Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 229 tahun III Kamis, 17 Desember 2009 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
BPK : LPS Keuangan Negara
Asing Mulai Gelisah
2010 Masih Ekspor Beras
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan salah satu keuangan negara karena telah diatur dalam Undang LPS nomor 24/2004. “Sesuai dengan...hal. 1
EKONOM Universitas Indonesia (UI) M Chatib Basri mengungkapkan bahwa investor asing mulai mempertanyakan keseriusan Indonesia menyelesaikan kasus Bank Century. “Sekarang...hal. 2
DEPARTEMEN Pertanian (Deptan) menyatakan optimistis pada 2010 Indonesia masih akan mampu melakukan ekspor beras terutama untuk beras khusus. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan)...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Kwalik Tewas
Suluh Indonesia/ant
OPM - Kadivhumas Polri Irjen Pol. Nanan Soekarna menunjukkan gambar panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM), Kelly Kwalik yang tewas ditembak anggota Densus 88 di Mabes Polri Jakarta, kemarin. Polri juga menangkap lima pengikutnya.
JAKARTA - Polri akan melakukan identifikasi secara ilmiah terhadap jenazah yang diduga kuat sebagai Kely Kwalik, pimpinan gerakan separatis yang tewas saat penangkapan di Mimika, Papua. ‘’Hari ini, Polri mengirimkan tim dokter kepolisian (Dokpol) untuk membuktikan secara ilmiah identitas jenazah itu,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Nanan Soekarna di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan, hasil tim Dokpol Polri sangat dibutuhkan agar tidak ada keraguan di kemudian hari soal identitas jenazah itu. ‘’Prosedur identifikasi jenazah itu ya sama dengan identifikasi jenasah lainnya,” ujar mantan Kapolda Sumut ini. Menurut Nanan, Polri akan membandingkan data primer dan data sekunder jenazah baik data-data semasa hidup maupun setelah meninggal dunia. Menyinggung tentang perlunya uji DNA terhadap jenazah itu, Nanan mengatakan, bahwa hal itu menjadi wewenang tim Dokpol. Ia mengakui, keterangan lima orang yang tertangkap bersama Kwalik menyebutkan bahwa jenazah itu sebagai Kwalik. Polri menembak kaki Kwalik saat akan ditangkap di Mile 26 area PT Freeport Indonesia, Mimika, Rabu sekitar pukul 03.00 WIB ketika sedang bersembunyi di salah satu rumah. (ant)
Kasus Bank Century
Ada Sembilan Pelanggaran JAKARTA - Anggota BPK Hasan Bisri menjelaskan, BPK menemukan setidaknya ada sembilan temuan pada audit investigasi terhadap Bank Century yang patut diduga sebagai pelanggaran. ‘’Dari sembilan temuan pelanggaran tersebut, BPK menyimpulkan BI tidak memberikan data-data dan informasi lengkap kepada Menkeu sebelum diputuskan sebagai bank gagal berdampak sistemik,” katanya di hadapan Panitia Angket Kasus Bank Century DPR di Gedung DPR/ MPR di Jakarta, kemarin. Ia menjelaskan, pelanggaran tersebut sudah terjadi sejak lama, yakni sejak menjelang proses penggabungan (merger) tiga bank menjadi Bank
Century pada 2001 hingga Bank Century dicabut dari status SSU (dalam pengawasan intensif BI) pada Agustus 2009. Menurut Bisri, menjelang proses penggabungan dari tiga bank (CIC, Piko dan Dampak) menjadi Bank Century, telah terjadi pelanggaran, yakni pada saat akuisisi oleh sebuah lembaga keuangan asing bernama Cingkara yang belum mendapat persetujuan dari BI. ‘’Namun Gubernur BI saat itu membantu memuluskan proses merger Bank Century,” katanya. Kemudian setelah dilakukan penggabungan, kata Bisri, pengawasan yang dilakukan BI lemah, karena membiarkan Bank Century melakukan rekayasa-rekayasa dokumentasi.
