Edisi Rabu 1 Juli 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 1 JULI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 97 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kota Mataram dan Lobar Zona Merah

Penanganan Covid-19 Harus Lebih Fokus Mataram (Suara NTB) – Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat (Lobar) masih dalam status zona merah Covid-19 di NTB. Melalui Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Selasa (30/6) kemarin, diputuskan dilakukan evaluasi terhadap penanganan Covid-19 di dua daerah yang masih dalam zona merah tersebut. ‘’Memang epicentrum penyebaran Covid-19 di NTB ini ada di dua kabupaten/kota. Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) besar kita, yaitu di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Sehingga memang penanganan kita harus betul-betul fokus ke depan untuk dua wilayah ini,’’ terang Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd dalam rapat itu.

Dari data terkini Covid-19 di Provinsi NTB 29 Juni 2020, menunjukkan Kota Mataram mengalami penambahan kasus positif 12 orang dan Kabupaten Lombok Barat 6 orang. Hal ini dinilai mengkhawatirkan. Oleh karenanya Wagub meminta agar hal ini lebih diperhatikan dan diseriusi dengan memperkuat sinergi dalam mengatasi permasalahan penyebaran virus. ‘’Peta telah ditentukan. Sekarang bagaimana kita menerapkan protokol Covid-19 pada setiap tempat itu. Bersinergi sungguh-sungguh untuk benar-benar menjaga, aktivitas-aktivitas kita, termasuk objek wisata yang telah dibuka,’’ katanya mengingatkan.

Wagub menekankan bahwa objek wisata yang boleh dibuka ialah yang berisiko rendah atau di luar ruangan. Meski demikian, protokol harus diterapkan seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Pemprov NTB telah melakukan berbagai sosialisasi pencegahan penyebaran virus, mulai dari sosialisasi gerakan maskerisasi, pengecekan penggunaan masker hingga pemberian masker gratis di tempat-tempat umum dan pusat perbelanjaan. ‘’Kami dari Provinsi NTB untuk kegiatan menyosialisasikan, telah kami lakukan. Mengecek pemakaian masker. Dan ini butuh komitmen dari Pemerintah Kota Mataram untuk benar-benar dan kita ingin Kota Mataram lebih aktif lagi menyosialisasikannya,’’ ujar Wagub.

Lebih jauh, Rohmi mengingatkan bahwa yang ditangani ini ialah penyebarannya, sehingga tidak semakin menyebar dan luas. ‘’Jumlah positif tidak kita takuti akan tetapi yang dulunya tidak kejadian, sekarang ada kejadian. Tiap hari ada yang meninggal, ini menunjukkan transmisi lokal telah kencang.

Inilah kemudian yang menyebabkan kematian ada tiap hari,’’ terangnya.

Bersambung ke hal 11

TO K O H

(Suara NTB/cem)

Aset Daerah Minim Kontribusi

H. Lalu Gita Ariadi

BANYAKNYA aset Pemprov NTB yang tidak produktif di sejumlah tempat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemanfaatan aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau investor masih banyak yang belum berjalan sesuai dengan rencana awal.

Selain itu, minimnya kontribusi yang diperoleh Pemda juga menjadi sorotan. Pasalnya, kontribusi yang diperoleh Pemprov atas pemanfaatan aset hanya puluhan juta rupiah setahun.

Bersambung ke hal 11

KO M E N TTAA R Alarm bagi Masyarakat NTB TINGKAT kematian pasien Covid-19 di NTB cukup tinggi. Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Senin (29/ 6), tingkat kematian pasien Covid-19 sebesar 5,02 persen, mendekati tingkat kematian pasien secara nasional yang mencapai 5,10 persen.

Tingginya angka kematian pasien Covid-19 di NTB harus menjadi alarm bagi Pemda dan masyarakat.

Bersambung Hamsu Kadriyan ke hal 11

(Suara NTB/humassetdantb)

RAKOR - Rakor Gubernur dan Wakil Gubernur NTB serta Forkopimda NTB bersama Walikota Mataram dan Bupati Lobar, berlangsung Selasa (30/6) kemarin.

NTB Susun Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Industri Smelter KSB Mataram (Suara NTB) PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) secara resmi telah mengajukan permohonan perpanjangan waktu konstruksi pembangunan smelter di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hingga 2023.

Pabrik pengolahan konsentrat tembaga dan emas yang rencananya tuntas dibangun 2022, akan molor menjadi 2023 akibat pandemi Covid-19.

Di sisi yang lain, Pemprov NTB melalui Bappeda se-

dang menyusun rencana aksi pengembangan kawasan industri smelter yang berada di KSB tersebut. ‘’Mulai konstruksi itu yang dia minta penundaan.

Mudah-mudahan awal tahun depan sudah mulai konstruksi.

Rencana awalnya Juli ini,’’ kata Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (30/ 6) kemarin.

Dalam surat yang diterima, kata Amry, AMNT meminta perpanjangan waktu untuk konstruksi pembangunan smelter. Awalnya, smelter

harus sudah selesai dibangun 2022, namun perusahaan tersebut meminta perpanjangan konstruksi hingga 2023. ‘’Tidak menyebutkan kapan mulainya tapi dia minta penambahan waktu untuk konstruksi. Mudah-mudahan paling enam bulan dan setahun paling telat,’’ katanya.

Akibat mewabahnya Covid19 di seluruh dunia, menebabkan sirkulasi alat dan mesin untuk pembangunan smelter menjadi terhambat. Karena beberapa peralatan dan mesin yang akan digunakan harus

didatangkan dari luar negeri.

Ditanya soal keseriusan AMNT membangun smelter di KSB. Amry mengatakan mereka cukup serius. Hal ini dibuktikan dengan perencanaan yang sudah disusun cukup detail. Begitu juga soal penyiapan lahan yang menjadi lokasi inti sudah dibebaskan.

Bahkan, kata Amry, progres pembangunan smelter pada Maret lalu sudah 30 persen. ‘’Mereka setiap saat memberikan laporan ke Menteri ESDM,’’ jelasnya.

Pengembangan kawasan in-

dustri smelter di KSB, kata Amry sudah menjadi komitmen Pemerintah Pusat.

Karena sudah tertuang dalam Perpres No. 18 Tahun 2020. Dari 27 kawasan industri yang dibangun selama lima tahun secara nasional, salah satunya di KSB. “Dan saya sudah membuat rencana aksi kawasan industri smelter yang di KSB. Tapi belum saya konsultasikan lagi ke Kementerian Perindustrian akibat pandemi Corona,” tuturnya.

Bersambung ke hal 11

Laboratorium Hepatika Mataram Layani Rapid Test Biaya Murah Mataram (Suara NTB) – Pengembangan RI-GHA Covid-19 sebagai alat rapid test buatan asli Indonesia di Laboratorium Hepatika Bumi Gora Mataram berhasil melewati tahap validasi. Pengembangan alat rapid test tersebut menjadi harapan untuk rapid test berbiaya murah.

Direktur Laboratorium Hepatika Bumi Gora Mataram, Prof. dr. Mulyanto, menerangkan uji validasi uji validasi yang dilakukan di Unviersitas Gadjah Mada dan Universitas Airlangga selesai dilakukan unutk RI-GHA Covid-19. ‘’Insyallah hari ini (kemarin) selesai. Kemenristek berpesan untuk keperluan disumbangkan, kami sudah jadi semuanya di bawah koordinasi BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) mewakili Kemenristek,’’ ujarnya

Selasa (30/6), di Mataram.

Berdasarkan rapat pendahuluan dengan BPPT, harga maksimal penjualan RI-GHA Covid-19 adalah Rp75.000. Jika dibandingkan dengan harga alat rapid test impor yang saat ini beredar di

Prof. dr. Mulyanto

pasaran, maka harga terbilang murah.

Pengembangan alat rapid test tersebut diterangkan melibatkan peneliti dari Unviersitas Gadjah Mada, Laboratorium Hepatika Mataram dan Universitas Airlangga.

Pemesanan selanjutnya dilakukan melalui BPPT, termasuk untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah.

Menurut Mulyanto, sampai saat ini pihaknya telah membuat hampir 80.000 alat rapid test.

Di mana 10.000 diberikan ke rumah sakit dan untuk memenuhi kebutuhan validasi.

Bersambung ke hal 11

Bersiap Menuju Produksi Massal

NTB Terbitkan Pergub Percepatan Pengembangan Sepeda Listrik Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 27 Tahun 2020 tentang Sepeda Listrik Berbasis Baterai. Pergub yang mulai diundangkan 20 Mei 2020 tersebut untuk mendukung terbangunnya sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan.

Pergub ini juga untuk mendorong penguasaan teknologi industri, rancang bangun sepeda listrik dan menjadikan NTB sebagai basis produksi sepeda listrik. ‘’Targetnya sepeda listrik buatan NTB masuk e-katalog. Makanya kita bahas juga dengan Dinas Perhubungan dan PLN,’’ ujar Kepala Dinas Perindustrian (Disperin) NTB, Hj. Nuryanti, SE, ME

dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Selasa (30/9) siang kemarin.

Nuryanti menjelaskan, ketika pengembangan kendaraan atau sepeda motor listrik menjadi kebijakan Pemprov.

Maka harus tersedia Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Sehingga pengembangan sepeda listrik juga dibahas bersama PLN. Untuk produksi sepeda listrik, mantan Kepala Bidang Ekonomi Bappeda NTB ini mengatakan akan bertemu dengan IKM-IKM. Mana IKM yang memproduksi sparepart atau suku cadang, IKM yang merakit dan IKM yang memasarkan.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/nas)

SEPEDA LISTRIK - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah mencoba sepeda listrik buatan anak-anak NTB. Untuk mendukung pengembangan sepeda listrik di NTB, Gubernur telah menerbitkan Pergub No. 27 Tahun 2020.

(Suara NTB/kominfotik)

AMATI - Wagub, Hj.Sitti Rohmi Djalilah mengamati hasil karya anak-anak Panti Paramita, Mataram.

Kesulitan Hidup, Tempaan yang Melahirkan Orang Hebat WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah, berkunjung ke Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Paramita Mataram, Selasa (30/6) kemarin. Wagub menyampaikan rasa tenangnya melihat perkembangan Balai Paramita yang berfungsi dengan baik. ‘’Dari segi kemampuan, dari background pendidikan sudah sangat baik. Semua saya lihat sudah berjalan on the right track,’’ ujar Wagub yang didampingi Asisten I Setda NTB, Hj. Baiq Eva Cahyaningsih, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H.Ahsanul Khalik dan Kepala Dinas DP3AP2KB, Hj. Putu Selly Andayani.

Wagub pada kesempatan itu kepada semua anak-anak binaan panti mengatakan bahwa sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi sesama dan bagaimana cara memaknai dan menyikapi permasalahan untuk jauh lebih baik ke depannya.

Di usia yang masih muda dalam menjalani hidup akan ada cobaan, halangan bahkan duri mungkin bisa saja menjadi halangan. Namun, berpikiran positif juga harus dijaga untuk modal dalam menjalani hidup.

Bagi Wagub, kesulitan hidup adalah tempaan yang telah melahirkan banyak orang-orang hebat. ‘’Karena banyak orang-orang hebat berangkat dari masalah yang sangat sulit.

Orang-orang sukses berangkat dari kehancuran. Itu betulbetul menjadi pelajaran untuk kita,’’ pesannya.

Untuk itu, Rohmi mengharapkan agar apa yang dihasilkan oleh anak-anak binaan panti ini, dapat dikenal oleh masyarakat NTB bahkan Indonesia. Tidak hanya itu, hasil anak-anak ini juga dan dapat bermanfaat dan semakin berkembang. ‘’Percayalah jalan hidup kita tergantung dari doa dan ikhtiar kita. Tak bisa itu salah satunya. Harus kedua-duanya.

Untuk berusaha bagaimana caranya supaya kehidupan kita lebih baik lagi,’’ pesan Rohmi.

Sementara itu, Kepala BRSAMPK Paramita Mataram, I Ketut Supena mengatakan bahwa Balai Paramita bahumembahu dan bersinergi dengan Dinas Sosial untuk meningkatkan kerja sama terkait program-program dari Kementerian Sosial. ‘’Suatu kebahagiaan untuk kami, anak-anak yang masuk ke sini harus bahagia. Maka anak-anak kami 100 persen dari NTB penuh kebahagiaan apapun masalahnya. Di sini ditemukan solusinya,’’ katanya.

Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 1 Juli 2020

Halaman 2

(Suara NTB/cem)

Kombinasikan dengan PCBL KEPOLISIAN Daerah NTB menggalakkan kampung sehat. Program ini memiliki kesesuaian dengan Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL) telah berjalan di Kota Mataram. Pelaksanaan di lingkungan dikombinasikan dengan program sebelumnya.

Camat Cakranegara, Muhammad Erwan dikonfirmasi Senin (29/6) menyebutkan, tiga lingkungan diusulkan mengikuti lomba kampung sehat yang diselenggarakan oleh Polda NTB. Yaitu, Lingkungan Pandan Salas, Sindu Barat dan Lendang Re. Pertimbangan mengusulkan tiga lingkungan tersebut karena memiliki kesesuaian mewujudkan program tersebut. Lingkungan Pandan Salas sebut Erwan, sejak lama menggalakkan program tersebut. “Artinya, dari segi kesehatan masyarakat sudah mencanangkan sebelum program digalakan oleh Polda NTB,” jelasnya.

Program kampung sehat disesuaikan dengan pencegahan narkoba. Dia melihat partisipasi masyarakat di Lingkungan Pandan Salas mewujudkan kampung sehat sangat tinggi. Erwan menambahkan, program kepolisian memiliki kemiripan dengan PCBL yang telah berjalan.

Program ini tinggal diintegrasikan sehingga warga sehat maupun sakit terdata dengan baik.

“Tinggal dikombinasikan saja dengan PCBL,” ujarnya.

Erwan menekan, kampung sehat dinilai bukan berorientasi pada lomba. Pemerintah dan kepolisian mengharapkan masyarakat menerapkan pola hidup bersih mulai dari lingkungan keluarga dan tempat tinggal. Tingkat penularan virus Corona sangat tinggi jika lingkungan tidak sehat.

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dibutuhkan mewujudkan program tersebut,terutama dalam mencegah penularan Covid-19. (cem) Muhammad Erwan

Perlu Ada Tim Terpadu

(Suara NTB/fit)

ANGGOTA Pansus pengawasan penanganan covid-19, Ismul Hidayat menyampaikan Dinas Sosial Kota Mataram harus mempunyai tim terpadu. Baik secara sumberdaya maupun kerja. ‘’Kadang-kadang saya berpikir, tahun yang lalu Pemkot itu meluncurkan program smart city. Nah inilah ujiannya smart city itu dimana,’’ katanya dalam rapat kerja Pansus pengawasan penanganan covid-19 dengan Disos dan camat se-Kota Mataram di DPRD Kota Mataram, Selasa (30/6) kemarin.

Ismul menilai, cara kerja OPD-OPD Pemkot Mataram dinilai banyak yang tidak nyambung. Dengan anggaran yang besar, pengelolaannya justru masih terbatas dengan cara mengkomunikasikannya. ‘’Jadi dari awal saya masih sangat ingat kami mempertanyakan bagaimana kepala lingkungan tidak dilibatkan. Kebijakan Pemkot, siapa kemudian sasaran JPS. Itu disampaikan kebijakannya binaan dinas. Kemudian beribah menjadi PMKS. Nah ini sebenarnya, okelah itu tidak berjalan. Tapi bu kadis, bagaimanapun kami di masyarakat sebagai representasi mereka, 40 orang. Kalau reses satu orang menemui 600 orang, itu kadang-kadang tidak bisa menjawab ketika kemudian mereka patut mendapat bantuan tapi di mana bisa menyampaikannya. Padahal, kalau kita bicara data PMKS, itu kebijakan Pemkot. Kemarin kami disampaikan BDT itu harus melalui musyawarah kelurahan, tapi PMKS ini satu instrument saja data masyarakat, itu bisa sebanyak-banyaknya itu tampung. Dan sebenarnya itu bisa kita lakukan,’’ terang Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram ini.

