Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 14 tahun IV Kamis, 21 Januari 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Pemantuaan Dini ACFTA
Waspadai Utang dalam Valas
IPO KS Disesuaikan
KEMENTERIAN Keuangan menyiapkan langkah-langkah penerapan aplikasi sistem pemantauan dini (early warning system) atas impor produk tertentu untuk mengantisipasi perjanjian perdagangan...hal. 1
PENGAMAT ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam mengatakan, pemerintah harus berhati-hati untuk mencari utang dalam valuta asing, baik melalui surat berharga maupun...hal. 2
KEMENTERIAN BUMN memperkirakan penjualan saham perdana (IPO) PT Krakatau Steel (KS) bisa terlaksana pada semester II 2010, setelah melihat dampak dari pelaksanaan perjanjian perdagangan...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
KPK Tahan Kakanwil Pajak
Suluh Indonesia/sep
SAKSI - Mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji memberikan keterangan saat menjadi saksi Pansus Hak Angket Century, yang berlangsung di Gedung DPR/MPR Jakarta, kemarin.
JAKARTA - KPK menahan mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu, Edi Setiadi dalam kasus penerimaan hadiah terkait pemeriksaan pajak Bank Jabar. Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin mengatakan, Edi yang kini menjabat Kakanwil Pajak Sulsel, Sulbar, Sultra itu diduga menerima imbalan senilai Rp 2,55 miliar atas pengurangan jumlah pajak kurang bayar Bank Jabar tahun buku 2002. PT Bank Jabar diduga memanipulasi pembayaran kekurangan pajak dengan menyetor dana lebih rendah daripada semestinya. Pejabat Bank Jabar juga diduga memberikan sejumlah ‘kompensasi kepada tim pemeriksa pajak. Keterlibatan Edi terkuak dalam persidangan dengan terdakwa mantan Dirut Bank Jabar, Umar Sjarifuddin di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Dalam persidangan terungkap tim pemeriksa pajak telah menurunkan jumlah kewajiban pajak kurang bayar menjadi Rp 7,27 miliar dari jumlah seharusnya Rp 51,80 miliar. Tim itu bertugas atas perintah Edi Setiadi sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu. Tim itu terdiri atas Roy Yuliandri (ketua), Dedy Suwardi (pengawas) dan Muhammad Yazid (anggota). (nas)
Aliran Dana Century
Tidak Masuk Parpol JAKARTA - Mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Susno Duadji mengatakan, penangkapan terhadap pemilik saham pengendali Bank Century, Robert Tantular yang dilakukan bukan berasal dari laporan Bank Indonesia. Dalam kesaksiannya di Rapat Pansus Hak Angket Kasus Bank Century, kemarin, Susno menegaskan perintah penangkapan diterimanya dari Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri yang sebelumnya diperintah oleh Wapres Jusuf Kalla. Susno menjelaskan, penangkapan Robert dilakukan pada 25 November 2008, kurang dari dua jam seperti yang diperintah Jusuf Kalla. ‘’Pesan Kapolri, seperti perin-
tah Wakil Presiden saat itu Pak Jusuf Kalla, jangan sampai mereka lari karena keluarga Robert Tantular sudah lari ke luar negeri. Saat itu, Robert masih di Jakarta. Tapi, beberapa nomor alat komunikasinya terpantau sudah di Singapura,” papar Susno. Jawaban Susno tersebut menguatkan kesaksian Jusuf Kalla yang mengaku memerintahkan Kapolri untuk menangkap Robert. Di sisi lain, jawaban tersebut mengoreksi klarifikasi mantan Gubernur BI Boediono atas pernyataan Jusuf Kalla. Dalam klarifikasinya, Boediono mengaku Jusuf Kalla memang memerintahkan penangkapan Robert Tantular, namun BI sudah lebih dahulu melapor kepada polisi untuk
mencegah Robert ke luar negeri. ‘’Laporan BI dilakukan setelah dua hari Robert Tantular ditangkap. Bukan lapor dulu lalu ditangkap, tapi ditangkap dulu baru lapor. Ini termasuk model A dan ini tidak elok,” kritik Susno. Laporan BI itu dikategorikan laporan model A yaitu hanya untuk kelengkapan berkas saja. ‘’Jadi tanpa adanya laporan BI itupun, kami sudah bisa memproses,” imbuhnya. Susno juga menguatkan kesaksian Jusuf Kalla tentang dasar pertimbangan menangkap Robert atas dugaan kejahatan perbankan. Dia menjelaskan, saat akan menangkap, pihaknya membentuk dua tim, dimana satu tim diantaranya menangkap Rober. (har)
SBY Ingatkan Etika Demokrasi JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan sejumlah etika dalam demokrasi yang harus mencerminkan pemuliaan terhadap kehormatan, harga diri, dan martabat. Dalam pidatonya pada acara pengukuhan pimpinan kolektif majelis nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Jakarta, kemarin, Presiden Yudhoyono mengatakan, demokrasi jangan hanya sebagai tujuan, namun juga harus diterapkan bersama dengan nilai-nilai dan etika. ‘’Ini berarti bahwa demokrasi sesungguhnya bukan hanya berkaitan dengan peristiwa unjuk rasa, silang pendapat dan voting (pemungutan suara-red), namun juga pada cara penyampaian yang patut, pantas, proporsional, dan pada tempatnya,” tuturnya. Demokrasi, lanjut dia, pada akhirnya juga harus membawa manfaat bagi kepentingan masyarakat luas demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Bangsa Indonesia, kata presiden, sesungguhnya adalah bangsa besar karena mampu men-
