Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 20 tahun IV Jumat, 29 Januari 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Tidak Sesuai Harapan
Hentikan Stimulus Fiskal
Kerjasama Promosi Investasi
HIMPUNAN Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai, program seratus hari pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan dinilai masih kabur. “Saat...hal. 1
DIREKTUR Institute for Development of Economic and Finance (Indef) M Ikhsan Modjo mengatakan perlu stimulus moneter untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi karena stimulus...hal. 2
BADAN Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan PT Garuda Indonesia (Persero) bekerjasama mempromosikan investasi di tanah air, sekaligus meningkatkan citra Indonesia di dalam dan luarnegeri...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Antasari Tolak Hukuman Mati
Suluh Indonesia/ant
DEMO ISTANA - Sekelompok mahasiswa terlibat aksi dorong dengan aparat saat unjuk rasa di depan Istana Merdeka Jakarta, kemarin. Mereka kecewa dengan kinerja pemerintahan SBY-Boediono selama 100 hari yang dinilai gagal dalam berbagai hal.
Demo Bentrok JAKARTA - Sekitar 500 demonstran dari Front Oposisi Rakyat Indonesia (FOR Indonesia) bentrok dengan pihak kepolisian di depan Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Berdasarkan pantauan, bentrokan terjadi setelah para demonstran merangsek maju untuk mendekati pagar Istana Merdeka dengan mendorong aparat kepolisian yang berjaga. Akibat bentrokan tersebut terdapat beberapa orang yang diamankan oleh aparat kepolisian, sedangkan di pihak lain, yakni seorang seorang anggota kepolisian terluka. Kombes Pol. Tafip Yulianto dari Divisi Propam Mabes Pol-
ri mengakui, akibat bentrokan itu ada petugas Sapmapta Polda Metro Jaya yang dahinya terluka. Teapi tidak ada pengunjuk rasa yang ditahan. Massa dari berbagai elemen baik dari kalangan mahasiswa, LSM maupun kelompok buruh menyatakan ketidakpuasan atas kinerja pemerintah selama 100 hari masa pemerintahan Presiden Yudhoyono. Ribuan massa yang tumpah ruah ke jalan dapat disaksikan di sepanjang jalan Ibukota dan di sejumlah daerah. Di Ibukota, tiga titik yaitu Istana Negara, Istana Wapres, dan Gedung MPR/DPR menjadi titik konsentrasi pengunjuk rasa.
Aksi yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari itu tergolong tertib meski terdapat sejumlah korban luka-luka akibat gesekan antara massa dan petugas keamanan. Dari depan Istana Negara dan Istana Wapres massa membawa baliho, yang berisi berbagai macam tuntutan seperti berantas korupsi, stop liberalisasi, dan berantas mafia hukum, serta menolak ACFTA. Massa pengunjuk rasa yang berasal dari kalangan buruh dan petani juga menyuarakan aspirasinya di depan Gedung DPR/MPR. Mereka berorasi mengkritisi program 100 hari kinerja SBY-Boediono. (tim)
Kasus Bank Century Ganjil JAKARTA - Anggota Pansus Century Harry Azhar Azis mengatakan, dugaan pelanggaran kasus Bank Century merupakan kejahatan berkelanjutan yang dimulai sejak proses persetujuan akuisisi oleh Chinkara, proses merger, pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), hingga keputusan pengucuran bailout. Harry mengatakan, kejahatan ini tidak berdiri sendiri dalam proses dan tahapannya. ‘’Ada keterkaitan sejak proses akuisisi dan merger hingga bailout. Ini kejahatan yang berkelanjutan,” katanya di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Harry mengatakan, kejahatan ini berlindung dari celah UU yang dibuat sedemikian rupa agar lolos dari jerat hukum pidana. ‘’Jika tidak dibenahi, kejahatan seperti ini bisa terjadi kapanpun dan pada posisi pejabat manapun,” kata anggota Fraksi Partai Golkar ini. Anggota Pansus lainnya, Bambang Soesatyo mengatakan hampir semua temuan BPK