Dikatakan Ismul, pihaknya mencatat bahwa penyaluran JPS akan dilakukan sampai Bulan Oktober. Sayangnya, untuk penyaluran di bulan-bulan pertama, justru belum final cara menanganinya. ‘’Kemarin saya sempat tidak bisa menjawab di masyarakat ketika ibu mengamini Disdag melalui Apkli. Ya maaf, kalau kita mau dalami ini politis sekali. Tapi ketika buruh-buruh tidak bekerja karena tidak ada moratorium masalah pekerjaan bangunan, mereka tidak punya asosiasi. Kemudian nanya kepala lingkungan. Kepala lingkungan angkat tangan.

Kami tidak punya ruang untuk mengajukan data dan lain sebagainya,’’ ungkapnya.

Catatan-catatan tersebut, lanjut politisi PKS ini, menjadi domain Dinas Sosial. Seperti diketahui, ada 23 instrumen masyarakat. ‘’Kalau seperti yang disampaikan bu Kadis, kalau kita saja mengeluh, apalagi masyarakat,’’ pungkasnya. (fit)

Ismul Hidayat

(Suara NTB/cem)

WISATA PANTAI - Sejumlah warga berwisata di Pantai Gading di Kelurahan Jempong Baru pekan kemarin. Mataram masih belum memenuhi syarat menerapkan kenormalan baru. Pasalnya, tingkat penularan virus Corona dan kasus kematian terus bertambah.

Mataram Belum Memenuhi Syarat Terapkan Kenormalan Baru

Mataram (Suara NTB) – Upaya Pemkot Mataram menuju kenormalan baru cukup berat. Pasalnya, dari sisi persyaratan belum mampu dipenuhi. Tingkat penularan relatif tinggi.

Demikian pula dengan kasus kematian akibat covid-19 terus meningkat.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Mahfuddin Noer mengakui dari sisi persyaratan Mataram belum bisa menerapkan kenormalan baru. Kenormalan baru atau new normal hanya berlaku bagi daerah dengan resiko terpapar virus Corona nihil atau zona hijau. Dibandingkan dengan Mataram masuk sebagai zona merah dengan tingkat kasus setiap harinya meningkat.

“Kalau dari sisi persyaratan

kita (Kota Mataram, red) belum bisa menerapkan new normal,” kata Mahfuddin ditemui Selasa (30/6). Fakta di lapangan berbeda dengan situasi kedaruratan dihadapi oleh pemerintah. Masyarakat justru menormalkan diri seiring dengan kebijakan pelonggaran aktivitas.

Seperti dibukanya pusat perbelanjaan dengan persyaratan tertentu. “Kalau diperhatikan masyarakat sudah terlihat normal,” tambahnya.

Kebijakan pelonggaran be-

lum diberlakukan pada aktivitas pariwisata. Termasuk agenda hari bebas kendaraan bermotor atau car free day di Taman Udayana. Meskipun demikian, pengusaha hotel sedikit berbeda pendapat menyiapkan diri menuju tatanan kehidupan baru sesuai jadwal pemerintah.

Diketahui, kasus positif Covid-19 di Mataram 523 orang. Rinciannya 179 orang masih dalam perawatan, 312 orang sembuh dan 32 orang

(Suara NTB/cem)

TERKENDALA HPL - Inilah aset pusat perbelanjaan atau shopping center di Jalan Pejanggik, Kelurahan Pejanggik,Kota Mataram. BKD belum menyelesaikan status kepemilikan lahan karena terkendala dokumen HPL.

Penyelesaian Aset Bermasalah Terkendala Dokumen HPL

Mataram (Suara NTB) – Penyelesaian status kepemilikan aset di Kota Mataram masih jadi benang kusut. Bukti dokumen hak pengelolaan lahan (HPL) jadi kendala. Pelibatan aparat penegak hukum (APH) dinilai belum maksimal.

Beberapa aset tersebut yakni pusat perbelanjaan di Jalan Pejanggik, Kelurahan Pejanggik. Sebagian lahan diklaim menjadi milik pribadi. Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat. Kemudian lahan Lapangan Malomba. Tiga institusi yang mengklaim sebagai milik mereka. Di antaranya, Pemprov NTB, TNI Angkatan Laut dan Pemkot Mataram.

Demikian pula, lahan Lapangan Selagalas. Dalam neraca aset sama – sama tercatat menjadi milik Pemprov NTB dan Pemkot Mataram.

Tak optimalnya pengelolaan aset disikapi oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), H. M. Syakirin Hukmi. Menurut dia,

pengelolaan aset yang telah dikerjasamakan dengan pihak ketiga, seperti Mataram Mall sudah jelas statusnya. Kasus berbeda pada aset yang belum selesai kaitannya dengan penyerahan dari Kabupaten Lombok Barat. Untuk memastikan kepemilikan aset tersebut harus ada dokumen. Kala itu, Pemkab Lombok Barat tidak memberikan HPL saat mengalihkan kepemilikan aset ke Kota Mataram.

“Kalau melakukan sesuatu, terus tidak ada dokumen, nanti salah. Makanya, kita terus berkomunikasi dengan BPN bagaimana penyelesaian kalau dokumen tidak ada. Apakah kita berbekal pada dokumen penyerahan saja,” tandasnya.

Salah satu aset diakui belum tuntas adalah lahan di pusat perbelanjaan atau shopping center. Dokumen berupa HPL tidak ada, sehingga dituntut ke Pemkab Lobar segera menyerahkan ke Kota Mataram.

Sedangkan, lahan di Malomba dan Selagalas terjadi saling klaim antara Pemprov NTB, TNI Angkatan Laut dan Pemkot Mataram. Syakirin ingin ada kejelasan lahan itu. Mana dan berapa luas yang diserahkan oleh Pemkab Lobar kala itu.

“Harus jelas dulu mana sih lahan diserahkan itu. Kita tidak bisa asal tunjuk saja,” ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencoba memfasilitasi kisruh pengelolaan aset tersebut. Namun, urusan administrasi cukup ribet.

APH merekomendasikan agar dilakukan penghapusan. Tetapi dasar hukum penghapusan aset tersebut tidak ada. Di satu sisi, aset itu telah tercatat dalam neraca. Jika dihapus tanpa payung hukum berpotensi menimbulkan masalah.

“Harus jelas dulu, sementara aset telah tercatat di neraca. Jangan sampai dihapus dinilai kita gelapkan aset,” demikian kata Syakirin. (cem)

meninggal dunia. Mahfuddin menegaskan, menekan resiko penularan tetap melalui program Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL).

Pelaksanaan program ini dinilai efektif.

“Harus dipastikan pengecekan suhu tubuh secara teratur.

Rutin menggunakan masker saat keluar rumah dan pembatasan kerumunan orang,” jelasnya.

Menurut dia, pekerjaan rumah segera dihadapi tim gugus tugas adalah penerimaan peserta didik dan mahasiswa baru.

Pihaknya memastikan sarana – prasarana di sekolah seperti

tempat cuci tangan tersedia.

Pengecekan suhu tubuh, serta pengawasan terhadap orang luar masuk ke lingkungan.

Lurah dan kepala lingkungan memiliki tanggungjawab mengawasi orang luar baru datang.

“Harus dicek di mana dia tinggal sementara. Berapa lama dan sebagainya. Ini yang harus dipastikan dulu,” ujarnya.

Tim gugus tugas kata dia, terus bekerja keras menekan penularan virus tersebut. Dengan harapan Mataram segera berubah menjadi zona hijau, sehingga kenormalan baru bisa diterapkan. (cem)

7.800 PDP Berisiko Terpapar Covid-19 Mataram (Suara NTB) – Dinas Kesehatan Kota Mataram merilis data pasien periode satu tahun terakhir yang memiliki riwayat penyakit. Sejumlah 7.800 pasien dalam perawatan (PDP) berisiko terpapar Coronavirus Disease atau Covid-19. Penyakit penyerta ini memiliki resistensi pada kematian.

Yakni pasien dengan riwayat gagal jantung 140 orang, hypertensi atau tekanan darah tinggi 5.306 orang dan diabetes 2.333 orang. Rata – rata atau 90 persen pasien terakomodir Badan Layanan Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan, sehingga mendorong mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. “PDP ini memiliki resiko tinggi,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr. H. Usman Hadi ditemui, Selasa (30/6).

Pasien dengan riwayat penyakit tertentu yang menjalani perawatan di rumah sakit harus diswab. Hal ini berkaitan dengan penanganan pasien. Jika dinyatakan negatif, maka pelayanan kesehatan diperoleh reguler. Maka sebaliknya jika hasilnya positif pola penanganan sesuai protokol kesehatan. Tenaga kesehatan tidak ingin mengambil resiko.

Usman mengklarifikasi kasus kematian di Mataram yang disoroti semakin tajam sebenarnya hampir sama dengan tahun 2019. Contohnya di bulan Maret 2019 kasus kematian 126 orang. Di bulan yang sama tahun 2020 tercatat 124 kasus kematian plus dua kasus PDP. Bulan April 2019 tercatat 126 kasus kematian. Di bulan yang sama tahun 2020 sebanyak 100 plus 3 orang PDP. Bulan

(Suara NTB/cem)

H. Usman Hadi Mei 2019 dengan 130 kematian. Sementara, di bulan sama tahun 2020 sebanyak 69 kematian plus 17 PDP. Sementara, bulan Juni tahun 2019 tercatat 112 kasus kematian. Di bulan sama tahun 2020 terdapat 59 kasus kematian plus 27 positif Covid-19. “Perbandingan kematian pada bulan sama di tahun berbeda tidak terlalu jomplang,” tegas Usman.

Disampaikan, pasien positif Covid-19 di Mataram 32 orang. Pasien meninggal ini tidak ada yang murni akibat terpapar virus, tetapi memiliki penyakit penyerta. Termasuk 3 persen kasus pasien dengan riwayat penyakit obesitas.

Kondisi pandemi saat ini, ia meminta masyarakat menjaga kondisi kesehatannya. Pasalnya, PDP memiliki resiko tinggi.

Usman tidak mengetahui jika 7.800 orang diswab massal akan banyak positif. “Mudah – mudahan saja PDP ini tidak terpapar,” harapnya. (cem)

Perlu Persamaan Persepsi Tangani Covid-19 Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram dan Pemprov NTB berbeda pandangan terkait kasus Covid-19, terutama 13 pasien positif meninggal dunia. Penanganan wabah itu perlu persamaan persepsi untuk menekan penularan.

Perbedaan pandangan dimaksud yakni Pemprov NTB menyebut bahwa 13 pasien positif meninggal dunia karena terinfeksi virus Corona. Sementara, Dinas Kesehatan Kota Mataram menegaskan pasien Covid-19 meninggal dunia memiliki penyakit penyerta.

Dari laporan penanganan kasus dari rumah sakit bahwa

pasien meninggal dunia memiliki penyakit penyerta. Di antaranya 7 persen memiliki riwayat penyakit asma. 30 persen pneumonia, 3 persen obesitas, 3 persen hypertensi atau darah tinggi, 17 persen CKD, 7 persen penyakit diabetes dan pasien memiliki lebih dari 1 penyakit sebanyak 33 persen.

Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 NTB, H. Lalu Gita Ariadi menyampaikan, pertemuannya bersama Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh bersama tim gugus tugas dalam rangka konsolidasi penanganan Covid-19 dengan atensi khusus. Kota Mataram dan Lombok Barat dari rilis

dikeluarkan setiap harinya kedua daerah masih zona merah.

Tim gugus tugas ingin memantapkan sinergitas bersama untuk mengendalikan dan menekan penyebaran, sehingga dari zona merah bisa segera menjadi oranye, kuning dan hijau. “Kita akan bahas dalam rapat penanganan medis dan non medis,” kata Gita ditemui usai bertemu Walikota, Selasa (30/6).

Penanganan non medis dikaitkan dengan kondisi masyarakat yang mulai menormalkan diri. Masyarakat kata Gita, apakah masih konsisten dengan protokol kesehatan Covid-19. Kendala dihadapi

Kota Mataram maupun Lombok Barat bisa diatasi.

Langkah ditempuhkan dalam penanganan Corona di Mataram akan dibahas bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI), akademisi Unram dan kepolisian. Gita menanggapi perbedaan persepsi terhadap 13 pasien positif meninggal kini menimbulkan polemik.

Hal ini akan disinkronkan dan meminta Ketua Tim Gugus Tugas Kota Mataram menyampaikan opini kedua, sehingga menjadi dasar merumuskan solusi penanganan.

Menekan kasus penularan tidak bisa serta merta Mataram menutup diri. Kondisi

saat ini berbeda dengan kondisi pertama terjadi penularan.

Masyarakat sudah memiliki asumsi normal. “Untuk menjadi ketat seperti yang dulu tidak gampang, tapi dari hasil rapat bersama mudah-mudahan ada langkah terpadu,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi menyampaikan, perbedaan pandang pada pasien meninggal telah disampaikan.

Bahwa pasien meninggal dunia memiliki riwayat penyakit penyerta. “Nanti rumah sakit yang menjelaskan kenapa pasien meninggal. Kita tahu ada riwayat penyakit penyerta,” demikian kata dia. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 1 Juli 2020

Data Penerima JPS Dipersoalkan

Harus Ada Stok Bantuan di Kecamatan Mataram (Suara NTB) – Pansus pengawasan penanganan covid 19 DPRD Kota Mataram ‘’menguliti’’ Dinas Sosial Kota Mataram terkait bantuan JPS (Jaring Pengaman Sosial). Jawaban-jawaban yang diberikan Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Hj. Baiq Asnayati nampaknya kurang mampu meyakinkan Pansus terkait alokasi anggaran dengan data penerima JPS tersebut.

Asna menyebut dari anggaran Rp4,5 miliar pada tahap pertama, realisasi fisik mencapai 97 persen dan realisasi keuangan 94 persen. Di mana data penerima JPS yang bersumber dari BDT kala itu tersedia sebanyak 16 ribu lebih.

Namun pada kenyataannya Disos Kota Mataram sebagai OPD yang diberi amanah untuk menyalirkan logistik masyarakat terdampak covid, mampu menyalurkan hingga 19 ribu lebih.

Namun demikian, Asna enggan disebut berutang. Karena lanjut Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Leni Oktavia, anggaran untuk 3.000 lebih warga penerima diambil dari anggaran tak terduga. Dan itu, lanjut dia, dibenarkan secara aturan. Ketua Pansus Abd Rachman menyayangkan jawaban Kadis Sosial. ‘’Dalam keadaan panik tidak bisa bekerja. Tidak bisa ibu berkata seperti itu. Bagaimana ibu akan menenangkan masyarakat kalau seperti itu,’’ tegasnya.

Wakil Ketua Pansus, Nyayu Ernawati, S.Sos., kembali menyoal tidak dilibatkannya camat, Lurah dan Kepala Lingkungan. ‘’Ini akibatnya sehingga data selalu berubah ubah dari Bulan Maret,’’ sesalnya.

Ditempat yang sama, Camat Sandubaya, Saharudin mengkritisi pola penyaluran JPS bagi warga terdampak. ‘’Kami di kecamatan tidak bisa bekerja dengan data yang ada. Kami kan tidak tahu kapan aka nada OPD dan PDP. Makanya kalau bisa kami minta ada bantuan yang stand by di kecamatan. Jadi begitu ada ODP dan PDP, bisa langsung kami salurkan,’’ ungkapnya.

Hal senada juga disuarakan oleh Camat Ampenan, Syamsul Irawan. Agar penanganan warga terdampak dapat dilakukan dengan cepat, dia juga berharap Disos menyiapkan paket sembako tersebut di kantor camat masing-masing. ‘’Tidak akan kami makan itu barang. Insya Allah kami akan bertanggungjawab. Gaji kami masih cukup kok,’’ pungkasnya. (fit)

Halaman 3

40 Hotel di Lombok Ajukan Penurunan Daya Listrik Mataram (Suara NTB) Sebanyak 40 hotel di Pulau Lombok mengajukan penurunan daya ke PT. PLN (Persero), sebagai dampak wabah corona yang mematikan sektor pariwisata. Hal ini diungkapkan dalam diskusi media dengan PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Provinsi NTB dan PLN Unit Induk Wilayah tentang kesiapan mengakselerasikan kenormalan baru (new normal), Selasa (30/6) kemarin.

