Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 29 tahun IV Kamis, 11 Februari 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Ekspor Tekan Pertumbuhan
SPP Bank BUMN Tertunda
Meneg KUKM Ajukan Tambahan
BADAN Pusat Statistik, mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2009 tercatat 4,5 persen, turun dibanding 2008 yang mencapai 6,1 persen. “Berdasarkan hasil kompilasi BPS bahwa...hal. 1
DEPUTI Gubernur Bank Indonesia (BI) Muliaman D Hadad mengatakan secara aturan permintaan pemerintah menunda penerapan aturan single present policy (SPP) terhadap bank BUMN dimungkinkan....hal. 2
MENTERI Negara Koperasi dan UKM, Sjarifuddin Hasan, mengatakan akan mengajukan tambahan anggaran Rp 1,7 triliun untuk meningkatkan kualitas produk dan kemampuan SDM KUMKM dalam...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Kurir Noordin M Top
Mulai Diadili JAKARTA - Terdakwa Amir Abdillah alias Jali alias Awan alias Fery alias Ahmad Feri Rhamdani terancam hukuman mati. Ia didakwa terlibat kasus rencana pengeboman terhadap kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas Indah, Bogor, Jabar. Terdakwa berperan sebagai kurir pengantar bahan peledak sekaligus sopir dari gembong teroris Noordin M Top dalam memantau situasi sebelum melakukan aksi pengeboman yang urung dilaksanakan itu. Demikian dakwaan yang disampaikan JPU Totok Bambang dalam di PN Jakarta Selatan, kemarin. Pemantauan situasi ini, lanjut dia, dilakukan satu bulan sebelum pengeboman Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada 17 Juli 2009 lalu. “Bersama Saefudin Zuhri dan Noordin M Top, terdakwa Amir Abdillah berputar-putar di sekitar daerah Cikeas. Hal ini dilakukan mereka pada 28 Juni 2008,” ungkap jaksa. Selain perannya itu, tambah Totok Bambang, terdakwa juga merupakan orang yang mengontrak rumah di Perumahan Puri Nusapala Blok D Nomor 12 Jati Asih, Bekasi, Jabar. Rumah ini digunakan untuk melakukan pesiapan sekaligus perakitan bom bagi kediaman SBY. Dipilihnya target Presiden SBY, karena menyetujui hukuman mati teroris. (nas)
Suluh Indonesia/sep
BERGOYANG - Salah seorang nasabah Bank Century Sri Gayatri bergoyang saat berlangsung rapat Pansus di Gedung DPR/ MPR Jakarta, kemarin. Pansus juga mendengarkan keterangan Direksi Bank Mutiara dan Lembaga Penjamin Simpanan.
Pansus Minta Bank Mutiara
Ganti Uang Nasabah Century JAKARTA - Sejumlah anggota Panitia Angket Kasus Bank Century meminta manajemen Bank Mutiara (manajemen baru Bank Century) bertanggung jawab mengganti dana nasabah yang belum terbayarkan. Anggota Panitia Angket Kasus Bank Century Fachry Hamzah di Gedung DPR, Jakarta, kemarin mengatakan, masih banyak nasabah yang dananya belum diganti hingga saat ini. ‘’Nasabah yang belum dananya dibayarkan hingga saat ini adalah korban penipuan. Orang ditipu melalui Bank Centuru kok dibiarkan. Tolong selesaikan, manajemen Bank Mutiara tanggung jawablah,” kata anggota Fraksi PKS ini.
Dikatakannya, persoalan nasabah bukan persoalan besar jika Bank Mutiara bertanggung jawab melaksanakan putusan pengadilan untuk membayar dana nasabah. Anggota Panitia Angket dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman juga menyatakan keheranannya kepada manajemen Bank Mutiara yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yakni membayar dana nasabah. ‘’Ada putusan pengadilan yang memerintahkan bayar tapi tidak dilaksanakan. Nanti kita klarifikasi apa masalahnya,” kata Benny. Ketua Komisi III DPR ini menambahkan, Komisi III akan mengambil alih penyelesaian dan mediasi nasabah dengan
manejemen Bank Mutiara. Menurut dia, Komisi III juga akan mengawal pelaksanaan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terhadap nasabah Bank Century. ‘’Putusan BPSK memenangkan gugatan nasabah Bank Century,” katanya. Nasabah Bank Century yang hadir pada rapat Panitia Angket menuntut agar penggantian dana mereka yang mengikuti produk reksadana Antaboga yang menjadi salah satu produk Bank Century. Nasabah juga meminta Bank Mutiara yakni manajemen baru Bank Century untuk melaksanakan putusan BPSK yang memenangkan nasabah Bank Century. (son)
Jangan Coba-coba Ancam Saya JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan tidak pernah mengancam orang lain, tapi juga tidak takut terhadap ancaman. ‘’Jangan coba-coba ancam saya. Jangankan diancam soal pajak, diancam akan ditembak matipun saya tidak takut,” kata Aburizal Bakrie, di Gedung DPR/MPR di Jakarta, kemarin. Hal itu dikatakan Aburizal Bakrie menjawab pertanyaan wartawan soal ancaman terhadap dirinya sebagai pengemplang pajak. Aburizal datang ke Gedung DPR RI guna memimpin rapat Aburizal kordinasi anggota Fraksi Partai Golkar DPR menyikapi persoalan kasus Bank Century. Ditegaskan Ical, panggilan akrab Aburizal Bakrie, tidak ada hubungannya antara pajak dengan Partai Golkar. ‘’Pajak adalah urusan pe-
