Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 158 tahun III Selasa, 25 Agustus 2009 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Realisasi Belanja Rendah
Pasar Lokal Belum Terlindungi
Pengusaha Minta BM Gula
BADAN Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan realisasi belanja infrastruktur APBN 2009 tercatat baru tercapai 30-40 persen akumulatif hingga pertengahan...hal. 1
KALANGAN dunia usaha nasional menilai komitmen pemerintah melindungi eksistensi pasar dalam negerimasih rendah. Alhasil, untuk kebutuhan pangan dasar masyarakat, harus dipenuhi oleh impor...hal. 2
KALANGAN produsen makanan dan minuman olahan meminta, pemerintah menurunkan Bea Masuk (BM) gula untuk menahan kenaikan harga gula konsumsi di dalamnegeri. “Kami usulkan bebera...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Polri Tahan WN Arab Saudi
Suluh Indonesia/son
PROTES KERAS - Menbudpar Jero Wacik memberikan penjelasan mengenai tayangan iklan Tari Pendet dalam program promosi pariwisata Malaysia. Wacik juga melayangkan surat protes kepada pemerintah Malaysia.
JAKARTA - Mabes Polri menahan seorang warga negara Arab Saudi bernama Ali, sebagai tersangka kasus terorisme di Indonesia, yakni sebagai penyandang dana. ‘’Besok, kami akan menjelaskan perkembangan terbaru soal terorisme, termasuk adanya beberapa orang yang menjadi buronan,” kata Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri di Jakarta, kemarin. Kendati diduga menjadi penyandang dana, namun Polri hingga kini belum menjelaskan jumlah dana yang dipakai untuk kegiatan terorisme. Ali ditangkap di Nagrek, Jawa Barat, pada Minggu (16/8) lalu. Sesuai dengan UU No 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, Polri punya wewenang menangkap dan memeriksa seseorang selama tujuh hari. Jika dalam kurun waktu itu ada bukti terlibat terorisme, maka Polri akan menahannya, sedangkan jika tidak terlibat maka yang ditangkap harus dilepaskan. Polri juga menangkap seseorang bernama Iwan di Kuningan, Jawa Barat, Jumat (14/8), namun dilepaskan kembali, karena tidak terbukti sebagai penyandang dana untuk terorisme. Kapolri juga belum menjelaskan, tindak pidana terorisme mana yang didanai tersangka Ali. Diduga, Ali menjadi penyandang dana bom JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jln. Mega Kuningan, Jakarta Selatan, 17 Juli 2009 yang menewaskan sembilan orang dan melukasi 53 orang. Dalam kasus bom itu, Polri telah menahan dua tersangka yang Indra dan Aris warga Desa Beji Kecamatan Kedu, Temanggung, Jawa Tengah. Keduanya diduga menyembunyikan tersangka bernama Ibrahim yang tewas dalam penyergapan di Desa Beji. (son)
Klaim Malaysia Atas Tari Pendet
RI Layangkan Protes Keras JAKARTA - Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) Jero Wacik mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono marah setelah mengetahui iklan komersial menampilkan tari pendet yang ditayangkan Malaysia. ‘’Beliau (presiden-red) marah. Itu sebabnya saya diminta untuk segera menyelesaikan masalah ini agar tidak berulang-ulang,” katanya di Jakarta, kemarin. Menurut Wacik, dirinya sudah melayangkan surat protes secara resmi kepada pemerintah Malaysia terkait penggunaan Tari Pendet dalam iklan promosi pariwisata mereka. Selain itu kita juga sudah memanggil Wakil Dubes Malaysia. ‘’Kami sudah membuat surat protes kepada Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pelancongan Malaysia atas kasus ini,” kata Menbudpar. Pihaknya mengirimkan nota protes terhadap penggunaan Tari Pendet dalam iklam promosi pariwisata Malaysia dalam program Discovery Channel tentang Enigmatic Malaysia. Surat itu, hari ini (Senin-red) diantarkan langsung ke Kuala Lumpur, Malaysia dan diantar bersama Duta Besar RI di Malaysia ke Kementerian Kebu-
dayaan, Kesenian, dan Warisan Malaysia. ‘’Kami meminta klarifikasi dengan segera tentang persoalan ini,” katanya. Terhadap hasil pembicaraan dengan Wakil Dubes Malaysia, Wacik mengatakan, mereka berjanji akan segera menghentikan tayangan iklan dimaksud. Mereka juga mengaku bahwa iklan tersebut bukan produk pemerintah Malaysia, tetapi ditangani sebuah badan swasta. ‘’Kami telah menegur keras dan meminta klarifikasi,” katanya. Menurut Wacik, masalah ini sebenarnya tidak akan terulang kalau saja mereka memahami konsensus mengenai produk budaya yang masuk dalam gray area. Tetapi, kata Wacik, Tari Pendet tidak termasuk dalam gray area, tetapi asli produk budaya Indonesya itu tari asli Bali. Mebudpar mengatakan, wajar bila rakyat Indonesia marah karena Pendet merupakan budaya asli Indonesia. Rakyat Indonesia, katanya, tidak bisa menerima begitu saja bila kekayaan budaya diklaim negara lain. ‘’Dan tindakan ini juga telah melanggar kesepakatan,” katanya. Secara terpisah Menteri Penerangan dan Kebudayaan Malaysia Rais Yatim akan me-
