Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 155 tahun III Kamis, 20 Agustus 2009 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
UKM Mulai Diincar
Bank BUMN Patuh
Nokia Sosialisasikan Daur Ulang
DEKAN Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), Firmanzah mengatakan, maraknya bank umum dan bank asing membidik pasar di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tidak perlu...hal. 1
DEPUTI Gubernur Bank Indonesia (BI) Muliaman D Hadad mengatakan, pihaknya masih mengacu surat yang dikirim Menteri Negara BUMN kepada Bank Indonesia bahwa bankbank BUMN tetapakan...hal. 2
NOKIA Indonesia didukung TES AMM Indonesia dan WWF Indonesia, kemarin di Jakarta meluncurkan program Nokia Give & Grow, Beri Handphone, Tumbuh Pohon. Nokia Indonesia dan TES AMM Indonesia...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Truk Terbalik 25 Orang Tewas
Suluh Indonesia/ade
WAJAH TERORIS - Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Nanan Soekarna (kanan) didampingi Wakadiv Humas Mabes Polri Brigjen Sulistiyo Ishak menunjukan foto-foto tersangka teroris yang telah ditetapkan sebagai buronan polisi.
SAMPIT - Sebanyak 25 orang tewas saat sebuah truk yang mengangkut sekitar 90 buruh perkebunan sawit PT Maju Aneka Sawit Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalteng terbalik ke parit. ‘’Para korban yang tewas itu karena terperangkap dalam bak truk yang terperosok ke dalam parit berlumpur dengan posisi terbalik dan roda di atas,” kata Jumiati, seorang korban selamat yang ditemui di RSUD dr Murjani Sampit, kemarin. Menurut Jumiati, banyaknya korban tewas disebabkan sebagian besar rekannya kesulitan ke luar dari bak truk hingga akhirnya terendam ke dalam parit berlumpur. Dia mengatakan, jumlah penumpang yang diangkut terlalu banyak yakni sekitar 90 orang belum termasuk barang-barang belanjaan milik para korban. Saat itu, katanya, truk dalam perjalanan pulang menuju basecamp divisi 4 perkebunan sawit PT Maju Aneka Sawit. Jumiati mengungkapkan, dirinya tidak mengetahui secara pasti kronologis kejadian tersebut. Truk tersebut tiba-tiba saja terbalik saat Rahman, sopir truk berupaya menghindari sebuah tumpukan material yang menutup badan jalan. (ant)
Polisi Tangkap
Penyandang Dana Terorisme JAKARTA - Kadiv Humas Polri Irjen Pol Nanan Soekarna mengakui, Densus 88 Anti Teror Badan Reserse Kriminal Polri menangkap dua orang di Jawa Barat yang dicurigai sebagai penyandang dana berbagai tindak pidana terorisme di Indonesia. ‘’Namun, belum dapat memastikan apakah keduanya terbukti terlibat dalam kegiatan terorisme itu, karena pemeriksaan keduanya belum selesai,’’ katanya di Jakarta, kemarin. Kedua orang yang ditangkap pada akhir pekan lalu itu adalah Ali dan Iwan. Iwan ditangkap di Kuningan sedangkan Ali di Nagrek, Jabar Sesuai dengan UU No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme maka Polri dapat mememeriksa seseorang selama tujuh hari. Jika selama waktu itu tidak ada bukti, yang ditangkap harus dilepaskan dan jika ada bukti kuat dapat ditahan sebagai tersangka. ‘’Ada informasi mereka mau membuka usaha warnet, namun hal ini masih akan ditelusuri apakah mereka benarbenar membuka warnet atau yang lainnya,” katanya. Nanan juga belum dapat memastikan status kewarganegaraan Ali yang diduga berasal dari Arab Saudi. ‘’Kita akan membuktikan dulu, apakah dia
benar-benar WN Arab Saudi atau bisa saja cuma pengakuannya saja,” katanya. Ia mengakui, Polri sulit melacak aliran dana kasus terorisme, sebab diduga tidak melalui jalur bank. Dengan begitu, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) juga kesulitan untuk membantu Polri melacak dana terorisme. ‘’Kalau semua transaksi lewat bank, bisa dipantau oleh PPATK. Tapi kalau tidak lewat bank, ya tidak bisa dipantau,” katanya menegaskan. Buron Bom Kuningan Nanan juga mengungkapkan, Polri merilis empat identitas buron yang diduga terlibat dalam kasus ledakan Bom Hotel JW Marriot dan Ritz-Carlton yang menyebabkan sembilan orang tewas dan melukai 53 orang lainnya. Ia mengatakan, warga yang memiliki informasi soal empat buron itu dapat menghubungi Polri atau kantor polisi terdekat. Mereka adalah Syaifudin Zuhri bin Djaelani Irsyad alias Udin alias Soleh, Ario Sudarso alias Suparjo Dwi Anggoro alias Aji alias Dayat alias Mistam usamudin, Bagus Budi Pranoto alias Urwah dan Mohamad Syahrir. Syaifudin Zuhri hingga kini
