Edisi 28 Januari 2010 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771

No. 19 tahun IV Kamis, 28 Januari 2010 8 Halaman

Free Daily Newspaper

Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)

Sengketa Pajak

Waspadai Kartel Asing

Cetak Biru Sistem Logistik

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sengketa pajak yang sering terjadi, baik antara Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak masih belum bisa dihindari. “Saya tidak...hal. 1

FRAKSI Partai Golkar DPR-RI mengingatkan pemerintah, otoritas moneter, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mewaspadai kartel asing dalam perbankan nasional dan meminta para pemangku...hal. 2

MENTERI Perdagangan, Mari Elka Pangestu mengatakan, cetak biru sistem logistik nasional sudah selesai disusun dan sedang dalam tahap finalisasi. “Sudah final tapi masih harus difinalisasi oleh Menko...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

www.suluhindonesia.com

6 Terpidana Mati

Siap Dieksekusi

Suluh Indonesia/ant

APEL SIAGA - Ratusan personil polisi melakukan Apel Siaga di Silang Monas, Jakarta, kemarin. Apel siaga tersebut untuk mengantisipasi aksi demo sambut seratus hari kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan digelar besok.

JAKARTA - Kejakgung menyatakan enam terpidana mati siap untuk dieksekusi karena status hukumnya sudah inkrah atau tetap. ‘’Pada 2009, terdapat enam terpidana mati yang sudah final dan siap untuk dieksekusi,” kata Kapuspenkum Didiek Darmanto di Jakarta, kemarin. Keenam terpidana mati yang siap diekseusi itu, yakni, Meirika Franola (narkotika), Gunawan Santosa alias Acin (pembunuhan), Bahar bin Matsar (pembunuhan), Jurit bin Abdullah (pembunuhan), Ibrahim bin Ujang (pembunuhan) dan Suryadi Swhabuana ( pembunuhan). Didiek Darmanto menyebutkan berdasarkan evaluasi dan inventarisasi per 31 Desember 2009 terdapat jumlah terpidana mati sebanyak 112 orang yang terdiri atas 43 orang yang belum menentukan sikap (peninjauan kembali dan grasi). ‘’19 orang mengajukan grasi, 25 orang mengajukan upaya hukum PK, 17 orang yang mengajukan kasasi, dan delapan orang yang mengajukan upaya hukum banding,” katanya. Kemudian, selama 2009 terdapat dua terpidana mati yang meninggal dunia yaitu Benged Siahaan (pembunuhan), dan Edith Yunita Sianturi (narkotika). (nas)

Presiden dan Pejabat Tinggi Negara

Nikmati Kenaikan Gaji JAKARTA - Setelah kontroversi pengadaan mobil dinas mewah bagi pejabat-pejabat tinggi negara mereda, ketegangan pemerintah dan DPR muncul kembali setelah menyepakati kenaikan gaji bagi presiden dan para pejabat tinggi negara. Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis mengakui, sudah ada kesepakatan antara DPR dengan pemerintah mengenai kenaikan gaji presiden dan pejabat tinggi negara, dan jika berpedoman pada APBN 2010 maka kenaikan tersebut mulai berlaku Januari 2010. ‘’Tapi, kita belum memastikan kapan kenaikan tersebut, apakah bulan ini atau bulan depan. Yang pasti, sudah ada kesepakatan mengenai kenaikan gaji,” katanya di Gedung

MPR/DPR Jakarta , kemarin. Anggota F-PG ini menjelaskan, kenaikan anggaran yang disepakati adalah dari Rp 132 triliun menjadi Rp 158 triliun, dan berlaku bagi Presiden, Wapres, menteri, pejabat tinggi negara, PNS, dan TNI/Polri. ‘’Kenaikan ini untuk merespons kenaikan inflasi. Kalau ada kenaikan ada juga peningkatan daya beli. Tapi, kenaikan ini bervariasi dimana pejabat yang bergaji rendah akan mengalami kenaikan gaji lebih tinggi,’’ papar Aziz. Selain kenaikan gaji presiden dan pejabat tinggi negara, Azis juga mempersoalkan transparansi pemerintah dalam mengajukan anggaran pembelian pesawat kepresidenan senilai Rp 200 miliar. Ia men-

