Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 148 tahun III Senin, 10 Agustus 2009 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Distribusi Tertutup
PTPN Terancam Sanksi
Kembangkan Hunian Hijau
PEMERINTAH segera melakukan uji coba sistem distribusi tertutup untuk elpiji 3 kilogram. Uji coba akan berlangsung selama tiga bulan pada suatu wilayah tertentu, untuk mengetahui apakah sistem distribusi tertutup...hal. 1
PEMERINTAH c.q Kementerian BUMN mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada sejumlah pabrik gula PT Perkebunan Negara (PTPN) yang tidak mematuhi surat edaran Menteri Perdagangan...hal. 2
PT. Modernland Realty akan mengembangkan hunian hijau (ramah lingkungan), Modern Hill di kawasan Pondok Cabe Tangerang Selatan di atas lahan seluas 54 hektare. “Kawasan ini sebenarnya sudah kami...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
ICAAP Tak Terganggu Terorisme
Suluh Indonesia/ant
RUMAH TERORIS - Sejumlah warga menyaksikan rumah Muhzuri yang telah di tutup seng dan diberi garis polisi dari atas bukit sehari setelah penyergapan gembong teroris yang diduga kuat Noordin M. Top, di Temanggung.
NUSA DUA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan penghargaan kepada 3.000 lebih peserta Konferensi internasional IX tentang AIDS di Asia Pasifik (ICAAP), karena mereka tetap bersedia datang ke Indonesia meski terjadi serangan terorisme di Jakarta, Juli 2009. Dalam pidatonya pada pembukaan ICAAP ke-9 di Kompleks Garuda Wisnu Kencana, Nusa Dua, kemarin, Presiden menyatakan para peserta konferensi dari 51 negara Asia dan 14 negara Pasifik itu secara tidak langsung menunjukkan solidaritas kepada masyarakat Indonesia karena mereka tetap datang dan menghadiri acara tersebut di Bali. ‘’Dengan datang ke sini kalian menunjukkan solidaritas ke masyarakat Indonesia dan itu patut dihargai,” ujarnya. Presiden Yudhoyono menegaskan konferensi internasional semacam ICAAP di Bali harus tetap dilaksanakan sesuai jadwal meski pada 17 Juli 2009 terjadi serangan bom oleh kelompok teroris di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton, Jakarta. ‘’Meski terjadi serangan teroris di Jakarta bulan lalu, tetapi ini yang seharusnya terjadi. Tidak ada cara lain untuk menyampaikan pesan ke teroris daripada menunjukkan bahwa mereka tidak bisa mengganggu kita dari menjalani hidup secara bebas,” tuturnya. (kmb)
Noordin Masih Misterius JAKARTA - Keberadaan gembong teroris Noordin M Top yang sempat disebut-sebut tewas dalam penyergapan di sebuah rumah di Dusun Beji, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Sabtu (8/8), hingga kini masih misterius. Jasad pria yang ditemukan di rumah di Dusun Beji, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, pascapenyerbuan anggota Tim Polisi Antiteror belum teridentifikasi. Dengan demikian, keberadaan buronan teroris Noordin M Top belum dapat dipastikan. Operasi polisi antiteror masih terus berlanjut. Meskipun spekulasi yang berkembang jenazah tersebut diduga sebagai Noordin M Top, Asludin Hatjani, pengacara dari Arina Rahmah, istri dari laki-laki yang mirip Noordin, menyebutkan, polisi belum meminta Arina atau pihak keluarganya untuk mengenali jenazah tersebut. Laman berita Australia, Sydney Morning Herald, edisi 9 Agustus 2009 memuat penda-
pat pakar teroris, Sidney Jones yang menyatakan, Noordin M Top belum tewas. Pendapat Jones berdasarkan foto pria yang tewas di Temanggung, yang beredar. Menurut dia, berdasarkan foto tersebut, itu bukan Noordin. ‘’Sepertinya dia belum mati. Legenda itu terus berlanjut,” kata Jones. Padahal, setelah enam tahun diburu, Noordin belum tersentuh. Penggrebekan di Temanggung memberi harapan Noordin yang licin bisa juga tertangkap. Sebaliknya, jika pria yang tewas itu bukan Noordin M Top, ataupun dia ternyata lolos dalam penggrebekan di Temanggung dan Jatiasih, itu makin menguatkan status dia sebagai ‘mujahid’ yang dilindungi kekuatan mistik. Bukan Noordin Moh. Top
Meski berita kematian Noordin terlanjur menyebar di Indonesia, kata Jones, itu bukan salah media. ‘’Bukan salah me-
