 ribu tempat pemungutan suara (TPS) yang menyebabkan 34,5 juta suara hilang. Lalu, klaim bahwa KPU sudah menjalankan semua prosedur penyelenggaraan Pilpres harus dibuktikan. Terakhir, semua pihak harus membuktikan benar tidaknya keterlibatan asing. (nas)