Dari PLN UIW NTB, Manager Komunikasi PLN UIW NTB, Taufiq Dwi Nurcahyo dan Manager PLN UP3 Mataram, Dony Noor Gustiarsyah, dijelaskan hingga saat ini 40 pelanggan besar hotel dominan di Senggigi Lombok Barat, selain di Kota Mataram.

Untuk Pulau Lombok, terdapat 320 hotel dari total 400 pelanggan besar.

Penurunan daya sementara yang diminta oleh pelanggan-pelanggan besar ini, adalah akibat dari sepinya tamu yang menginap di hotel. Diketahui pemerintah memberikan stimulus kepada seluruh kegiatan ekonomi, salah satunya di sektor pariwisata karena dampak corona. Tanpa terkecuali, stimulus ini berlaku bagi pelanggan PLN. Untuk pelanggan 450 VA, diberikan pembebasan pem-

bayaran. Rencananya sampai awal triwulan IV 2020.

Demikian juga pelanggan 950 VA, keringanan biaya listrik ditangguhkan 50 persen. PLN juga merespon permintaan stimulus dari pelanggan besar. dengan menurunkan daya, misalnya dari 1.100 MVA menjadi 240 KVA. “Penurunan daya berlaku sementara, tiga bulan. Yang mengajukan penurunan daya, sudah dilayani langsung,” jelas Dony.

Setelah diberlakukan kenormalan baru, aktivitas di PLN juga turut menyesuaiakan. Tatap muka sudah diperbolehkan. Dengan pemberlakukan ketat protokol kesehatan. Sejak mewabahnya corona di Provinsi NTB, konsumsi listrik di Pulau Lombok khususnya, mengalami penurunan sampai sebesar 10 persen. Sebelum corona, beban

(Suara NTB/bul)

TUNJUKKAN - Dony Noor Gustiarsyah menunjukkan penggunaan listrik secara realtime di monitor kontrol Kantor PLN UP3 Mataram puncak (penggunaan listrik pada malam hari) mencari 250 Megawatt (MW). Saat ini, beban puncak pada malam hari sebesar 235 MW. Sementara pada siang hari turun sampai 145 MW. Pada-

hal, daya mampu yang dihasilkan pembangkit listrik di NTB mencapai 308 MW. “Cadangan daya kita yang menganggur masih besar.

Sepinya aktivitas di perhotelan berpengaruh besar ter-

hadap konsumsi daya listrik di NTB. sementara ini karena konsumsi listrik rumah tangga naik akibat banyaknya kegiatan rumah, beban puncak kita bisa mencapai 235 Megawatt,” demikian Dony. (bul)

16 Ribu Butir Telur Penyu di Pantai Mapak Diselamatkan ke Penangkaran (Suara NTB/fit)

JELASKAN - Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan, Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Disos Kota Mataram, Leni Oktavia menjelaskan ihwal data penerima JPS kepada Pansus.

Mataram (Suara NTB) Kegiatan konservasi penyu yang dilakukan di Pantai Mapak, Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram berhasil diselamatkan ke penangkaran. Jumlah ini tercatat sejak Mei 2019 lalu. Pantai Mapak kita menjadi ikon wisata di Kota Mataram. Pantai disisi selatan Loang Baloq ini terus berbenah menjadi desatinasi wisata yang ramai dikunjungi setiap pekan o l e h wisatawan dari Kota Mataram, bahkan di luar Kota Mataram.

PLN Unit Induk Pembangunan (UI) Nusa Tenggara sampai saat ini masih konsisten

mendukung pengembangan kawasan wisata pantai sekaligus konservasi penyu ini. “Kita sudah menerima laporan dari pengelolanya, sudah 16.161 telur penyu yang sudah ditangkarkan sejak Mei 2019.

Diantaranya sudah ditetaskan dan tukik yang dilepaskan kembali ke laut,” kata Gregorius Adi, Senior Manager Pertanahan dan Komunikasi PLN UIP Nusra dalam diskusi dengan media tentang kenormalan baru di Mataram, Selasa (30/6) kemarin.

Greg mengatakan, selain fokus melakukan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk wilayah NTB dan NTT, PLN melakukan kegiatan sosial. Salah satu dari komitmen terhadap lingkungan hidup adalah memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, salah satunya menata Pantai Mapak sebagai salah satu pusat pendaratan penyu di Indonesia.

Penataan Pantai Mapak

diantaranya, branding pintu masuk pantai dengan mural.

Didalamnya berisi pesan pelestarian penyu. Pembuatan tugu, kolam konservasi penyu dan penataan lainnya. Pantai Mapak saat ini sudah menjadi destinasi favorit. Kegiatan usaha juga mulai menjamur.

Greg mengatakan, PLN UIP Nusra akan terus berupaya memberikan dukungan.

Apalagi pantai ini sejak puluhan tahun telah menjadi pendaratan penyu, termasuk diantaranya penyu langka.

Bertelur, dan menetas, dilakukan oleh biota laut yang tergolong hewan amphibi ini.

Selain konservasi, untuk kegiatan utamanya menyediakan pembangunan infrastruktur kelistrikan, Greg mengatakan, Covid-19 tidak menghalangi sejumlah program pembangunan yang telah direncanakan. Diantaranya, pembangunan pembangkit listrik di Sambelia, kapasitas 2 x 50 Megawatt, bagian dari PLTU Jeranjang, Lombok Peaker.

Beli Motor Honda Lewat ”Amanda”, Diskon Rp500 Ribu M a r k e t i n g Sub.Dept Head Astra Motor NTB, masih dalam nuansa HUT Astra Motor ke 50, apabila konsumen melakukan pembelian melalui Amanda akan mendapatkan tambahan diskon spesial hingga Rp500 ribu. “Cara mendapatkan spesial diskonnya sangat mudah, cukup melakukan pembelian tipe motor apa saja melalui chat Amanda, bagi 500 orang pertama yang melakukan pembelian deal melalui chat Amanda akan langsung mendapatkan promo spesial ini,” ungkap Kresna.

Keunggulan bertransaksi melalui chat Amanda ini, konsumen akan dilayani sesuai den(Suara NTB/ist) gan pertanyaan Beli Motor Honda Lewat “Amanda” diskon yang diberikan. setengah juta Amanda akan memberikan simulasi perhitungan Mataram (Suara NTB) – kredit pada tipe sepeda motor Honda Bulan Juli 2020 banyak promo meyang diinginkan beserta informasi narik yang telah disiapkan Honda produk lainnya seperti varian warna khusus bagi konsumen setianya. Kini yang tersedia, detail spesifikasi dan mau tanya-tanya soal motor Honda fitur utama. Contohnya untuk pembesemakin mudah karena Astra Motor lian Honda Genio CBS ISS. Harga OTR NTB menyiapkan layanan chat serta Pulau Lombok Rp19.140.000 dengan konsultasi secara gratis dengan uang muka mulai dari Rp2,2 juta saja Amanda - Honda Sales Assistant ofkonsumen dapat membayar angsuran ficial dari Astra Motor yang siap seperbulannya sebesar Rp392 ribu. dia 24 jam non-stop.

Untuk dapat melakukan chat Amanda merupakan chat virtual asAmanda konsumen cukup melakukan sistant untuk membantu memberikan scan barcode pada matprom yang terseinformasi mengenai produk motor dia. “Ayo segera manfaatkan diskon Honda dan berbagai layanan Honda. spesialnya, promo ini berlaku sampai Amanda dapat membantu konsumen dengan 31 Juli 2020 di seluruh dealer untuk menjawab seputar pertanyaan Honda Pulau Lombok dan Pulau Sumseperti informasi dokumen terkait bawa. Apapun masalahnya, chat saja pembelian motor, pemeliharaan (serdengan Amanda. Amanda membantu vice), katalog motor (info produk), serpemesanan motor Honda Anda,” ta tanya jawab hal lainnya. demikian Kresna. (bul) Menurut Kresna Murti Dewanto,

Pembangunan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Gardu Induk (GI).

Untuk pembangkit listrik, NTB mendapatkan 450 Megawatt dari 35.000 Megawatt yang direncanakan pemerintah.

Saat ini realisasinya sudah mencapai 295 Megawatt.

Demikian jalur transmisi (bentangan kabel listrik tegangan tinggi) yang akan dibangun untuk interkoneksi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa sudah tercapai sepanjang 1.116,03 KMS dari target 1.256,55 KMS. Tapak tower SUTT sebanyak 1.859 titik tower dari target

2.064 titik tower. Serta kapasitas Gardu Induk 1.050 MVA dari target 1.320 MVA. Beberapa pengembangan yang memasuki tahap prakonstruksi tambah Greg diantaranya, SUTT150 kV Jeranjang-Sekotong, SUTT 150 kV Mataram-Mantang, dan SUTT 70 kV Taliwang – Maluk. “Kita terus kebut pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan kita meskipun pandemi covid, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Sampai semuanya tuntas beberapa tahun mendatang,” demikian Greg. (bul)

Peredaran Jamur Enoki Masih Diawasi Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Ketahanan Provinsi NTB memastikan masih melakukan pengawasan terhadap peredaran jamur enoki, terutama yang berasal dari Korea Selatan. Beberapa waktu terakhir, Indonesia heboh atas terdeteksinya jamur enoki yang mengandung bakteri bakteri listeria monocytogenes.

Bakteri ini berisiko menyebabkan kematian dan rentan terhadap anak-anak, ibu hamil dan lansia. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, H. Fathul Gani, M.Si menegaskan, monitoring peredaran jamur asal Korea Selatan ini terus dilakukan untuk menjaga keresahan di masyarakat.

“Tim kami sudah melakukan pengawasan di Senggigi, Kota Mataram. Pengawasan dilakukan di supermarket-supermarket,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (30/6) kemarin.

Mantan Kabag Humas Pemprov NTB ini mengatakan, yang dikhawatirkan membawa virus adalah jamur enoki asal Korea Selatan. Sementara jamur enoki yang berasal dari negaranegara di luar Korea Selatan dianggap masih aman.

Sejauh hasil pengawasan timnya di lapangan, tidak ditemukan jamur enoki yang berasal dari Korea Selatan. Jikapun ada penjualan di pasaran, diyakini, bukan jamur enoki yang dikhawatirkan.

Fathul Gani menambahkan, pemeriksaan ke seluruh sarana penjualan dan restoran yang menyediakan menu jamur sebagai tindak lanjut dari instruksi Badan Ketahanan Pangan (BKP), Kementerian Pertanian. BKP sudah bersurat kepada seluruh kepala dinas yang menangani pangan di tingkat provinsi agar memerintahkan tim Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)

untuk melakukan pengawasan jamur enoki asal Korea Selatan.

Ia mengatakan BKP selaku “Competent Contract Point (CCP) INRASFF Kementerian Pertanian telah melakukan investigasi terhadap importir yang memperoleh jamur enoki asal Korsel. Selanjutnya, dilakukan uji sampel oleh OKKPP, yang mana hasilnya importir tidak boleh mengedarkan jamur tersebut sampai investigasi selesai.

Berdasarkan hasil pengujian sampel sebanyak dua kali, yakni pada 5 Mei dan 10 Juni 2020, ditemukan lima lot tidak memenuhi persyaratan karena terdeteksi mengandung bakteri listeria monocytogenes dengan kisaran 1,0 x 104 hingga 7,2 x 104 colony/gram atau melewati ambang batas. Berdasarkan UndangUndang Pangan Nomor 18 tahun 2012 Pasal 90, PP 86/ 2019 Pasal 28 dan Permentan 53/2018, BKP memerintahkan semua daerah melakukan pengawasan, termasuk Badan Karantina Pertanian yang ada di semua provinsi.

Jamur terkontaminasi bakteri listeria monocytogenes yang melewati ambang batas bisa menyebabkan sakit hingga meninggal dunia apabila dikonsumsi, terutama pada golongan rentan, bayi bawah lima tahun, ibu hamil, dan warga lanjut usia.

Oleh sebab itu, ia mengimbau masyarakat agar lebih cermat dan berhati-hati dalam membeli produk pangan, khususnya pangan segar asal tumbuhan.

Pilih pangan yang sudah terdaftar atau ditandai dengan nomor pendaftaran PSAT. Kepada pelaku usaha, ia juga mengingatkan untuk menerapkan praktik sanitasi higienis. Itu sebagai bentuk upaya persuasif, agar tidak ada keresahan di tengah masyarakat. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

Klaim Rekomendasi DPP Sudah Final

Giri Menang (Suara NTB) Lahan aset daerah seluas 9,3 hektar di daerah Kuripan ditertibkan oleh tim Pemda Lombok Barat (Lobar). Selama belasan tahun sewa kontrak aset ini tidak masuk ke pemda. Hasil sewa kontrak ini pun diduga masuk ke kantong pribadi oknum, sehingga pemda pun langsung melakukan langkah tegas mengambil alih aset tersebut.

KONSTELASI politik di Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih mengarahkan corong pada dua bakal pasangan calon yakni H. Najmul Akhyar - H. Suardi (NADI) dan H. Djohan Sjamsu - Danny Carter Febrian Ridawan. Jika Djohan - Danny sudah mengantongi dua SK Parpol (PKS dan PKB), kubu NADI justru diklaim telah mengantongi SK rekomendasi dari DPP Demokrat.

Hal itu diakui Sekretaris DPC Demokrat KLU, H. Burhan M. Nur, SH. Ia menyebut, SK rekomendasi DPP sudah final dan tinggal dijemput.

“DPP Demokrat untuk NTB (Suara NTB/ari) sudah final pada dua kabupatBurhan M. Nur en, yakni KLU dan Dompu, sudah final. Cuma fisiknya yang belum karena Covid,” tegas Burhan di ruang kerjanya, Selasa (30/6).

Disebutkan, rekomendasi DPP Demokrat untuk KLU, jatuh kepada petahana sekaligus Ketua DPC Demokrat KLU, Najmul Akhyar. SK itu bahkan tinggal dijemput menyesuaikan dengan protokol Covid-19 yang berlaku di berbagai daerah.

“Rekomnya kepada Pak Najmul - Suardi. Tinggal kita jemput, SK-nya tanggal 29 Juni itu final di pleno nasional,” sebutnya.

Menurut dia, paslon lain di 5 kabupaten/kota di NTB yang menggelar pilkada serentak belum memperoleh rekomendasi final dikarenakan pasangan calonnya belum tetap. Sebab di beberapa daerah, bakal calon yang akan direkomendasikan masih mengusulkan satu nama.

“Yang lain belum final karena belum jelas pasangan. Tapi untuk mereka, diberikan surat tugas untuk membangun koalisi dengan partai lain dan mencari pasangan calon. Kalau kita di KLU ‘kan tidak ada Surat Tugas, tidak pakai surat mandat, tapi langsung SK karena pasangannya tetap,” sebutnya lagi.

Burhan mengingatkan kepada para simpatisan pendukung agar tidak khawatir. Petahana diyakininya akan mendapatkan rekomendasi dari beberapa parpol lain calon koalisi, meliputi PPP, PAN, PBB dan Nasdem. Meski informasi yang diungkap DPD Nasdem NTB rekomendasi ke DPP Nasdem mencakup tiga nama, Najmul Akhyar, Djohan Sjamsu dan Karina De Vega (istri Sarifudin - Wabup KLU), namun Burhan optimis SK Nasdem dapat diperoleh. (ari)

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Lobar, H. Fauzan Husniadi mengatakan aset daerah ini baru ditertibkan, karena pihaknya mengaku baru-baru ini mendapatkan informasi bahwa aset itu tidak pernah masuk sewa kontraknya ke Pemda.

