Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 153 tahun III Selasa, 18 Agustus 2009 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Target Ekonomi Naik
Tak Ada OP Selama Puasa
Dikelilingi Hiu
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, ada kemungkinan target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2010 naik dari target yang ditetapkan sebesar lima persen. “Kesepakatan dengan...hal. 1
MENTERI Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan selama bulan puasa mendatang tidak akan melakukan operasi pasar (OP) untuk menekan kenaikan harga sejumlah barang kebutuhan pokok. “Operasi...hal. 2
MANTAN Putri Indonesia, Nadine Chadrawinata kemarin merayakan hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-64 dengan mengibarkan Sang Saka Merah Putih dengan cara unik. Wanita blasteran Jerman...hal. 6
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Dapat Remisi
Napi Teroris Bebas
Suluh Indonesia/ant
HUT PROKLAMASI - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan Bendera Merah Putih kepada Anggota Paskibraka siswi SMU Negeri 8 Jakarta, Anisa Fatharani di Istana Merdeka Jakarta, kemarin.
JAKARTA - Tujuh orang narapidana (napi) perkara terorisme mendapat pengurangan masa pemidanaan (remisi). Bahkan, satu orang dari mereka yakni Arifin alias Alfin mendapat remisi II alias bebas. Hal ini diberikan, karena yang bersangkutan telah menjalani sepertiga dari masa hukumannya. Demikian kata Kepala LP Cipinang Haviluddin kepada pers, usai upacara HUT Proklamasi Kemerdekaan ke-64 RI di Jakarta, kemarin. Dijelaskan, Arifin alias Alfin mendapat pengurangan masa tahanan selama dua bulan. Sedangkan enam napi teroris lain yang mendapatkan remisi adalah Ahmad Rafiq Ridho yang mendapatkan remisi dua bulan. ‘’Ridho itu dipidanakan, setelah ketahuan membonceng teroris kakap Noordin M Top dengan motor pinjamannya beberapa tahun lalu,” jelas Haviluddin. Sedangkan Hasanuddin mendapatkan remisi selama lima bulan. Demikian pula dengan Ismail alias Iwan yang mendapat jatah remisi lima bulan. Sedangkan Lilik Purnomo mendapatkan remisi empat bulan, Maskur Abudu Kadir (enam bulan) dan Syaiful Bahri (lima bulan). “Kasus mereka di luar Jakarta, tetapi diadili di PN Jakarta Selatan,” ungkap Haviluddin. Selain terpidana terorisme, ada 46 napi korupsi di LP Cipinang mendapat remisi. Mereka di antara mantan Kepala BKPM Theo F Toemion, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri dan mantan Bupati Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur (Kaltim) Syaukani. “Kalau napi telah menjalani sepertiga dari masa tahanan, kami berikan remisi,” kata Haviluddin. (nas)
Peringatan HUT Proklamasi
Berlangsung Aman JAKARTA - Ancaman bom yang sempat membayangi keselamatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke 64 di Istana Merdeka, kemarin tidak terbukti. Peningkatan keamanan di sekitar kompleks Istana menjadi salah satu faktor penting pelaksanaan HUT Kemerdekaan. Soal pengamanan peringatan HUT RI di Istana Kenegaraan, Menteri Sekretaris Negara Hatta Radja menilai wajar ketatnya keamanan tahun ini karena menyesuaikan keadaan. ‘’Untuk keamanan tidak ada salahnya kita siapkan keamanan yang baik, apalagi setelah adanya ancaman. Jadi kita harus selalu waspada,” kata Hatta. Hatta mengatakan pengamanan peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus sesuai dengan standar dari prosedur yang berlaku. Hatta mengakui untuk pengamanan HUT Kemerdekaan tahun ini diupayakan lebih baik dibanding dengan sebelumnya. Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri mengakui ada penambahan kekuatan pengamanan untuk mengamankan prosesi pengibaran dan penurunan Bendera Merah Putih di istana. ‘’Jumlah pengamanan dari polri hampir
ada 2.000-an, pasti ada peningkatan,” kata Kapolri. Rencana peledakan bom dengan target utama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pascaledakan bom di kawasan Mega Kuningan (JW Marriot dan Ritz Charlton) pernah diungkap Kapolri beberap waktu lalu. Pengakuan dari salah satu tersangka teroris yang tertangkapnya dan terbongkarnya gudang bom milik gerakan teroris Nordin M Top menjadi pertimbangan Polri mengetatkan keamanan Presiden. Kapolri mengatakan, situasi keamanan di seluruh Indonesia masih kondusif. ‘’Pengamanan dapat kita lihat baik, semuanya baik, kondusif. Di Indonesia secara umum juga baik semua,” kata Kapolri. Saat penurunan bendera, keamanan tetap terlihat ketat. Dari pantauan Bali Post, upacara peringatan kemerdekaan di Istana Merdeka dimeriahkan kehadiran ribuan masyarakat di sepanjang Jalan Medan Merdeka Utara. Meski panas matahari menyengat, namun masyarakat tetap khidmat mengikuti jalannya prosesi jalannya upacara. Bagi sebagian masyarakat, kehadiran mereka sekaligus menjadi sarana rekreasi karena lokasi Istana Negara yang berdekatan den-