jaga tradisi yang baik, yaitu semangat saling menghormati perbedaan dalam semua aspek. ‘’Marilah kita jaga dan pelihara tradisi luhur dari bangsa ini, seraya melakukan transformasi besar, untuk kemajuan kehidupan bangsa secara berkelanjutan,” ujarnya. Kepala Negara menyampaikan harapan agar Indonesia pada masa depan dapat menghayati demokrasi dalam pengertian utuh, yaitu demokrasi sebagai cara, sebagai tujuan, dan demokrasi sebagai nilai-nilai. ‘’Kita hendaknya tidak hanya menonjolkan aspek pertama, yaitu demokrasi sebagai cara, namun juga menerapkannya dalam prinsip keselarasan dengan aspek kedua dan ketiganya, yaitu demokrasi sebagai tujuan dan demokrasi sebagai nilai-nilai dan etika,” tuturnya. Presiden menyatakan rasa syukurnya karena Indonesia telah mengalami transisi demokrasi dalam satu dasawarsa terakhir sehingga kebebasan berpendapat dan berekspresi di depan publik dapat leluasa dilakukan. (son)
Kejahatan Tantular Sudah Direncanakan JAKARTA - Mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Susno Duadji meyakini kejahatan perbankan yang dilakukan pemilik Bank Century, Robert Tantular (RT), sudah direncanakan sejak lama dan upaya menangkap Robert dilakukan sebelum adanya laporan BI . Saat menjawab pertanyaan Wakil Ketua Panitia Angket Mahfudz Sidiq tentang kapan Susno mengetahui adanya kejahatan para pemegang saham Bank Century, Susno mengaku, informasi tentang hal itu sudah lama diketahui. ‘’Sudah cukup lama. Saat menjadi Kabareskrim Oktober 2008, saya sudah dapat informasi itu (tentang kejahatan pemegang saham Century),” ujarnya. Tapi, ia melanjutkan, semua itu sifatnya masih sekedar informasi saja dan tidak ada laporan resmi ke Bareskrim sehingga tidak bisa dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Lebih lanjut dikemukakannya bahwa Robert Tantular juga telah melakukan banyak penipuan dengan membentuk ratusan perusahaan fiktif. Setelah Polri melakukan penyelidikan, ternyata diantara PT-PT fiktif tersebut ada perusahaan milik orang lain
yang diklaim Robert sebagai perusahaan miliknya. ‘’Ada beberapa PT yang dicantumkan oleh RT dan pemiliknya marah besar setelah mengetahui PT mereka dicatut namanya. Kejahatan ini tampaknya sudah direncanakan,” ujar Susno. Mengenai penangkapan Robert Tantular, Susno menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan sebelum adanya laporan dari Bank Indonesia dan laporan resmi baru diserahkan ke Polri setelah dilakukannya penangkapan tersebut. ‘’Jadi bukan lapor dulu baru ditangkap. Tapi ditangkap dulu baru lapor,” katanya. Laporan BI itu juga hanya bersifat sebagai pelengkap berita acara saja. Dengan demikian, untuk pengungkapan kasus pidana RT itu dengan ada atau tidak adanya laporan BI itu, kasus akan tetap diselidiki di Bareskrim Polri. BI baru menyerahkan dokumen-dokumen. Mengenai pencairan dana Budi Sampurna di rekening Bank Century senilai 18 juta dolar AS, Susno menegaskan, dirinya tidak pernah terlibat dalam pencarian dana Century, karena tugasnya hanya melakukan penyelidikan terkait pencarian dana saja. (har)
Pemakzulan Presiden Sulit Terwujud WAKIL Ketua MPR Lukman Hakim Saefuddin menyatakan, kemungkinan pemakzulan (impeachment) terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait kasus Bank Century sangat kecil. ‘’Itu bagai mimpi di siang bolong. Kemungkinannya sangat kecil,” kata Lukman dalam diskusi di Rumah Perubahan, Jakarta, kemarin Dikatakannya, pemakzulan hanya bisa terjadi jika DPR menyatakan hak angket dilanjutkan hak menyatakan pendapat yang kemudian hasilnya
diserahkan ke Mahkamah Konstitusi untuk diputuskan. Sementara hak menyatakan pendapat bisa dilakukan jika diikuti tiga perempat dari 650 anggota DPR atau 420 anggota. Menurut Lukman, secara kalkulasi politik hal itu tidak mungkin terjadi karena seperempat lebih, tepatnya 148,
anggota DPR berasal dari Fraksi Partai Demokrat (FPD). Artinya, syarat tiga perempat tidak akan terpenuhi. ‘’Kecuali ada sesuatu yang luar biasa yang membuat Partai Demokrat berpikir lain,” katanya. Pakar Hukum Tata Negara Irman Putrasidin menyatakan, konstitusi memberikan ruang terhadap pemakzulan namun disertai persyaratan yang ditentukan yakni pelanggaran hukum berupa pengkhianatan kepada negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan ter-
cela maupun tidak lagi memenuhi syarat. Soal pemakzulan dikaitkan dengan kasus Century, Irman mengatakan, hal itu tergantung apakah ada bukti yang mengarah kepada keterlibatan presiden. ‘’Kalau nanti DPR menemukan dua alat bukti yang mengarah ke presiden, maka DPR punya hak untuk menyatakan pendapat,” katanya. Sementara itu pakar Hukum Tata Negara Margarito menilai hasil akhir Panitia Angket kasu Bank Century sendiri sulit ditebak mengingat hingga saat ini
Panitia Angket belum punya konstruksi kokoh dalam kerangka hukum terkait kasus Century. ‘’Masih sulit memastikan akhir Panitia Angket,” kata mantan anggota Tim Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi itu. Sementara Keua Pansus Century Idrus Marham mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan penyusunan terkait dengan singkronisasi data. Ia mengatakan, sinkronisasi dilakukan dalam rangka menyiapkan bahan pertimbangan sebagai kesimpulan. (son)