Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 3 tahun IV Rabu, 6 Januari 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Inflasi Bakal Meledak
Pegadaian Tingkatkan Kredit
Terhadang Dana
BESARAN inflasi pada 2010 cenderung melonjak tinggi hingga 6 persen. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari realisasi inflasi 2009 yang hanya mencapai 2,78 persen. “Inflasi kita tahun ini akan kembali ke jangka...hal. 1
PERUM Pegadaian hanya memerlukan dana tambahan sebesar Rp 7 triliun untuk dapat menyalurkan kredit kepada masyarakat pada 2010 sebesar Rp 75 triliun dari tahun sebelumnya sekitar...hal. 2
PEMERINTAH sampai saat ini masih terkendala dana untuk mewujudkan pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) yang memiliki panjang 31 kilometer. “Memang banyak kendala terutama soal...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Mantan Dirjen
Divonis 3 Tahun
Suluh Indonesia/ade
SATGAS - Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dan Ketua Tim Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto bersama anggota lainnya mengepalkan tangan usai mengadakan pertemuan di Gedung KPK Jakarta, kemarin.
JAKARTA - Mantan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) Depnakertrans, Musni Tambusai divonis tiga tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi dana Yayasan Dana Tabungan dan Pesangon Tenaga Kerja Sektor Migas pada 2003 sampai 2008. Majelis Hakim Tipikor diketuai Edward Pattinasarani juga menjatuhkan denda Rp150 juta subsider enam bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp 1,9 miliar. Namun, Musni hanya wajib membayar uang pengganti Rp1,2 miliar, setelah dikurangi uang yang sudah dikembalikan ke negara melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekira Rp700 juta. Yayasan Dana Tabungan dan Pesangon Tenaga Kerja Sektor Migas adalah yayasan milik Depnakertrans yang telah dilikuidasi pada tahun 2000. Proses likuidasi berlangsung dua tahun, hingga 31 Desember 2002. Pada 2002, Musni diangkat sebagai penanggung jawab aset yayasan melalui Surat Keputusan Menteri No 225 tahun 2002. (nas)
Kinerja Ekonomi Membaik JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan perekonomian nasional selama 2009 berjalan cukup baik di tengah tantangan dan imbas krisis ekonomi global yang terjadi. ‘’Alhamdulillah dengan kerja keras dan berbagai upaya yang telah ditempuh, kita dapat mempertahankan kinerja perekonomian tahun 2009, jauh lebih baik dibandingkan dengan kinerja di banyak negara di dunia,” kata Presiden saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)B 2010 di Istana Negara Jakarta, kemarin. Presiden menjelaskan, pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2009, diperkirakan berada di atas 4 persen, atau di peringkat ketiga tertinggi di
negara kelompok G-20. Sementara laju inflasi hanya 2,78 persen atau angka terendah dalam 10 tahun terakhir, sedangkan nilai tukar rupiah ditutup pada tingkat Rp 9.400 an per-dolar AS atau terjadi apresiasi atau penguatan sebesar 15 persen. Di sisi lain, cadangan devisa telah terakumulasi di atas 65 miliar dolar AS, tingkat tertinggi yang pernah dicapai Indonesia selama ini. Presiden menjelaskan, kinerja APBN Perubahan tahun 2009 juga mencatat prestasi yang luar biasa dengan defisit diturunkan menjadi sekitar Rp 87 triliun atau 1,6 persen dari PDB, jauh lebih rendah dari sasaran awal Rp 130 triliun atau 2,4 persen dari PDB. ‘’Pencapaian ini
juga jauh lebih baik dari pada kinerja di banyak negara dunia yang mengalami dampak krisis. Di banyak negara telah terjadi pembengkakan defisit anggaran mencapai 5 hingga 10 persen dari PDB dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang negatif,” katanya. Sementara Pendapatan Negara dalam tahun 2009 mencapai Rp 867 triliun atau hanya 0,5 persen lebih rendah dari sasaran. Dengan realisasi penerimaan perpajakan 1,7 persen lebih rendah dari sasaran, namun penerimaan negara bukan pajak (PNBP), termasuk PNBP kontribusi dari berbagai kementrian negara/lembaga mencapai Rp 225 triliun atau 3 persen di atas sasaran yang ditetapkan sebelumnya. (har)
Terlambat, Kejar Aset Centrury JAKARTA - Mantan pemilik sebagian saham PT Bank Century Tbk, Robert Tantular, menyatakan pengejaran aset Bank Century di luar negeri saat ini, terlambat karena seharusnya dilakukan sejak pengambilalihan Bank Century oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). ‘’Seharusnya sejak diambilalih, aset Bank Century harus sudah diuber, kok mereka tidak bertindak sama sekali,” katanya usai diperiksa di Kejagung Jakarta, kemarin. Sebelumnya, tim bersama penanganan permasalahan Bank Century yang terdiri atas Kejagung, Kepolisian RI, PPATK, Bank Indonesia (BI), Bapepam, Departemen Hukum dan HAM, serta Manajemen Bank Century yang diketuai oleh Menteri Keuangan RI, telah melakukan penelusuran aset Bank Century yang berada di Swiss dan Hongkong. Hasilnya, tim bersama telah meminta bantuan kepada otoritas Swiss untuk membantu mengembalikan atau mencairkan aset berupa cash colateral terkait surat berharga dalam Ske-
