Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 118 tahun IV Rabu, 23 Juni 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
KEN Keluarkan Rekomendasi
Pembebasan Cukai
Sampai 33 Persen
KETUA Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung mengatakan, komite yang dipimpinnya segera memberikan rekomendasi kebijakan kepada presiden untuk mendorong kondisi perekonomian ...hal. 1
PEMERINTAH memberikan fasilitas pembebasan cukai melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/ 2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai yang akan mulai berlaku 28 Juni ...hal. 2
KETUA Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Indonesia (Perpamsi), Syaiful, mengatakan, kebocoran air pada jaringan distribusi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di wilayah perkotaan sampai 33 ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Tersangka Video Porno
Ariel Resmi Ditahan
Suluh Indonesia/ap
Wacana TNI Memilih
Jangan Jadi Polemik JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau agar wacana pemulihan hak pilih Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak dijadikan polemik yang berkepanjangan. Dalam pidatonya pada pembukaan seminar nasional ketahanan nasional di Gedung Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, Selasa, Presiden mengatakan kebebasan mengeluarkan pendapat memang tidak dilarang di Indonesia. Namun, menurut Presiden, semua perdebatan harus dilakukan dengan pikiran jernih berdasarkan dengan peraturan. ‘’Nanti gimana, apa betul-betul boleh nyoblos atau tidak ?. Ya lihat undang-undangnya,” ujarnya. Menurut Presiden, bisa atau tidaknya TNI memiliki hak pilih dalam Pemilu nantinya tentu akan diatur dalam undang-undang. ‘’Siapa yang bikin undang-undangnya? Tentu Presiden dan DPR yang diberikan mandat oleh UUD,” ujarnya. Kepala Negara mengatakan polemik yang tidak didasari oleh pikiran jernih hanya akan melelahkan dan membuang energi.
Sebelumnya, Presiden juga telah menegaskan persoalan hak pilih TNI dalam Pemilu 2014 akan ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden dengan mendengarkan pendapat berbagai kalangan. Apabila kedewasaan politik semakin matang termasuk pemahaman di kalangan militer untuk bisa menjaga jiwa kebersamaan, Presiden mengatakan, Tidak Setuju Sementara itu, Gubernur Lemhannas Muladi menyatakan ketidaksetujuannya apabila TNI diberikan hak pilih pada Pemilu 2014. Menurut dia, dari TNI masih dibutuhkan kekompakan atau soliditasnya untuk menjaga kedaulatan negara. Muladi mencontohkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberikan hak pilih saja ternyata masih melakukan pelanggaran dengan melakukan kampanye diam-diam. ‘’Karena politik nanti terjadi dar der dor (tembak-tembakan-red) nanti,” ujarnya. Muladi menyatakan pemulihan hak pilih TNI di Indonesia masih memerlukan banyak persiapan. (har)
MERAH - Kartu merah yang diterima Yoann Gourcuff merupakan awal malapetaka gagalnya Perancis pada pertandingan Piala Dunia Grup A di Stadion Free State, Bloemfontein, Afsel, kemarin.
Inggris dan Jerman
Gawat Darurat PORT ELIZABETH - Langkah Inggris pada Piala Dunia 2010 berada di ujung tanduk dengan masalah yang menyelimuti terkait kemarahan pendukung, kegagalan penyerang dan perpecahan di tubuh tim berjuluk The Three Lions itu. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan mereka adalah dengan memenangi laga melawan Slovenia, malam ini. Dalam tempo kurang dari dua minggu, Inggris berubah dari tim penuh talenta menjadi tim yang tidak ada apa-apanya, bahkan membuka peluang bagi pendatang baru yang tidak diunggulkan Slovenia untuk menduduki puncak grup C. Slovenia yang gagal menca-
pai putaran kedua pada debut pertama mereka sebagai negara merdeka pada 2002, memimpin Grup C dengan perolehan empat poin, disusul AS dan Inggris masing-masing dua poin, dan Aljazair satu poin. Seperti biasanya, kubu Inggris selalu bersikeras bahwa semua berjalan lancar, para pemain tetap solid dan mendukung penuh pelatih Fabio Capello. Namun rahasia paling buruk yang disimpan adalah seleksi tim oleh pelatih berkebangsaan Italia tersebut dan formasi 4-4-2 yang dipertahankannya menimbulkan masalah bagi skuad. Meski belum terlihat kepedulian Capello atas apa
