Edisi 26 Agustus 2009 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771

No. 159 tahun III Rabu, 26 Agustus 2009 8 Halaman

Free Daily Newspaper

Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)

Inflasi Lebihi Perkiraan

Rupiah Jeblok

Kadin Tolak Kewajiban

TINGKAT inflasi pada 2010 diperkirakan akan lebih tinggi dari perkiraan realisasi inflasi selama tahun 2009 karena berbagai faktor. Dokumen paparan kerangka ekonomi makro dan asumsi makro RAPBN...hal. 1

KURS rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta, kemarin turun mencapai Rp 10.020-Rp 10.035 per dolar atau melemah 35 poin, karena pelaku pasar masih aktif membeli dolar. Pembelian...hal. 2

KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menolak rencana pemerintah untuk mewajibkan sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, farmasi dan kosmetik karena baik pengusaha...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

www.suluhindonesia.com

Polisi Tangkap Mohamad Jibril

Suluh Indonesia/sep

MASUK KEJARI - Ketua KPK non aktif Antasari Azhar (tengah) disambut para jaksa saat tiba di Gedung Kejari Jaksel, kemarin. Antasari dan beberapa tersangka pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen segera diadili.

JAKARTA - Kadiv Humas Polri Irjen Pol Nanan Soekarna mengakui, Densus 88 Anti Teror Badan Reserse Kriminal Polri telah menangkap Mohamad Jibril, buronan kasus terorisme. ‘’Benar, Polri menangkap dia tadi sore (kemarenred),” kata Nanan di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan, Jibril masih menjalani pemeriksaan oleh tim Densus 88 Anti Teror. Jibril ditangkap dalam perjalanan pulang dari tempat kerjanya di Bintaro ke rumah orang tuanya di Pamulang, Tangerang, Banten, sekitar pukul 15.30 WIB. Penangkapan itu hanya beberapa jam setelah Polri merilis bahwa Jibril menjadi buronan karena diduga menjadi perantara aliran dana dari luar negeri ke Indonesia untuk dipakai dalam aksi ledakan bom di Hotel JW Marriot dan Rtiz-Carlton. Dalam selebaran yang dikeluarkan Polri, Jibril memiliki nama lain Muhamad Ricky Ardhan yang lahir di Banjarmasih 3 Desember 2009. Dia terakhir tinggal di JL M Saidi RT 10 RW 01 Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Ciri fisik dia antara lain laki-laki, tinggi badan 165 cm, kepala bulat, mata hitam, alis tipis dan bibir tipis. Ia juga masih memegang paspor nomor S 335026 yang masih berlaku. Polisi menduga Jibril memiliki hubungan dengan Al Khalil Ali, WN Arab Saudi yang kini ditahan Mabes Polri karena diduga terlibat tindak pidana terorisme. Ali disangka menjadi perantara dana dari luar negeri untuk ledakan bom di kedua hotel itu. Selain Ali, polisi telah menahan Aris dan Hendra, warga Temanggung karena diduga ikut menyediakan sarana aksi bom di Jl Mega Kuningan, Jakarta Selatan. (son)

KPK Kantongi Nama Anggota DPR

Terima Suap dan Gratifikasi JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi data sejumlah nama yang diduga menerima suap dan gratifikasi, seperti yang diterima oleh anggota DPR Mufid A. Busyairi. ‘’Indikasi dugaan siapa penerima sudah ada,” kata Direktur Gratifikasi KPK, Lambok Hutauruk di Jakarta, kemarin. KPK telah memiliki namanama penerima gratifikasi di DPR RI. Laporan gratifikasi itu tidak akan berhenti di laporan saja. Direktur Gratifikasi KPK Lambok Hutahuruk menyatakan data ini diperoleh seusai mereka menindaklanjuti pelaporan gratifikasi yang dilakukan oleh Anggota Komisi IV DPR, Mufid A Busyairi. ‘’Kami sudah kantongi beberapa nama mereka,” ujarnya di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Namun Lambok enggan menyebutkan nama-nama tersebut, karena sebelum 30 hari nama-nama tersebut masih dirahasiakan. ‘’Saat ini belum bisa diungkap karena belum 30 hari,” terangnya. Ia meminta, beberapa penerima gratifikasi untuk segera mengembalika uang tersebut ke KPK, karena jika telah melewati masa 30 hari, bisa dikenai pasal suap. ‘’Jika sebelum 30 hari

mengembalikan, ini bisa dianulir,” tambahnya. Menurut Lambok, laporan gratifikasi yang dilakukan oleh Mufid A Busyairi tidak berhenti. Laporan ini telah diuji otentitasnya, dan petunjuk pemberian gratifikasi telah ditindaklanjuti oleh KPK. ‘’Pengembangan gratifikasi tidak berhenti sampai laporan saja. Dan KPK telah menindaklanjuti, kita tunggu 30 hari ini,” ujarnya. Saat ini KPK belum bisa memastikan, tujuan gratifikasi tersebut. Karena, selain terlibat dalam penyusunan RUU Susduk, Mufid juga termasuk dalam beberapa tim di komisi IV DPR. ‘’Kami belum bisa pastikan untuk tim, atau pansus, atau apa,” jelas Lambok. Diultimatum

