Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 27 tahun IV Selasa, 9 Februari 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
ACFTA Juga Ancam BUMN
Bea Masuk Ditanggung
Krakatau Steel IPO November
TIDAK hanya kalangan industriawan nasional yang ketar-ketir dengan penerapan Asean-Free Trade Agreement (AC-FTA) . Demikian pula halnya dengan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)...hal. 1
PEMERINTAH memberikan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) kepada industri sektor tertentu untuk memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan umum dan peningkatan...hal. 2
PT Krakatau Steel (Persero) menyatakan rencana penawaran umum saham (IPO) akan dilakukan pada November 2010 dengan jumlah saham yang dilepas maksimum 30 persen. “IPO Krakatau Steel...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
KPK Periksa Panda Nababan
Suluh Indonesia/sep
DISKUSI - Anggota Pansus Angket Bank Century terlibat diskusi sebelum memulai rapat Pansus yang mengagendakan laporan atau kesimpulan awal fraksi-fraksi atas kasus Bank Century di Gedung DPR/MPR Jakarta, kemarin.
JAKARTA - KPK memeriksa anggota DPR, Panda Nababan terkait kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI pada 2004. ‘’Yang bersangkutan hanya melengkapi berkas perkara,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin. Menurut Johan, Panda dimintai keterangan untuk melengkapi berkas perkara yang telah menjerat beberapa tersangka itu. Setelah mendapatkan keterangan Panda Nababan, kata Johan, KPK akan segera melimpahkan berkas perkara itu ke tahap penuntutan. Dalam tahap penuntutan, jaksa pada KPK akan merumuskan berkas untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 14 hari. Panda diperiksa oleh tim penyidik KPK selama kurang lebih satu jam, sejak pukul 09.30 WIB. Ketika keluar dari gedung KPK, politisi PDIP itu tidak memberikan banyak komentar. Panda akhirnya datang ke KPK setelah beberapa kali tidak tidak memenuhi panggilan. Kasus itu telah menjerat empat tersangka yaitu Dudie Makmun Murod, Endin A.J. Soefihara dan Hamka Yandhu. Kemudian, mantan anggota BPK Udju Djuhaeri juga sudah bestatus tersangka. Sejumlah saksi juga sudah dimintai keterangan. (nas)
Kesimpulan Awal Kasus Century
Perbuatan Melawan Hukum JAKARTA - Mayoritas fraksi berpandangan terjadi unsur pelanggaran hukum dan tindak pidana korupsi dalam kasus Bank Century. Pelanggaran dilakukan oleh pihak Bank Century dengan melibatkan oknum otoritas fiskal dan perbankan antara lain Bank Indonesia, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), serta Komite Koordinasi (KK). Demikian pandangan awal fraksi yang disampaikan dalam rapat Pansus Angket Century di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Tiga tema besar menjadi fokus utama yang disikapi sembilan fraksi yaitu persoalan akuisisi merger Bank Century, persoalan kebijakan dalam pemberian Fasilitas Penjami-
nan Jangka Pendek (FPJP) dan penyertaan modal sementara (PMS) atau bailout. Sejumlah fraksi yang tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah berpandangan hasil penyelidikan yang dilakukan pansus mengindikasikan banyak terjadi pelanggaran hukum dan pelanggaran tindak pidana korupsi baik dari pihak Bank Century maupun pejabat dari otoritas moneter dan fiskal. Kesimpulan Fraksi Demokrat dibacakan Achsanul Qosasi. Ada enam kesimpulan awal yang disampaikan Demokrat. Dari jumlah itu, hanya persoalan merger yang memiliki kesamaan pandangan antara Demokrat dengan fraksi-fraksi
dari parpol koalisi pendukungnya. Proses merger dinilai Demokrat mengandung banyak masalah karena ketidaktegasan BI sejak dini. Akibatnya Bank Century leluasa melakukan pelanggaran. Namun, lima kesimpulan lain hampir berlawan. Misal di kesimpulan kedua Demokrat tentang pemberian FPJP yang menurut mereka sesuai hukum. ‘’Kami memahami penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik oleh KKSK memang seharusnya dilakukan untuk mencegah krisis,” kata Achsanul. Juga soal bailout yang mengucurkan dana Rp 6,67 triliun yang dinilai adalah tindakan sah secara hukum. (har)
Bailout Merupakan Pelanggaran JAKARTA - Ketua Pansus Hak Angket kasus Century Idrus Marhan mengatakan mayoritas fraksi yang mewakili 66,6 persen kekuatan di pansus menyatakan bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun mengandung pelanggaran. Hanya dua fraksi yakni Demokrat dan PKB yang menyatakan bailout tidak ada masalah. Idrus meyakini kemungkinan besar sikap fraksi-fraksi ini tidak akan berubah hingga pemberian pandangan akhir nanti. Pandangan itu, menurut Idrus didasarkan atas tiga tema besar yang sudah dilakukan pemeriksaan. Hari ini, pansus akan mendapat tambahan data KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan) dari BPK yang selama ini diperjuangkan untuk bisa diperoleh hingga pansus harus menempuh jalur pengadilan untuk memutuskan sita dokumen tersebut. KKP BPK, menurut Idrus merupakan dokumen dari pihak-pihak yang diaudit. Berdasar data itulah BPK menyimpulkan sembilan indikasi pelanggaran dalam laporan audit investigasinya. Pansus membutuh data itu untuk memverifikasi lebih lanjut karena ketika diperiksa beberapa
