Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 139 tahun III Selasa, 28 Juli 2009 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Penurunan Bunga Prioritas
Cadangan Beras Cukup
Dinilai Tak Transparan
DARMIN Nasution mengatakan akan memprioritaskan penurunan tingkat suku bunga pinjaman. Hal ini dikatakan usai pelantikannya sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. “Barang kali kalau hal...hal. 1
PEMERINTAH memerkirakan fenomena El Nino tidak akan separah tahun1997-1998 lalu. Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, suhu air laut Indonesia...hal. 2
TENDER proyek Angkutan Cepat Masal atau Mass Rapid Transit System (MRT) yang diputuskan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Departemen Perhubungan (Dephub) dinilai tidak...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Pejabat BC Dihukum
Penjara dan Denda
Suluh Indonesia/ade
REKONSTRUKSI - Petugas identifikasi Mabes Polri melakukan rekonstruksi ledakan bom di Hotel JW Marriott, Jakarta, kemarin. Dengan memakai peraga pengebom yang mendatangi hotel dengan menumpang taksi dan membawa tas troli.
JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Khusus Tipikor menghukum Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Jalur Hijau Bea Cukai Tanjung Priok dengan hukuman empat tahun penjara. Putusan ini lebih berat ketimbang tuntutan tim JPU yang menuntutnya tiga tahun dan enam bulan penjara. Terdakwa Agus Pane juga dihukum membayar denda Rp 200 juta atau hukuman pengganti empat bulan kurungan. Agus terbukti melakukan pemerasan kepada sejumlah importir untuk memperlancar pengurusan dokumen pengeluaran barang dari wilayah pabean Bea Cukai Tanjung Priok. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Hakim Ketua Moerdiono sendiri sebelum membacakan vonis menyatakan dissenting opinion (pendapat berbeda), karena menilai Agus Pane menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan dan kedudukannya. Kasus ini bermula 30 Mei 2008 saat KPK melakukan inspeksi mendadak. Hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa amplop berisi uang yang diduga sebagai uang suap. (nas)
Lintas Parpol Minta
KPU Tolak Putusan MA JAKARTA - Empat parpol yang dirugikan oleh keputusan Mahkamah Agung (MA) mengenai penghitungan tahap kedua pemilu legislatif, yakni PPP, PAN, Gerindra dan PKS, mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) bereaksi melawan keputusan MA yang dinilai mencederai demokrasi. Ketua DPP PAN Patrialis Akbar, usai menemui anggota KPU Syamsul Bahri di Jakarta, kemarin mengatakan, keempat parpol tersebut sudah sepakat menolak hasil keputusan MA. Namuh hanya tiga pimpinan parpol mendatangi kantor KPU yakni dari PAN, PPP dan PKS. Sementara itu dari Gerindra tidak hadir. Patrialis Akbar mengatakan, keputusan MA yang membatalkan keputusan KPU tentang tata cara penghitungan caleg terpilih tahap kedua melanggar kewenangan, prosedural, dan kode etik yang merugikan sejumlah parpol peserta Pemilu 2009 serta terjadi
kesalahan fatal yakni disproporsional. ‘’Kami datang ke sini untuk meminta KPU melakukan perlawanan atas keputusan MA baik secara politis yakni melakukan perlawanan maupun secara hukum yakni peninjauan kembali ke MA,” kata Patrialis Akbar. Ia mengatakan, lintas parpol mendesak KPU agar bereaksi dengan melalukan perlawanan dan jangan diam saja terhadap keputusan MA tersebut. Sedangkan lintas parpol, kata dia, akan melakukan perlawanan dalam bentuk bantahan atau perlawanan pihak ketiga. ‘’Lintas parpol tidak mungkin melakukan PK, karena kami tidak terlibat sejak awal,” katanya. Menurut dia, perlawanan pihak ketiga adalah salah satu terobosan yang bisa dilakukan lintas parpol untuk melawan keputusan MA. Dampak dari keputusan MA, katanya, sejumlah parpol peserta Pemilu 2009 di papan
