Edisi 04 Agustus 2009 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771

No. 144 tahun III Selasa, 4 Agustus 2009 8 Halaman

Free Daily Newspaper

Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)

Target Ekonomi Lima Persen

Harga Raskin Melonjak

Lebih Rendah

PEMERINTAH menetapkan pertumbuhan ekonomi dalam Rancangan APBN 2010 sebesar 5 persen. Demikian dikemukakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato tentang RAPBN 2010 dan Nota...hal. 1

PEMERINTAH memastikan kenaikan harga beras program subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau lebih dikenal raskin di 2010 menjadi Rp 2.150/kg dari saat ini yang berlaku sebesar...hal. 2

DIVIDEN BUMN 2010 ditetapkan lebih rendah dibandingkan penarikan dividen tahun sebelumnya. ”Dividen BUMN tahun 2010 akan lebih rendah dibandingkan 2009 karena target laba tahun ini juga...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

www.suluhindonesia.com

Syahrial Oesman

Mulai Diadili

Suluh Indonesia/sep

PARIPURNA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wapres Jusuf Kalla, Ketua DPR Agung Laksono dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar saat melambaikan tangan usai Rapat Paripurna Luar Biasa di Gedung DPR/MPR, kemarin.

Gaji PNS Naik JAKARTA - Pemerintah mengalokasikan kenaikan gaji pokok dan pensiunan pokok rata-rata 5 persen dalam alokasi anggaran tahun 2010. Dengan kenaikan itu, maka pendapatan PNS golongan terendah telah meningkat 2,5 kali sejak tahun 2004. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan hal itu saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RAPBN 2010 beserta Nota Keuangannya dalam rapat paripurna luar biasa DPR di Gedung MPR/ DPR Jakarta, kemarin. Menurut Presiden, kenaikan anggaran pegawai dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja birokrasi dan peningkatan pelayanan publik. Pendapatan PNS golongan terendah meningkat 2,5 kali yaitu dari Rp 674.000 pada tahun 2004 menjadi Rp 1.721.000 pada tahun 2009. Presiden mengatakan alokasi anggaran 2010 itu antara lain untuk memperbaiki penghasilan aparatur negara dan pensiunan melalui kenaikan gaji pokok dan pensiunan pokok rata-rata 5 persen, pemberian

gaji dan pensiunan ke-13, kenaikan uang makan/lauk pauk bagi TNI/Polri dari Rp 35.000 per hari menjadi Rp 40.000. Selain itu, anggaran itu pun dialokasikan untuk kenaikan uang makan bagi PNS pusat dari Rp 15.000 menjadi Rp 20.000 per hari kerja. Alokasi anggaran tahun 2010 selain direncanakan untuk belanja kementerian negara/ lembaga, juga diprioritaskan untuk belanja pegawai, subsidi, pembayaran bunga utang dan belanja barang. RAPBN Rp 1.009,5 T

Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja negara sebesar Rp 1.009,5 triliun dalam RAPBN 2010. Belanja negara sebesar itu, lebih tinggi sebesar 3,8 triliun dari yang dianggarakan sebelumnya dalam RAPBN Perubahan 2009. Menurut Presiden Yudhoyono, terdapat beberapa kementerian yang masuk dalam lima besar mendapat alokasi anggaran cukup besar. Dalam RAPBN 2010 ini, pe-

merintah merencanakan alokasi anggaran berlanja pemerintah pusat sebesar Rp 699,7 triliun. Alokasi anggaran terbesar tetap diberikan kepada Depdiknas sebesar Rp 51,8 triliun. Dephan sebesar Rp 40,7 trilyun, Departemen PU sebesar Rp 34,3 triliun, Depagsebesar Rp 26 triliun, Polri sebesar Rp 25,8 triliun, Depkes Rp 20,8 triliun dan Dephub sebesar Rp 16 triliun. ‘’Dengan anggaran pendidikan mencapai 20 persen dari APBN, kita berharap dapat meningkatkan mutu pendidikan di negeri ini,” katanya. Untuk PU dan Dephub difokuskan pada pembangunan infrastruktur berkualitas agar mendukung pertumbuhan ekonomi. Sedangkan, prioritas anggaran Dephan dan Polri terutama untuk menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI termasuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban. ‘’Alokasi anggaran kesehatan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan,’’ katanya. (har/son)

TK Tunggu Sinyal SBY JAKARTA - Menjadi partai oposisi tidak harus selalu menolak uluran tangan partai pemenang pemilu. Jika memang tawarannya baik untuk kepentingan rakyat banyak, PDI Perjuangan akan mempertimbangkannya termasuk jika ada tawaran baik dari capres terpilih Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan koalisi terbuka bersama pemerintahan SBY-Beodiono dalam lima tahun ke depan. ‘’Masuk kabinet selama untuk kebaikan negeri ini, gak ada soal,” kata Ketua Dewan Pertimbangan Pusat DPP PDIP Taufik Kiemas usai mengikuti rapat Paripurna Luar Biasa DPR tentang RAPBN 2010 beserta Nota Keuangannya yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di gedung DPR/MPR Jakarta, kemarin. Soal kemungkinan koalisi, Taufik mengatakan, masih menunggu sinyal presiden Yudhoyono. ‘’Kita lihat Presiden maunya gimana. Kalau kita nodong Presiden kan, nanti dibilang makar,” kelakar suami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini. Taufik mengungkapkan, sebenarnya sikap oposisi yang dilakukan PDIP terhadap Partai Demokrat dan pemerintahan Presiden Yudhoyono, hanya dalam persoalan tertentu saja. Maka itu, Taufik mengatakan tawaran masuk dalam pemerintahan tidak serta merta membuat

