Edisi 24 Agustus 2009 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771

No. 157 tahun III Senin, 24 Agustus 2009 8 Halaman

Free Daily Newspaper

Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)

Penentu Lancarnya Stimulus

Haircut Perkuat Bank BUMN

Telkom Salurkan Dana

PEMERINTAH mengatakan ketidaksiapan daerah juga menjadi faktor lambannya penyerapan program-program stimulus fiskal yang baru mencapai 12,61 persen. “APBD juga tidak memungkinkan...hal. 1

PENGAMAT ekonomi Ryan Kiryanto mengatakan, kebijakan pemberian haircut (pemotongan/ diskon) kredit macet oleh bank BUMN akan memperkuat kinerja bank milik negara tersebut. Untuk itu, pemerintah perlu...hal. 2

PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Divisi Regional Jawa Timur hingga triwulan ketiga tahun ini, telah menyalurkan dana kemitraan sekitar Rp 14 miliar untuk usaha kecil dan menengah (UKM) di...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

www.suluhindonesia.com

Polisi Sita 82,5 Ton Timah

Suluh Indonesia/ant

RAKSASA - Seorang pengunjung memperhatikan Al Quran raksasa yang menjadi simbol Masjid Raya Fatimah, Solo, kemarin. Al Quran yang berukuran panjang 115 cm dan lebar 85 cm di tulis diatas lembaran kulit unta.

JAKARTA - Mabes Polri kini menggelar razia yang khusus mengawasi kegiatan bahan tambang timah yang diduga ilegal di Provinsi Bangka Belitung (Babel) dan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. “Di Babel, kita menahan empat tersangka sedangkan di Ketapang dua tersangka,” kata Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri Brigjen Pol Suhardi Alius di Jakarta, kemarin. Di Ketapang, kata Suhardi, polisi menangkap dua tersangka dengan barang bukti 82,5 ton timah yang diduga akan dikirimkan ke Malaysia secara ilegal. ‘’Para tersangka ini mengambil timah tanpa ijin. Mereka adalah HH dan FR,” katanya. Suhardi Alius mengatakan, operasi timah ilegal ini dilakukan karena diduga aktivitas penambangan liar marak lagi di Indonesia sebab harga timah cenderung turun belakangan ini. ‘’Tahun 2006 lalu, ada operasi timah di Babel yang mengakibatkan harga timah naik dan akhir-akhir ini turun lagi karena diduga ada penambangan ilegal. Dan ternyata benar bahwa ada lagi penambangan timah ilegal,” katanya. Sebenarnya, Polri hendak merazia timah ilegal di semua wilayah namun baru mendapatkan tiga lokasi, para penambang timah ilegal telah kabur dan tiarap sehingga sulit dikejar. Mereka diduga menambang timah secara ilegal karena mengambil timah dari dalam hutan produksi tanpa ijin. (ant)

Kompromi Politik PD-PDIP

Polisi Awasi Ceramah

Hianati Rakyat

Langkah Blunder

JAKARTA - Kompromi politik yang dilakukan Partai Demokrat dan PDI Perjuangan dinilai bentuk pengkhianatan demokrasi. Oleh karena itu, jika Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono berkepentingan untuk menyelamatkan demok-rasi maka harus mau membentuk pihak oposisi agar negara bisa selamat dari kehancuran. ‘’Ini akan jadi boomerang bagi SBY dan sudah pasti mengkhianati rakyat. Mengapa SBY mengajak Golkar dan PDIP hanya karena kepentingan sendiri, dan bukan karena alasan kepentingan rakyat. Kalau dia memikirkan kepentingan rakyat dan demokrasi tentunya dia akan bentuk lembaga oposisi,” kata pengamat politik Arbi Sanit di Jakarta, kemarin. Arbi mengingatkan agar SBY dan Partai Demokrat tidak mengajak Partai Golkar dan PDIPyang jelas-jelas tidak mendapat respon besar rakyat

karena kalah dalam pemilu lalu. ‘’Jika PDIP dan Partai Golkar diajak bergabung, ini sama saja sudah mengkhianati demokrasi,” kata dia. Arbi menilai kompromi politik tiga partai tersebut merupakan sebuah pertanda bahwa pemilu tidak dihormati. Hasil pemilu dimanipulasi melalui persengkolan kekuasaan. ‘’Ini artinya Pemilu mau dilawan dengan cara manipulasi dan kongkalikong yang tidak jujur. Kedaulatan rakyat yang telah menetapkan pilihannya tidak dihargai. Mau dibawa kemana Negara ini ,’’ ujarnya. Fungsionaris DPP PDIPGanjar Pranowo mengatakan PDIP masih belum mengambil sikap apakah akan berkoalisi atau tetap menjadi partai oposisi. Dia mengakui, sejauh ini PDIP telah membentuk tim untuk menjajaki persoalan itu, namun hasil akhir tetap ada di tangan Megawati Soekarnoutri selaku Ketua Umum PDIP. ‘’Ha-

sil akhir Megawati yang menentukan,” tegasnya. Ganjar mengakui, hasil Pemilu 2009 lalu sangat mengejutkan PDIP karena peran oposisi yang dilakukan PDIP diharapkan akan memenangan PDIP terhadap Demokrat dan Golkar sebagai partai berkuasa. Namun, kenyataanya tidak. ‘’Kami terkejut dengan hasil yang diperoleh dari masyarakat setelah lima tahun menjadi oposisi. Hasil yang didapat dari pemilu ternyata tidak sebesar yang kami kira,” sesalnya. Terhadap kenyataan itu, tim dibentuk untuk mengkaji apakah partai oposisi sebagai penyeimbang pemerintah tetap memiliki tempat di masyarakat. Diharapkan, hasil kajian nanti akan menemukan di mana letak kekeliruan dari peran oposisi yang dijalankan PDIP selama lima tahun ini. ‘’Apakah kita atau sistem yang belum acceptable terhadap peran oposisi,” tanya Ganjar. (har/son)