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar mengimbau agar para anggota Dewan yang menerima dana gratifikasi itu segera melapor dan mengembalikan dana tersebut ke KPK. KPK, menurutnya, akan memberikan batas waktu pelaporan dan pengembalian dana tersebut maksimal 30 hari semenjak, Selasa (18/8) lalu, saat Muhfid A Busyairi menerima

dana Rp 100 juta tersebut. ‘’Kita tunggu 30 hari ke depan dari 18 Agustus kemarin. Makanya lebih baik dikembalikan. Karena dari tanggal 18 itu KPK terus menggali informasi selama 30 hari. Jadi siapa pun yang menerima nanti akan ada datanya,” katanya. Jadi yang menerima dana tersebut Pansus DPR ? Haryono menjawab, tergantung pansus yang mana. Pansus kan banyak ada yang anggotanya 100 orang, 10 orang. Apa artinya penerima dana bukan hanya anggota Komisi IV, menurut Haryono, bisa saja. Sebelumnya, anggota DPR Mufid A. Busyairi mengembalikan uang sebesar Rp 100 juta kepada negara melalui KPK. ‘’Ya sudah saya sampaikan ke KPK,” kata Mufid. Namun, politisi PKB itu mengaku tidak mengetahui asal uang tersebut. Dia juga mengaku tidak tahu maksud dari pemberian itu. Mufid menjelaskan, uang itu dikirimkan kepadanya, tanpa disertai informasi status uang tersebut. Anggota Komisi IV DPR itu enggan menjelaskan apakah anggota DPR yang lain juga menerima uang seperti yang dia terima. Mufid hanya menegaskan agar setiap anggota DPR han-

Klaim Tari Pendet

SBY Minta Malaysia Sensitif JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pemerintah Malaysia dapat memberikan atensi penuh terkait persoalan klaim tari pendet oleh warga negaranya. Peringatan tersebut ditujukan kepada pemerintah Malaysia agar hubungan baik yang selama terjalin jangan sampai terganggu oleh masalah-masalah semacam itu. ‘’Berkaitan dengan isu tarian Pendet yang menjadi bagian iklan di Malaysia, ke depan pemerintah Malaysia harus sungguhsungguh memberikan atensi, menjaga perasaan rakyat Indonesia, memelihara hubungan baik dan Eminent Person’s Group bisa difungsikan untuk mencegah hal-hal yang seperti itu. Ini harapan saya, dengan semangat menjaga dan memelihara hubungan baik,” tegasnyadi Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Penegasan disampaikan Presiden seusai menerima Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi. Presiden Yudhoyono menerima laporan dan penjelasan berkaitan dengan isu klaim Tari Pendet yang digunakan sebagai bagian dari iklan promosi wisata Malaysia.

Masalah RI-Malaysia diakui Presiden Yudhoyono seringkali terjadi. Terhadap masalah Tari Pendet itu Presiden berharap niat baik dan tulus dari pemerintah Malaysia untuk menyelesaikannya dan menjaga perasaan rakyat Indonesia. ‘’Bagaimanapun saya berharap pemerintah Malaysia bisa menjaga sensitifitas rakyat Indonesia berkaitan dengan itu, karena kejadian ini bukan yang pertama kali,” tandasnya. Presiden mengapresiasi langkah Menbudpar atas nama pemerintah yang telah bertindak dengan menyampaikan surat bernada protes dan meminta penjelasan tentang duduk perkara sebenarnya kepada pemerintah Malaysia. Jawaban sementara pemerintah Malaysia adalah bahwa iklan dibuat oleh private company. ‘’Protes yang dilakukan pemerintah Indonesia saya anggap tidak berlebihan, karena sudah terjadi beberapa kali dan ini tujuannya untuk kebaikan di masa depan,” kata Presiden. Secara khusus, Presiden meminta Menbudpar dan Menlu untuk menentukan langkah-langkah penanganan dan penyelesaian ke depan agar ciptaan dan karya anak bangsa mendapatkan pengesahan, baik di dunia internasional maupun di luar negeri. (har)

ya menerima apa yang menjadi hak mereka. ‘’Yang berhak diambil tidak apa-apa, yang tidak berhak dikembalikan,”

kata Mufid yang pernah tergabung dalam pembahasan RUU Susunan dan Kedudukan DPR RI. (nas/son)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.