Edisi 07 Mei 2010 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771

No. 87 tahun IV Jumat, 7 Mei 2010 8 Halaman

Free Daily Newspaper

Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)

Kebijakan Ekonomi Tetap

BI Petakan Risiko Kredit

Bulog Minta Kelola 50 Persen

MENTERI Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan bahwa pergantian menteri keuangan tidakakan mengubah kebijakan ekonomi pemerintah. “Siapa pun nanti yang akan jadi menteri ...hal. 1

BANK Indonesia (BI) akan mendorong pembentukan kelompok kerja (pokja) bersama dengan perbankan nasional, Kementerian Perindustrian, dan pelaku industri untuk memetakan margin risiko kredit ...hal. 2

PERUM Bulog mengusulkan kepada pemerintah untuk mengelola distribusi gula dalam negeri hingga mencapai 50 persen dari kebutuhan agar mampu menjamin stabilitas harga komoditas tersebut ...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

www.suluhindonesia.com

Suluh Indonesia/ade

KERETA ANJLOK - Rangkaian kereta api ekspres dengan nomor 615 anjlok di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, kemarin. Akibat kereta anjlok ini, lalu lintas kereta tak ada yang bisa melintas. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Rekomendasi Century

Terancam Dipetieskan JAKARTA - Pasca mundurnya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, muncul wacana memetieskan rekomendasi opsi C di DPR. Menyikapi wacana itu, Ketua DPP Partai Golkar yang juga Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso justru mengatakan fraksinya bersedia menghentikan proses politik atas kasus Bank Century. Namun untuk proses hukum ia menegaskan tetap harus berjalan karena tak ada seorangpun yang kebal hukum. “Apakah belitan politik dan hukum beliau akan terlepas? Bisa iya, bisa tidak, Golkar moderat, silahkan saja kalau itu dianggap cukup. Kemarin saya mendengar pimpinan KPK sejauh yang bersangkutan masih di dunia ini KPK masih bisa melacaknya. Mau di petieskan Golkar juga persilahkan saja (untuk masalah politik), untuk masalah hukum sudah tentu tidak ada seorang pun kebal hukum,” kata Priyo dalam keterangan pers bersama bertema “Sikap DPR Pasca Lengsernya Sri Mulyani” di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Penghentian proses politik dimaksud lebih pada menunda pengajuan Hak Menyatakan Pendapat kasus Bank Century. Golkar tak akan menjadi inisiator tapi juga tak melarang kadernya meneken usulan Hak Menyatakan Pendapat. Soal

hengkangnya Sri Mulyani di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, Priyo mengatakan secara kebetulan itu menjadi klausul jalan keluar terhadap beberapa problem-problem yang membelit secara politik dan hukum yang melibatkan Menteri Keuangan terbaik se-Asia itu. Mengenai sosok pengganti Sri Mulyani, Priyo Budi Santoso menyarankan agar jangan dipilih dari kalangan parpol tapi dari profesional murni. “Kalau disebut Anggito termasuk tokoh kredibel, Darmin demikian pula, Agus Marto Wardoyo boleh juga, hanya kemarin ketika di fit and proper test Gub BI pernah ditolak dewan. Dugaan saya nanti ada sedikit reaksi-reaksi karena pernah ditolak dewan. Tapi ini semua kewenangan presiden,” tegasnya. Dia membantah mundurnya Sri Mulyani mundur hasil rekayasa politik dan win-win solution antara Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dengan Presiden SBY. Meski diakuinya, ada pertemuan intens antara Aburizal dan SBY beberapa pekan terakhir. “Tidak pernah secara spesifik membicarakan tentang nasib politik Sri Mulyani,” ujarnya. Mantan anggota Pansus Century dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan mundurnya Sri Mulyani

adalah langkah untuk menyelamatkan muka semua pihak. Persoalan politik Century menjadi selesai dan merupakan bagian dari kemenangan Partai Golkar. “Proses politik belum akan berhenti, tapi saya lihat akan ada kelesuan karena dia mundur, jadi akan melemah. Ini tergantung dari tim pengawas, dan kami akan memantau seberapa jauh kerja KPK,” tegasnya. Sedangkan anggota Fraksi Partai Hanura, Akbar Faisal menyesalkan mundurnya Sri Mulyani telah menghapus isu Century. Seharusnya, kata Akbar jika semua mematuhi konstitusi, maka Sri Mulyani tak boleh mundur sebelum masalah hukumnya selesai. “Kita sedang krisis etika konstitusi. Saya mau menagih, 325 anggota yang pilih opsi C, kita sudah mendakwa Boediono dan Sri Mulyani tapi setelah mundur tiba-tiba hilang begitu saja,” sesalnya. Mantan anggota Pansus dari Fraksi PDI Perjuangan Maruarar Sirait meminta konsitensi semua pihak, khususnya fraksi-fraksi di DPR yang mendukung opsi C Angket Century. “Banyak sekali istilah exit dari kasus ini. Saya pikir DPR sudah sangat jelas sikapnya dengan opsi C. Saya akan lihat konsistensi semua partai, khususnya Partai Golkar,” ujar Maruarar. (har)