Harga Elpiji Naik Pascalebaran SURABAYA - Pertamina memastikan harga elpiji bervolume 12 kilogram naik pascalebaran, karena fluktuasi harga minyak mentah dunia selama ini. ‘’Kenaikan harga ini akan bertahap sampai menyentuh harga keekonomian Rp 7.200,00 per kilogram, dari posisi saat ini di pasaran Rp 5.750,00 per kilogram,” kata General Manager Refinery Unit (RU) V Pertamina Rahmad Hendardi di Surabaya, kemarin. Mengenai besaran kenaikannya, hingga kini ia belum bisa memastikan. Namun, usulan kenaikannya Rp 100,00 per kilogram perbulan. ‘’Sebenarnya, harga elpiji bisa stabil apabila ‘crude’ (minyak mentah) yang dipasok sesuai karakteristik pasar dan tidak ada anomali kebutuhan konsumen,” ujarnya. Disamping itu, kata dia, karakteristik pasar tidak bisa ditebak dan kadang terjadi hal-hal diluar prediksi, misalnya kerusakan pada kilang minyak, sehingga mempengaruhi biaya produksi. ‘’Contohnya, saat kami sudah memperkirakan menjelang Lebaran konsumsi solar, premium, dan avtur naik, sementara kami mendorong sejumlah kilang untuk terus produksi, ternyata beberapa rusak. Secara otomatis, hal itu mempengaruhi produksi di kilang lain,” katanya. Mengenai upaya mengoptimalkan pasokan minyak, ia mengaku, Pertamina akan merevital-

isasi kilang di Lawelawe, Kaltim. Lagkah tersebut diambil, karena kebutuhan pasar domestik saat ini lebih besar dari suplai Pertamina. ‘’Untuk memenuhi permintaan pasar, kami harus impor 35 persen crude oil di antaranya dari Timteng, Brunei, dan Australia,” katanya. Sampai saat ini, kata dia, kontribusi suplai minyak didukung RU IV Cilegon 30,4 persen, RU V Balikpapan 25,5 persen, RU II Dumai 17,2 persen, RU VI Balongan 13,7 persen, dan sisanya RU III Musi 13,2 persen. ‘’Namun, selama ini suplai ke Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi dipasok dari RU V Balikpapan berkapasitas 260.000 barel per hari,” katanya. Secara terpisah, Media Relation PT Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan, kenaikan harga jual elpiji bervolume 12 kilogram dalam waktu dekat, merupakan otoritas perusahaan. ‘’Kalau kenaikan harga ini tidak segera dijalankan, kerugian yang kami tanggung selama ini kian membengkak,” katanya. Menurut dia, perseroan memiliki hak untuk menentukan harga elpiji, karena usaha ini murni bisnis. Apalagi, selama ini elpiji 12 kg tidak masuk dalam program subsidi. ‘’Meski kenaikannya akan terjadi dalam waktu dekat, kami belum bisa memastikan kapan pemberlakuan harga baru itu,” ujarnya. (ant)

JAKARTA - Strategi Polri menekan gerak terorisme dengan menggiatkan pengawasan terhadap ceramah keagamaan dan kegiatan dakwah dinilai sebagai langkah blunder. Pasalnya, rencana Polri tersebut dapat menimbulkan sikap antipati masyarakat. ‘’Secara sosiologis tidakan kepolisian mengawasi masjid dan ceramah keagamaan itu merupakan sebuah blunder. Karena akan menimbulkan antipati dari kelompok-kelompok tertentu,” kata mantan Direktur LBH Jakarta Asfinawati di Jakarta, kemarin. Asfin mengatakan kelompok masyarakat yang aktivitasnya merasa terganggu karena kehadiran polisi di tengah-tengah pengajian mereka, akan berbalik membenci polisi. Jika dibiarkan, justru akan menguntungkan kelompok radikal yang memanfaatkannya dengan memasukkan paham dan wacana teror. “Tentu saja akan

lebih mudah masuk. Daripada ketika mereka merasa mereka bagian dari negara ini, dan dilindungi secara layak oleh negara,” kata Asfin. Langkah preventif Polri itu, dinilai Asfin telah melanggar kebebasan berpendapat yang telah diatur dalam UUD 1945. Namun, diakuinya Polri memiliki wewenang menciduk pemberi dakwah yang terbukti provokatif mengajarkan ajaran terorisme. ‘’Polri bisa menciduk oknum penceramah jika mempunyai bukti provokasi yang mengajak masyarakat untuk mengembangkan ajaran terorisme,” ujarnya. Namun bukti yang akan digunakan harus kuat. Seperti rekaman video, atau bukti-bukti lain yang bisa dijadikan sebagai alat bukti. Untuk diketahui, Mabes Polri memerintahkan Polda menggiatkan pengawasan terhadap ceramah keagamaan dan kegiatan dakwah sebagai upaya pencegahan tindak terorisme. (har)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 24 Agustus 2009 | Suluh Indonesia by e-Paper KMB - Issuu