ma Assets Management Agreement (AMA) antara PT Bank Century dengan Telltop Holding Limited sebesar 220 juta dolar AS yang ditempatkan pada Dresdner Bank of Switzerland. Khusus di Dresdner Bank of Switzerland, tim menyatakan yang ditemukan dalam bentuk cash colleteral hanya sebesar 156 juta dolar AS, dan sisanya sudah ada yang mengambil. Ia juga mempertanyakan manajemen Bank Century yang baru yang tidak bergerak dalam penelusuran aset tersebut. ‘’Manajemen Bank Century kenapa tidak melakukan klaim ke Dresdner,” katanya. Ia mengaku pemeriksaan oleh penyidik Kejagung itu tidak lain diminta untuk membantu pengembalian aset Bank Century yang ada di luar negeri. ‘’Saya diminta keterangan untuk membantu pengembalian aset,” katanya. Seperti diketahui, Kejagung sudah menetapkan Hesyam Al Waraq (Komisaris) dan Rafat Ali Rizvi (Pemegang Saham Pengendali), sebagai tersangka dan saat ini dalam status buron. (nas)
Presiden Prihatin
APBN Disalahgunakan JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan keprihatinannya karena masih terjadi kasus-kasus penyimpangan penggunaan APBN terutama di tingkat daerah. ‘’Terus terang, saya masih merasa prihatin bahwa hingga hari ini masih ada kasus-kasus penyimpangan penggunaan APBN terutama di tingkat daerah,” ujar Presiden saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2010 kepada kementerian/lembaga negara dan pemda di Istana Negara Jakarta, kemarin. Mengingat dana APBN yang besar mengalir ke daerah, maka Kepala Negara meminta kepada pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran tersebut secara patut dan tepat. Ia meminta kepada seluruh kepala daerah untuk memastikan tidak adanya pemborosan, penyimpangan, dan penyalahgunaan. ‘’Saya yakin saudara semua setuju bahwa penegakan hukum dan pemberantasan hukum, serta pemberantasan korupsi adalah komitmen kita semua. Mari kita pastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat dapat kita pertanggungjawabkan penggunaannya,” kata Presiden. Pada 2010, anggaran yang ditransfer dari pusat ke da-
erah dalam bentuk dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian bertambah besar. Total dana perimbangan mencapai Rp 306 triliun, sementara dana otonomi khusus dan penyesuaian sebesar Rp 16,4 triliun. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil sebesar Rp 81,4 triliun, dana alokasi umum sebesar Rp 203,5 triliun, dana alokasi khusus sebesar Rp 21,1 triliun. Presiden kembali menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai penyelenggara pemerintahan secara umum, maupun dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara. ‘’Untuk itu, saya mengajak para pimpinan lembaga negara, para menteri, serta para gubernur untuk meningkatkan pengelolaan anggaran negara dengan lebih transparan, akuntabel, berorientasi pada hasil,” ujarnya. Melalui penyerahan DIPA tahun anggaran 2010, Presiden berharap rakyat dapat mengetahui secara terbuka bahwa anggaran dan program-program pembangunan tahun 2010 telah siap untuk dilaksanakan. Presiden minta semua jajaran pemerintah untuk segera melaksanakan semua program pemerintah. (har)
Beredar, Buku Kontra Membongkar Gurita Cikeas Buku ‘Hanya Fitnah dan Cari Sensasi, George Revisi Buku” yang merupakan tanggapan atas isi buku “Membongkar Gurita Cikeas” karangan George Junus Aditjondro segera diluncurkan. Penulis buku Hanya Fitnah dan Cari Sensasi, George Revisi Buku, Setyardi Negara mengatakan, buku tulisannya itu dibuat sebagai resensi atas buku yang ditulis oleh George dengan melihat metodologi dan isi dari buku tersebut yang banyak menyatakan kesimpu-
lan yang konspiratif, serta tidak masuk akal. ‘’Metodologi cara berpikir dalam buku itu sangat melompat-lompat dan konspiratif, yang justru menumpulkan cara berpikir George sendiri. Mungkin info awalnya benar tetapi kesimpulannya melenceng,” kata mantan wartawan
Tempo itu. Setyardi mencontohkan mengenai penulisan bahwa Dirut BNI Gatot Suwondo adalah adik ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun kesimpulan George yang menyatakan posisi Gatot itu dipakai untuk kepentingan kemenangan Partai Demokrat dan Presiden Yudhoyono, adalah pernyataan yang tidak berdasar. ‘’George terlalu berpikir konspiratif dan terkesan punya maksud tertentu,” katanya. Sementara mengenai isi buku, Setyardi mengatakan
banyak hal yang tidak masuk akal seperti yang ditulis George dalam kata pengantar yang menyebutkan bahwa dana talangan Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun dipakai oleh Tim Sukses SBY tanpa penjelasan atau verifikasi data apapun. ‘’Wartawan barupun tahu hal seperti itu tidak layak ditulis, karena tidak ada fakta dan data yang jelas mengenai hal itu,” katanya. Setyardi mengakui, buku ini ditulis tanpa motivasi politik apapun dan semata-mata hanya untuk bisnis serta penye-
baran informasi sebagai mantan wartawan. ‘’Saya tidak punya legal standing untuk membantah isi buku George, ini hanya telaah atau resensi buku yang dijadikan buku kecil. Saya tidak pada posisi membantah, ini karena belum ada resensi yang dibuat,” katanya. Buku setebal 24 halaman karya Setyardi itu hanya berisi kutipan-kutipan pernyataan beberapa orang tokoh yang menanggapi buku George, serta nukilan-nukilan berita dari berbagai media massa belakangan ini. (ant)