Pihak pemda akan mulai melakukan sewa kontrak resmi pada bulan Juli dan masuk ke kas Pemda. Dari sewa kontrak lahan itu saja mencapai Rp 200 juta lebih setahun. Siapa yang mengambil sewa kontrak ini? ia mengaku tidak tahu, yang jelas masuk ke oknum, karena penggarap lahan tidak memiliki kuitansi penyetoran sewa kontrak.

Kepala Desa Kuripan Hasbi yang ikut memasang plang di lahan itu

(Suara NTB/dok)

AMBIL ALIH - Sewa kontrak lahan aset Pemda Lobar di Kuripan diduga masuk kantong oknum, sehingga penanganannya diambil alih pemda. mengatakan, aset itu berada di Dusun Karang Rumak seluas 6 hektar lebih.

Lahan ini merupakan aset pemda .

Pihaknya baru tahu kalau aset itu masuk Desa Kuripan, karena sebelumnya wilayah ini mengambang karena dianggap masuk Desa Kuripan Utara. Namun setelah dibuka hasil pemekaran tahun 1996, ternyata lahan ini masuk ke Kuripan Induk. Lahan ini jelas mantan tim aset ini, merupakan tanah pecatu semua desa di Kecamatan Kuripan. Seperti Dusun Tempos, Jagaraga hingga Dasan

Geres pecatunya satu kompleks di Kuripan. ‘’Awalnya mau dipakai untuk sekolah IPDN, namun batal,’’ ujarnya.

Pihaknya meminta lahan itu dipasangkan plang, karena plang sebelumnya hilang. Rencananya, pihaknya akan mengambil alih sewa kontrak lahan ini. Ditanya soal sewa kontrak lahan itu, ia mengaku tidak tahu karena selama ini lahan ini diklaim oleh Desa Kuripan Utara, “Sekarang diambil alih untuk sewa kontrak, sesuai aturan pemda,”ujar dia.

Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) berhasil menyelamatkan tiga titik aset daerah, menyusul pemda memenangkan sengketa di tingkat Pengadilan Negeri Mataram (PN Mataram).

Dari ketiga kasus sengketa yang dimenangkan pemda, dua kasus sengketa berstatus niet ontvankelijke verklaard (NO), artinya gugatan dari penggugat tidak dapat diterima.

Asisten I Setda Lobar, Agus Gunawan mengatakan tiga titik aset yang berhasil dimenangkan Pemda masing-masing di Desa Batu Kumbung Kecamatan Lingsar seluas 4.070 meter persegi lebih (40,07 are lebih).

“Alhamdulillah sudah ada putusan pengadilan, Pemda dimenangkan secara mutlak oleh PN Mataram,” jelasnya didampingi Kepala BPKAD Lobar, H. Fauzan Husniadi dan Kabag Hukum Setda Lobar Ahmad Nuralam saat memberikan keterangan pada di ruang kerjanya, Selasa (30/6).

Selain sengketa aset Dusun Punikan Batu Kumbung, ada dua sengketa lain yang dimenangkan pemda di tingkat PN Mataram, masing-masing lahan Puskesmas Sesela. Ada dua objek aset di lokasi itu, yakni masing-masing seluas 4.215meter persegi atau 42 are lebih dengan

Tanjung (Suara NTB) Pengurus DPC Gerindra dan PDIP di Kabupaten Lombok Utara (KLU), ikut “memanaskan” tensi politik dengan hadirnya mereka pada penyerahan SK rekomendasi DPP PKB di kediaman H. Djohan Sjamsu, Senin (29/6) lalu. Sekretaris DPC kedua partai politik (parpol), bahkan ikut menegaskan isyarat dukungan akan segera diberikan kepada Djohan - Danny.

“Pasangan Joda Akbar sudah dari dulu diberikan surat tugas. Artinya 99 persen mendukung Joda Akbar apalagi ada Danny yang diusung sebagai kader,” ujar Sekretaris DPC Gerindra KLU, Nasrudin, S.HI. Wakil Ketua DPRD KLU itu mengakui, selama proses awal hingga jelang finalnya, pihaknya tetap menjalin komunikasi politik, baik dengan DPD NTB, DPP dan kepada kedua pasangan bakal calon.

“Kenapa kami jamin 99 persen, karena memang hanya satu paslon yang kami usulkan ke DPP, mulai dari DPC, DPD hingga ke DPP. Dan satu calon itu adalah pasangan Joda Akbar yang kita kirim sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati. Jadi tidak ada calon lain,” tegasnya.

Senada Gerindra, Sekretaris DPC PDI-P KLU, I Made Karyasa, mengatakan berkas SK rekomendasi DPP PDIP hampir final. PDIP juga memutuskan untuk mengirim usulan satu bakal pasangan calon, yakni JODA. “Kami sudah mengusulkan paket Joda Akbar ke DPP. Dan semua proses di pusat kami serahkan sepenuhnya ke pusat. Dan dalam waktu dekat rekomendasinya itu akan segara kita kantongi,” sebutnya.

Karyawan bahkan tak segan menyebut bahwa PDIP dapat dikatakan 100 persen mendukung Joda Akbar. Hal itu dimulai dari kunjungan dan penegasan awal dari Ketua DPD PDIP NTB, H. Rachmat Hidayat saat berkunjung ke KLU. Hingga jelang finalisasi dukungan, PDIP tetap bermuara pada satu pasangan, Joda Akbar.

Di sisi lain, kader Gerindra sekaligus calon petahana, Wakil Bupati, H. Sarifudin, SH. MH., tetap percaya diri dengan SK dukungan Partai Gerindra. Ia tak menyangkal, pengurus parpol Gerindra di DPC dan DPD telah menyatakan sikap dukungan kepada Joda Akbar. “Saya tetap maju dan saya sebagai kader partai tetap optimis bakal diusung Gerindra,” klaimnya.

“Baginya, finalisasi SK dukungan bukan di tingkat DPD, melainkan DPP. Ia bahkan mengingatkan, pada saat SK dukungan Gerindra ia kantongi, maka apapun keputusan parpol harus diterima dan didukung oleh mesin Gerindra di KLU. “Kami kader cukup manut saja dan tetap mengikuti tata tertib partai,” demikian Sarifudin. (ari)

Giri Menang (Suara NTB) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Lombok Barat (Lobar) sudah memasuki tahap III. Sebanyak 15 desa sudah menyalurkan BLT DD tahap III. Sedangkan sisanya 104 desa sedang proses persiapan penyaluran. Salah satu desa yang dinilai progresif dan cepat menyalurkan DD tahap III adalah Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lobar L. Edy Sadikin, menegaskan, jika pihaknya terus menggenjot desa yang belum menyalurkan tahap II dan tahap III. Terkait BLT tahap selanjutnya (tiga buan ke depan), pihaknya belum mendapatkan juklak dan juknisnya. Pihaknya menargetkan penyaluran BLT ini tuntas bulan depan. “Akhir Juli mudahan selesai,” harapnya.

Pihaknya mengapresiasi Desa Jagaraga yang cepat menyalurkan BLT DD. Selain itu, desa ini dianggap transparan dalam penyaluran BLT berupa uji publik yang dilakukan desa setempat.

Sementara itu, Plt Desa Jagaraga Iskandar S.Sos.,

(Suara NTB/her)

KETERANGAN - Asisten I Setda Lobar Agus Gunawan (tengah) bersama Kepala BPKAD Lobar, H. Fauzan Husniadi dan Kabag Hukum Setda Lobar Alam Nuralam saat memberikan keterangan terkait sengketa aset daerah. sertifikat hak pakai (SHP) nomor 28 dan lahan seluas 3.965 meter persegi atau 31 are lebih dengan nomor SHP 96. Selain itu, sengketa lahan tempat bangunan PDAM IKK Remeneng di Desa Sembung seluas 11.425 meter persegi atau 11 hektar lebih.

Dalam dua sengketa lahan ini, Pemda dimenangkan karena berstatus NO. “Di mana putusan tanggal 29 Juni 2019, gugatan penguggat ditolak untuk seluruhnya,” terang Agus.

Aset yang dimenangkan tersebut pun sudah masuk dalam KIB (kartu inventarisasi barang milik daerah). Pemda lanjut bertekad terkait sengketa aset ini harus diperjuangkan dan dimenangkan demi masyarakat Lobar. Pihaknya pun berkomitmen memperkuat basis data aset melalui BPKAD. Dan kedua, pihaknya membentuk tim hu-

kum yang kuat untuk mengantisipasi terjadi sengketa ini. Hal ini merupakan bentuk kewibawaan pemda kepada masyarakat bahwa pemda sudah mempertahankan asetnya dengan pembuktian dari data dan fakta yang ada.

Kepala BPKAD Lobar H. Fauzan Husniadi mengatakan, pihaknya terus melakukan pensertifikatan aset. Tahun ini pihaknya memberikan program untuk pensertifikatan 60 bidang. Selain itu, pihaknya berupaya dari program PTSL dari BPN. Kalau dari data yang ada lanjut dia,dari 2.021 titik dengan luasan 400 hektar yang dikuasai baru 60 persen yang disertifikatkan.

“Artinya ada 800-900 bidang aset belum bersertifikat,” imbuh dia. (her)

Sekda: Akan Ada Pejabat yang Dinonjobkan

(Suara NTB/yon)

Lotim Tidak Khawatirkan ”Baby Boom”

pejabat sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017.

Bahkan dalam suatu pelaksanaan rotasi semua kemungkinan dapat terjadi, termasuk akan adanya pejabat yang dinonjobkan atau dibebastugaskan maupun sebaliknya. Terkait adanya pejabat yang dinonjobkan kemudian mengajukan pindah ke provinsi, Sekda menyebut semuanya butuh proses mulai dari permohonan dan penerimaan.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Loitm, H. Daeng Paelori,SE, rotasi pejabat merupakan hal biasa dalam suatu pemerintahan. Terutama ketika kepala daerah menganggap para pembantunya tidak dapat bekerja untuk mencapai visi-misi kepala daerah, sehingga menjadi hal prerogatifnya. Hanya saja, DPRD Lotim mendorong supaya penempatan pejabat dari pansel ini sesuai kompetensinya dan bidang keilmuannya.

Terlebih kepemimpinan Bupati, H. M. Sukiman Azmy dan Wakil Bupati, H. Rumaksi Sjamsuddin sudah memasuki usia dua tahun, sehingga sudah semestinya kepala daerah mencari pejabat-pejabat yang lebih berkompeten agar visimisi kepala daerah yang belum terlaksana maupun belum tuntas dapat terselesaikan.

Politisi partai Golkar ini memandang, saat ini banyak kepala OPD yang tidak memahami visi-misi kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD. “Ini harus dilihat.

Kita minta tim Pansel bekerja sesuai keahliannya.

Jangan ada tekanan apalagi pesanan,” harapnya. (yon) H. Daeng Paelori

menjelaskan, terkait penyaluran BLT -DD tahap lII, pihaknya masih tetap menggunakan data lama dengan mengakomodir sebanyak 369 KK. Data penerima ini sebelumnya dilakukan secara selektif untuk menghindari penerimaan ganda. Dari alokasi DD pihaknya mengalokasikan 35 persen dengan total bantuan Rp 221 juta lebih.”Kami berikan per satu orang Rp600 ribu dan jumlah ini harus utuh, tidak boleh dipotong dan tidak boleh dobel,” tegasnya.

Alokasi anggaran ini pun dipergunakan terarah, sehingga peruntukannya benar-benar mengenai sasaran bagi penerima manfaat.”Prioritas kami adalah mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan ini ketiga kalinya (tahap III). Alhamdulillah semuanya berjalan aman tanpa ada hambatan,” ujarnya.

Mengenai bantuan BLT tahap selanjutnya, senilai Rp 300 ribu per KK pihaknya masih menunggu edaran atau perbup dari Pemda sebagai payung hukum. “Intinya tetap kami eksekusi, karena bagaimana pun uang masyarakat tetap kembali ke masyarakat,” ujarnya. (her)

Pemda Diminta Tak Klasterisasi Kunjungan Wisatawan

Rotasi Pejabat Lotim

Selong (Suara NTB) Sebanyak 35 pejabat di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengikuti uji kompetensi untuk menghadirkan pejabat tinggi pratama yang dibutuhkan serta sesuai kompetensi dan bidang keilmuannya. Pasalnya, uji kompetensi yang dilakukan pada 27-28 Juni lalu merupakan salah satu acuan dalam rotasi penempatan pejabat yang rencananya akan dilakukan dalam waktu dekat. Termasuk melakukan non job terhadap pejabat yang tidak becus bekerja.

Demikian disampaikan Sekda Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP, Selasa (30/6). Disampaikannya dalam uji kompetensi ini akan dinilai oleh tim Pansel sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 yang berasal dari pejabat provinsi dan akademisi. Untuk kemudian ditindaklanjutinya oleh pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini bupati atas hasil uji kompetensi tersebut.

Sebelum tindakan yang diambil oleh pejabat pembina kepegawaian diambil dalam bentuk keputusan, terlebih dahulu akan dikonsultasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta.

Nantinya KASN akan memberi tanggapan apakah diberikan lampu kuning atau lampu hijau yang menandakan apakah dilakukan peninj a u a n kembali atau dilanjutkan.

Sekda menjamin segala proses untuk H. M. Juaini Taofik merotasi

Sementara itu, Pekaseh tanah Pemda Mulinah mengakui luas aset daerah yang masuk Desa Kuripan sekitar 7,5 hektar. Sisanya masuk ke Desa Kuripan Utara dan ada juga dialihfungsikan untuk pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan UPTD Pertanian.

Lahan seluas 7 hektar lebih itu disewa kontrakkan sejak zaman bupati sebelumnya Dr. H. Zaini Arony. Bahkan sejak ia masih kecil (sekitar puluhan tahun) lahan ini sudah disewakan. “Dari dulu disewakan ke warga,”imbuh dia. (her)

Baru 15 Desa di Lobar Tuntaskan Penyaluran BLT DD Tahap III

Dua Gugatan Soal Aset Ditolak

Gerindra dan PDIP akan Susul PKB ke Djohan-Danny

Selong (Suara NTB) Selama pandemi corona virus disease (Covid-19), dikhawatirkan terjadi ledakan jumlah kelahiran anak (baby boom), termasuk di Lombok Timur (Lotim). Namun, kondisi tersebut diyakini tidak sampai terjadi di Kabupaten Lotim.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lotim, Suhendra kepada Suara NTB, Selasa (30/6).

Menurutnya, baby boom akan terjadi dengan perhitungan adanya angka kehamilan. Sejauh ini diakui terlapor ada penambahan jumlah pasangan usia subur yang hamil di Lotim berdasarkan pengakuan dari beberapa Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Namun angkanya disebut tidaklah besar. Jumlah akseptor baru dibanding dengan yang hamil ini dinilai lebih banyak penambahan yang ikut program KB. Pihaknya mengistilahkan, orang yang sudah ikut program KB lalu hamil itu dengan sebutan drop out. Sementara kasus drop out Lotim ini katanya lebih kecil daripada akseptor KB baru. “Semisal akseptor baru ini 100, yang drop out ini 75,” ujarnya menggambarkan.

Adapun persentase kepesertaan KB ini di Lotim saat ini masih rata-rata 71 persen dari seluruh PUS se Kabupaten Lotim. “Secara umum data Lotim masih stagnan pada angka 71 persen, dibandingkan kabupaten lain yang mengalami minus hingga ribuan,” ucap Suhendra.

Selama masa pandemi Covid, sambung Suhendra, bertepatan juga dengan momentum hari keluarga nasional secara nasional diprogramkan penambahan satu juta akseptor KB baru. Lotim ditarget 28.334 akseptor. Hal ini dilakukan juga untuk antisipasi baby boom.