dia, sebab beberapa sumber kepolisian memang mengkonfirmasi pria itu adalah Noordin,” katanya. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri menolak memastikan teroris yang dibekuk di Beji adalah Noordin. Kepastian, kata dia, baru bisa dikeluarkan setelah ada hasil tes DNA. Melansir pendapat seorang ahli asal Singapura, kantor berita Qatar Aljazeera memberitakan kabar tewasnya pimpinan jaringan Al-Qaida Asia Timur tersebut kini diragukan. ‘’Dia (Noordin) belum tewas. Tes DNA membuktikan, jenazah itu bukan Noordin M Top,” ujar Kepala Pusat Terorisme dan Kekerasan, yang berbasis di Singapura, Rohan Gunaratna. Namun, Aljazeera tidak menerangkan darimana Rohan mendapatkan tes DNA tersebut. Namun demikian, lanjut Rohan, gembong teroris asal malaysia itu akan terus diburu hingga beberapa hari mendatang. (nas/son)
MK Anulir Putusan MA JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 telah sesuai dengan konstitusi memperkuat peraturan, keputusan, maupun ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penghitungan kursi anggota DPR tahap kedua. ‘’Saya kira, (putusan MK) sudah pas dengan apa yang diputuskan KPU (soal kursi tahap kedua),” kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di Gedung KPU Jakarta, kemarin. Ia mengaku lega dan bersyukur karena dengan putusan MK ini, permasalahan perbedaan interpretasi mengenai penerapan penghitungan dan penetapan kursi tahap kedua, dapat diselesaikan. Ditanya mengenai tindak lanjut dari putusan MK tersebut, Hafiz mengatakan rapat pleno akan memutuskan apakah perlu dilakukan perubahan peraturan KPU tentang penetapan perolehan kursi anggota DPR, atau tidak. ‘’Sepertinya tidak harus merevisi peraturan KPU 15/ 2009 (soal penetapan kursi). Tetapi kita lihat dulu, yang jelas putusan MK ini menjadi bahan utama untuk pembahasan lebih lanjut” katanya. Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji Pasal 205 ayat(4) Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif (Pileg). Pasal 205 ayat (4) itu memuat rumusan norma yang mengatur pembagian kur-
si tahap kedua. Bunyi pasal tersebut, yakni, ‘Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap dua, dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada partai politik peserta pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50 persen dari BPP DPR. Majelis hakim konstitusi menyatakan Pasal 205 ayat (4) adalah konstitusional bersyarat, artinya konstitusional sepanjang dimaknai bahwa penghitungan tahap kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR bagi parpol peserta pemilu dilakukan dengan beberapa cara. Yakni, menentukan kesetaraan 50 persen suara sah dari angka BPP, yaitu 50 persen dari angka BPP di setiap daerah pemilihan anggota DPR. Pembagian sisa kursi itu, dengan ketentuan apabila suara sah atau sisa suara parpol peserta pemilu anggota DPR mencapai sekurangkurangnya 50 persen dari angka BPP, maka parpol tersebut memperoleh satu kursi. Apabila suara sah atau sisa suara parpol peserta pemilu DPR tidak mencapai angka sekurang-kurangnya 50 persen dari angka BPP dan masih terdapat kursi, maka suara sah parpol yang bersangkutan dikategorikan sebagai sisa suara sah yang diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga. (nas)
Pengamanan Presiden Ditingkatkan JAKARTA - TNI meningkatkan pengamanan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Upaya ini dilakukan setelah Polri berhasil membongkar rencana kelompok teroris untuk menjadikan kediaman presiden sebagai target pengeboman berikutnya. Hal ini dikatakan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso di Jakarta, kemarin. Menurut dia, penambahan personel itu bagi pengamana kepala negara tidak bisa diseburkan jumlahnya. Tetapi tindaka ini merupakan keharusan sebagai antisipasi dari penyesuaian terhadap kondisi dan situasi yang berkembang pascapenyergapan tersangka teroris di Perumahan Nusapala, Jati Asih,
Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu (8/8) lalu. ‘’Sudah pasti TNI harus melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap langkah-langkah pengamanan. Baik itu pengamanan untuk VVIP maupun pengamanan umum,” tutur mantan Kasad tersebut. Selain penambahan personel, lanjut Djoko Santoso, TNI juga menerapkan langkah pendeteksian dan pencegahan dalam menghadapi terorisme. Langkah ini diterapkan hingga ke tingkat masyarakat, agar kewaspadaan tetap terjaga. ‘’Pendeteksian itu melalui satuansatuan poter dan satuan intelijen. Kemudian pencegahannya dalam kegiatan-kegiatan bersama masyarakat,” tandasnya. (son)