rusahaan, sedangkan Partai Golkar adalah urusan organisasi, tidak ada hubungan sama sekali,” kata komisaris kelompok usaha Bakrie ini. Ical meminta kepada pihak tertentu untuk tidak mengaitkan antara pajak dan keputusan sementara Partai Golkar terhadap kasus Bank Century. Ditegaskan, sikap resmi Partai Golkar sudah jelas dan sudah disampaikan pada penyampaian pandangan awal fraksi-fraksi pada rapat pleno Panitia Angket Kasus Bank Century DPR, beberapa hari lalu. Dalam pandangan awal fraksi tersebut, Fraksi Partai Golkar Bakrie mengungkapkan fakta apa adanya yang ditemukan oleh panitia angket yaitu adanya unsur pidana. Ia mengingatkan, pihak lain hendaknya berterima kasih jika diingatkan, bukannya malah mengancam. (har)
Pansus Telusuri
Rekening Misterius JAKARTA - Panitia Angket Kasus Bank Century DPR RI memfokuskan pendalaman pengusutan terhadap 11 profil nasabah Bank Century yang misterius. ‘’Kami mencurigai 11 pemilik rekening yang misterius di Bank Century karena melakukan transaksi yang sangat intensif dan transaksi dalam jumlah sangat besar,” katanya di Gedung DPR di Jakarta, kemarin. Dikatakannya, kecurigaan lainnya karena 11 pemilik rekening itu terkesan disembunyikan oleh manajemen Bank Century, karena tidak dilaporkan dalam rekap nasabah, baik ke BI maupun ke Bareskrim Polri. Pemilik 11 rekening misterius tersebut, kata dia, adalah perorangan, antara lain, berinisial JH, DS dan MT serta badan hukum, yakni PT AJP. ‘’Kami meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transkasi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri lebih dalam profil nasabah pemilik 11 rekening tersebut,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan ini. Panitia angket masih menunggu hasil penelurusan BPK dalam beberapa hari ini sebelum membuat kesimpulan akhir fraksi-fraksi pada pekan depan.
Anggota Panitia Angket Kasus Bank Century dari Fraksi PKS Andi Rahmat menambahkan, transaksi dari 11 pemilik rekening tersebut sangat intensif bisa mencapai puluhan kali dalam waktu satu bulan serta transaksinya dalam jumlah sangat besar mencapai Rp1,9 triliun. ‘’Ini jumlah yang sangat besar tapi tidak terdeteksi BI dan Polri karena tidak dilaporkan oleh Bank Century,” katanya. Dikatakannya, panitia angket meminta pada BPK untuk segera meneseluri profilnya dan memberikan data tersebut secepatnya, agar panitia angket bisa membuat konstruksi kasus Bank Century makin detil. Sebelumnya, Ketua BPK Hadi Purnomo ketika melakukan rapat konsultasi dengan Panitia Angket Kasus Bank Century di Gedung DPR, Jakarta mengatakan, permintaan panitia angket terhadap 11 nama pemilik rekening yang disebut misterius akan menjadi masukan untuk ditindaklanjuti. ‘’Ada atau tidak 11 nama pemilik rekening yang disebutkan, lihat saja nanti pada saat panitia angket melakukan penyalinan data,” katanya. Pansus menjadwalkan melakukan penyalinan datadata yang dibutuhkan. (har)
Reshuffle Bukan Hak Partai Demokrat Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan kewenangan reshuffle menteri di kabinet adalah hak prerogatif Presiden dan bukan hak Partai Demokrat. Menurut Ical, begitu panggilan pengusaha ini biasa disapa, kalau Presiden melakukan hal terburuk yakni mereshuffle menteri dari Partai Golkar, Partai Golkar siap menerimanya. Aburizal datang ke Gedung DPR RI guna memimpin rapat koordinasi anggota pimpinan DPP Partai Golkar, pimpinan Fraksi Partai Golkar DPR, serta
menteri dan gubernur dari Partai Golkar guna membahas penyikapan Partai Golkar terhadap sejumlah persoalan, termasuk kasus Bank Century. Dikatakan Aburizal, menteri-menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dari Partai Golkar siap menerima kemungkinan terburuk tersebut kalau Presiden melakukannya.
Partai Golkar memiliki tiga menteri di KIB II yakni Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Perindustrian MS Hidayat, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad. Dalam kesempatan tersebut, Agung Laksono mengatakan, kalau menteri siap diangkat oleh Presiden berarti juga siap diturunkan. Fadel Muhammad dan MS Hidayat mengamini pernyataan Agung Laksono. Dikatakan Aburizal, Partai Golkar berkoalisi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk bersama-sama
melaksanakan pemerintahan yang bersih selama lima tahun ke depan. Sedangkan terhadap Partai Demokrat, katanya, posisinya Partai Golkar sama-sama sebagai anggota koalisi partaipartai yang berkoalisi dengan Presiden. ‘’Hendaknya Partai Demokrat tidak mewacanakan usulan ‘reshuffle’ menteri karena posisinya sama-sama anggota koalisi,” katanya. Dalam kasus Bank Century, katanya, Partai Golkar berusaha mengingatkan agar bisa bersikap lebih baik.
Sikap Partai Golkar dalam kasus Bank Century, kata dia, sudah jelas dan sudah disampaikan Fraksi Partai Golkar. Dalam sikap tersebut, Partai Golkar menemukan pelanggaran hukum berupa indikasi pidana umum dan pidana perbankan serta indikasi korupsi dan pencucian uang. Sebelumnya, Sekjen DPP Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan pimpinan Partai Demokrat mengusulkan untuk mereshuffle menteri dari partai anggota koalisi yang dinilai sudah tidak sejalan. (son)