Edisi 21 April 2010 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771

No. 75 tahun IV Rabu, 21 April 2010 8 Halaman

Free Daily Newspaper

Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)

Pemerintah Tambah Utang

Dana Simpanan Turun

Persulit Kredit Untuk CPO

PEMERINTAH menambah jumlah utang sebanyak Rp 7,32 triliun melalui penjualan 4 seri surat utang negara (SUN) melalui lelang pada Selasa ini. Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan ...hal. 1

DIREKTUR Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia (BI) Halim Alamsyah mengatakan Dana Pihak Ketiga (DPK) per 13 April 2010 mengalami penurunan Rp 0,5 miliar menjadi...hal. 2

GABUNGAN Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia mengungkapkan Bank Dunia serta beberapa bank asing seperti HSBC, Rabo Bank, dan lainnya mempersulit penyaluran kredit perbankan khususnya industri CPO ...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

www.suluhindonesia.com

Susno Akan Diperiksa Lagi

Suluh Indonesia/ade

DIPERIKSA - Mantan Kabareskrim Komjen Pol. Susno Duadji didampingi penasihat hukumnya mendatangi Mabes Polri, Jakarta, kemarin. Susno diperiksa sebagai saksi terkait dugaan makelar kasus yang menyeret sejumlah perwira di Mabes Polri.

JAKARTA - Penyidik Mabes akan memeriksa lagi mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duadji. ‘’Pemeriksaan akan dilanjutkan lagi, dan Pak Susno tetap sebagai saksi,” kata Wakil Kepala Divisi Humas Polri Kombes Pol. Zaenuri Lubis di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan, pemeriksaan dihentikan hari ini karena Susno telah menjalani pemeriksaan secara marathon. Menurut Lubis, penyidik hari ini menyodorkan 40 pertanyaan dan telah dijawab oleh Susno sebanyak 38 pertanyaan, sedangkan dua pertanyaan akan dijawab pada pemeriksaan berikutnya. Ia menolak menjelaskan materi pemeriksaan dan hal-hal apa saja yang ditanyakan oleh penyidik. ‘’Secara umum, Pak Susno diperiksa sebagai saksi dalam kasus Gayus,” katanya. Menurut dia, Polri sangat menghargai Susno yang sangat kooperatif selama menjalani pemeriksaan. Sementara itu pengacara Susno, Zul Armain Aziz mengatakan, kliennya diperiksa oleh sebagai saksi untuk delapan tersangka dalam kasus Gayus. Menurut dia, Susno ditanya soal masalah rekening Rp 25 miliar milik Gayus Tambunan, staf Ditjen Pajak. (nas)

Gubernur Sumut

Jadi Tersangka Korupsi JAKARTA - KPK menetapkan Gubernur Sumut Syamsul Arifin (SA), sebagai tersangka dugaan korupsi keuangan daerah Kabupaten Langkat, Sumut, dalam kurun waktu 2000 sampai 2007. ‘’Kasus itu telah dinaikan ke proses penyidikan sejak pekan lalu dengan tersangka SA, mantan Bupati Langkat,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin. Johan menjelaskan, KPK telah memiliki bukti yang cukup untuk menentukan tersangka dalam kasus itu. Syamsul ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai mantan Bupati Langkat. Menurut dia, dugaan korupsi APBD Langkat itu terjadi dalam kurun waktu 2000

sampai 2007, sehingga merugikan negara sekira Rp 31 miliar. Johan tidak menjelaskan modus dugaan korupsi itu secara rinci. Dia hanya menjelaskan, Syamsul dijerat pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 dan atau pasal 8 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal-pasal itu antara lain penyalahgunaan wewenang yang dapat memperkaya diri sendiri dan atau orang lain atau korporasi serta dapat mengakibatkan kerugian negara. Johan menjelaskan, KPK akan bekerjasama dengan

penegak hukum di Sumut untuk mengusut kasus itu. Sementara Kadis Kominfo Sumut Eddy Sofian mengatakan, Pemprov Sumut belum menerima pemberitahuan secara resmi mengenai status Gubernur Syamsul Arifin. Eddy mengimbau agar pemerintahan di Sumut tetap berjalan sebagaimana biasa dan tidak terganggu akibat adanya penetapan status tersangka terhadap Syamsul Arifin. Pihaknya juga mengimbau seluruh pegawai di jajaran Pemprov Sumut untuk tetap menjaga soliditas dan tetap mengikuti sistem pemerintahan yang ada. ‘’Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga kondusifitas,’’ katanya. (nas/ant)

PDIP Ancam Tolak APBNP JAKARTA - Ketua F-PDIP DPR Tjahjo Kumolo mengatakan, fraksinya menolak pembahasan APBNP 2010 sepanjang pemerintah tidak serius menyampaikan asumsi-asumsi nota keuangan yang ada. Hingga saat ini, FPDIP menganggap APBNP 2010 bersifat manipulatif. ‘’Kami juga meminta kepada para menteri yang terkait untuk pembahasan APBNP ini untuk serius duduk bersama dengan Komisi VII dengan Badan Anggaran DPR. Sepanjang ini tidak dilakukan, maka F-PDIP akan menolak APBNP,” katanya di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Penolakan ini, imbuh Tjahjo, sama sekali tidak terkait dengan penolakan resmi F-PDIP terhadap Menkeu Sri Mulyani dalam pembahasan APBNP terkait rekomendasi yang memutuskan Sri Mulyani diduga bersalah dalam pengambilan keputusan bailout Bank Century. Sekjen PDIP ini menegaskan, penolakan murni sebagai bentuk kepedulian fraksinya yang mengingatkan keseriusan pemerintah dalam menyusun APBNP. ‘’Harusnya pemerintah ju-