yang diinginkan pemainnya, ia sudah menjanjikan perubahan tim dengan memasukkan bintang Liga Utama Inggris yang selama ini tidak berkesempatan membela tim nasional. Sementara itu, harapan Jerman maju ke putaran kedua Piala Dunia, yang kelihatannya gampang beberapa hari lalu, kini menjadi pertanyaan besar, terlebih belum diputuskannya siapa pengganti striker saat mereka melawan Ghana. Kemenangan Jerman 4-0 atas Australia membuat tim juara Piala Dunia tiga kali itu berada di jalur yang benar untuk maju ke putaran 16 besar, sebelum dikandaskan Serbia 1-0 pada lanjutan laga mereka. (ant)
Menkeu Dukung
Upaya Pembersihan Ditjen Pajak JAKARTA - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan pihaknya tetap menganut azas praduga tak bersalah terkait upaya pembersihan di Direktorat Jenderal Pajak sebagai upaya untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan bersih. ‘’Saya akan tetap menganut asaz praduga tak bersalah,” katanya di Istana Wapres Jakarta, kemarin. Agus menyatakan, dirinya tidak akan pandang bulu dalam memberikan sanksi kepada bawahannya bila terbukti secara hukum melakukan pelanggaran. ‘’Pokoknya saya tidak akan pandang bulu, tapi tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah,” kata Menkeu. Ia juga mengingatkan terhadap kasus makelar kasus Gayus Tambunan, kasus Bahasyim Assafie, kasus penipuan pajak di Bandung dan Surabaya telah dilakukan tindakan tegas, dan tim dari Itjen terus melakukan pemeriksaan kepada pihak yang diduga terlibat, termasuk kemungkinan pemberian sanksi berupa pember-
hentian dengan tidak hormat dan penonaktifan dari jabatan. ‘’Secara adminstratif mereka harus dihukum, apakah sampai harus diberhentikan atau dilaporkan kepada instansi penegak hukum ataukah diberhentikan biasa, kami membuat keputusan berdasarkan masukan,’’ katanya. Terkait kasus Gayus, mantan pejabat sementara (Pjs) Kepala Sub Direktorat Penelaah dan Keberatan Banding Direktorat Pajak Maruli Pandapotan Manurung telah ditetapkan sebagai tersangka. Mantan atasan Gayus Tambunan ini menjadi tersangka berdasarkan surat pemanggilan Nomor : S.Pgl/502/VI/2010/Pidkor dan WCC ditandatangani Ketua Tim Penyidik Independen Polri, Irjen Pol. Mathius Salempang tertanggal 18 Juni 2010. Penyidik kepolisian menduga Maruli yang merupakah salah satu pejabat nonaktif, diduga terkait kasus korupsi dan menerima suap dari PT SAT sebesar Rp 290 juta untuk mengabulkan permohonan keberatan wajib pajak. (ant)
KPU Belum Berhentikan Andi JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum memutuskan mekanisme pemberhentian anggotanya, Andi Nurpati, setelah yang bersangkutan bergabung dengan Partai Demokrat sebagai Ketua Divisi Komunikasi Publik. ‘’Kita belum membahas proses pemberhentiannya,” kata anggota KPU Syamsulbahri di Jakarta, kemarin. Menurut Syamsul, pemberhentian Andi Nurpati tidak perlu melalui mekanisme Dewan Kehormatan, melainkan cukup dengan pengajuan pemberhentian sebagai anggota KPU. Ia mengatakan, Andi Nurpati sudah tidak lagi memenuhi
syarat sebagai anggota KPU sehingga yang bersangkutan akan diberhentikan. ‘’Karena tidak memenuhi syarat, maka diberhentikan. Bagaimana teknisnya, nanti dibahas,” ujarnya. Sebelumnya, Andi Nurpati mengatakan, dirinya menunggu surat keputusan dari Partai Demokrat tentang pengangkatan sebagai pengurus, kemudian berhenti dari lembaga penyelenggara pemilu tersebut. ‘’Sampai saat ini, saya belum menerima surat keputusan dari DPP Partai Demokrat. Apabila sudah menerimanya, sesegera mungkin saya proses untuk dijadikan dasar berhen-
ti,” katanya. Ia mengatakan, surat dari Partai Demokrat adalah bukti untuk dapat memproses pemberhentian. Prosesnya akan dibahas melalui mekanisme rapat pleno KPU. ‘’Percayalah saya tidak akan ada di dua posisi (sebagai pengurus partai dan anggota KPU),” katanya. Andi telah mantap meninggalkan KPU. Ia menyebutkan, banyak hal yang menjadi pertimbangannya sehingga memutuskan meninggalkan KPU. Ia menjelaskan, ingin mencoba hal yang baru dengan masuk ke dunia politik. Alasan lain adalah rencana mempercepat masa jabatan KPU. (har)