Temuan BPK yang lain, kata dia, patut diduga fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) yang diberikan Bank Indonesia kepada Bank Century melanggar aturan. ‘’Sebenarnya Bank Century tidak memenuhi syarat untuk menerima FPJP, tapi BI mengubah aturan FPJP dengan meringankan persyaratannya,” katanya. Ketua BPK Hadi Purnomo menegaskan, BPK tidak puas atas penjelasan BI soal Bank Century dan meminta BI bisa memberikan penjelasan yang jelas dan profesional. BPK diundang panitia angket untuk memberikan penjelasan guna pendalaman laporan audit investigasi BPK terhadap Bank Century. (har/son)
KPK Kantongi Penerima Dana JAKARTA - KPK telah mempersiapkan pertemuan dengan penegak hukum terkait kasus dugaan penyalahgunaan dana talangan (bail out) Bank Century senilai Rp 6,7 triliun. Untuk memperlancar pemeriksaan, institusi pemberantasan korupsi tersebut telah membentuk sembilan subtim. ‘’Ada sembilan subtim yang menghandle masing-masing temuan,” ujar Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Menurut Bibit, KPK telah mendapatkan beberapa data tambahan dari berbagai institusi. Terutama dari Pusat Pelaporan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga ini memperlihatkan secera jelas aliran dana dari pencairan bail out yang diterima Bank Century itu. Tetapi hal ini belum bisa disebutkan, karena masih bersifat rahasia dan sangat penting untuk strategi penyelidikan. ‘’Kami sudah ada masukan. Ada yang diperoleh dari BPK, PPATK dan BI. Untuk aliran dana, jelas itu harus kami rahasiakan. Tetapi penerimanya banyak perse-
orangan,” jelas purnawirawan Polri berbintang dua ini. Ditambahkannya dalam pertemuan dengan Kejaksan Agung, Mabes Polri, PPATK, BPK dan BI, pihaknya akan membahas pembagian tugas dengan para penegak hukum lain. Fokus yang ditangani KPK, sangat jelas yakni penyelenggara negara. ‘’Pertemuan utnuk pembagian tugas. Selain itu, ada tukar-menukar informasi yang dimiliki masing-masing lembaga. Untuk masalah korupsi, KPK yang menangani. Sedangkan masalah perbankan dan money laundring ditangani kejaksaan dan kepolisian,” tegas dia. Tunggakan Pajak
Pada bagian lain, Bibit juga mengungkapkan pihaknya masih mempelajari ada tidaknya tindak pidana korupsi dalam kasus dugaan tunggakan pajak tiga perusahaan tambang milik Grup Bakrie sebesar Rp 2,1 triliun. ‘’Itu akan kita lihat, apakah melanggar UU Perpajakan atau UU Korupsi,” katanya. (nas)
Wapres Minta Jaga Simbol Negara JAKARTA - Wapres Boediono menyatakan siap memberikan penjelasan seterang-terangnya mengenai kebijakan pemberian dana talangan Bank Century kepada Pansus Angket DPR-RI namun perlu terlebih dahulu pembicaraan soal teknis pelaksanaannya agar tidak mencederai simbol kenegaraan. ‘’Intinya, Wapres Boediono sejak awal menyatakan siap untuk memberikan penjelasan seterang-terangnya dan seluas-luasnya kepada Pansus Hak Angket,” kata jubir wapres Yopie Hidayat di Istana Wapres Jakarta, kemarin. Menurut Yopie, selama ini Wapres Boediono bersikap terbuka dan bersedia untuk memberikan keterangan. Menurut Yopie, hal ini merupakan proses politik yang wajar dan biasa saja, tetapi diingatkan agar menimbang pula tata krama kenegaraan.
