Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 15 tahun IV Jumat, 22 Januari 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Masyarakat Diminta Tenang
RI Hentikan Tax Treaty
Nilai Impor China Lebih Tinggi
HINGGA kemarin, jumlah kerugian material akibat aksi kejahatan pembobolan perbankan mencapai Rp 5 miliar, yang berasal dari empat bank. Jumlah ini tidak berubah signifikan dibandingkan sehari sebelumnya, atau...hal. 1
INDONESIA menghentikan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) atau tax treaty dengan Mauritius karena berbagai alasan. “P3B dengan Mauritius dihentikan karena banyak...hal. 2
KEMENTERIAN Perdagangan mencatat nilai impor dari China ke Indonesia pada Januari hingga Oktober 2009 lebih tinggi 1,97 miliar dolar AS ketimbang nilai ekspor. Dalam Rapat Kerja Gabungan...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Robert Tantular
Divonis 5 Tahun
Suluh Indonesia/ant
KOMUNIKASI - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wapres Boediono, Ketua MPR Taufik Kiemas, dan sejumlah pimpinan lembaga negara lainnya memberikan keterangan usai rapat komunikasi di Istana Bogor, kemarin.
JAKARTA - Kejakgung siap menghadapi upaya hukum kasasi yang diajukan pemilik sebagian saham PT Bank Century Robert Tantular terkait putusan PT DKI Jakarta yang memperberat hukumannya menjadi lima tahun penjara. ‘’Kalau memang dia kurang puas, silakan saja mengajukan kasasi,” kata Jampidum Kamal Sofyan Nasution di Jakarta, kemarin. Jampidum menyatakan nanti ada timnya untuk menghadapi kasasi Robert Tantular. ‘’Nanti ada tim yang menangani pengajuan kasasi dari Kejagung,” katanya. Sebelumnya, kuasa hukum Robert Tantular, Bambang Hartono menyatakan sebagai dasar untuk mengajukan kasasi yakni isi putusan PT tidak mengubah sama sekali dari putusan PN Jakpus. ‘’Selain itu, mengenai (perusahaan) klien kami dianggap terafiliasi dengan Bank Century, bagaimana terafiliasi,” katanya. Terlebih lagi, dalam putusan itu dakwaan kesatu dan kedua tidak digunakan. ‘’Jadi bagaimana mungkin hukuman untuk klien saya diperberat,” katanya. Sebelumnya, PT DKI Jakarta memperberat hukuman Robert Tantular dari empat tahun menjadi lima tahun penjara serta denda Rp 5 miliar. (nas)
Presiden Yudhoyono :
Tak Ada Kriminalisasi Kebijakan BOGOR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, kebijakan dalam keputusan Bank Century dilakukan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban pemerintah. Karena itu, Presiden mempersilahkan pihak yang berkaitan dengan itu untuk dimintai keterangan menjelaskan tentang seluk beluk dan situasi tentang dasar dan pertimbangan kebijakan itu. Namun Presiden mengingatkan bahwa tidak ada wadah untuk kriminalisasi kebijakan. ‘’Ingat, tidak ada wadah untuk kriminalisasi kebijakan. Kebijakan adalah sesuatu yang melekat pada pejabat negara. Dalam menjalankan tugas fungsi dan kewajibannya. Dibikin terang saja, gamblang saja, rasional
saja, dengan demikian rakyat akan mengikuti dengan baik,” kata Presiden usai mengadakan pertemuan dengan para pimpinan lembaga-lembaga negara di Istana Bogor, kemarin. Menurut Presiden, pertemuan ini bertujuan untuk membangun sinergi tanpa harus mencampuri dan mengintervensi fungsi, peran dan tugas masing -masing lembaga negara sebagaimana diatur dalam UUD maupun UU. Pertemuan juga tidak dirancang untuk membahas isu spesifik maupun adanya kesepakatan dalam kasus Bank Century. Justru pertemuan membahas isu-isu fundamental yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Bahwa ada masalah apapun, penyelesa-