Karena alasan khawatir terjadi penyebaran corona melalui layanan KB, utamanya yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), seluruh peserta KB disarankan untuk menggunakan pil KB dan kondom. Selama ini juga banyak akseptor yang tidak berani mendatangi fasilitas kesehatan. (rus)

Halaman 4

Sewa Aset Lahan Diduga Masuk Kantong Pribadi

(Suara NTB/yon)

SUARA NTB Rabu, 1 Juli 2020

Selong (Suara NTB) Adanya larangan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lombok Timur (Lotim), khususnya ke Sembalun menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Tak terkecuali dari Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lotim. Pasalnya, larangan tersebut menunjukkan jika Pemda Lotim melakukan klasterisasi terhadap wisatawan yang berkunjung.

Menurut Ketua BPPD Lotim, Akhmad Roji, SE, adanya klasterisasi kunjungan wisatawan ini sangat disayangkannya. Kebijakan ini bertolak belakang dengan konsep pariwisata yang notabenenya menggaet wisatawan sebanyak-banyaknya. Sehingga tidak diperkenankan untuk mengklaster dan mendikotimi miskin kaya wisatawan, melainkan semua orang berhak untuk berbahagia dan berwisata.

“Pandangan dari Pemda khususnya Dispar dalam membuat suatu pernyataan diharapkan tidak menimbulkan kegaduhan,”ungkapnya, Selasa (30/6).

Diakuinya bahwa tujuan Pemda dalam hal ini Dispar Lotim melakukan pembatasan itu baik untuk mengurai kerumunan masyarakat terkait Covid-19. Akan tetapi, alangkah baiknya ketika protokol kesehatan secara intensif diterapkan, bukan larangan yang dapat mengganggu wisatawan dari daerah-daerah tetangga.

Di samping itu, beberapa wacana dari Dispar Lotim harus mempertimbangan sisi negatif dan positifnya. Nantinya apabila diaktualisasi dalam bentuk kebijakan dibutuhkan proses yang cukup panjang. Misalnya wacana memasuki kawasan Rinjani harus berbayar, tidak diperkenankan berwisata bagi warga miskin, menunjukkan buku nikah dan wacana-wacana lainnya.

Pertama dilakukan oleh pemerintah apabila itu nantinya diterapkan, harus dibahas

dalam ruang-ruang publik, termasuk memperbanyak sosialisasi yang kemudian masuk dalam Perbup maupun Perda.

Di mana wilayah Sembalun merupakan kawasan publik, sehingga tidak bisa dilakukan pungutan bagi wisatawan yang masuk ke suatu destinasi wisata.

Menujut Akhmad Roji, yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan retribusi, beberapa di antaranya dengan memperbanyak spotspot destinasi, sehingga ketika ada wisatawan yang memanfaatkan spot tersebut diperbolehkan untuk melakukan pungutan maupun retribusi.

“Kalau memasuki areal destinasi secara hukum lalu dilakukan pungutan. Harus disertai dasar hukum yang jelas. Sehingga perlu dilakukan pertimbangan yang matang,”terangnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik,MAP, menyampaikan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim melakukan penguraian dan penyekatan terhadap wisatawan yang mendatangi kawasan Sembalun untuk menghidari kerumunan yang tidak dapat dikendalikan.

Terkait apa yang disampaikan oleh Kepala Dispar Lotim, kata sekda, baru wacana konsep. Maka ketika adanya pro kontra atas suatu wacana konsep merupakan hal biasa. Misalnya adanya kawasan pariwisata khusus, ketika ditetapkan kawasan pariwisata khusus harus ada dasarnya baik oleh Perbup maupun Perda.

Sekda menegaskan bahwa kebijakan untuk menerapkan karcis berbayar ke Sembalun belum final. Saat ini dasar untuk memungut pembayaran itu belum ada, sehingga dipastikannya apabila kebijakan itu diterapkan, selaku sekda mengaku bahwa pemerintah akan menetapkan regulasinya terlebih dahulu sebelum diterapkan di lapangan. (yon)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 1 Juli 2020

Halaman 5

Kerjasama Dinas P2KBP3A Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Harganas Ke-27 di Sumbawa, Pelayanan Serentak KB Gratis Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Sumbawa melakukan pelayanan serentak KB gratis untuk ribuan akseptor. Selain upacara puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-27 tingkat Kabupaten Sumbawa yang sebelumnya dilaksanakan di halaman kantor Dinas P2KBP3A, Senin lalu.

Upacara tersebut juga diikuti UPT KB Kecamatan dan Petugas KB dari kecamatan.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa, Trikaryati, S.Sos menyampaikan BKKBN bertekad membangun cara dan semangat baru dalam mewu-

judkan keluarga berkualitas.

Maka BKKBN mengambil tema umum HARGANAS ke27 tahun ini yaitu “Melalui Keluarga Kita Wujudkan Sumber Daya Manusia Unggul Menuju Indonesia Maju” dan tema khusus yaitu “BKKBN Baru Dengan Cara Baru dan Semangat Baru Hadir di Dalam Keluargamu”.

Selanjutnya, Kepala BKKBN mengatakan meskipun dalam pelaksanaan Harganas tahun ini dilaksanakan dengan sederhana akibat pandemi Covid-19, namun banyak hikma yang tetap harus memberikan manfaat langsung pada keluarga dan masyarakat. Salah satunya melalui pelayanan KB sejuta Akseptor serta pemberian layanan jemput bola program Bangga Kencana kepada seluruh keluarga di Indonesia den-

Sikapi Dampak Kemarau, KSB Siapkan Rp200 Juta Taliwang (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengaku tengah menyiapkan anggaran sebesar Rp200 juta untuk penanganan dampak kekeringan. Anggaran itu nantinya akan difokuskan untuk penyaluran air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan terutama di wilayah pesisir.

“Meski kondisi kita saat ini masih aman dari kekeringan, tetapi tidak ada salahnya untuk kita siapkan anggarannya terlebih dahulu sebelum ada kejadian. Apalagi kita prediksi puncak musim kemarau akan terjadi sekitar bulan Agustus mendatang,” ungkap Kepala pelaksana BPBD Ir. Lalu Muhammad Azhar MM, kepada Suara NTB, Selasa (30/6).

Jika dilihat dari jumlah yang disiapkan untuk menangani dampak dari musim kemarau, sebenarnya tidak cukup. Mengingat di tahun sebelumnya juga diberikan anggaran yang sama tetapi tidak bisa mengakomodir wilayah yang masih terdampak kekeringan. Untuk itu, pihaknya tetap akan mengupayakan anggaran yang sudah diusulkan tersebut bisa ditambah. Sehingga penanganan dampak musim kemarau bisa maksimal dilakukan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang terkendala anggaran. “Anggaran yang sudah kita usulkan itu tidak cukup jika kondisinya sudah sangat ekstrem. Tetapi kami tetap akan upayakan ada tambahan anggaran supaya penanganan yang akan kita lakukan nantinya bisa maksimal,” sebutnya.

Disinggung mengenai dampak kekeringan sampai dengan saat ini, dirinya menyebutkan bahwa kondisi KSB saat ini masih belum mengalami krisis air bersih meskipun di wilayah lainnya sudah terjadi kekeringan. Meskipun demikian, pihaknya tetap akan intens turun ke masyarakat, terutama daerah pesisir yang dianggap sangat rawan terjadi kekeringan. Pihaknya juga telah menyiapkan strategi khusus jelang puncak musim kemarau yang diprediksi akan terjadi sekitar awal bulan Agustus mendatang. “Kalau sekarang kita belum mengalami musim kering yang bersifat ekstrem. Kita baru akan masuk musim kering sekitar bulan Agustus nanti dan anggarannya sudah kita siapkan dari sekarang,” ujarnya. (ils)

Pasien 978 NTB Dinyatakan Sembuh Taliwang (Suara NTB) Pasien Coronavirus Disease (Covid-19) atas nama Tn. IKS (54) asal kota Mataram yang sempat menjalani karantina di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah dinyatakan sembuh.

Pasien yang terkonfirmasi terjangkit nomor urut 978 NTB itu telah meninggalkan fasilitas karantina terpusat Rusunawa Belisung, setelah sebelumnya hasil tes Polymerase Chain Reaction (PCR) Swabnya dinyatakan negatif dua kali berturut-turut. “Kemarin (senin malam) ia dipulangkan. Dilepas langsung oleh pak Dirut RSUD Asy-Syifa,” terang juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 KSB, H. Tuwuh kepada Suara NTB, Selasa (30/6).

Ia menjelaskan, proses kesembuhan Tn. IKS terhitung cepat.

Sejak diisolasi akhir Mei lalu, pasien yang sempat lolos melakukan perjalanan dari Mataram menuju KSB dalam kondisi tes cepat (rapid test) reaktif ini, hanya butuh waktu kurang dari sebulan dinyatakan pulih. “Imunitas beliau mungkin kuat sehingga tidak perlu waktu lama masa pemulihannya,” sebutnya. (bug)

Firin-Fud Terima SK Dukungan PKB Taliwang (Suara NTB) Bakal Calon Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. W. Musyafirin-Fud Syaifuddin (Firin-Fud) akhirnya menerima SK dukungan resmi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pasangan calon petahana di Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ini menerima SK DPP PKB yang diserahkan langsung oleh ketua DPW PKB NTB, H. Lalu Hadrian Irfani di Taliwang, Selasa (30/6).

Ketua DPC PKB KSB, Sudarli menjelaskan, pada dasarnya SK dukungan partainya sudah sejak beberapa waktu lalu diterbitkan oleh DPP. Hanya saja karena kondisi pandemi virus corona yang sedang melanda membuat proses penyerahannya ditunda. “Alhamdulillah hari ini acaranya bisa terlaksana. Dan yang menyerahkannya langsung pak ketua DPW kami,” cetusnya dalam sambutannya.

Ketua DPW PKB NTB, H. Lalu Hadrian Irfani usai menyerahkan SK dukungan partainya kepada pasangan Firin-Fud dalam sambutannya menyatakan. Bahwa SK dukungan pertama yang ditandatangi DPP PKB untuk Pilkada Serentak di NTB adalah dukungan terhadap pasangan Firin-Fud. “Jujur KSB paling pertama. Tapi maaf kami baru bisa menyerahkan sekarang dan lebih dulu KLU,” ungkapnya.

Dengan terbitkan SK DPP PKB itu, maka jumlah partai yang tekah resmi memastikan dukungannya kepada calon petahana ini sudah 4 partai. Yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Keadilan Persatun (PKP) Indonesia, Partai Amanat Nasional (PAN) dan terakhir PKB. Selanjutnya yang masih sedang berproses ada PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Gerindra, Golkar dan Nasdem. (bug)

(Suara NTB/ist)

TERIMA SK - Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati KSB, HW. Musyafirin-Fud Syaifuddin menerima SK dukungan PKB yang diserahkan langsung oleh ketua DPW PKB NTB H. Lalu Hadiran Irfani, Selasa (30/6).

gan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

BKKBN saat ini melakukan rebranding program dengan nama Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana ). Program Bangga Kencana harus dapat menjangkau seluruh keluarga Indonesia, termasuk keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan, terutama di wilayah-wilayah miskin, padat penduduk, wilayah nelayan, kumuh, dan daerah tertinggal lainnya.

Terkait Harganas tahun ini, Dinas P2KBP3A Sumbawa juga melaksanakan pelayanan KB gratis untuk para akseptor. Seperti disampaikan dalam Rakor Pelaksanaan Pelayanan KB Gratis untuk 1 Juta Akseptor, sebelumnya. Kabupaten Sumbawa mendapatkan target capaian

(Suara NTB/Ist)

HARGANAS - Upacara peringatan puncak Harganas di Kantoor Dinas P2KBP3A Sumbawa Senin (29/6) (foto kanan).

Penyuluhan Bangga Kencana dan pelayanan KB di kecamatan Buer. Tampak Sekertaris DP2KBP3A Sumbawa didampingi Kasi Pelayanan KB, KUPT KB Buer dan jajarannya (foto kiri).

6.609 Akseptor untuk dilayani terdiri atas 350 akseptor Implan dan IUD, 1299 akseptor suntik dan 4960 akseptor Pil dan Kondom. Dengan target

yang cukup besar tersebut, maka diperlukan kesatuan gerak dan kolaborasi yang solid dari pengelola program Bangga Kencana dari tingkat

kabupaten sampai desa bahkan dusun dan RT. Trikaryati menyebutkan pentingnya sinergitas dan transparansi dalam hubungan

kerjasama di lini lapangan.

Dengan demikian semua unsur harus berusaha untuk menjalin hubungan yang baik dan saling mendukung. (arn/*)

Kota Bima Cabut Perwali PSBK Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima secara resmi mencabut Peraturan Walikota (Perwali) nomor 24 Tahun 2020 yang telah dilakukan dua kali perubahan tentang Pembatasan Sosial Berskala Kelurahan (PSBK).

“Mulai 1 Juni 2020, Perwali PSBK kita cabut,” kata Juru Bicara Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Bima, H. Abdul Malik SP, MM, Selasa (30/6).

Malik mengatakan dicabutnya Perwali tersebut karena status Kota Bima telah menjadi zona hijau berdasarkan pengumuman Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional 24 Juni 2020 lalu. “Ini yang menjadi dasar dicabutnya Perwali PSBK ini,” katanya.

Ia mengaku, Perwali PSBK

mulai diterapkan awal Bulan Mei 2020 lalu, sebagai langkah cepat dan tegas Pemkot Bima menyikapi semakin banyaknya kasus positif covid-19 di NTB dan untuk menghambat penyebaran covid-19 di Kota Bima.

“PSBK yang kita terapkan Covid-19 mampu dikendalikan. Bahkan Perwali ini sempat6 diubah ke nomor 28 Tahun 2020 dan nomor 31 Tahun 2020,” katanya.

Malik mengaku, bersamaan dengan dicabutnya Perwali tersebut, posko dan pen-

jagaan di Perbatasan maupun beberapa posko lainnya, termasuk di pintu masuk Kota Bima dan Rumah Sakit Darurat juga ditiadakan.

“Usai pencabutan Perwali ini kita hanya memperkuat sistem pelaksanaan Kelurahan mandiri untuk penanganan Covid-19,” katanya.

Penanganan covid-19 melalui Kelurahan mandiri dan pencanangan kampung sehat lanjut Malik dengan memaksimalkan peran Lurah, melalui RT/ RW bekerjasama dengan Bab-

Laut Huu Kembali Makan Korban Dompu (Suara NTB) – Warga tewas tenggelam di perairan Huu kembali terjadi.

Musibah ini terjadi pada Selasa (30/6) Pukul 11.00 Wita dan menimpa Rahwati (50). Penjual ikan asal Dusun Finis Desa Huu tersebut, meninggal tak lama setelah berupaya mengambil ember yang terseret arus laut.

Kapolsek Huu, Ipda Zulharis melalui Paur Subbag Humas Polres Dompu, Aiptu Hujaifah kepada wartawan menyampaikan, tenggelamnya perempuan parubaya ini berawal saat ia hendak mengambil ember untuk menampung ikan. Tempatnya pada tambatan perahu yang berjarak sekitar 100 meter dari bibir pantai.

Sewaktu berangkat menuju perahu korban berenang dengan memanfaatkan pelampung dari gabus. Setelah berhasil dan keluar tiba-tiba ember yang dibawanya terlepas kemudian hanyut terbawa arus. “Setelah kembali ember terlepas dan hanyut, korban kemudian berupaya mengambilnya,” terang dia.

Saat berupaya mengambil ember yang akan digunakan untuk menampung ikan jualannya itu, Rahwati tidak menggunakan pelampung lantaran jaraknya tidak begitu jauh. Namun hal itu justru membuatnya tenggelam lantaran tidak bisa berenang.

Atas insiden tersebut, lanjut

(Suara NTB/Polres Dompu)

KORBAN – Rahwati (50) korban tewas tenggelam saat dibawa ke rumah duka, tepatnya di Dusun Finis Desa Huu, Selasa (30/6).