gungkapkan, anggaran pembelian pesawat kepresidenan sebenarnya telah dibahas dan disetujui dalam rapat Badan Anggaran dengan Menkeu 3 November tahun lalu. Namun, Aziz menilai pemerintah tidak transparan dalam mengajukan anggaran karena diajukan secara mendadak dan tidak menjelaskan harga pesawat yang akan dibeli. ‘’Pemerintah hanya memberikan alasan yaitu pengadaan pesawat kepresidenan untuk menghemat biaya daripada menyewa pesawat Garuda Indonesia, dan adanya kebanggaan jika memiliki pesawat kepresidenan sendiri,” tutur Harry. Oleh karena itu, Badan Anggaran DPR menganggap alasan tersebut hanya normatif. (har)

SBY-Boediono Tak Terusik JAKARTA - Rencana aksi demo besar-besaran memperingati 100 hari program pemerintahan SBY-Boediono tidak terlalu ditanggapi serius Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, Presiden tidak melarang kepada pihak menggelar aksi demontrasi untuk mengkritisi kinerja pemerintahan. Sikap Presiden kali ini berbeda, saat Presiden menyikapi demo besar-besaran pada 9 Desember 2009 lalu terhadap rencana elemen dan tokoh masyarakat menggelar demo memperingati Hari Anti Korupsi se-Dunia. Kala itu, Presiden menyatakan ada penumpang gelap dari aksi demo tersebut. Presiden hanya berharap, aksi yang direncanakan besar-besaran kali ini berlangsung secara tertib. ‘’Itu bagian dari ekspresi kebebasan publik, tidak ada upaya melarang publik. Jadi tidak pernah ada upaya melarang demo sejauh masih dalam koridor hukum yang berlaku,” kata Julian Pasha di Jakarta, kemarin. Julian membantah anggapan yang mengatakan bahwa Presiden berupaya menghindar den-

gan melakukan kunjungan kerja ke Banten. Kunjungan Presiden ke Banten, menurutnya, sudah diagendakan jauh-jauh hari untuk meresmikan pembangkit listrik tenaga uap. ‘’Itu sudah dijadwalkan jauh dari rencana demo yang akan dilakukan, 28 Januari,” tegasnya. Hal yang sama disampaikan Wapres Boediono yang merasa tidak khawatir. ‘’Pak Boediono tidak khawatir. Beliau masih percaya masyarakat Indonesia masih menghargai pemimpinnya. Kalaupun ada yang tidak puas yaa.. itu biasa dalam demokrasi,” kata Jubir Wapres Yopie Hidayat. Yopie menjelaskan, demo merupakan bagian dari demokrasi. Masyarakat, tambahnya, memang memiliki hak untuk melakukan unjuk rasa untuk menyampaikan pendapatnya. ‘’Demo itu bagian dari demokrasi. Sepanjang tak anarkis, tidak ada masalah,” kata Yopie. Menurut Yopie, adanya aksi tersebut mungkin justru menjadi kewajiban untuk saling mengontrol. ‘’Wapres masih percaya kepada aparat keamanan,’’ kata Yopie. (har/son)

Kasus Bank Century

Ada Indikasi Pidana JAKARTA - Pekan depan fraksi-fraksi akan menyampaikan pandangan untuk selanjutnya akan menyampaikan kesimpulan awal pansus tentang kasus Bank Century. Dari hasil pengusutan selama ini, sejumlah fraksi menemukan adanya indikasi pelanggaran pidana dalam proses pengucuran bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun maupun proses merger bank tersebut. Angota Pansus Hak Angket kasus Bank Century Ade Komaruddin mengatakan Fraksi Golkar telah menemukan banyak penyimpangan antara lain pengambilan keputusan yang melanggar ketentuan perundangan maupun indikasi perbuatan melanggar hukum. ‘’Kami sudah menemukan banyak penyimpangan, banyak keputusan yang melanggar hokum maupun indikasi perbuatan melawan hukum,” kata Ade di Gedung MPR/ DPR Jakarta, kemarin. Sejumlah pelanggaran pidana itu berupa pelanggaran saat proses merger Bank Century, juga ditemukan penyimpangan, adanya perubahan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), keputusan KSSK—setelah 18 Des posisinya perppu sudah tidak dapat persetujuan DPR yang menjadi dasar keluarnya bailout. ‘’Jadi pengucuran