gan Tugu Monas. Selain warga Jakarta, para pengunjung juga banyak berasal dari Bekasi, Bogor dan Tangerang. Kerumuman masyarakat, tidak membuat aparat keamanan, Polri dan TNI yang bersenjata lengkap mengurangi kewaspadaanya. Tiga Capres Absen
Selain keamanan, salah satu perbedaan mencolok dari peringatan HUT Kemerdekaan RI kali ini adalah tidaknya satupun mantan Presiden yang hadir mengikuti upacara. Presiden RI ketiga BJ Habibie absen karena sedanga berada di Jerman, Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tidak hadir karena sakit, sedangkan Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri tanpa ada konfirmasi. ‘’Para mantan presiden semuanya tidak hadir, tapi kalau mantan wapres hadir, seperti Pak Try Sutrisno, Pak Hamzah Haz,” imbuh Hatta seraya mengatakan, ketidakhadiran para mantan presiden itu karena masing-masing berhalangan, kecuali Megawati. Meskipun sudah diundang, Megawati tidak memberi keterangan apakah hadir atau tidak. Satu tahun lalu, hanya Gus Dur yang datang, sedang Mega dan Habibie tidak datang. (har)
KPU Harus Konsolidasi JAKARTA - Mendagri Mardiyanto minta KPU untuk segera melakukan konsolidasi terkait pengalaman selama pileg dan pilpres. Ia mengatakan, pengalaman pileg dan pilpres menunjukkan, lembaga penyelenggara pesta demokrasi itu masih memiliki berbagai kekurangan padahal mereka masih memiliki berbagai tugas lainnya. ‘’Saya minta KPU melakukan konsolidasi,” kata Mendagri kepada pers di Jakarta, Senin sesudah memimpin upacara peringatan HUT RI ke-64 di Depdagri Jakarta, kemarin. Masalah KPU itu ditanyakan wartawan karena munculnya berbagai kekurangan pada penyelenggaraan pileg dan pilpres mengakibatkan timbulnya desakan agar para anggota KPU itu untuk mengundurkan diri. ‘’Saya tidak hanya melihat tapi juga merasakan kekurangan KPU,” kata Mendagri sambil menambahkan meski KPU dibentuk melalui undang-undang ternyata masih ada berbagai kekurangan di lembaga tersebut. Dalam beberapa kesempatan, Mardiyanto mengatakan sekalipun ia sudah pindah ke Jakarta, dirinya masih tetap mendapat surat undangan bagi pileg dan pilpres dari Semarang. Dicontohkannya, kekurangan pada KPU tersebut antara lain adalah pada data kependudukan yang menjadi dasar bagi penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) serta Daftar
Pemilih Tetap(DPT). Mantan gubernur Jawa Tengah ini mengakui bahwa memang tidak mudah untuk menyusun data kependudukan apalagi jumlah pemilih pada pilpres saja sudah mencapai sekitar 170 juta orang. Ia mengharapkan KPU segera melakukan konsolidasi karena masih ada beberapa tahapan pileg dan pilpres yang harus diselesaikan seperti penentuan anggota DPR serta pengumuman presiden dan wakil presiden terpilih. Sementara itu, ketika mengomentari tuntutan atau desakan agar para anggota KPU untuk segera mundur, untuk kesekian kalinya Mendagri mengatakan ia tidak mau mengomentari hal itu karena bukan merupakan wewenangnya. SIAK dan NIK
Sementara itu, ketika menjelaskan masalah kependudukan, Kapuspen Depdagri Saut Situmorang mengemukakan, Depdagri sedang menyusun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan(SIAK) yang diharapkan akan diujicobakan pada tahun ini di beberapa kota. Nantinya, akan dihasilkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga setiap warga negara hanya akan memiliki satu NIK. ‘’NIK ini bisa digunakan untuk berbagai dokumen,’’ katanya. (son)
Kapolri Akui Keamanan Diperketat JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri mengakui bahwa ada peningkatan pengamanan pada upacara peringatan HUTProklamasi Kemerdekaan ke-64 Republik Indonesia. ‘’Iya. pastilah (ada peningkatan),” kata Kapolri seusai pengikuti upacara peringatan HUT ke-64 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Namun, kata dia, pengamanan telah dilakukan oleh TNI dan Polri secara bersama-sama dengan baik. ‘’Sudah bisa dilihat semua, semuanya baik. Semua kondusif, di Indonesia kondusif,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa TNI dan Polri menurunkan sekitar 2.000 personil untuk mengamankan peringatan ke-64 Kemerdekaan RI kali ini. Di tempat yang sama, Panglima TNI Djoko Santoso mengakui telah menambah jumlah pasukan untuk memperkuat pengamanan saat
berlangsungnya upacara peringatan Proklamasi 17 Agustus baik yang berlangsung di halaman Istana Merdeka Jakarta dan tempat strategis lainnya. ‘’Kita laksanakan pengamanan dengan kekuatan penuh. Jumlahnya secukupnya tetapi tidak perlu disebutkan. Yang jelas kita lipatkan, kita tambah lebih banyak dari tahun lalu,” katanya. Menurutnya, peningkatan jumlah personil TNI di lapangan dilakukan karena masih adanya ancaman dari teroris yang beberapa waktu lalu telah tertangkap. ‘’Ini suatu hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, maka TNI tidak mau ambil resiko dengan melakukan pengamanan yang optimal,” katanya. Terkait pengibaran bendera bintang kejora di Abepura Papua, Panglima dan Kapolri mengatakan sudah melakukan berkoordinasi untuk menuntaskan masalah tersebut. (son)