jur terkait asumsi-asumsi dalam APBNP, tidak bersikap manipulatif, kenapa ada sejumlah menteri yang selalu meminta mundur kalau rapat dengan Komisi VII. Misalnya dengan mengatakan, harus ke New York, harus ke Venezuela, harus ke Bali, ke negara mana,” kritiknya. Dia menegaskan pemerintah perlu menjelaskan secara rinci tentang APBNP yang disampaikan. ‘’Sebenarnya pemerintah mau apa? Kalau memang melalui APBNP pemerintah mau menambah hutang, ya harus dijelaskan kepada rakyat dong. Kok hanya angka-angka yang manipulatif,” kata Tjahjo. Anggota F-PDIP Effendy Simbolon mengatakan, pemerintah kurang serius dalam menyusun APBN-P 2010 misalnya pada perubahan asumsi nota keuangan. ‘’Pada APBN 2010 volume produksi minyak bumi Indonesia tahun 2010 sebesar 965.000 barel per hari,” kata Effendy. Menurut Effendy, Kepala BP Migas menjelaskan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) hanya menyanggupi produksi minyak bumi pada 2010 sebanyak 894.000 barel per hari. (har)

Retret Bali

Guna Sempurnakan Program Pemerintah TAMPAK SIRING - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, penyelenggaraan rakernas dengan menggunakan metode retret (penelaahan mendalam-red) adalah upaya untuk menyempurnakan kebijakan dan program pemerintah yang mendengarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. ‘’Masalah ada dan harus dipecahkan. Ini gunanya retret sehingga masingmasing topik bisa konklusif pembahasannya,” kata Presiden Yudhoyono di Istana Tampak Siring, Bali, kemarin. Kepala Negara menambahkan, pemerintah akan terus menyempurnakan kebijakan dan regulasi sehingga implementasi di lapangan dapat sesuai target sehingga tujuan pemerintahan sampai lima tahun ke depan akan tercapai. ‘’Kita terus sempurnakan kebijakan dan regulasi. Masih ada waktu satu hari satu malam. Kita harap menghasilkan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pemerintah,” tegasnya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, rapat kerja dalam bentuk “rethreat” (penelaahan mendalam-red) supaya pembahasan bisa lebih fokus. ‘’Bisa menggali hakekat dan

inti permasalahan di lapangan dan daerah. Dengan kebersamaan di tempat ini secara penuh, kita berharap ini bisa menghasilkan sesuatu yang menjadi instrumen atau alat kendali pelaksanaan program,” kata Presiden. Kepala Negara mengemukakan, sebagian hasil dari strategi Tampak Siring akan diadopsi ke dalam Instruksi Presiden, sehingga implementasinya bisa segera dilakukan dengan tepat. Selain itu, diharapkan mampu mendorong sinkronisasi kerja dan program baik antara pemerintah pusat dan daerah serta antarsektor. Dengan kebersamaan, kita bisa mencegah dan meniadakan berbagai tumpang tindih. Kemungkinan kekosongan karena tidak ada yang tangani dan tidak salah menyalahkan, saling lempar tanggung jawab tidak terjadi. Ini penting dengan harapan pembangunan bisa berjalan efektif dan berhasil,” kata Presiden. Presiden yakin, rethreat (penelaahan mendalam-red) akan berhasil dan bisa mencetak kebijakan yang tepat. ‘’Totalitas dari apa yang kita dapatkan segera setelah dirumuskan akan jadi tuntutan dan pedoman,” ujar Presiden Yudhoyono. (kmb)

Indonesia Dalam Keadaan Darurat Mafia Hukum INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa putusan PN Jaksel yang memenangkan Anggodo Widjojo membuat Indonesia dalam keadaan darurat mafia hukum. Kenapa ? Koordinator Divisi Hukum ICW, Febri Diansyah, putusan PN Jaksel berseberangan dengan pemberantasan mafia hukum yang dilakukan berbagai pihak dan sama saja dengan membuat Indonesia dalam keadaan darurat mafia hukum. Menurut Febri, putusan PN Jaksel tersebut sangat menya-

kiti rasa keadilan publik dan seakan-akan melupakan berlarut-larutnya saat periode “cicak versus buaya” mengemuka dan bergejolak di tengah masyarakat. Untuk itu, ICW mengingatkan berbagai pihak agar tidak melupakan saat terjadinya kasus rekayasa dalam hal penah-

Febri Diansyah

anan terhadap dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan

Chandra M Hamzah. Bahkan, ia mengingatkan bahwa tudingan rekayasa tersebut telah diperkuat dengan adanya rekaman KPK yang diperdengarkan di sidang MK dan juga putusan MK terkait dengan uji materi UU Pemberantasan Korupsi yang diajukan oleh Bibit-Chandra. Febri mengatakan, kemenangan yang diperoleh Anggodo itu berpotensi untuk melangkah lebih lanjut ke arah penghancuran KPK. Menurut Febri, potensi

penghancuran KPK terindikasi bila putusan PN Jaksel tersebut dilihat dari kacamata yang lebih luas. Ia memaparkan, kacamata yang lebih luas itu antara lain dari terdapat serangkaian fakta terkait dengan serangan balik terhadap KPK yang tidak pernah berhenti. Selain itu, ujar dia, sejumlah kasus korupsi yang sedang ditangani KPK terancam penuntasannya, antara lain kasus suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. (ant)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 21 April 2010 | Suluh Indonesia by e-Paper KMB - Issuu