Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No.143 tahun IV Rabu, 28 Juli 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Menkeu Bidik Pajak 100 Persen
Perkuat Kerjasama
Memburuk di Era Reformasi
MENTERI Keuangan Agus Martowardojo menyatakan tetap akan mengupayakan pencapaian penerimaan pajak hingga 100 persen meski berdasar prognosis yang dilakukan hanya akan mencapai 99,6 persen ...hal. 1
PEMERINTAH Indonesia dan Organisasi Untuk Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi (OECD) memperkuat kerja sama dalam bidang asuransi. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Mulia P Nasution dan ...hal. 2
KONDISI koperasi memburuk di era reformasi dimana pertambahan jumlah koperasi aktif simetris dengan meningkatnya koperasi tidak aktif. “Kegiatan usaha koperasi terutama sektor riil menyusut drastis dan ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
MUI Haramkan
Infotainment
Suluh Indonesia/ant
BEBAS - Janda pejuang kemerdekaan, Soetarti Soekarno Roesmini, dan Timoria Manurung, melambaikan tangan kepada wartawan setelah mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kemarin.
JAKARTA - MUI mengeluarkan fatwa haram untuk tayangan infotainment baik bagi televisi yang menayangkan maupun permisa yang menontonnya. Fatwa tersebut disampaikan Ketua Komisi Fatwa MUI Ma’ruf Amin sebagai rapat pleno pada Munas MUI di Jakarta, kemarin.. Menurut ketentuan umum fatwa mengenai infotainment, menceritakan aib, kejelekan gosip, dan halhal lain terkait pribadi kepada orang lain dan atau khalayak hukumnya haram. Dalam rumusan fatwa disebutkan upaya membuat berita yang mengorek dan membeberkan aib, kejelekan gosip juga haram. Begitu juga dengan mengambil keuntungan dari berita yang berisi tentang aib dan gosip dinyatakan hukumnya haram. Namun MUI memperbolehkan dengan pertimbangan yang dibenarkan secara syar’i untuk kepentingan penegakan hukum, memberantas kemungkaran untuk menayangkan dan menyiarkan serta menonton, membaca dan atau mendengarkan berita yang berisi tentang aib. Terhadap fatwa ini, MUI merekomendasikan perlu dirumuskan aturan untuk mencegah konten tayangan yang bertentangan dengan norma agama, keadaban, kesusilaan dan nilai luhur kemanusiaan. Juga direkomendasikan kepada KPI diminta untuk meregulasi tayangan infotainment untuk menjamin hak masyarakat memperoleh tayangan bermutu dan melindunginya dari hal-hal negatif. (ant)
Bolos Enam Kali
Anggota DPR Dipecat JAKARTA - Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengungkapkan, rapat konsultasi antara pimpinan dewan dan perwakilan fraksi menyepakati untuk menjadikan sistem absensi sidik jari atau finger print sebagai prioritas. ‘’Sistem ini sudah sesuai dengan tatib, oleh karena itu menjadi program prioritas yang harus segera direalisasikan,” ujarnya usai rapat konsultasi di Gedung MPR/ DPR Jakarta, kemarin. Pramono berharap penerapan sistem absen sidik jari ini akan mampu mengontrol tingkat kehadiran anggota dewan agar rajin mengikuti rapat, baik di paripurna maupun komisi-komisi. ‘’Itu akan dipasang di semua ruang rapat yang digunakan setiap masuk dan keluar ruangan. Saya harap
ini membantu meningkatkan kesadaran anggota DPR,” tambah Pramono. Selain itu, disepakati pula mempercepat pembahasan revisi UU No 27 Tahun 2008 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) untuk mempertegas aturan dan sanksi bagi anggota DPR yang sering bolos dalam persidangan. ‘’Pimpinan dengan fraksi sepakat agar revisi UU MD3 dilakukan lebih awal agar bisa dikaji lebih mendalam,” ujarnya. Atas keprihatinan kehadiran Dewan, pimpinan Dewan berjanji agar UU dan tata tertib Dewan dibuat makin keras untuk membuat jera anggota DPR yang pembolos. ‘’Tentunya perubahan itu akan mengatur ketentuan yang lebih ketat agar tingkat kehadiran tidak
