Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 138 tahun III Senin, 27 Juli 2009 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Pukul Tiga Sektor
Eksodus Wisman Tidak Masif
Kemenpera Butuh Dana
PEMBOMAN Hotel Ritz Charlton dan JW Marriot berdampak buruk pada tiga sektor, yaitu investasi, pariwisata, dan perdagangan. “Jadi lebih luas,” singkat Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan...hal. 1
TEROR bom yang terjadi di hotel JW Marriott dan Ritz Carlton Kuningan Jakarta (17/6) pekan lalu tidak menimbulkan gelombang eksodus besarbesaran wisatawan asing (wisman) dari Indonesia...hal. 2
KEMENTERIAN Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) membutuhkan dana stimulus lebih besar lagi untuk Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). “Kami membutuhkan dana lebih...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Tak Terkait Terorisme
Ahmadi Pulang
Suluh Indonesia/ant
FESTIVAL GUNUNG - Sejumlah seniman perwakilan gunung Merbabu membawakan tari Wayang Grasak pada pagelaran pentas seni Festival Lima Gunung (FLG) ke-8 di lereng gunung Andong dusun Mantran Wetan, Girirejo, Ngablak, Magelang.
MA Keliru
JAKARTA - Mantan Ketua Pansus RUU Pileg dan Pilpres di DPR Ferry Mursyidan Baldan menyatakan, Putusan Mahkamah Agung (MA) berkaitan dengan Pemilu benarbenar merupakan suatu kekeliruan. ‘’Baik dari aspek kewenangan, materi yang di-review, maupun sistem Pemilu, yakni menyangkut rangkaian Pileg dan Pilpres, ini keliru,” tegasnya merespons Putusan MA tentang sebuah sengketa’ Pemilu Legislatif (Pileg) pekan lalu, yakni membatalkan penetapan perolehan kursi tahap kedua berdasarkan sebuah gugatan dari Caleg. Menurut Ferry, ini semua terjadi karena kurang dilihatnya Pemilu dalam suatu sistem, sehingga Putusan MA tentang penghitungan dan penetapan kursi tahap kedua berdasarkan UU 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, yakni sebagaimana termaktub pada pasal 205 ayat 4 menjadi beban yang akan merusak hasil Pemilu. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini me-
nilai, Putusan MA tersebut semakin merunyamkan Pemilu kali ini, karena diajukan setelah ada penetapan hasil yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). ‘’Terlebih lagi, domain Pemilu bukan lagi domainnya MA lagi, karena semua sengketa berkait dengan Pemilu adalah domainnya MK,” tegasnya. Ferry mengatakan, dari aspek kewenangan, materi tersebut tidak terkait dengan review terhadap peraturan dalam undang-undang Pemilu, tapi lebih sebagai ketidak-puasan terhadap hasil yang lahir karena aturan itu. ‘’Jika semua materi yang sebagian besar berasal dari ketidakpuasan seperti itu dibenarkan (diputuskan melalui MA), maka semua Parpol, termasuk Calegnya, pasti akan mengajukan gugatan pula,” katanya mengingatkan. Berpotensi Batalkan Pilpres
Politisi senior Partai Golkar ini juga mengingatkan, dari aspek materi, benar-benar gugatan itu tidak masuk kategori
sengketa hasil. Bahkan juga tidak dapat dikategorikan sebagai pengujian peraturan di bawah undang-undang. Ia juga menilai, dari aspek sistem Pemilu, jika hasil MA ini diterapkan, dikhawatirkan berpotensi membatalkan Pilpres. ‘’Karena ada potensi bahwa ada pengajuan pasangan yang menjadi tidak memenuhi syarat. Bisa dibayangkan kondisi yang akan terjadi, jika Putusan MA dilaksanakan, dan ini justru mengabaikan substansi pengaturan yang dibuat oleh undang-undang,” jelasnya. Sementara itu, terhadap Putusan MK yang tidak membatalkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009, menurutnya, hanya berkait dengan implementasi. ‘’Sepanjang implementasinya sesuai dengan UU 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, seperti yang dihasilkan dalam Rapat Konsultasi untuk Konfirmasi maka tidak perlu ada keraguan KPU untuk menetapkan hasil Pemilu Legislatif sesuai dengan UU 10 Tahun 2008 tersebut,” tegasnya. (har/son)
Jangan Ganggu SBY Soal Kabinet JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengaku PAN menyerahkan sepenuhnya persoalan kabinet kepada Presiden terpilih, karena dalam konstitusi sudah diatur dan merupakan hak prerogatif Presiden. ‘’Kita tak mengganggu Presiden terpilih dalam membentuk kabinetnya. Itu hak prerogatif Presiden. Kita tidak mau mencampuri,” katanya di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan, pelantikan presiden masih tiga bulan lagi, sehingga terlalu dini untuk membicarakan persoalan kabinet. ‘’Dilantik saja belum, kok sudah membicarakan kabinet. Jadi malah tidak etis,” tambahnya. Demikian pula dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Roma Hurmuzy, yang tak mempersoalkan banyaknya wacana yang berkembang soal nama-nama menteri yang akan membantu Presiden. ‘’Kita optimistis jatah menteri untuk PPP tak akan berkurang,” ungkapnya. Dikatakannya, partainya mempersilakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyusun kabinet. Pihaknya juga tidak mempermasalahkan dengan pertemuan Boediono dengan Megawati Soekarnoputri yang diduga menawarkan jatah kabinet. Alasannya, pertemuan dilakukan sepengetahuan Presiden.