Nunun Daradjatun Dituding Berbohong SAKSI kunci kasus dugaan suap terhadap sejumlah anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 Nunun Nurbaeti Daradjatun dituding telah berbohong. Nunun yang mengklaim dirinya sakit lupa ingatan itu, ternyata tak dalam perawatan medis serta tak pernah terdaftar sebagai pasien di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Informasi penting ini segera dikaji KPK untuk menentukan langkah hukum selanjutnya bagi istri mantan Wakalpori Komjen Pol. Adang Daradjatun itu. Tapi hal ini masih harus menunggu hasil persidangan mantan anggota DPR yakni Dudhie Makmun Murod, Hamka Yamdhu, Endin AJ Soefihara dan Udju Djuhaeri. Mereka ada terdakwa perkara dugaan suap. “KPK sudah dapatkan informasi keberadaan beliau (Nunun Nurbaeti Daradjatun-red). Ternyata yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai pasien di RS Mount Elizabeth,” kata Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan

Chandra M Hamzah kepada wartawan di Jakarta, kemarin. Namun, Chandra enggan menjelaskan mengenai keberadaan pengusaha yang diduga memberikan traveler cheque (cek perjalanan) kepada sejumlah anggota DPR, usai pemilihan Mirada Goeltom sebagai Deputi Senior Gubernur BI Juni 2004 lalu. Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai Nanik Indrawati memerintahkan JPU M Rum menghadirkan Nunun Nurbaeti sebagai saksi. Tapi hingga panggilan yang ketiga, Nunun tak juga hadir di persidangan. Majelis hakim pun

memerintahkan JPU berupaya menghadirkan saksi kunci ini. Keterangan Nunun sangat dibutuhkan untuk mengetahui asal cek perjalanan total bernilai Rp 24 miliar yang mengalir kepada 41 anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004. Nunun disebut sebagai saksi kunci dalam kasus ini, karena namanya kerap disebut sebagai pihak pemberi kepada anggota dewan melalui orang kepercayaannya yakni Arie Malangjudo. KPK sendiri sudah mencegahnya berpergian ke luar negeri. Tetapi pencegahan itu justru terlambat dikeluarkan. Pasalnya, KPK baru meminta pelarangan Nunun kepada pihak Imigrasi per 26 Maret 2010. Padahal, Nunun Daradjatun yang dikenal dekat dengan Miranda Swaray Goeltom itu sudah berangkat ke Singapura pada 23 Februari. KPK pun hingga kini kesulitan untuk menghandirkannya ke pengadilan. (nas)

Sri Mulyani

Tak Dicekal JAKARTA - KPK takkan mencekal Menkeu Sri Mulyani Indrawati yang segera berangkat ke luar negeri. Meski yang bersangkutan telah ditunjuk menjadi Managing Director Bank Dunia (World Bank), bukan berarti kebal hukum. Jika keterangan diperlukan lagi, ia tetap akan dipanggil untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai WNI. Menurut Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bibit Samad Riyanto dalam jumpa pers di Jakarta kemarin, kepergian Sri Mulyani ke luar negeri itu dengan alasan yang jelas. Ia dalam waktu dekat segera menempati jabatan terhormat di Bank Dunia. “KPK hanya akan mencegahnya, kalau alasan dan tujuan tidak jelas,” jelas dia. Sementara Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin mengatakan, pihaknya tetap mendalami peran Sri Mulyani Indrawati terkait kasus pencairan dana talangan (bailout) Bank Century Rp 6,7 triliun itu. Meski menjadi pejabat penting Bank Dunia, tak lan-

tas membuatnya kebal hukum. “Berdasarkan UNCAC (Konvensi anti korupsi PBB-red), KPK bisa menangani pejabat asing sekali pun,” jelasnya. Aturan yang tertera dalam konvensi itu sangat transparan dalam penegakan hukum. Perlakuan hukum terhadap mereka pun tetap sama, baik warga asing maupun setempat. “Apalagi dengan Bu Sri Mulyani yang orang Indonesia, bukan orang asing. Tentu saja pasti bisa kami panggil, kalau memang keterangannya diperlukan lagi,” ujar Jasin. Menurut dia, bertempat tinggal di luar negeri tak menjadi halangan KPK melakukan penyelidikan. Hal ini pernah dilakukan KPK dalam memeriksa pejabat BI di Washington, Amerika Serikat (AS) pada April lalu. Kini, tim penyelidik KPK sedang mengkaji hasil pemeriksaan terhadap Boediono dan Sri Mulyani yang dilakukan pekan ini dan pekan lalu. “Hasil kajian itu akan dibawa dalam gelar perkara nanti,” imbuh Jasin. (nas)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.