‘’Bukan berarti beliau menghindar. Soal teknis saja, bagaimana kita lihat apakah tidak melanggar tata krama misalnya bagaimana soal teknis protokoler. Karena beliau sekarang adalah simbol negara sebagai wapres,” kata Yopie. Menurut Yopie, sebelum pelaksanaan apakah Boediono akan datang ke DPR atau sebaliknya maka perlu dilakukan pembicaraan teknis tentang tata caranya bagaimana. Yopie menjelaskan jika Wapres diundang ke sebuah perkawinan saja akan ada pertemuan koordinasi terlebih dahulu. Hal ini menyangkut teknis protokoler dan kenegaraan. ‘’Ada tata krama protokoler, politik, etika kenegaraan dan sebagainya yang harus dipertimbangkan. Yang penting ini jangan sampai mencederai simbol-simbol kenegaraan,” kata Yopie. (son)
TIDAK TERBIT Sehubungan dengan Tahun Baru Hijriyah (1 Muharram 1431 H) yang merupakan libur nasional, Suluh Indonesia/Bisnis Jakarta pada Jumat (18/12) tidak terbit. Suluh Indonesia/Bisnis Jakarta akan terbit seperti biasa mulai Senin (21/12). Untuk itu, kepada pembaca dan pemasang iklan mohon maklum adanya. Redaksi
2009, Tahun Pengungkapan Sisi Gelap Hukum JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh Mahfud MD mengatakan, 2009 merupakan tahun pengungkapan berbagai sisi gelap dalam penegakan hukum yang terjadi di Tanah Air. “Pada tahun 2009 ini banyak peristiwa yang mengungkapkan sisi gelap dunia hukum,” kata Mahfud ketika membuka acara seminar “Mengajarkan Hukum yang Berkeadilan” yang digelar Indonesia Legal Resources Center (ILRC) di Gedung MK di Jakarta, Rabu. Menurut dia, berbagai peris-
tiwa itu telah menunjukkan sebuah kesimpulan bahwa dunia hukum Indonesia sedang dalam keadaan amburadul. Dulu, lanjutnya, sebagian orang menganggap bahwa mafia peradilan hanya rumor, tetapi kini setiap anggota masyarakat bisa mengambil kesimpulannya sendiri dari ber-
bagai peristiwa buruk yang sempat mereka saksikan. Ia mencontohkan, peristiwa sidang MK pada 3 November yang memperdengarkan rekaman terkait rekayasa kasus Bibit-Chandra, merupakan bukti yang tak terelakkan lagi tentang cara mafia peradilan bekerja. ‘’Ketika rekaman itu diputar di MK pada 3 November 2009, maka tidak bisa dibantah bahwa kesimpulan yang terdapat di tengah masyarakat adalah mafia peradilan itu ada,” kata Mahfud. Hal itu juga menunjukkan bahwa pelaksanaan penegak
hukum yang dilakukan oleh aparat bisa tidak sejalan dengan pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Sementara itu, Direktur Eksekutif ILRC Uli Parulian Sihombing mengatakan, Indonesia sebenarnya telah memiliki konsep keadilan sosial sebagaimana yang tercantum dalam sila kelima dari Pancasila. ‘’Kita sudah punya konsep keadilan sosial pada sila kelima Pancasila,” kata Uli yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Uli berpendapat, bahwa
penegakan keadilan di tengah masyarakat sangat terkait erat dengan pendidikan hukum yang diajarkan di Indonesia. Berbagai bentuk pendidikan hukum di Tanah Air, ujar dia, seharusnya memiliki kontribusi terhadap keadilan sosial. Mantan anggota DPR dari fraksi kebangkitan Bangsa ini mengemukakan, bila pendidikan hukum telah bisa sepenuhnya menunjukkan kontribusinya, maka optimistis bahwa proses penegakan hukum dan pencarian keadilan di berbagai lembaga peradilan di Indonesia akan menjadi bersih. (ant)