sudah terkonfirmasi. ‘’Yakni terkait dugaan rekayasa, adanya kerugian negara, dan dugaan penyalahgunaan wewenang,” kata Bambang. Bambang menyebut, terdapat 54 pelanggaran dalam kasus Bank Century. Tetapi simpelnya ada 10 keganjilan yang bisa dikedepankan. Sepuluh keganjilan itu antara lain Bank Century tak layak merger, lemahnya pengawasan BI yang sengaja dimanfaatkan, dugaan pelanggaran pada perubahan Peraturan BI tentang rasio kecukupan modal (CAR), keputusan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) tentang pengucuran dana talangan Rp 6,7 triliun dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dari seharusnya hanya Rp 632 miliar. Pelanggaran lainnya adalah soal status uang LPS yang jelas-jelas uang negara namun coba dibelokkan, kerancuan payung hukum yang dijadikan dasar bailout, sehingga terjadinya kucuran dana itu. (har)
JAKARTA - Mantan KPK Antasari Azhar menolak dituntut hukuman mati. Alasannya, ia sama sekali tidak terlibat menghilangkan nyawa Dirut PT Putra Rajawali Putra Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnain, baik langsung maupun tidak langsung. Pernyataannya ini disampaikanya dalam nota keberatan di PN Jaksel, kemarin. Selain terdakwa Antasari, tim penasihat hukumnya yang dikoordinatori Juniver Girsang juga menyampaikan pledoi tersendiri. Dalam sidang majelis hakim diketuai Herry Suwantoro, Antasari menyatakan, tuntutan mati yang disampaikan JPU Cyrus Sinaga hanya berdasarkan persepsi dan imajinasi. Selain itu, banyak terdapat kejanggalan fakta serta bukti yang memposisikannya secara sistematis sebagai pihak yang paling memiliki motivasi untuk membunuh Nasrudin. Kasusnya ini, lanjut Antasari, juga hasil bentuk rekayasa untuk menyingkirkan dirinya dari kursi Ketua KPK lantaran selama ini terus menangani kasus korupsi besar yang melibatkan aparat pemerintah, penegak hukum dan kalangan swasta. Kriminalisasi dirinya juga ada kaitannya dengan upaya KPK saat itu yang akan mengungkap tiga kasus korupsi besar. Di antaranya pengadaan IT KPU dan pengaturan Upah Pungutan. (nas)
Kritik dan Koreksi Serta Perbaikan PANDEGLANG - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, program 100 hari merupakan bagian kecil dari keseluruhan program pemerintah. Meski dinilai biasa, namun kegaduhan perbincangan program ini dinilai sangat luar biasa. ‘’Ini luar biasa gaduhnya. Program 100 hari ini kalau tangga lagu-lagu seperti top hits. Dari televisi, dari media cetak, warung kopi, semuanya bicara program 100 hari dengan keyakinannya masingmasing,” ujar Presiden di sela-sela peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuan Banten dan PLTU Labuhan Angin Sumut di Pandeglang, kemarin. Menanggapi aksi demonstrasi, Presiden Yudhoyono mengatakan, demo mengkritik program pemerintahannya itu merupakan bagian dari demokrasi. ‘’Saat ini terjadi aksi unjuk rasa di sejumlah daerah. Ada protes di Jakarta, itu dalam demokrasi biasa kita dengar, kritik, koreksi. Itu akan kita dengar untuk melakukan perbaikan,’’ ujar Yudhoyono. Presiden menjelaskan, progam 100 hari merupakan langkah awal agar pemerintah memiliki arah, agenda, dan prioritas untuk melanjutkan program pemerintah secara ke seluruhan lima tahun ke depan. Saat ini, kata Ke-
pala Negara, pemerintah sedang mengecek dan memantau untuk merekap proses pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan laporan yang diterimanya, Presiden Yudhoyono mengklaim sebagian besar program 100 hari sudah tercapai. Dalam waktu dekat, pemerintah akan menjelaskan apa yang dicapai dalam 100 hari ini. Ada 15 prioritas, 45 program, dan 129 rencana aksi program 100 di seluruh Indonesia. Pemantauan atas capaian program tersebut diserahkan ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) yang dipimpin Kuntoro Mangkusubroto. Sebagian program yang diklaim berhasil antara lain, pelayanan publik, seperti mengurus paspor yang dulu butuh tujuh hari sekarang hanya empat hari. Membuat izin usaha yang dulu butuh waktu 90 hari, sekarang hanya 40 hari,’’ imbau Presiden. Presiden juga menyatakan penolakannya terhadap usulan perombakan kabinet dengan memakai ukuran program 100 hari. ‘’Kalau ada yang mengatakan pemerintah harus diganti, karena 100 hari belum bisa menyejahterakan rakyat, kalau itu dijadikan ukuran, ibu Atut juga sulit untuk menyejahterakan rakyatnya,” katanya. (har)