Hujaifah, jajaran Polsek Huu yang mendapat laporan dari warga langsung menuju TKP untuk proses pencarian. Dan tak lama upaya ini membuahkan hasil namun korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa. “Setelah dilakukan pencarian bersama warga korban ditemukan dalam keadaan meninggal,” ujarnya.

Atas temuan itu, perempuan yang sehari-hari menjual ikan ha-

sil tangkapan nelayan Huu tersebut langsung dilarikan ke puskesmas untuk pemeriksaan adanya unsur kejahatan atau tidak. Tetapi atas permintaan keluarga upaya itu tak jadi dilakukan karena mereka menganggai hal tersebut murni musibah. “Kemudian dibuat surat pernyataan dari keluarga bahwa mereka menerima kejadian ini sebagai musibah,” pungkasnya. (jun)

Bupati Sumbawa Luncurkan Aplikasi ”Sumbawa New Normal” Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati sumbawa H.M. Husni Djibril, B.Sc selaku Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Sumbawa meluncurkan aplikasi “Sumbawa New Normal”, Selasa (30/6), di ruang kerjanya.

Sebuah aplikasi bernafaskan optimisme yang berbasis android yang memberikan informasi tentang gambaran penanganan covid-19 di Sumbawa.

Aplikasi ini diluncurkan agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi yang tepat dan akurat tentang penanganan Covid-19 yang dapat diakses melalui android masing-masing dengan mengunduh aplikasi di Play Store. Data dan informasi akan selalu diperbarui setiap saat, karena Aplikasi ini merupakan tampilan dari website covid19.sumbawakab.go.id yang terhubung dengan Pusat Data Nasional covid19.go.id.

Aplikasi ini nantinya akan terus dikembangkan sehingga dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat maupun para tamu atau pendatang di Sumbawa. Selain informasi sebaran wilayah penanganan covid-19, juga dilengkapi dengan menu konsultasi dokter, apotek, kontak gugus tugas dan lainnya.

Pada tahap pengembangan berikutnya akan disajikan juga pusat perbelanjaan, hotel/penginapan, tempat wisata, tempat

(Suara NTB/ist)

APLIKASI - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril saat meluncurkan aplikasi “Sumbawa New Normal”, Selasa (30/6), di ruang kerjanya. ibadah, UMKM, BUMdes, kantor-kantor pelayanan publik yang telah menerapkan New Normal sesuai protokol kesehatan.

Untuk itu, Bupati Sumbawa minta para pimpinan perangkat daerah dan pihak terkait agar menyiapkan pengaturan-pengaturan tahapan menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19 di bidang masing-masing untuk ditampilkan dalam aplikasi ini secara bertahap.

Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Kominfotik diharapkan untuk terus mengembangkan informasi yang berbasis teknologi yang mudah dan aman diakses dan digunakan oleh masyarakat di Era New Normal Life.

Di kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi

yang setinggi–tingginya kepada jajaran TNI, Polri, Legislatif, Perangkat Daerah, Perangkat Desa/ Kelurahan, para relawan dan khususnya para tenaga kesehatan yang sampai saat ini masih terus melaksanakan tugas pengabdian pencegahan dan penanganan covid-19 di Sumbawa.

Bupati juga mengajak seluruh komponen masyarakat Kab. Sumbawa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan agar wabah Covid-19 segera berakhir. “Mari bersama-sama kita selalu mematuhi protokol kesehatan agar wabah Covid-19 ini segera berakhir dan kita kembali dapat beraktifitas dengan produktif dan aman Covid-19, khususnya di Sumbawa maupun di NTB dan Indonesia pada umumnya,”tutupnya. (arn)

insa dan Bhabinkamtibmas.

“Pihak Kelurahan akan menjadi ujung tombak penanganan covid-19 melalui Kelurahan mandiri dan pencanangan kampung sehat ini,” ujarnya Ia menambahkan, Perwali PSBK dicabut namun protap kesehatan Covid-19 tetap berjalan. Seperti meningkatkan kedisiplinan warga menggunakan masker saat beraktivitas diluar rumah dan menjaga jarak satu sama lainnya.

“Pembatasan kerumunan massal seperti pernikahan, kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial lainnya diperbolehkan namun dengan tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan covid-19,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/Dok)

Abdul Malik

Khawatir Molor, Pengadaan Ternak Diharapkan Segera Tender Sumbawa Besar (Suara NTB) Paket pengadaan bantuan ternak tahun ini dengan nilai total Rp4 Miliar lebih, masih dalam proses tender. Diharapkan proses terseut segera diuntaskan dan mendapatkan pemenang yang profesional. Sebab kalau tidak, maka proyek pengadaan ini bisa terancam molor dan berpotensi gagal.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Sumbawa, Junaidi S.Pt, saat ditemui Suara NTB, Selasa (30/6). Pengadaan ternak dari dana Pokir anggota DPRD Sumbawa tahun 2020, berupa sapi dan kambing. Rinciannya, paket pertama 75 ekor sapi betina dengan tinggi 110 cm. Paket kedua, 445 ekor sapi betina dengan tinggi 102 cm. Sedangkan paket ketiga, kambing sebanyak 189 ekor.

Anggaran pengadaan paket pertama 75 ekor sapi senilai Rp. 810 Juta, paket kedua 445 ekor sapi senilai Rp. 3 Miliar dan paket ketiga kambing se-

nilai Rp. 378 Juta. Jadi, totalnya sekitar Rp. 4 Miliar lebih.

Junaidi berharap proses tender dapat segera dituntaskan.

“Sekitar 7 hari lalu, kita telah perbarui dokumen tendernya.

Kita minta secepatnya ditender, karena yang kita adakan, bukan barang pabrikan. Tetapi ternak hidup yang harus dicari dulu sesuai spesifikasinya. Jadi bukan perkarah mudah. Pemenangnya juga harus orang yang memiliki modal dan berpengalaman.

Sebab kalau semakin lama maka semakin susah. Dan bahkan berpotensi gagal,”katanya mengingatkan.

Pada kesempatan tersebut, Juanidi juga menyampaikan perkembangan rabies di Sumbawa yang kini terkendali.

Bahkan dalam sebulan terakhir, tak ada lagi kasus baru rabies pada hewan. Waluapun situasi pandemi Covid saat ini, petugas tetap intens melakukan eliminasi terhadap anjing liar (Hewan Pembawa Rabies) dan vaksinasi terhadap anjing peliharaan. (arn)

Lima Kali Tes, IRT asal Kilo Masih Positif Dompu (Suara NTB) Pasien positif Covid-19 berinisial At (52) warga Kilo yang masih dirawat di wisma Terpijar Dompu belum juga dinyatakan sembuh sejak dirawat 5 Juni 2020 lalu.

Sudah 5 kali ia menjalani tes swab dan 3 kali diantaranya terkonfirmasi positif. Tidak disiplin dan trauma mengonsumsi obat diduga menjadi pemicu At memiliki hasil swab masih positif.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Maman, SKM, MMKes kepada Suara NTB, Selasa (30/5) mengungkapkan, hasil swab kelima terhadap pasien At yang dirawat di wisma Terpijar terkonfirmasi negatif. Kendati negatif, At belum bisa dinyatakan sembuh karena hasil swab keempat ia terkonfirmasi positif dan sebelumnya hasilnya negatif. Untuk bisa dinyatakan sembuh harus 2 kali hasilnya negatif berturut – turut.

“Hasilnya negatif, tinggal tunggu swab keenam untuk ibu At nanti malam,” kata Maman.

At memiliki hasil swab beberapa kali positif, dikatakan Maman, saat hasil swab pertama setelah dirawat dipicu karena kurang disiplinnya At menkonsumsi obat yang diberikan dokter. Sehingga saat itu, hanya At yang dinyatakan positif dan 4 pasien positif lainnya justru negatif. Swab berikutnya, At dan 4 orang yang dirawat di Wisma Terpijar terkonfirmasi semua negatif. karena At baru sekali negatif, sehingga tidak bisa pulang bersama 4 orang lainnya.

Pada swab berikutnya, At justru kembali dinyatakan positif Covid-19. Setelah ditelusuri,

(Suara NTB/ula)

Maman ternyata At memiliki trauma ketika menkonsumsi obat. Ia kesulitan tidur setelah menkonsumsi obat, termasuk pada malam hari. “Karena dia sendirian dirawat, suaminya sempat menemaninya. Tapi tidak tidur sama. Kita juga berikan edukasi dan suport,” terangnya.

Maman pun berharap, hasil swab ke-6 terhadap At kembali dinyatakan negatif sehingga bisa kembali ke keluarganya. Kondisi At dengan kategori orang tanpa gejala (OTG) membuat suaminya meminta untuk dipulang paksa. Tapi tidak diijinkan, karena At masih status sebagai positif Covid. “Data positif Covid itu terkoneksi seluruh Indonesia. Ketika dipaksakan pulang, malah itu akan menjadi masalah baru.

Alhamdulillah, setelah diberi pemahaman, sehingga dapat diterima,” kata Maman. (ula)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 1 Juli 2020

Halaman 6

PPDB Zonasi Kaji Sistem Zonasi BANYAK orang tua mulai gelisah dengan lamanya anaknya belajar di rumah selama pandemi Covid-19 ini.

Pasalnya sistem pembelajaran di rumah melalui sistem dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring) dinilai kurang efektif.

Keluhan itu diterima langsung Wakil Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurul Adha dari para orang tua dan langsung menyarankan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar segera mengkaji penerapan kembali sekolah.

(Suara NTB/her) “Secara psikologis meHj. Nurul Adha mang butuh bertemu dengan guru, teman-temannya. Tapi yang perlu kita latih anak-anak ini sedang pandemi dan kondisi tidak normal( jika masuk),” jelasnya pada Suara NTB, Selasa (30/6).

Diakuinya, tak bisa dipungkiri, efek lain dari pengunaan gadget dalam pembelajaran, karena di situ membuat anak mengakses sesuatu hal yang tidak positif bagi perkembangan. “Tidak bisa tidak kita tidak peduli memperhatikan ini. ini pendidikan anak kita. Ada keluhan juga anak-anak itu tidak sekolah tapi tetap bermain keluar rumah dan berkumpul dengan teman-temannya,” ujar politisi PKS itu.

Meski demikian, ujarnya, kekhawatiran jika para siswa mulai masuk akan kontak fisik terjadi sangat mungkin. Namun di situlah, peran guru untuk memberikan arahan terkait pandemi dan perilaku yang diterapkan selama wabah itu. Ia meminta agar Dinas Dikbud segera berkoordinasi dengan Dikes menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan Komisi IV DPRD Lobar pekan lalu agar menerapkan zonasi per desa untuk SD. Mengingat cakupan muridnya hampir sebagian besar berasal dari satu desa atau sekitarnya.

Meski demikian kesiapan orang tua jika anaknya sekolah masuk kembali juga harus dipastikan, karena jika anak terlalu lama tak masuk sekolah, justru membuat semangat sekolah kembali menurun. “Jadi Dikbud harus menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan Komisi IV. Janji Dikbud itu akan melakukan kajian bersama Dikes terhadap zonasi,” ujarnya.(her)

Masyarakat Daftar Sekolah Harus Sesuai Kartu Keluarga

Mataram (Suara NTB) Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA negeri jalur zonasi mulai dilaksanakan pada Kamis (2/7) sampai dengan Senin (6/7). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mengingatkan agar masyarakat menyesuaikan pendaftaran sekolah sesuai dengan alamat di Kartu Keluarga (KK).

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., pada Selasa (30/6). Ia meminta masyarakat menyesuaikan pendaftaran sekolah sesuai zonasi yang tepat dengan alamat di Kartu Keluarga. “Sesuaikan zonasi sekolah dengan KK,” ujarnya.

Zonasi adalah batasan wilayah jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah terdekat. Untuk penetapan zona berdasarkan alamat tempat tinggal calon peserta didik yang mengacu pada data peserta Ujian Na-

sional SMP/MTs sederajat tahun pelajaran 2020/2021dan sesuai alamat pada Kartu Keluarga. “Kartu keluarga harus diterbitkan paling singkat satu tahun sebelumnya,” kata Aidy.

Untuk PPDB zonasi, seleksi oleh sistem dilakukan pada Selasa (7/7). Pengumuman akan dilaksanakan pada Rabu (8/7). Pendaftaran ulang pada Kamis (9/7) sampai dengan Sabtu (11/7). Aidy juga menjelaskan, zonasi sekolah dilakukan dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah. Penetapan zona mengacu pada hasil

pemetaan zona melalui google maps. Titik ukur zonasi dari kantor desa/kelurahan setempat. Daftar Zona berdasarkan hasil pemetaan zona sekolah tercantum pada petunjuk teknis PPDB 2020/2021.

Setiap calon peserta didik baru wajib melakukan pendaftaran secara daring. Sekolah dapat memfasilitasi sarana pendaftaran atau tenaga operator bagi calon peserta didik yang kesulitan akses jaringan internet dengan menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Terkait dengan mekanisme

dalam zona, usia, pendaftar lebih awal yang tercata pada sistem, dan khusus pendaftar program inklusi dipertimbangkan pilihan peminatan atau sekolah penyelenggara program inklusi.

Untuk PPDB SMA, ada empat jalur yang dibuka yaitu jalur zonasi dengan kuota minimal 60 persen, jalur afirmasi dengan kuota paling banyak 20 persen, jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak lima persen, dan jalur prestasi dengan kuota paling banyak 15 persen. Kuota per rombongan belajar SMA maksimal 32 orang.

PPDB Jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/ wali, dan jalur prestasi telah dilaksanakan dan diumumkan. Juga sudah dilaksanakan proses daftar ulang. (ron)

ABK Harus Bersekolah

Kepala SLB Diminta Jemput Bola

Pola Tes UTBK Hanya Satu Sesi Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) sebagai Pusat penyelenggara Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) terus berupaya memberikan informasi dan pelayanan yang terbaik kepada para calon mahasiswa baru, khususnya informasi mengenai teknis pelaksanaan UTBK pada masa transisi menuju new normal seperti saat ini.

Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Perencanaan Unram Drs. Ruspan, M.Ak., menyebutkan pelaksanaan UTBK pada kondisi normal baru harus tetap mengutamakan standar protokol kesehatan secara ketat. ‘’Hal demikian sesuai arahan Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT). Termasuk juga sesuai dengan arahan Dirjen Dikti Kemdikbud dan Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Indonesia, untuk mengurangi risiko penyebaran infeksi Covid-19 dan mengutamakan keselamatan peserta dan penyelenggara,’’ ujarnya, Selasa (30/6).

Setiap peserta, ujarnya, nantinya akan dilakukan pengecekan suhu tubuh. Hal ini untuk memastikan semua peserta yang ikut tes dalam keadaan sehat, sehingga jangan sampai ada halhal yang tidak diinginkan terjadi pada peserta tes UTBK. Adapun petugas lapangan yang akan disiapkan Unram untuk melakukan tugas-tugas tersebut masih dalam tahap finalisasi.

“Setiap peserta dicek suhunya Unram menyiapkan masker cadangan. Petugas kami dalam tahap finalisasi,” tutur Ruspan.

Dikatakan terdapat perubahan pola pelaksanaan tes UTBK pada masa new normal. Terdapat lima poin yang menjadi kebijakan LTMPT dalam penyelenggaraan UTBK pada masa new normal. Di antaranya ialah pelaksanaan tes UTBK per hari diubah dari empat sesi menjadi dua sesi, dengan rincian perubahan waktu sesi satu dilakukan pada pukul 09.00 – 11.15 dan sesi dua pada pukul 14.00 – 16.15.

Sementara jeda waktu selama 2 jam 45 menit, digunakan untuk pelaksanaan protokol kesehatan saat pergantian sesi.

“Tes dilaksanakan 2 sesi sehari pagi dan siang. Tes dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap 1 mulai 5 sampai dengan 14 Juli, tahap 2 tgl 20-29 juli. Sedangkan Unram pada tahap 1 dan tahap 2 hanya 1 sesi saja,” ujar Ruspan.