tengah yakni PKS, PAN, PPP, Gerindra, dan Hanura kehilangan banyak kursi. Sebaliknya, parpol papan atas yakni Demokrat, Golkar, dan PDI Perjuangan terjadi penambahan kursi cukup banyak. Wakil Sekjen PPP Muhammad Romahurmuziy atau Rommy mengatakan, keputusan MA tersebut menyebabkan terjadinya disproporsional yang sangat merugikan sejumlah parpol peserta Pemilu 2009. Ia menjelaskan, sebelum ada keputusan MA harga rata-rata kursi terendah pada partai Golkar yakni sekitar 140.000 suara per kursi dan tertinggi pada Hanura sekitar 217.000 suara per kursi. Tapi setelah keputusan MA, harga rata-rata kursi partai Golkar turun menjadi sekitar 120.000 suara per kursi dan partai Hanura naik menjadi sekitar 650.000 suara per kursi. ‘’Ini terjadi disparitas suara yang sangat tinggi sehingga telah melanggar Pasal 5 UU Pemilu,” katanya. (har/son)
Andi Mallarangeng Tampik
Kader Demokrat Kuasai Kabinet CIKEAS - Ketua DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng menampik anggapan komposisi kabinet hasil pemilu presiden 2009 akan didominasi kader Partai Demokrat. Penentuan orangorang yang akan duduk di kabinet lebih didasarkan pada pemerintahan yang lebih kuat dan efektif. ‘’Yang jelas tujuannya, kabinet mendatang harus lebih kuat dan lebih efektif,” kata Andi yang juga Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, kemarin. Hingga saat ini, SBY masih mencari figur tepat untuk dipilih menjadi pembantu tugas-tugas pemerintahannya untuk periode kabinet pemerintahan 2009-2014. ujarnya. Penentuannya, kata Andi menjadi kewenangan penuh SBY selaku capres terpilih hasil pemilu presiden yang yang dilaksakanakan 8 Juli lalu. Mengenai beredarnya sejumlah nama calon menteri, termasuk dirinya yang disebut-sebut akan diplot sebagai Mendagri, Andi mengatakan nama-nama yang diwacanakan itu merupakan hak masyarakat. Siapa saja boleh membicarakannya. Tetapi, tegas Andi hingga saat ini SBY belum memanggil calon menteri untuk dimintai visi dan programnya. Termasuk mengajak Cawapres Boediono bersama-sama ikut membahasnya.
Pada kesempatan itu, Andi membantah rencana pencopotan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri. Andi mengatakan, kehadiran Kapolri memenuhi panggilan Presiden Yudhoyono di kediamannya untuk menjelaskan perkembangan penyelidikan kasus ledakan bom di Hotel JW Marriot dan Ritz Charlton. Andi mengatakan, berdasarkan penjelasan Kapolri, dari hasil penyelidikan diperoleh temuan baru. “Kapolri menyatakan ada kemajuan, dan Presiden memberi apresiasi dalam penyelidikan dan pengejaran yang dilakukan Polri,” kata Andi. Kepada Kapolri, Presiden memberikan arahan agar dalam melakukan pengejaran dan penyelidikan dilakukan secara menyeluruh. Semua hal yang dapat dijadikan bukti dapat ditindaklanjuti dengan seksama seperti clues (petunjuk), bukti-bukti TKP (Tempat Kejadian Perkara), dan lain-lain. Mengenai buruan gembong teroris Noordin M Top, Presiden menginginkan tidak hanya gembong teroris asal Malaysia itu saja, tetapi semua yang terlibat termasuk yang sedang diburu dan sudah ditemukan, bisa ditangkap semua. “Yang ditangkap sudah banyak. Memang yang lolos seperti Noordin M Top masih dikejar. Ini musuh bersama,” tegas Andi. (har)
Tim JK-Win Yakin
Pilpres Diulang JAKARTA - Tim sukses pasangan capres-cawapres Jusuf Kalla-Wiranto mendatangi MK Jakarta, kemarin. Mereka yang terlihat hadir, antara lain Ketua Tim Advokasi Chairuman Harahap dan Indra J Piliang. Tim dari pasangan nomor urut tiga ini membawa buktibukti pelanggaran administrasi Pilpres. ‘’Kalau awalnya cacat administrasi, maka penyelenggaraan pemilu juga cacat,” kata tim advokasi JK-Win, Andi Muhammad Asrun. Keyakinan tim JK-Win bertambah setelah adanya kasus-kasus di MK yang memenangkan persoalan administrasi. Di antaranya kasus di Jatim. Ada pula kasus di Pilkada Bengkulu Selatan. Asrun menyatakan rasa optimisnya hakim MK akan mengabulkan gugatan hasil Pilpres 2009 ini. Jika bukti-bukti kecurangan dan pelanggaran selama pelaksanaan Pilpres yang diberikan tim advokasi JK-Wiranto dapat diterima sebagai kebenaran MK, pemilu itu bisa diulang karena dibatalkan. Bukti-bukti yang dibawa ke MK, di antaranya pelanggaran daftar pemilih tetap yang digunakan dalam Pilpres. ‘’Hanya yang punya hak pilih yang bisa memilih. Kalau dia tidak punya hak pilih kemudian memilih maka pemilihannya itu dianggap batal. Belum lagi soal yang penggunaan KTP,” jelas Asrun. (nas)