JAKARTA - Penyanyi Nazril Irham alias Ariel resmi menjadi tersangka sebagai pelaku video porno yang beredar di masyarakat. ‘’Ariel sudah dijadikan tersangka dikenakan UU Pornografi,” kata Kepala Bareskrim Mabes Polri Komjen Pol Ito Sumardi di Jakarta, kemarin. Ito mengatakan, penyidik juga menahan penembang lagu Ada Apa Denganmu itu sejak Selasa (22/6) di Rumah Tahanan Bareskrim Mabes Polri. Jenderal polisi bintang tiga itu tidak menjelaskan kronologis menetapan tersangka dan penahanan terhadap Ariel. ‘’Secara lengkap tanya humas,” ujar Ito. Ito juga belum mengungkapkan status terhadap kekasih Ariel, Luna Maya, maupun pembawa acara Cut Tari yang diduga terlibat dalam video porno itu. Secara terpisah, Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri menyatakan kepolisian sudah memiliki cukup bukti untuk menjadikan Ariel sebagai tersangka kasus video porno. Namun Kapolri tidak bersedia menyebutkan alat bukti yang menjadikan Ariel sebagai tersangka. Demikian juga rincian pasal yang digunakan polisi untuk menjerat Ariel. Kapolri hanya menyatakan penyidik akan meninjau dari UU Pornografi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pidana umum. ‘’Penyidik tentu sudah melihat aspek unsur-unsur pelanggaran dan sudah terpenuhi. Itu domainnya (wewenang-red) penyidik yang melihatnya,’’ tutur Kapolri. Mengenai status dua artis lain yang telah diperiksa sebagai saksi, Luna Maya dan Cut Tari, Kapolri mengatakan penyidik masih melakukan pemeriksaan secara bertahap dari aspek legal formal. Selain menetapkan vokalis band Peterpan Ariel sebagai tersangka, Kapolri menyebutkan, polisi juga telah menahan lima tersangka penyebar video porno serta 17 ribu keping rekaman video. Penyidik terus mengembangkan kasus video porno untuk menjerat tersangka lain termasuk kemungkinan teman main yang diduga Luna Maya, dan Cut Tari. (ant)
KPK Tangkap
Pegawai BPK Jabar JAKARTA - KPK menangkap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar dan pejabat pemerintah kota Bekasi di Bandung, terkait dengan penyerahan tas berisi uang senilai Rp 200 juta. ‘’Di tempat kejadian perkara ditemukan uang Rp 200 juta dalam tas yang diserahkan,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin. Johan memaparkan, penangkapan itu berdasarkan informasi bahwa akan terdapat penyerahan sejumlah uang kepada pejabat BPK Jabar. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dikirimnya tim ke Bandung. Penangkapan itu dilakukan di sebuah rumah di kawasan Lapangan Tembak, Kelurahan Cikutra, Bandung. Selain tas berisi Rp 200 juta, ternyata juga terdapat uang senilai Rp 72 juta di tas yang lain. Lalu, enam orang terkait dengan kasus penyerahan uang tersebut kemudian ditangkap dan dibawa ke Jakarta. Dari hasil pemeriksaan sementara, orang yang ditangkap antara lain adalah Kepala Sub Auditoriat BPK Jabar berinisial S, dan Kepala Bidang di Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemkot Bekasi berinisial HS, dan Kepala Badan Pengawasan Daerah Pemkot Bekasi berinisial HL. ‘’Sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan,” kata Johan. Selain itu, pengakuan sementara juga menemukan bahwa pemberian itu diduga terkait dengan audit yang dilakukan BPK Jabar yang intinya menginginkan agar hasil audit tersebut dinyatakan wajar tanpa pengecualian (WTP). Secara terpisah, Wakil Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku tidak tahu seorang stafnya ditangkap. ‘’Saya betulbetul tidak tahu informasi itu. Tadi barusan kepala BKD Dadang Hidayat dipanggil dan dia juga tidak mengetahui informasi tersebut,” ujar Rahmat. Menurut Rahmad, harusnya pejabat Pemkot yang tertangkap itu melapor. Ia mengaku tidak pernah memberikan surat penugasan kepada kedua pejabat tersebut. ‘’Saya baru tahu berita itu,” ujarnya seraya mengatakan, dana yang biasanya diaudit oleh BPK adalah dana APBD dan audit dilakukan tiap triwulan. (ant)