Perubahan lain, kata Ruspan, berdasarkan kebijakan LMPT ialah tes UTBK akan dilaksanakan dalam dua tahap, yakni tahap I, pada tanggal 5 – 14 Juli 2020; dan tahap II, pada tanggal 20 – 29 Juli 2020. Sedangkan pengumuman SBMPTN akan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2020.

Sementara itu untuk lokasi tes, Unram telah menyiapkan dua lokasi sebagai tempat pelaksanaan tes UTBK. Satu lokasi terpusat di Pulau Lombok dan satu lokasi terpusat di Pulau Sumbawa. ‘’Untuk lokasi tes terpusat di pulau Sumbawa, dilaksanakan di lokasi Mitra UTBK bekerjasama dengan SMA/ SMK/MA Mitra yang memenuhi persyaratan,’’ ujarnya. (dys)

pendaftaran, calon peserta didik baru masuk ke dalam sistem pendaftaran PPDB 2020 dengan menginput Nomor Peserta Ujian Nasional SMP/MTs. Dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Calon peserta didik baru mendapat nominasi tiga sekolah, kecuali yang tersedia hanya dua sekolah dalam zona.

Nominasi sekolah ditentukan dalam aplikasi PPDB daring.

Calon peserta didik baru inklusi SMA memilih tiga sekolah penyelenggara program inklusi, kecuali jika tersedia hanya dua sekolah dalam zona. Calon peserta didik baru mencetak bukti pendaftaran daring.

Aidy menjelaskan, untuk kriteria seleksi calon peserta didik baru yang mendaftar secara daring diseleksi dengan mempertimbangkan urutan kriteria yaitu jarak terdekat

(Suara NTB/ist)

KUNJUNGAN - Tampak salah satu guru SMK di Lobar melakukan kunjungan ke orang tua peserta siswa di Madak Dusun Empol Desa Cendi Manik Sekotong Tengah.

Strategi Belajar Berubah

Guru dan Dosen Harus Perbanyak Kunjungan Rumah Mataram (Suara NTB) Pola belajar kini berubah.

Pandemi Covid-19 merubah tatanan belajar di semua lembaga pendidikan baik dasar, menengah dan tinggi. Perubahan itu turut memaksa guru dan dosen harus mengubah cara mereka mengajar.

Mantan Rektor IAIN (Universitas Islam Negeri) Mataram Prof. Dr. H. Nashuddin, menyarankan agar guru dan dosen memperbanyak lakukan home visit atau kunjungan rumah siswa dan mahasiswa di masa sekarang ini. Belajar jarak jauh berbulan-bulan memungkinkan hubungan personal siswa dan guru, mahasiswa dan dosen ikut berubah.

Menurutnya, ada banyak keunggulan yang bisa diperoleh jika home visit dijadikan sebagai salah satu strategi pembelajaran. Di antaranya ialah memperkuat hubungan emosional guru dan murid.

Home visit juga dapat menumbuhkan sikap empati.

“Kita harus lakukan home visit. Jadi tahu bagaimana keadaan orang tuanya, rumahnya, kondisi ekonomi, karena kita melihat langsung. Dengan demikian kompetensi sosial kita aktualisasikan,” ujarnya, Selasa (30/6).

Selain itu dengan home visit akan timbul rasa empati, memiliki hubungan baik dengan siswa, memperhatikan siswa secara tulus, menumbuhkan antusiasme yang tinggi dalam mengajar, mau mendengarkan dan menghargai hak siswa dalam berbicara.

Terlebih salah satu kompetensi yang wajib dimiliki guru ialah kompetensi sosial, yang bisa memunculkan sikap adaptif dengan lingkungan sosial dan budaya setempat, memunculkan sikap komunikatif dengan komunitas guru, warga sekolah dan warga masyarakat.

Memiliki kompetensi sosial

wajib bagi seorang guru dan dosen. Bahkan hasil pembelajaran bisa jadi kurang baik tanpa kompetensi tersebut. Kondisi itu pula yang membuat pemerintah memperketat persyaratan menjadi guru yaitu persyaratan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dan sertifikat pendidik.

Hal demikian sebagaimana diatur dalam UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Permendiknas nomor 16 tahun 2007, PP nomor 74 tahun 2008, dan Permenag nomor 26 tahun 2010 menyatakan bahwa semua guru di Indonesia minimal berkualifikasi akademik D-IV atau S1 program studi yang sesuai dengan bidang atau jenis mata pelajaran yang dibinanya. Itu berarti bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik kompetensi sertifikasi pendidik, serta memiliki semua kompetensi wajib bagi guru. (dys)

Mataram (Suara NTB) Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) harus bersekolah. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB meminta kepala sekolah agar menjemput bola ke masyarakat agar ABK bisa bersekolah.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Hj. Eva Sofia Sari, S.Pd., M.Pd., menjelaskan, semua ABK harus bersekolah. Ia menyarankan kepada kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) yang belum terpenuhi kuota siswa barunya agar menjemput bola ke masyarakat. “Guru-guru harus kreatif mencari siswa, mencari ABK agar bisa bersekolah di SLB,” katanya.

Terkait pelaksanaan PPDB di SLB, Eva menyampaikan tidak ada jadwal per rangkaian, hanya ada jadwal secara umum. Menurutnya, sepanjang kuota siswa di SLB belum tercukupi, pihak sekolah harus membuka pendaftaran PPDB. Rangkaian PPDB SLB mulai dari pendaftaran dan verifikasi, pengumuman, dan pendaftaran ulang dilaksanakan sejak 8 Juni 2020 sampai dengan 11 Juli 2020. Di petunjuk teknis (juknis) PPDB tahun pelajaran 2020/2021 dicantumkan kuota per rombongan belajar. Namun, karena keterbatasan jumlah SLB di NTB, kuota itu bisa disesuaikan dengan kondisi sekolah.

Prosedur pendaftaran calon peserta didik sekolah luar biasa melalui sistem luring dengan menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid-19. Calon peserta didik mendaftarkan diri pada sekolah yang dipilih. Kemudian, calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran yang disediakan dan mengembalikannya kepada sekolah tempat mendaftar, dengan me-

(Suara NTB/dok)

Eva Sofia Sari lengkapi dokumen yang ditentukan oleh sekolah tempat mendaftar.

Eva mengakui bahwa dalam Juknis PPDB tertulis kuota per rombongan belajar. Namun bila siswa yang mendaftar melebihi kuota, pihak sekolah akan mengatur sesuai keadaan sekolah. “Dalam arti tidak boleh menolak anak untuk bersekolah,” ujarnya.

Di juknis PPDB dicantumkan kuota per rombongan belajar TK Luar Biasa (LB) maksimal lima orang, untuk SDLB maksimal lima orang, dan untuk SMPLB dan SMALB maksimal delapan orang.

Terpisah, Kepala SLBN 2 Mataram, Winarna, M.Pd., pada Selasa (30/6) mengatakan, kuota siswa baru di SLBN 2 Mataram sudah terpenuhi bahkan berlebih SLBN 2 Mataram menerima 21 siswa baru dan 23 siswa lanjutan melaksanakan daftar ulang. SLBN 2 Mataram memiliki SDLB, SMPLB, dan SMALB. Tahun ini pihaknya juga membuka kelompok TKLB. “Sebenarnya masih ada empat siswa lagi yang belum dapat tempat, kami arahkan untuk masuk di SLBN 3 Mataram, tapi mereka masih mempertimbangkan,” katanya. (ron)

Kampus Merdeka Buka Peluang Mahasiswa BDR, Guru PAUD Harus Siap Miliki Keilmuan Lintas Jurusan dengan Strategi yang Tepat

Mataram (Suara NTB) Konsep merdeka belajar yang dicetus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim membuka peluang bagi setiap mahasiswa untuk memiliki keilmuan lintas jurusan. Hal demikian mengingat dalam implementasinya, kampus merdeka memperbolehkan mahasiswa untuk belajar lintas fakultas dan lintas program studi.

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Kependidikan UIN Mataram Dr. Hj. Lubna, menyebut kampus merdeka memberi hak belajar mahasiswa untuk tidak hanya belajar di prodi pada kampus sendiri, tapi punya kesempatan untuk belajar di lintas prodi dan fakultas.

Adanya kemungkinan mahasiswa belajar lintas fakultas dan prodi membuka kran perubahan kurikulum di perguruan tinggi. Mengingat banyak aspek yang harus diatur berkaitan dengan implementasi teknis nantinya. “Ini adalah tugas kita di PT untuk mereformasi kembali kurikulum kampus kita,” ujarnya.

Beriringan dengan hal itu, kondisi pandemi ini juga berbanding dengan kebijakan kampus merdeka. Dalam artian bahwa mereformasi kurikulum suatu keharusan di masa kini.

“Kita akan bertanya apa yang harus kita persiapkan yang pertama adalah kurikulum secara utuh mulai dari profil lulusan, kemudian dari materi dosen dituntut menyiapkan materi sampai pada penilaiannya. Kemudian yang harus kita siapkan ialah SDM tidak saja dari penguasaan materi konten sesuai bidang keahlian juga penguasaan metode dan teknologi,” ungkapnya.

Tentunya yang tidak kalah pentingnya ialah untuk mendukung pelaksanaan kurikulum berupa infrastruktur. Selain laboratorium juga ruang kelas dan asrama yang terpenting lagi ialah jaringan internet yang tidak bisa kita abaikan.

“Kita hadapi era digital. Inilah yang harus kita persiapkan khususnya LPTK,” jelas Lubna.

Lebih jauh dikatakan, kampus sebagai LPTK mencetak generasi andal, harus mampu menjawab tantangan itu. Perubahan pula merupakan suatu keharusan yang menuntut semua pihak berbenah.

“LPTK mencetak guru profesional lembaga pendidikan yang bertugas mencetak guru profesional. Tidak cukup memang dengan bekal keilmuan yang diberikan LPTK tapi juga harus diberikan lewat pengalaman,” jabarnya.

(Suara NTB/dok)

Hj. Lubna Sehingga ke depan harus menghadirkan LPTK yang berbasis pendidikan dan pengalaman. Di samping itu mahasiswa kita yang hanya lulus strata satu (SI) belum berhak menyandang gelar profesional karena belum punya pengalaman, sehingga kriteria ke depan ialah pendidikan sekaligus plus pengalaman.

Sementara itu Guru Besar Pemikiran Pendidikan Islam UIN Mataram, Prof. Dr. H. Muhammad Taufik, mengungkapkan istilah yang muncul dalam konsep merdeka belajar bukanlah istilah yang tiba-tiba muncul. Melainkan istilah itu

sudah lama muncul.

“Terobosan menteri bagaimana aturan yang sudah ada bisa berjalan efektif. Istilahistilah yang dari sisi katanya telah lama kita dengar tapi pemaduannya baru,” tuturnya.

Dijelaskan Prof. Taufik, konsep merdeka belajar bisa membuat siswa berdaya belajar gemar belajar dan dapat melakukan banyak hal ketika belajar di kelas. Bukan hanya kebebasan mengajar. “Nantinya sistem belajar kita akan sedikit bergeser dan berubah. Dari yang bernuansa di dalam kelas menjadi di luar kelas”.

Selain itu nuansa pembelajaran akan lebih nyaman karena murid dapat berdiskusi lebih dengan guru belajar dengan metode outingclas dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, berkompetensi tidak hanya mengandalkan sistem rangking.

Namun demikian, yang perlu dicatat guru dan dosen ialah tidak akan mungkin mahasiswa kita akan memiliki kemerdekaan belajar jika gurunya belum memiliki kemerdekaan belajar. Esensi kemerdekaan berpikir harus terlebih dahulu dimiliki oleh guru. (dys)

Mataram (Suara NTB) Pandemi Covid-19 memaksa kegiatan tatap muka di sekolah dihentikan dan diganti dengan Belajar dari Rumah (BDR), termasuk bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Untuk mendukung itu, maka guru harus siap dengan strategi yang tepat agar anak tetap dapat melakukan kegiatan belajar dari rumah.

Hal itu mengemuka pada kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dalam jaringan (daring) bagi guru, mitra, dan penilik PAUD dalam pelaksanaan belajar dari rumah untuk Provinsi NTB. Kegiatan itu dilaksanakan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) NTB mulai Senin (22/6) hingga Sabtu (27/6). Diikuti oleh 150 peserta yang terdiri dari 10 kabupaten/kota yang ada di NTB. Kepala BP PAUD dan Dikmas NTB, Suka, M.Pd., memberikan memotivasi kepada seluruh peserta agar memaksimalkan fasilitas yang telah diberikan ini, penguasaan dan pendalaman materi yang akan diberikan nanti diharapkan dapat diterapkan di Satuan Pendidikan masingmasing di wilayahnya.

“Guru tetaplah guru, apapun situasi dan kondisinya penyelenggaraan pendidikan tetaplah harus

berjalan, pandemi yang mewabah bukan halangan, pendidikan tetap harus berlangsung, hak peserta didik untuk mendapat pendidikan tetap harus terlaksana, walaupun pada saat ini mekanisme dan media penyelenggaraannya saja yang sedikit berbeda yang lebih banyak melalui media digital ini,” tutur Suka pada kegiatan itu.

Berdasarkan kebijakan pemerintah untuk memutus mata rantai penularan Covid-19, melalui Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020 mewajibkan agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran dilakukan di rumah, baik bagi guru maupun peserta didik.

“Untuk mendukung kebijakan ini, maka guru harus siap dengan strategi yang tepat agar anak tetap dapat melakukan kegiatan belajar dari rumah,” kata Suka.

Kegiatan ini merupakan program kerjasama antara Direktorat PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan UPT Kemdikbud BP PAUD dan Dikmas NTB. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan potensi dan peran guru serta orang tua dalam pertumbuhan dan perkembangan anak di masa pandemi.

“Walaupun penularan pada jenjang anak usia dini relatif kecil, tetapi anak-anak dengan status gizi dan kesehatan yang buruk sangat rentan terhadap penula-

ran wabah yang sedang berkembang ini,” ungkap salah satu narasumber yang juga Direktur PAUD, Dr Muhammad Hasbi saat memaparkan tentang kebijakan PAUD. Bimtek itu didukung oleh narasumber yang telah diseleksi dan berasal dari Direktorat PAUD dan UPT yang memiliki kemampuan menguasai materi, juga mengelola kegiatan melalui daring.

Kegiatan itu diharapkan nantinya dapat meningkatkan kompetensi peserta dalam memahami pentingnya bermain bagi anak; merancang kegiatan bermain anak di rumah yang bermuatan matematika, sains, bahasa, seni kriya, dan musik; menyusun RPP sederhana dalam pelaksanaan belajar dari rumah; melaksanakan penilaian hasil belajar anak selama belajar dari rumah; membangun komunikasi efektif dengan orangtua; melaksanakan dukungan psikologi awal anak; memberikan pengasuhan positif; serta menggunakan media daring.

Suka menjelaskan, tak hanya berfokus pada pelaksanaan selama kegiatan, tapi kegiatan ini juga berorientasi pada pascabimtek.

Yakni pengimbasan yang dilakukan oleh peserta bimtek dengan sasaran pendidik PAUD di satuan yang berada di dalam satu wilayah peserta. (ron)

SUARA NTB Rabu, 1 Juli 2020

POLHUKAM

Halaman 7

Pilkada Loteng

Golkar Sebut Pathul - Nursiah Kombinasi Kekuatan Politik Utara dan Selatan Mataram (Suara NTB) Meski masih didera berbagai dinamika dan spekulasi politik di internal terkait keputusan politik yang diambil dalam menghadapi Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Lombok Tengah, Partai Golkar menegaskan bahwa keputusan mencalonkan Nursiah sudah final dan dipastikan tidak ada lagi perubahan.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Harian DPD I Partai Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi kepada Suara NTB. “Lombok Tengah sudah final, 99,99 persen final Golkar mendukung Nursiah berpasangan dengan Fathul Bahri,” tegas Misbach.

Misbach bahkan berani menjamin jika sudah tidak ada lagi

perubahan terkait dengan pencalonan Nursiah tersebut. Pasalnya dia mengaku sudah mendapatkan sinyal dari DPP terkait persetujuan DPP Golkar atas keputusan pencalonan Nursiah.