belum diketahui tempat dan tanggal lahir dan alamat terakhir di Perum Telaga Kahuripan, Parung, Bogor. Sedangkan Aris Sudarso memiliki dua catatan kelahiran yakni lahir di Tegal, 22 Januari 1973 dan di Kendal 20 Maret 1973. Dia pernah tinggal di Kampung Pisangan Rt 10 RW 05, Cakung, Jakarta Timur dan Gamping Rt 08 RT 02 Desa Sidokumpul Kecamatan Patean, Kendal, Jateng. Bagus Budi Pranoto lahir di Kudus 2 November 1978 dan alamat terakhir adalah Desa Klisar Mijen RT 08 RW 01 Kecamatan Kaliwungi Kabupaten Kudus, Jateng. Mohamad Syahrir lahir di Jakarta, 25 Juni 1968 dan memiliki alamat terakhir di Kompels Garuda Blok C1 No 6A RT 06 RW 16 Kampung Melayu, Teluk Naga, Tangerang, Banten dan Jl Giring-giring II No 104 RT 09 RW 10 Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Buronan ini memiliki paspor Nomor A 167383 yang masih berlaku hingga sekarang. Naman belum merinci peran masing-masing orang yang dinyatakan buron itu. ‘’Yang sudah jelas Syaifudin Zuhri bin Djaelani Irsyad, dia sebagai perekrut pelaku bom bunuh diri,’’ katanya. (son)
3.455 Perda PDRD Ditolak JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, hingga pertengahan Agustus 2009 terdapat 3.455 atau sekitar 36 persen Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang direkomendasikan pemerintah dibatalkan dan direvisi. Selain itu, sebanyak 1.727 Rancangan Perda PDRD yang juga ditolak dan direvisi. ‘’Perda PDRD yang dibatalkan dan Raperda PDRD yang ditolak atau direvisi tersebut terutama pungutan di sektor perhubungan, industri dan perdagangan, dan pertanian,” kata Presiden Yudhoyono dalam pidato tentang Pembangunan Nasional Dalam Perspektif Daerah pada rapat paripurna khusus DPD di Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, kemarin. Untuk meminimalkan timbulnya Perda PDRD bermasalah, kata Kepala Negara, pemerintah dan DPR telah selesai membahas RUU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. RUU tersebut telah disetujui dan disahkan. Dalam UU tersebut, penetapan jenis pajak dan retribusi bersifat closed list, artinya jenis pajak daerah dan retribusi daerah hanya diijinkan bila sesuai dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut. Kepada kepala daerah, Presiden mengingatkan perda yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi jelas akan menghambat investasi. Padahal, daerah harus mampu menciptakan iklim us-
aha yang baik dan menarik sehingga akan produktif. Sesuai dengan semangat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, daerah diberi kewenangan memungut pajak (local taxing power) untuk penguatan dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, tetap mengacu pada prinsip menjaga keselarasan dengan kewenangan dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah, menurut Presiden, telah memberikan penghargaan kepada 12 daerah yang selama tiga tahun berturut-turut mampu menyelesaikan Perda APBD-nya sebelum 31 Desember. ‘’Tentunya saya berharap dalam waktu yang tidak lama lagi, seluruh daerah harus mampu menyelesaikan Perda APBD secara tepat waktu. Untuk mencapai itu, diperlukan sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” katanya. Menurut Presiden, otonomi daerah yang dilaksanakan dengan benar akan menghasilkan dampak yang positif dalam bentuk pertumbuhan ekonomi daerah yang makin merata, disertai tingkat kemiskinan dan pengangguran yang menurun. Kebijakan transfer anggaran ke daerah ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. (har)
Tommy Soeharto
Terganjal AD/ART JAKARTA - Peluang Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto untuk bersaing memperebutkan kursi Ketua umum Partai Golkar dinilai kecil dan sulit, meskipun masih terbuka. Ketua DPP Golkar Andi Matalatta mengatakan, semua kader partai berhak dan mempunyai peluang untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum. Namun, peluang tersebut akan tergantung pada dua hal yakni syarat yang ditetapkan pada Musyawarah Nasional (Munas) dan apakah calon yang bersangkutan mempunyai voting power saat munas. ‘’Meskipun terbuka, tapi peluang Tommy saya kira kecil karena peraturan dalam AD/ ART akan diterjemahkan melalui tata tertib munas,” ujarnya di Jakarta, kemarin. Tommy diilai akan terganjal oleh AD/ART Golkar yang menyebutkan bahwa syarat calon ketua umum partai antara lain adalah masuk dalam kepengurusan minimal satu
periode dan menjadi anggota paling tidak selama sepuluh tahun. Senada dengan Andi, Ketua DPP Golkar Bidang Hukum, Muladi mengatakan peluang Tommy akan terganjal kriteria calon ketua umum partai yang termuat dalam AD/ART. ‘’Kita terbuka, tapi kans Tommy cukup berat,” katanya. Kendati demikian, Muladi mengungkapkan tidak menutup kemungkinan adanya perubahan peraturan ‘demi meloloskan’ Tommy. ‘’Saya kira segala sesuatu mungkin saja karena politik itu sangat cair,” imbuhnya. Ketua DPD I Gorontalo Fadel Mohammad mengaku terkejut dengan keinginan Tommy untuk bertarung merebut kursi ketua umum. Dia menilai, keinginan itu merupakan langkah yang nekat. ‘’Sangat surprise dan di luar dugaan saya. Tibatiba Tommy bikin pernyataan. Ini nekat dan luar biasa,” cibirnya. (har)