iannya dikembalikan kepada kerangka UUD 45 dan aturan yang berlaku. Karena itu, Presiden mengatakan tidak ada niat untuk mencocok-cocokkan sikap untuk membangun kesepakatan. ‘’Saya ulangi lagi tujuan pertemuan ini bukan hanya bahas dinamika politik terkini. Tapi membahas isu-isu fundamental. Jangan sampai direduksi seolah-olah kami datang hanya membahas masalah sekarang, hanya membahas masalah politik, hanya bahas kasus Bank Century. Kami bahas secara proporsional isu-isu yang ada sekarang ini,” kata Presiden. Hadir dalam kesempatan tersebu yaitu Wapres, Ketua MPR, DPR, BPK, DPD, MK, KY dan MA. (har)
Tim Ahli Pansus Beda Pendapat JAKARTA - Keputusan pemerintah dalam bailout Bank Century untuk menyelamatkan perekenomian nasional di tahun 2008 akibat adanya kriris global masih menjadi perdebatan para ahli ekonomi yang diundang Pansus Hak Angket kasus Bank Century di Gedung MPR/ DPR Jakarta, kemarin. Tiga ahli yang didengar pendapatnya yaitu Chatib Bisri, Ichsanuddin Noorsy dan Hedry Saparini mengemukakan pendapat berbeda. Chatib Bisri, staf pengajar FE UI mendukung keputusan pemerintah. ‘’Jawaban saya adalah tepat,” kata Chatib yang juga staf ahli Menkeu dan staf khusus Mendag. Dia meluruskan sinisme dan pendapat yang berkembang di masyarakat bahwa bailout Bank Century hanya bertujuan untuk melindungi pemiliknya. ‘’Orang sekarang melihat menyelamatkan bank untuk melindungi pemilik, padahal masalahnya adalah untuk selamatkan deposan,” imbuhnya. Dari indikasi yang di lapangan, menurut Chatib pertimbangan bailout karena persoalan di
Bank Century memberi dampak luas bagi perekonomian nasional. ‘’Menjadi sistemik karena ada faktor makronya. Seperti cadangan devisa turun, rupiah jatuh dan tidak adanya likuiditas sehingga dan akan terjadi rush,” terang Bisri Pendapat Bisri dibantah ekonom dari ECONIT Hendry Saparini menepis pendapat Bisri. Dia meragukan penjelasan Bisri. ‘’Sekarang ekonomi membaik bukan karena penyelamatan itu,” koreksi Hendry. Keduanya pun terlibat saling beragumentasi. Hendri mengatakan, membaiknya perekonomian Indonesia setelah kriris di tahun 2008 bukan karena penyelamatan Bank Century. Langkah penyelamatan tersebut justru membawa kerugian bagi Indonesia. Kepercayaan investor menurun drastis, beberapa diantaranya bahkan meninggalkan Indonesia. ‘’Beberapa investor yang sudah biasa mungkin tidak terlalu berpengaruh. Tapi dari hasil audit BPK tercemin korupsi dan itu menjadi masalah besar,” ujar Hendri. (har)
Tidak Mungkin Ada Mosi Tak Percaya BOGOR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minta lembaga tinggi negara saling check and balances, tidak saling menjatuhkan dan mengintip. Presiden mengatakan hal itu usai pertemuan dengan pimpinan tinggi negara di Istana Bogor di Bogor, kemarin. Bicara impeachment atau pemakzulan, Presiden mengatakan ketentuan perundangan telah mengatur jelas. Ia menekankan, sistem yang dianut Indonesia adalah presidensil bukan parlementer. Jadi, tidak mungkin ada mosi tidak percaya dari parlemen untuk menggembosi kabinet. ‘’Kalau dilaksanakan mosi tidak percaya, kabinet bisa jatuh bangun, menteri bisa berguguran,” kata Presiden. Semua hal yang terkait dengan proses pemakzulan itu, sudah diatur oleh konstitusi, karena itu semua pihak diharapkan bisa memahami ketentuan perundangan yang berlaku. ‘’UU impeachment itu jelas sekali. Dalam UU itu dikatakan, dalam keadaan apa seorang Presiden dan Wapres bisa mendapatkan impeachment,” kata Presiden. Presiden berharap elit pejabat negara juga diminta saling bersinergi, saling melengkapi, saling mengontrol,