nerima nota protes dari Menbudpar Jero Wacik melalui Dubes RI untuk Malaysia Da’i Bachtiar. ‘’Kalian dengar sendiri Menteri Rais Yatim akan menerima nota protes dan minta saya menyampaikan ke beliau,” kata Da’i Bachtiar kepada wartawan seusai bicara langsung dengan Rais Yatim melalui telepon genggamnya di Kuala Lumpur. Kepada Dubes RI itu, Rais Yatim mengatakan, belum mengetahui ada protes dan kemarahan rakyat Indonesia atas klaim tari pendet dalam iklan pariwisata Malaysia. Hingga kini, tak ada satu pun media massa Malaysia membuat berita tentang protes Indonesia soal tari pendet Bali. Berdasarkan penelusuran ke Kementerian Pariwisata serta Kementerian Penerangan dan Kebudayaan, kedua kementerian itu tidak mengeluarkan serial dokumenter itu ke Discovery Channel. Dipastikan penayangan itu merupakan bisnis langsung antara KRU Sdn Bhd dengan Discovery Channel dan tidak ada hubungannya dengan Kementerian Pariwisata serta Kementerian Penerangan dan Kebudayaan Malaysia. (son/ant)
KPU Batalkan
Pengumuman Caleg Terpilih JAKARTA - KPU memutuskan untuk menunda pengumuman alokasi kursi DPR tahap ketiga dan calon terpilihnya hingga putusan MK soal pemungutan atau penghitungan suara ulang pemilu anggota legislatif di sejumlah daerah dikeluarkan. ‘’Pengumuman perolehan kursi bagi partai politik untuk penghitungan tahap dua dan tiga serta penetapan calon terpilihnya akan diumumkan sekaligus setelah KPU menerima putusan final dari MK,” kata anggota KPU Andi Nurpati di Jakarta, kemarin. Pada Jumat (21/8), KPU melaksanakan rapat pleno untuk menghitung alokasi kursi DPR tahap ketiga sekaligus menetapkan calon terpilih yang berhak menduduki kursi tersebut. Pleno yang berlangsung tertutup itu dihadiri oleh anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bambang Eka Cahya Widodo. Dalam rapat pleno tersebut, KPU menyelesaikan sebagian besar penghitungan alokasi kursi DPR kecuali di beberapa daerah pemilihan karena terdapat daerah yang harus melakukan pemungutan atau penghitungan suara ulang seperti Nias Selatan (Sumut), Kota Batam, dan Tulang Bawang (Lampung). Andi mengatakan, KPU telah menyerahkan
hasil pemungutan atau penghitungan ulang di daerah-daerah pada MK. Namun, sejauh ini KPU belum mendapatkan informasi kapan putusan MK terkait hasil pemungutan dan penghitungan ulang di sejumlah daerah itu akan dikeluarkan. ‘’Kapan waktunya kami menunggu MK. Semua perselisihan hasil pemilu yang sifatnya putusan sela, sudah dibawa ke MK kecuali Yahukimo yaitu pemungutan ulang di 37 distrik untuk DPD,” katanya. Sementara itu, KPU melakukan pemeriksaan ulang hasil penghitungan alokasi kursi dan penetapan calon terpilihnya. Menurut Andi, dari beberapa daerah pemilihan yang telah diperiksa ulang, KPU tidak menemukan adanya perbedaan pada penghitungan alokasi kursi dan calon terpilih yang telah dilakukan sebelumnya. ‘’Adapun hasil kroscek tadi, kita belum menemukan satupun yang tidak sama dengan tanggal 21 Agustus,” kata Andi. Selain itu, KPU juga melakukan klarifikasi terkait putusan perselisihan hasil pemilu, yang tidak termasuk dalam penghitungan kursi tahap ketiga. ‘’Prinsipnya KPU melaksanakan semua amar putusan MK, baik untuk penghitungan tahap kedua dan ketiga,” katanya. (har)
Selesaikan Polemik Lewat EPG JAKARTA - Polemik tentang tari Pendet yang diklaim oleh Malaysia dalam tayangan iklan pariwisata sebaiknya diselesaikan melalui Eminent Person Group (EPG), sebuah forum diskusi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia guna menyelesaikan masalah antara kedua negara. Juru Bicara Kepresidenan, Andi Mallarangeng, di Istana Negara, Jakarta, kemarin mengatakan, sebelum isu klaim budaya seperti itu berkembang lebih jauh dan mengancam hubungan kedua negara, sebaiknya EPG secara proaktif bertemu dan menyelesaikan masalah secara bersahaja. ‘’Yang jelas sudah ada Eminent Person Group, jadi Malaysia dan Indonesia mestinya jika ada hal-hal semacam ini ada permasalahan di antara kedua negara bisa diselesaikan
melalui EPG dulu,” tuturnya. EPG yang beranggotakan tokoh-tokoh senior Indonesia dan Malaysia bertemu setiap tahun sekali guna membicarakan masalah yang ada di antara dua negara. Setiap pertemuan EPG juga digelar seminar untuk membahas dinamika hubungan negara bertetangga itu. Andi mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mendengar tentang klaim tari Pendet asal Bali oleh Malaysia meski belum dilapori secara khusus oleh Menbudpar Jero Wacik. ‘’Baru besok (hari ini-red) Pak Jero Wacik memberikan laporan secara resmi, juga pihak Deplu,” ujarnya. Pihak Depbudpar telah melayangkan surat protes secara resmi kepada Malaysia dan juga telah memanggil Duta Besar Malaysia di Indonesia untuk meminta penjelasan. (har/son)