Kalaupun PDIP masuk dalam kabinet, dia mengaku tidak ada persoalan karena tidak tertutup kemungkinan juga Yudhoyono akan menambah jumlah anggota kabinet dari partai politik. ‘’Dan saya melihat tidak ada pengurangan jatah,” katanya. Ia mengatakan, lebih menginginkan PDIP dan Golkar beroposisi. Namun, agar terjadi check and balances dalam pemerintahan, ada bagusnya tetap ada partai kuat yang berada di luar pemerintahan. Hal ini untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan. Menyinggung beredarnya nama-nama yang dikabarkan bakal mengisi kabinet, PPP takkan berpolemik. ‘’Itu kan kabinet SMS, silakan saja. Tapi bagi PPP, yang sah adalah Pak SBY resmi jadi presiden,” katanya. Secara terpisah, Mensesneg yang juga Ketua Tim Kampanye Capres-Cawapres SBY-Boediono, Hatta Radjasa mengaku masih menunggu sikap capres terpilih Susilo Bambang Yudhoyono untuk posisi barunya di kabinet. Hatta mengatakan soal komposisi kabinet merupakan kewenangan penuh Presiden. “Itu hak prerogatif presiden,” kata Hatta. Menanggapi nama-nama yang beredar itu, Hatta belum memastikan. ‘’No comment, itu hak prerogatif presiden,” tegasnya. (har)
CILACAP - Densus 88 memulangkan Ahmadi —orang yang diduga sebagai kurir gembong teroris Noordin M Top— ke kampung halamannya di Desa Sikanco, Kecamatan Nusawungu, Cilacap, Jawa Tengah. ‘’Ahmadi telah dipulangkan tadi pagi dan diserahkan langsung oleh Densus 88 kepada kami,” kata Kades Sikanco Suparno, didampingi ipar Ahmadi (kakak istri Ahmadi, Roikoh) Mansur di Sikanco, kemarin. Menurut dia, rencananya Densus 88 akan mengantar Ahmadi hingga rumahnya di Dusun Sigaru RT 01 RW 07, Desa Sikanco. Akan tetapi demi ketenangan warga, dia bersama Kepala Dusun Sigaru Sutarman dan Kapolsek Nusawungu AKP Mochammad Ilham menjemput Ahmadi di Buntu, Kecamatan Kemranjen, Banyumas. Ia mengatakan, kepulangan Ahmadi ke kampung halamannya karena yang bersangkutan terbukti tidak terkait dalam jaringan teroris. ‘’Dari awal Ahmadi memang mengaku tidak pernah terkait dalam jaringan teroris. Bahkan dia mendatangi saya, untuk minta keterangan mengapa ada petugas yang mencarinya, padahal ia di Lampung untuk berjualan alat rumah tangga,” katanya. (ant)
Tiga Parpol Lakukan Perlawanan JAKARTA - DPP PPP, PAN, PKS yang mengalami pengurangan perolehan jumlah kursi di DPR akibat putusan Mahkamah Agung, memutuskan melakukan perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet). MA diminta mencabut putusannya bernomor 15P/Hum/2009 karena dinilai tidak berwenang melakukan uji materi peraturan KPU yang tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan seperti diatur UU No 10/2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam keterangan pers bersama di Jakarta, kemarin, Ketua DPP PAN Patrialis Akbar mengatakan preseden pembatalan putusan itu sudah ada saat fungsionaris PDIP Hasto Kristiyanto dkk mengajukan uji materi atas salah satu putusan KPU yang hasilnya MA menolak seluruhnya dengan putusan MA No 12P/Hun/2009 tertanggal 2 Juni. Dalam pertimbangannya
saat itu, penolakan uji materi karena peraturan KPU dianggap sebagai pelengkap halhal yang tidak diatur secara rinci dalam UU Pemilu terutama tentang pembagian sisa kursi di setiap dapil. Wakil Sekjen DPP PPP Romahurmuzy mengungkapkan, ketiga parpol akan melaporkan proses pengambilan putusan oleh majelis hakim MA ke Komisi Yudisial karena ada dugaan proses tersebut menyalahi kode etik hakim. ‘’Kami juga akan melapor ke Ketua MA atas kurang profesionalnya majelis yang memutus perkara itu,” kata Romy. Selain itu, PPP, PAN, dan PKS juga akan memberikan pendapat hukum kepada KPU untuk melakukan upaya perlawanan hukum secara hukum dalam menjalankan peraturan KPU No 15 pasal 22 huruf c dan pasal 23 ayat (1) dan (3), dan menjalankan keputusan KPU No 259/Kpts/KPU/2009. (har)