tidak ada abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) yang tidak sesuai dengan distribusi otoritas, dan distribusi kewenangan yang diatur dalam UUD atau konstitusi. ‘’Check and balances bukan untuk saling menjatuhkan atau saling mengintip. Sebagai contoh, yang kita pilih sistem kabinet presidensil, bukan kabinet parlementer. Bukan sistem parlementer yang memungkinkan untuk setiap saat bisa melaksanakan tindakan mosi tidak percaya,’’ kata Presiden. Ada tiga belas isu yang menjadi isu hangat di tengah masyarakat yakni, pertama soal empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Kedua pemekaran daerah, ketiga perdagangan bebas, keempat stabilitas harga, kelima Pemilu 2014, keenam amandemen UUD 1945, ketujuh Pilkada agar dapat berjalan efektif, kedelapan pemberantasan mafia hukum, kesembilan Ujian Nasional, kesepuluh Mahkamah Konstitusi, kesebelas penertiban hakim nakal, keduabelas peningkatan pertanggung jawaban kualitas pengelolaan keuangan negara, dan ketigabelas ketatanegaraan. (har)
Mengintip Kekayaan Pejabat Negara PEJABAT dan mantan pejabat negara wajib melaporkan kekayaannya sebagai bagian dari transparansi. Bagaimana dan berapa jumlah kekayaan mereka ?. Meneg Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta dan Meneg Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Evert Erenst Mangindaan melaporkan dan menyerahkan Lembar Harta Kekayaan Penyelengara Negara (LHKPN) kepada KPK. Keduanya pun langsung mengumumkan hartanya di gedung
KPK Jakarta, kemarin. Dalam laporannya, Hatta tercatat memiliki kekyaan sebesar Rp 467,4 juta dan 1.000 dolar AS per 10 November 2009. Sementara pada September 2009, hartanya tercatat Rp 479,6 juta. Jumlah hartanya mengalami penurunan. Pada September 2007, harta tidak bergeraknya mencapai Rp 352,4 juta, lebih
banyak dari harta tidak bergerak pada November 2009 sebesar Rp 182 juta. Sedangkan harta Mangindaan mencapai Rp 4,9 miliar per 13 November 2009, sebelumnya, jumlah harta pada 18 April 2008 sebesar Rp 6,9 miliar. Penurunan kekayaan juga dialaminya, terutama nilai aset dalam bentuk perikanan. ‘’Penurunan itu terjadi karena bencana tanah longsor,” kata mantan Gubernur Sulut ini. Data KPK menyatakan, nilai aset perikanan pada 18 April 2008 mencapai Rp 2,85 miliar.
Nilai aset itu turun menjadi Rp 900 juta pada 13 November 2009. Pada saat yang sama, KPK juga mengumumkan harta kekayaan mantan Mensos Bachtiar Chamsyah. Harta Bachtiar tercatat berjumlah Rp 3,1 miliar per 9 November 2009. Terjadi penurunan Rp 300 juta dari jumlah sebelumnya per 12 November 2004 sebesar Rp 3,4 miliar. Menurut Bachtiar, penyusutan tersebut terjadi, karena dirinya menghibahkan rumahnya yang berada di Medan, Sumut kepada anaknya. Selain
menghibahkan rumah, Bachtiar juga mengemukakan penyusutan akibat nilai kendaraan bermotor yang dimilikinya menyusut pula secara drastis. Dalam kesempatan itu, Bachtiar Chamsyah mengklaim selama menjabat tidak pernah bersentuhan dengan gratifikasi (hadiah). ‘’Sama sekali tidak pernah menerima satu kali pun gratifikasi,” katanya. Sedangkan EE Mangindaan dan Gusti Muhammad Hatta terkesan malu-malu mengungkapkan perihal gratifikasi. (nas)