itu tidak ada landasan hukumnya,” kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini. Selain itu, pembentukan kelembagaan Komite Koordinasi (KK) juga tidak berdasarkan UU, hanya dari satu pasal dari LPS. Subtansi pasal itu tidak bisa dijadikan dasar pembentukan KK, karena hanya menyebutkan keanggotaan KK terdiri dari, tapi bukan pembentukan lembaga tersebut. Ade memastikan, kinerja angota pansus dari Partai Golkar tidak dibayangi ancaman koalisi. ‘’Itu di luar kewenangan saya, kita bekerja atas fakta yang ada. Keputusan kami nanti tidak ada kaitannya dengan koalisi,” ujarnya. Anggota pansus dari FPKS Andi Rahmat mengatakan, fraksinya menyimpulkan adanya 18 indikasi pelanggaran pidana pada proses pengucuran dana bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun tersebut. ‘’18 dugaan pelanggaran ada di FPJP dan PMS ada juga indikasi dalam proses merger. Saya kira jangan dibuka dulu, etikanya tidak dibuka kalau soal pidana. Kami akan gelar perkara kalau pekerjaan sudah kita selesaikan,” katanya. Indikasi pelanggaran pidana itu, masih akan di dalami lagi sebelum F-PKS membukanya ke publik. (har)

100 Hari Presiden Yudhoyono Tak Terlalu Buruk MANTAN Ketua MPR Amien Rais mengatakan, masa 100 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak terlalu buruk, meskipun belum menyentuh sisi-sisi paling krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Usai menghadiri pencanangan gerakan wakaf tanaman warga Muhammadiyah di Yogyakarta, kemarin, Amien, tidak memberikan nilai berupa angka untuk 100 hari pemerintahan Yudhoyono, tetapi dapat dilihat so far, not so bad. Ia mengatakan, dalam masa

100 hari pemerintahan Yudhoyono, selain kesejahteraan, keadilan, dan rasa aman pada masyarakat belum terwujud, juga diwarnai dengan kasus Bank Century yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 6,7 triliun. Menurut Amien, pelaku

skandal Bank Century harus diberi hukuman setimpal agar kasus tersebut bisa terselesaikan sehingga pemerintahan Yudhoyono bisa melangkah dengan mantap ke depan. Dalam masa 100 hari, program pemerintah masih kocar-kacir karena terfokus pada skandal Bank Century. ‘’Saya termasuk orang yang cukup hati-hati untuk menilai kasus Century, dan apakah perlu sampai ke impeachment atau pemakzulan, saya anggap tidak perlu dan tidak ada signifikannya karena

jelas tokoh-tokoh di BI dan Kementerian Keuangan yang menjadi pihak yang harus bertanggung jawab,” katanya. Amien mengatakan, ada hal yang tidak masuk akal karena uang yang diberikan lembaga penjamin simpanan (LPS) itu dianggap oleh sebagian kalangan bukan merupakan uang negara. ‘’Anggapan itu aneh bin ajaib, karena bank-bank yang mengeluarkan iuran itu juga bank negara sehingga uang itu uang negara. Namun, ada orang yang sedikit konyol

menganggap itu bukan uang negara sehingga boleh dipakai apa saja dan itu bukan korupsi,” katanya. Menurut dia, Pansus harus segera fokus pada siapa yang telah merobohkan pagar keuangan negara itu untuk dimintai pertanggungjawaban dan diberi hukuman setimpal, dan perampok uang negara itu dikejar sampai ke ujung bumi diberi hukuman setimpal. ‘’Siapa saja yang menerima dana talangan tersebut harus diungkap,’’ katanya. (ant)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.