Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 141 tahun III Kamis, 30 Juli 2009 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Amankan Pasar Domestik
Cabut Subsidi
Belum Hapus Biaya Bahan Bakar
KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah menyiapkan instrumen pengamanan pasar dalam negeri khususnya untuk produk manufaktur nasional...hal. 1
EKONOM Institute for Development Economy and Finance (Indef), Aviliani mengatakan, pemerintah harus berani mengalihkan subsidinya di sektor tertentu apabila harga minyak melambung di tahun 2010...hal. 2
MASKAPAI penerbangan swasta nasional, Mandala Airlines belum berniat menghapuskan komponen biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge/FS), meski KPPU menduga praktek...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Polri Lindungi Istri Noordin
Suluh Indonesia/ant
SEBAR FOTO TERORIS - Seorang polwan memberi penjelasan kepada beberapa siswa saat penyebaran poster teroris Noordin M Top di Denpasar, kemarin. Langkah ini dilakukan agar mereka ikut berperan memerangi aksi terorisme.
JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri mengatakan, Polri akan melindungi Arina Rahmah, ibu dua anak yang diduga menjadi istri buronan kasus terorisme, Noordin M Top. ‘’Dia dibawah perlindungan Polri dan tidak akan diserahkan ke keluarganya,” kata Kapolri di Jakarta, kemarin. Kapolri mengatakan, sejak ditangkap di rumahnya di Desa Pasuruhan Kecamatan Binangun, Cilacap, Jawa Tengah, 22 Juli 2009, Arina masih menjalani pemeriksaan polisi di Jakarta. Namun, hingga kini, Polri belum menetapkan status Arina apakah sebagai tersangka atas tuduhan menyembunyikan buronan kasus terorisme atau sebagai saksi saja. ‘’Penyidik masih akan mengevaluasi sekarang. Kalau terlibat ya ditahan kalau hanya sebagai saksi maka akan dilindungi oleh Polri,” katanya. Arina diduga telah menikah dengan Noordin dan telah dikarunia dua anak. Ayah Arina, Bahrudin kini menjadi buronan polisi atas kasus kepemilikan bahan peledak dan melindungi buronan terorisme. (ant)
Tak Ada Pemilu Ulang JAKARTA - Tuntutan kubu Megawati-Prabowo dan JKWiranto kepada Mahkamah Konstitusi (MK) agar digelar pemilu ulang tidak bisa dilaksanakan. Pasalnya, Undangundang tidak mengatur adanya pemilu ulang. ‘’Semua kita bawa ke aturan main saja. UU tidak mengenal namanya pemilu ulang, yang ada hanya pemungutan suara ulang di tingkat TPS,” kata anggota KPU I Gusti Putu Artha di Kantor KPU Jakarta, kemarin. UU No.42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya mengatur tentang pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Seperti diberitakan, kubu Mega-Prabowo dan JK-Wiranto menyebut ada 28 juta sura yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Penggelembungan suara sebanyak itu terjadi di 25 provinsi, sehingga MK perlu melakukan pemilu ulang di 25 provinsi yang ada. Penggelem-
bungan suara itu merupakan satu dari 20 dugaan pelanggaran pemilu yang dituduhkan ke KPU oleh Tim kampanye Mega-Prabowo. Atas tuduhan itu, Putu Artha menegaskan KPU siap menghadapi gugatan tersebut. KPU akan membuktikan apakah benar ada penggelembungan suara sebesar 28 juta di 25 provinsi seperti yang dituduhkan. ‘’Kita bertemu nanti di MK. Kami amat siap,” tegasnya. Untuk persiapannya, KPU akan membentuk tim yang terdiri dari anggota KPU, Jaksa Pengacara Negara, dan tim internal yang dibentuk dari KPU tingkat Provinsi. ‘’KPU sudah memutuskan tidak sewa pengacara khusus atau profesional,” ujarnya. Tiga Kluster
Tim dikonsentrasikan pada tiga kluster sesuai materi gugatan. Pertama, kluster DPT yang dipimpin anggota KPU, Sri Nuryanti. Di dalamnya terdapat Jaksa Pengacara Negara dan lima anggota KPU Propinsi.