menurun,” imbuhnya. Politisi dari PDIP ini menyatakan, dalam UU dan tatib sebelumnya, tugas anggota DPR ke daerah dianggap terlalu sering sehingga membuat anggota DPR jarang datang ke Senayan. ‘’Ini yang harus diperbaiki agar tugas anggota tidak akan bertumpuk-tumpuk. Misalnya kunjungan ke daerah tidak dilakukan oleh anggota DPR tapi cukup oleh badan,” terang Pramono. Sementara itu, Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR, Nudirman Munir menegaskan bahwa bila anggota DPR selama enam kali atau tiga bulan berturut-turut tidak hadir dalam persidangan baik paripurna maupun rapat-rapat komisi maka yang bersangkutan bisa diberhentikan. (har)
KPK Belum Punya Niat
Hentikan Kasus Bank Century JAKARTA - KPK masih belum memiliki niat untuk menghentikan penyelidikan kasus skandal Bank Century yang tengah dilakukan oleh komisi antikorupsi tersebut. ‘’Sampai hari ini KPK belum punya niat untuk menghentikan kasus Century,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin. Menurut Johan, KPK masih mendalami serta menggali berbagai informasi dan data. Ia juga menegaskan, KPK memiliki hak untuk menyimpulkan suatu kasus yang tidak bisa diintervensi oleh pihak lain atau pihak di luar KPK. Juru Bicara KPK juga menuturkan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan serta melakukan gelar perkara. Bila dalam ekspos itu, lanjutnya, terdapat dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka, maka kasus tersebut dapat masuk ke tahap penyidikan. Di tempat terpisah, Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Pol Ito Sumardi mengemukakan, proses penyelidikan dan penyidikan skandal Century masih terus berjalan sesuai rekomendasi Pansus Kasus Bank Century. ‘’Jadi, belum bisa dihentikan,” kata Kabareskrim Mabes Polri.
Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menilai kasus skandal bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun sudah menjadi fakta sejarah sehingga tidak bisa ditutup begitu saja.‘’Kasus Bank Century ini tak bisa ditutup, sudah menjadi fakta sejarah, melalui keputusan paripurna DPR yang menyatakan ada indikasi dan kejanggalan disana,” katanya seraya menegaskan, tetap mendorong aparat penegak hukum. Hendrawan menjelaskan, untuk mengawal hasil paripurna tersebut diamanatkan membentuk tim pengawas. Tim pengawas, tambah Hendrawan, harus terus mengawal proses hukum atas kasus Bank Century tersebut. Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman, yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat, meminta agar kasus Bank Century yang diduga merugikan negara Rp 6,7 triliun dihentikan. Usulan penghentian kasus tersebut, karena hingga saat ini tiga lembaga penegak hukum, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Kepolisian, tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum. (har/son)
Tegakkan Aturan JAKARTA - Dalam UU No 27/2008 secara jelas mengatur bahwa harus ada kehadiran fisik yang diminta dalam bentuk absensi atau kehadiran. ‘’Aturannya memang seperti itu. Bila ada anggapan bahwa absensi tidak penting, itu perkataan dari orang yang tidak tahu aturannya saja. Boleh saja seperti itu, kalau tidak ada yang mengatur seperti itu. Tapi ini jelas ada aturannya,” kata politisi dari Golkar itu. UU MD3 dijelaskan bahwa harus ada kehadiran sebagai bukti administrasi dan fisik. Menurut Nudirman, bila ingin meniadakan hal tersebut, maka harus kembali diubah undangundangnya.’’Kalau mau seperti itu, kita ubah saja undangundangnya dan pasti masyarakat akan marah,” katanya. Teguran yang akan diberikan kepada anggota DPR yang selalu mangkir dalam persidangan pun jelas juga tertuang dalam UU MD3. ‘’Jelas sanksinya disebutkan dalam aturan tersebut bahwa anggota DPR RI yang sering tidak hadir maka bisa ditegur dengan proses lisan, tertulis dan berhenti dari alat kelengkapan,” terangnya. Menurut Nudirman, saat ini BK sudah menerima laporan dan tinggal melengkapinya. (son)