PDIP tidak menjadi partai oposisi lagi. ‘’Sikap oposisi PDIP itu hanya soal APBN kan dari dulu. Nggak pernah lewat APBN sikap oposisinya. Nah, APBN ini pro rakyat atau tidak. Ini yang kita lawan,” tegasnya. Taufik mengatakan, PDIP tidak akan proaktif mengusulkan nama-nama calon menteri, karena di PDIP sendiri hingga saat ini belum berkembang nama-nama untuk dijadikan menteri di kabinet SBY-Boediono jika tawaran SBY itu benar terbukti. ‘’Soal kabinet, masak belum ditawari sudah maju,” celetuknya. Meski oposisi, Taufik mengatakan Fraksi PDI Perjuangan memiliki satu visi, misi dan program yang sama dengan pemerintah dalam RAPBN dan Nota Keuangan 2010. Taufik merespon positif, RAPBN dan Nota Keuangan pemerintah yang disampaikan Presiden Yudhoyono. Target-target pemerintah dinilainya sangat realistis. ‘’Pidato presiden tadi pro rakyat, bagus. Pidatonya hampir-hampir kena kita lah, sama. Koreksi kita diterima juga, Presiden tetap mengacu pada pasal 33 UUD 45 soal kemakmuran untuk kebahagiaan orang banyak,” kata dia. Ia memastikan, RAPBN yang diajukan akan didukung oleh PDIP, dengan catatan kebijakan pemerintah tersebut harus berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat. (har/son)

JAKARTA - Mantan Gubernur Sumsel Syahrial Oesman diancam hukuman penjara lima tahun. Ia didakwa telah menjanjikan memberikan sesuatu kepada anggota DPR hingga melakukan permufakatan jahat terkait kasus suap alih fungsi hutan. Demikian bunyi surat dakwaan JPU Zet Todung Allo di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Pada sidang yang diketuai Teguh Hariyanto ini, meski keberatan dengan dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi. Dalam dakwaannya, JPU Zet Todung Allo menyebutkan, terdakwa telah menjanjikan dan memberikan dana Rp 5 miliar kepada anggota DPR Sarjan Tahir, Yusuf Emir Faishal, Hilman Indra, Azwar Chesputra dan Fachri Andi Leluasa. Dana itu untuk memproses dan mempercepat rekomendasi persetujuan atas usulan pelepasan kawasan hutan lindung Pantai Air Telang, Musi Banyuasin. Sumsel. Terdakwa Syahrial juga didakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Gubernur Sumsel dengan memberikan kesempatan dan menganjurkan kepada pengusaha Chandra Antonio Tan dan mantan Sekda Provinsi Sumsel Sofyan Rebuin untuk memberi uang kepada anggota DPR yang diantarnya telah ditetapkan sebagai tersangka. (nas)

APBD Jangan Dikorup JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan kepada seluruh kepala daerah untuk tidak mengkorupsi APBD. Menurut Kepala Negara, dana APBN yang makin besar mengalir ke daerah, sudah seharusnya diikuti oleh kompetensi dan tanggungjawab penuh, serta mengelola anggaran tersebut secara baik dan transparan. ‘’Saya mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah, untuk sekali lagi, tidak melakukan kejahatan korupsi. APBN dan APBD adalah uang rakyat yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada penyampaian keterangan pemerintah atas RAPBN 2010 beserta Nota Keuangannya dalam rapat paripurna luar biasa DPR di Jakarta, kemarin.

Dalam lima tahun terakhir, transfer dana APBN yang mengalir ke daerah meningkat dua kali lipat. Tahun 2005, APBN yang mengalir ke daerah sebesar Rp 150,5 trilyun meningkat menjadi Rp 309,8 trilyun pada 2010 atau meningkat sebesar 19,8 persen pertahun. Besarnya dana APBN yang dialokasikan ke daerah membuktikan komitmen pemerintah untuk menjalankan desentralisasi dan otonomi secara konsisten dan bertanggungjawab. ‘’Kita harus memastikan anggaran yang semakin besar ini, tidak diikuti dengan semakin meningkatnya penyimpangan, mismanagement, apalagi korupsi di daerah,” pesannya. Sejalan dengan tanggung jawab dan kewenangan daerah yang makin besar itu, alokasi APBN untuk daerah juga makin besar mengikuti fungsi dan tanggungjawabnya. (har)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.