Kluster kedua, soal selisih suara. Tim itu diketuai komisioner yang membidangi teknis pemungutan dan penghitungan suara, Andi Nurpati Baharudin. ‘’Ketiga, kluster terkait etik dan pidana,” tandasnya. Dalam persidangan di MK nanti, KPU selalu diperkuat tiga elemen utama yaitu anggota yang membidangi, Jaksa Pengacara Negara, dan anggota KPU di daerah atau pihak yang bisa memperkuat kesaksian. Ketua DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan tuntutan pemilu ulang tidak beralasan karena buktibukti yang diajukan ke MK hanya mengada-ada. ‘’Hari gini pemilu ulang. Bukti-bukti yang ada hanya dicari-cari saja,” tegas jubir presiden ini. Untuk gugatan ini, Andi mengatakan kubu SBY-Boediono juga tidak tinggal diam. Kubu SBY-Boediono sudah menyiapkan bukti untuk menepisnya. “Kami juga sudah menyiapkan bahan-bahan untuk meng-counternya,” kata Andi. (har/son)
Kabinet Harus Profesional JAKARTA - Juru bicara presiden Andi Mallarangeng mengatakan, kabinet pemerintahan SBY-Boediono mendatang harus diisi orang yang lebih profesional dan berasal dari kalangan profesional. ‘’Kabinet harus profesional dan akan ada orang-orang profesional yang mengisi kabinet. Bagaimana komposisinya, dan siapa saja biarlah presiden yang menentukan,” katanya di Istana Negara Jakarta, kemarin. Menurut Andi, Presiden Yudhoyono telah berpengalaman selama lima tahun dalam memimpin dan mengelola kabinet sehingga tahu kebutuhan dan orang-orang yang bisa dipimpinnya untuk menjalankan pemerintahan lima tahun ke depan. ‘’SBY sudah tahu apa yang dibutuhkan kabinet pemerintah baru nantinya, yang kuat, profesional dan mapan,” katanya. Dikatakan Andi, dalam menentukan pembantunya, Presiden Yudhoyono tetap akan meminta semacam kontrak politik dan kontrak kinerja terhadap calon menterinya. ‘’Masing-masing orang yang ingin dipilih harus sepakat dengan kontrak kinerja semacam itu. Kalau tidak sepakat ya bisa minta maaf,” katanya. Mengenai sedikitnya aktivitas SBY usai pengumuman hasil pilpres oleh KPU, Andi mengatakan, presiden masih mengalami flu berat sehingga harus banyak istirahat.
Kabinet Harus Efisien
Secara terpisah, pengamat politik UI Andrinov Chaniago menyarankan agar presiden terpilih menyusun kabinet yang efisien dan menempatkan orang-orang profesional dalam pemerintahannya. ‘’Jumlah menteri saat ini terlalu gemuk, sebaiknya pada kabinet mendatang maksimal 27 menteri saja,” katanya. Menurut Andrinov, jumlah maksimal 27 menteri tersebut dengan catatan, beberapa departemen atau kantor menteri negara yang wilayah kerjanya relatif sama atau saling terkait bisa digabungkan menjadi satu. Ia mencontohkan, kantor menteri negara pembangunan daerah tertinggal bisa digabungkan ke dalam departemen transmigrasi. Selain jumlah menteri, Andrinov juga mengusulkan, agar Presiden Yudhoyono menempatkan orang-orang profesional dalam kebinet pemerintahan mendatang. Orang profesional yang dimaksudkannya adalah orang yang memiliki kemampuan, pengalaman, loyalitas, dedikasi, dan bisa membuat keputusan sesuai dengan keinginan presiden. ‘’Orang profesional tidak harus akademisi dan praktisi, juga bisa dari parpol atau orang yang memiliki kesepakatan dengan parpol pendukungnya,” katanya. (har)
Keputusan Hasil Pemilu
Harus Dipertahankan JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Ferry Mursyidan Baldan menegaskan, KPU harus mempertahankan keputusan tentang Penetapan Hasil Pemilu Legislatif. ‘’Sebab penetapan KPU tentang Hasil Pemilu Legislatif ini, termasuk penghitungan suara tahap kedua, sudah sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum,” katanya di Jakarta, kemarin. Mantan Ketua Pansus RUU Pemilu ini mengatakan, KPU jangan lagi berubah arah karena keputusan itu sudah sesuai dengan undang-undang, khususnya Pasal 205 ayat (4) dan sangat jelas, bahwa pasal tersebut mengatur tentang urutan dan tatacara perolehan kursi di setiap Dapil.
Adanya pernyataan yang membenarkan putusan MA terkait penetapan perolehan kursi tahap kedua, menurut Ferry, sebenarnya lebih melihat kepada adanya peluang. ‘’Ini upaya memanfaatkan munculnya peluang baru, yang tertutup setelah KPU menetapkan hasil berdasar Peraturan KPU Nomor 15/2009,” katanya. Padahal, menurut dia, pemilu itu harus secara utuh dalam suatu rangkaian yang komprehensif. ‘’Mulai dari penetapan kursi tiap dapil, Perppu pemberian suara, apa yang disebut perolehan suara Parpol dan seterusnya. Harus benar-benar utuh melihatnya,” ujarnya. Oleh karena itu, Ferry menegaskan, penetapan KPU sudah sesuai UU. (son)