saksi dinilai kurang kooperatif dengan banyak memberi jawaban lupa atau tidak tahu ketika diperiksa. ‘’Nah, pansus baru bisa mendapatkan data itu setelah mendapatkan izin menyalin dari PN Jakarta Pusat,” ujarnya. Idrus mengatakan Tim Kecil yang ditugaskan untuk menindaklanjuti pandangan fraksi ini akan bekerja untuk menyusun laporan akhir. Anggotanya sekitar 15 orang. Angota Pansus Fachri Hamzah mengatakan pandangan fraksi ini sangat baik terutama bagi masyarakat luas sebagai indikator sementara untuk menilai komitmen masing-masing fraksi dalam menuntaskan kasus ini. Sebelum penyampaian pandangan fraksifraksi digelar, sempat terjadi perdebatan tentang perlu tidaknya fraksi memberikan pandangan awal. Fraksi Demokrat menilai tidak perlu ada penyampaian pandangan awal. Alasannya anggota pansus baru menerima data aliran dana dari PPATK. Namun, argumentasi itu dimentahkan. Hari ini, pansus akan mendengarkan penjelasan PPATK dan BPK. (har)
Hadapi Dinamika Demokrasi
Polri Jangan Cemas JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau jajaran kepolisian untuk tidak khawatir menghadapi dinamika demokrasi yang tengah berkembang di Indonesia. Dalam pidatonya pada pembukaan Rapat Pimpinan Polri 2010 di Gedung Mabes Polri Jakarta, kemarin, Presiden meminta Polri untuk tetap pada perannya mengayomi dan melindungi masyarakat. ‘’Menghadapi ini semua, solusinya Polisi dengan segala jajarannya wajib mengayomi dan melindungi masyarakat. Dalam konteks seperti ini kadangkadang mengalir pula ke ranah keamanan dan ketertiban publik. Menghadapi ini semua kita tak perlu gamang, cemas, khawatir. Tidak perlu mengalami disorientasi,” pesan Presiden Yudhoyono. Hal terpenting dalam masa demokrasi yang sedang memekar di Indonesia, menurut Kepala Negara, adalah menjaga harmoni atau keseimbangan yang baik demi pemangunan demokrasi yang konstruktif. ‘’Yang penting kepatuhan pada pranata dan aturan. Inilah yang kita dorong dan tingkatkan. Dengan demikian, akan ada suatu harmoni, keseimbangan yang baik, konstruktif positif,” ujarnya.
Presiden menginginkan dalam lima tahun mendatang demokrasi Indonesia menjadi matang. Karena itu, lanjut dia, demokrasi dijadikan salah satu pilar dalam rencana pembangunan nasional selama lima tahun ke depan. Dalam pidatonya, Kepala Negara menguraikan dinamika demokrasi di Indonesia yang masih mencari keseimbangan dalam masa transisi setelah reformasi 12 tahun lalu. Kebebasan yang didambakan, menurut dia, masih harus diseimbangkan dengan kepatuhan pada pranata dan hukum yang berlaku. Jaga Etika Presiden minta agar Perwira Polri menjaga norma, etika, dan perilaku untuk menunjukkan kualitas profesionalisme mereka. Perwira Polri, harus menjadi contoh bagi bawahan mereka dalam menjaga perilaku dan menegakkan etika profesi. ‘’Sebagai kaum profesional, saudara terutama kaum perwiranya itu harus menjaga norma, etika, dan perilaku. Tunjukkan sebagai sosok yang profesional,” ujar Presiden Yudhoyono. Masyarakat, lanjut Kepala Negara, akan menggunjingkan Polri apabila perwiranya melanggar kode etik kepolisian. (son)
6 % Siswa SMP Pernah Pakai Narkoba PENYALAHGUNAAN narkotika makin hari terus meningkat. Angka pengguna dan korban terus mengkhawatirkan, karena tidak saja dialami kalangan orang dewasa, tetapi juga sudah menjerat remaja dan anak-anak. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Gories Mere mengatakan, enam persen siswa yang diduduk di bangku SMP di Indonesia pernah memakai narkoba. ‘’Angka penyalahgunaan narkotika ini tidak membedakan antara mereka yang ada di ibu kota provinsi maupun kabupaten,” kata-
nya di Jakarta, kemarin. Gories menyatakan hal itu saat dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Konsultan Ahli BNN, Joko Satriyo dalam acara pemberdayaan kader antinarkoba di lingkungan SMP. Ia mengatakan BNN mengetahui adanya narkoba yang di
kalangan SMP itu setelah mengadakan survei pada tahun 2006 bekerja sama dengan Universitas Indonesia. ‘’Hasil survei menunjukkan bahwa pelajar dan mahasiswa tidak bebas dari risiko penyalahgunaan narkoba,” katanya. Gories mengatakan, selama tahun 2009 , BNN mencatat ada sekitar 100 pelajar SMP yang memakai narkoba. ‘’ Jumlah pemakai narkoba akan naik seiring dengan naiknya jenjang pendidikan,” kata mantan Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri ini.
Bila jumlah pelajar yang pernah memakai narkoba sebanyak enam persen maka jumlah mahasiswa yang pernah memakai telah mencapai 12 persen. Menurut Gories, peran aktif dari guru, pengurus OSIS dan komite sekolah sangat menentukan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Secara psikologis, kalangan guru, pengurus OSIS dan komite sekolah dapat memberikan pengaruh kuat terhadap para pelajar yang terlanjur menjadi korban penyalahgunaan
narkoba, katanya. Sementara itu, Kepala Seksi Kesiswaan Dinas Pendidikan DKI Jakarta Barmenggano, mengatakan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, maka ada sekolah di DKI yang sudah mengadakan tes urine. ‘’Namun tes urine hanya dilakukan sesekali saja dan tidak secara rutin,” ujarnya. Soal siswa yang pernah penyalahgunaan narkoba, Marenggano mengaku, Dinas Pendidikan tidak memiliki data korban penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa. (ant)