“Saya garansi itu final, saya sudah komunikasi langsung ke DPP melalui korwil, dan juga dengan DPP Gerindra, dan mendapatkan sambutan yang luar biasa.

Saya dengar langsung DPP begitu berbahagia Golkar-Gerindra ini bisa berpasangan di Loteng,” ungkap Misbach.

Disampaikan Misbach, keluarnya nama Nursiah dicalonkan Golkar sudah melalui serangkaian proses dan mekanisme partai. Disertai dengan berbagai kajian dan analisa politik terkait kans figur yang akan di-

usung Golkar pasca tiga kader Golkar yang diharapkan tampil maju bertarung memilih mengundurkan diri karena alasan keluarga.

“Partai Golkar inikan adalah partai besar. Semua keputusan diambil melalui mekanisme.

Dalam rapat tim Pilkada dengan DPD I, banyak masukan di sana, bagaimana pertimbangannya semua disampaikan, sampai nama saya sendiri disebut dalam rapat itu, sampai pada akhirnya dia mengerucut pada nama Nursiah,” jelasnya.

Diungkapkan Misbach salah satu alasan kuat diputuskan-

nya nama Nursiah untuk diusung Golkar dalam Pilkada Lombok Tengah, lantaran dia merupakan figur yang punya kans untuk dapat melengkapi kekuatan calon Bupati Pathul Bahri dalam mencapai kemenangan. Terutama dalam keterwakilan geografi politik antara Utara dan Selatan.

“Dia juga melengkapi keterwakilan Loteng Utara dan Selatan. Itulah jadi trigger berpikirnya Golkar, Nursiah dari Selatan dan Pathul dari Utara,” ungkap Ketua Fraksi Golkar di DPRD Provinsi NTB itu.

Pertimbangan lainnya

adalah Nursiah merupakan birokrasi senior yang berpengalaman, di mana saat ini dia sedang masih menjabat sebagai Sekda Pemda Loteng.

“Kemampuan dia dalam urusan birokrasi tidak diragukan lagi, dan Bupati butuh birokrat berpengalaman,” katanya.

Disampaikan Misbach juga bahwa salah satu syarat yang diberikan Golkar kepada Nursiah untuk didukung Partai Golkar. Dia harus bersedia bergabung menjadi kader partai Beringin, dan hal itu sudah disanggupi oleh Nursiah.

“Kita dukung Nursiah itu

dengan catatan dia siap jadi kader Golkar dan sudah disanggupi, bahkan beliau berjanji akan kader partai yang lebih baik, karena memang hati dan jiwanya sudah Golkar dari dulu,” katanya.

Terkait dengan tingkat elektabilitas, Misbach secara tidak langsung mengakui bahwa figur Nursiah belum menyamai tiga kader Golkar asal Bodak yang mengundurkan diri. Tetapi Misbach meyakini, dengan munculnya nama Nursiah itu, secara tidak langsung elektabilitas Nursiah sendiri langsung meningkat. (ndi)

Dewan Temukan Banyak Aset Daerah Tak Dikelola Maksimal Mataram (Suara NTB) Hasil evaluasi APBD 2019 oleh DPRD Provinsi NTB, menyoroti rendahnya realisasi pendapatan daerah dari sektor retrebusi yang capaian masih jauh dari target. Hal itu diduga terjadi lantaran belum optimalnya tata kelola aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Kondisi itu kemudian mendorong Komisi III DPRD Provinsi NTB yang membidangi urusan Keuangan dan pengelolaan aset daerah, untuk turun ke lapangan meninjau langsung keberadaan dan pengelolaan aset-aset milik daerah tersebut, apakah sudah dikelola dengan optimal untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau tidak.

“Kemarin kita sudah turun kelapangan melihat langsung kondisi aset-aset milik Pemprov yang potensial yang bisa dimaksimalkan pemanfaatannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” ungkap Ketua Komisi III DPRD NTB, Sembirang Ahmadi yang dikonfirmasi Suara NTB. Diungkapkan Sembirang, dari hasil pengawasan lapangan itu, Komisi III menemukan banyak sekali aset daerah yang memang belum dikelola dengan baik sebagai sumber PAD, alias mangkrak dan tidak difungsikan, khususnya aset daerah yang ada di Kota Mataram dan Lombok Barat.

Sembirang menyebutkan beberapa aset Pemprov NTB yang berada di Kota Mataram, tidak difungsikan dengan baik. Diantaranya seperti bangunan rumah negara golongan II tidak difungsikan. Eks Rumah Dinas (Rumdis) seluas 17,4 are. Kemudian, eks Kantor Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) dengan luas 1.173 meter persegi.

“Ini semua tidak dimanfaatkan, terhadap aset ini kami mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan rencana peralihan fungsi. Seperti penambahan Kantor Bappenda yang khusus dijadikan tempat penyimpanan barang bukti sita kendaraan yang akan berkontribusi terhadap peningkatan PAD dari komponen retribusi,” kata Sembirang.

Untuk eks Kantor BPPD lanjutnya, Komisi III mendorong pemerintah segera menawarkan pemanfaatan aset tersebut kepada pihak ketiga dengan terlebih dahulu melakukan penilaian ulang terhadap nilai ekonominya atau evaluasi aset tersebut. “Begitu juga Aset Pemprov di jalan Pejanggik Mataram, depan SPBU,” ujarnya.

Aset itu kata Sambirang, adalah eks rumdis Pimpinan DPRD Provinsi dengan luas sekitar 20 are yang telah terikat kontrak dengan pihak tertentu, namun hingga kini belum dimafaatkan juga. “Bangunannya sudah diratakan dan kini tampak menjadi lahan sia-sia. Terhadap aset ini, kami mendorong pemerintah untuk memperjelas komitmen dari pihak yang telah ditunjuk untuk memanfaatkan aset tersebut,” tegasnya.

Begitu halnya aset seluas 3,1 hektar di Kelurahan Cilinaya Cakranegara, Kota Mataram yang kini masih terikat kontrak kerjasama pemanfaatan dengan PT Lombok Plaza.

Aset ini sejak kontrak kerjasama ditandatangani, tidak pernah ditindaklanjuti sehingga tampak mangkrak.

Disatu sisi, perusahaan yang dipercaya belum pernah menyetor kontribusinya. “Terhadap aset ini kami mendorong pemerintah untuk melakukan proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau pemutusan kontrak,” tegasnya.

Sementara kondisi aset yang ada di Lombok Barat, juga diungkapkan Sembirang. Seperti di Desa Keru, Kecamatan Narmada, lahan milik Pemprov NTB seluas 76 hektar masih terikat kerjasama pemanfaatan dengan PT Green Enterprice Indonesia Corporation. “Aset itu kami lihat sangat potensial, sehingga perlu juga diperbarui komitmen dan angka kontribusinya terhadap PAD. Dan kontrak kerjasama dengan perusahaan tersebut akan berakhir enam tahun lagi,” kata Sambirang.

Adapun aset lain di Lobar yakni tanah seluas 3 hektar lebih di Desa Serumbung, Kecamatan Lembar. Menurut dia, aset itu sekarang sebagiannya dimanfaatkan Dinas PU sebagai tempat menampung limbah beton jembatan, alat berat dan lainnya. “Kami lihat, aset itu juga sangat potensial untuk meningkatkan PAD dengan mengembangkannya sebagai gudang petikemas. Karena berdampingan dengan pelabuhan bongkar muat barang lembar atau bisa juga dijadikan sebagai objek wisata minapolitan, karena berdekatan dengan pantai cemara,” ucapnya.

Sembirang pun berkomitmen pihaknya akan meninjau seluruh aset-aset daerah yang ada di kabupaten/kota lainnya, untuk memastikan pengelolaan dan pemanfaatannya dalam rangka peningkatan PAD “Insya Allah yang ada di tempat lain, kami akan tinjau pada agenda kunjungan berikutnya,” katanya.

Ditempat terpisah, juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB, Nauvar F Farinduan juga menyoroti terkait tata kelola aset daerah yang masih belum optimal. Farin menyarankan kepada Gubernur supaya mengevaluasi kembali kinerja dari tim khusus yang menangani dan menata ulang seluruh aset-aset milik daerah tersebut.

“Sehubungan dengan perubahan struktur dalam neraca di mana nilai aset terus mengalami peningkatan. Banggar menyarankan supaya eksekutif memberikan perhatian serius dan mengevaluasi aset daerah sesuai dengan regulasi terbaru terhadap kontrak aset yang dikelola pihak ketiga, seperti aset di Gili Trawangan, aset di NCC, Golong, Sengigi dan lainnya,” kata Farin. (ndi) Sembirang Ahmadi (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/why)

INTEROGASI - Kapolsek Cakranegara Zaky Maghfur menginterogasi pelaku curanmor modus kunci duplikat, Selasa (30/6) kemarin.

Curanmor Modus Pinjam Motor Mataram (Suara NTB) Pencurian sepeda motor modus kunci duplikat diungkap Polsek Cakranegara. Pelakunya berdalih meminjam motor.

Kunci kontak motor pinjaman diduplikat untuk memudahkan pencurian. Kapolsek Cakranegara AKP Zaky Maghfur menerangkan, aksi pelaku berinisial

AHP rupanya terekam kamera CCTV. “Motor sempat dibawa pelaku menginap di sebuah hotel di Cakranegara. Di situ dia terekam CCTV,” ujarnya Selasa (30/6) kemarin.

AHP diduga menggondol motor curian dari Taman Selagalas, Cakranegara, Mataram. Dari hotel tempat menginap, pelaku

dengan mudah membawa motor seperti miliknya sendiri. “Karena dia pakai kunci yang sudah diduplikat,” ungkap Zaky.

Pelaku mendapatkan kunci duplikat dari teman wanita.

AHP berkilah dia hanya orang suruhan. Kunci duplikat itu teman wanitanya yang menggandakan. Dia hanya terima bagi-

an mengambil motor yang terparkir di Taman Selagalas.

Walaupun begitu, AHP yang menikmati hasil gadai motor curian tersebut. “Sudah digadai Rp950 ribu. Uangnya sudah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari,” terang Zaky.

AHP mengaku baru kali ini mencuri. Alasannya terdesak ke-

butuhan ekonomi yang makin sulit di saat pandemi Covid-19 ini. “Kita masih dalami lagi apakah ada keterlibatannya di kasus Curanmor lainnya,” tandas Zaky. AHP sudah ditahan dengan sangkaan pasal 363 KUHP tentang pencurian yang ancaman pidana penjaranya paling lama tujuh tahun penjara. (why)

Jelang Pilkada

Sanksi Ringan, Tak Beri Efek Jera ASN Berpolitik Praktis Mataram (Suara NTB) Bawaslu sudah bekerja optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak yang dilarang undang-undang untuk terlibat dalam politik praktis, salah satunya seperti Aparatur Sipil Negara (ASN). Jelang Pilkada serentak ini, Bawaslu sudah menangani puluhan kasus dugaan ASN terlibat politik praktis.

“Sampai hari ini sudah ada 40 ASN yang kami proses, 30 kasus sudah direkomendasikan Komisi ASN, 9 kasus dihentikan dan satu kasus masih dalam proses, karena yang satu ini adalah ASN di luar Provinsi NTB,” ujar Komisioner Bawaslu NTB divisi penindakan, Umar Ahmat Seth, Selasa (30/6).

Komisi ASN pun sudah melaksanakan rekomendasi Bawaslu tersebut dengan menjatuhkan sanksi bagi oknum ASN yang terbukti terlibat politik praktis. Sanksi yang diberikan Komisi ASN itu akan dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)

yakni kepala daerah itu sendiri.

Namun demikian diungkapkan Umar, sanksi yang diberikan Komisi ASN kepada oknum ASN yang berpolitik praktis tersebut dinilainya masih sangat ringan sekali. Sanksi ringan tersebut dinilai Umar tak membuat efek jera terhadap ASN untuk terlibat politik praktis.

“Rekomendasi Bawaslu itu jelas ada dua jenis yakni pelanggaran etik dan disiplin, dan sanksi yang seharusnya dijatuhkan untuk kedua jenis pelanggaran itu adalah menengah ke atas ini (sanksi berat). Tapi yang turun dari KASN sanksinya menengah ke bawah (ringan), sanksinya hanya teguran, inikan ndak membuat berefek jera,” kata Umar.

Bawaslu berharap sanksi yang dijatuhkan terhadap oknum ASN yang berpolitik praktis bisa lebih berat sehingga menimbulkan efek jera terhadap oknum yang bersangkutan dan juga pada ASN yang lainnya, sehingga di kemudian

hari tidak ada lagi ASN yang yang coba-coba untuk masuk ke wilayah politik yang bagi ASN dilarang keras.

“Rata-rata ASN yang main politik inikan mereka yang punya jabatan, seperti kepala dinas dan jabatan yang lain. Seharusnya mereka diberikan sanksi diberhentikan sementara, dinonjobkan dulu atau dicutikan sementara dia menjalani proses pencalonannya. Sehingga ada kesetaraan dengan pihak lain yang mau maju tapi tidak punya atribut jabatan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid menambahkan dengan diaktifkannya kembali tahapan Pilkada 2020 ini, kembali banyak muncul dugaan sejumlah oknum ASN yang melakukan kegiatan politik praktis, di luar ASN yang sudah diproses Bawaslu. Pihaknya sudah memberikan instruksi kepada jajarannya di kabupaten/ kota supaya mengantensi kasuskasus baru tersebut. (ndi)

Kasus Rehab Asrama Haji NTB

Ekspose Pendalaman Unsur Pidana Korupsi Mataram (Suara NTB) Keuangan Haji (BPKH) Kemenag RI. Anggaran Jaksa penyidik Pidsus Kejati NTB menggelar PNBP diaduit Inspektorat Provinsi NTB. ekspose kasus rehab gedung Asrama Haji NTB, “Inspektorat sudah jalan yang anggaran Rp400 Selasa (30/6) kemarin. Bukti-bukti yang sudah juta pendapatan PNBP. Anggaran rehab yang Rp1,3 didapat penyidik dipreteli. Unsur pidana korupsi miliar, tinggal nunggu LHP dari BPKP. Yang terpenuhi. “Itu ekspose pendalaman. Bagaimana sekarang ada kan dari perhitungan penyidik. Perlu pembuktiannya unsur-unsur pidana,” beber Juru dikuatkan lagi buktinya pakai hasil audit,” terang Bicara Kejati NTB Dedi Irawan ditemui di ruang Dedi. Kejati NTB mengusut anggaran rehabilitasi kerjanya usai ekspose. bangunan gedung Asrama Haji Provinsi NTB tahun Jaksa penyidik membedah kasus ber2017. Kasus ditangani berbekal temuan Badan dasarkan unsur pasal yang diterapkan.

Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengenai Merujuk pada Sprindik umum. Nantinindikasi kerugian negara Rp1,2 miliar. ya akan menjadi bekal untuk Sprindik Nilai kerugian itu timbul dari dugaan khusus yang mencantumkan nama terkelebihan pembayaran atas pekerjaan resangka. ‘’Misalnya unsur setiap orang, habilitasi gedung di UPT Asrama Haji buktinya apa. Menyalahgunakan kesebesar Rp 1,17 miliar, rehabilitasi gedung wenangan, buktinya apa. Merugikan untuk hotel sebesar Rp373,11 juta, rehakeuangan negara, buktinya apa. bilitasi Gedung Mina Rp235,95 Intinya terkait unsur-unsur pijuta. Selanjutnya, rehabilitasi Gedana korupsinya,” jelas Dedi. dung Sofwa Rp242,92 juta, rehaUntuk menuju Sprindik bilitasi Gedung Arofah Rp290,6 khusus penetapan tersangjuta, dan rehabilitasi gedung ka, imbuh dia, penyidik PIH sebesar Rp28,6 juta. masih kekurangan bukti Dalam perjalanan penyididokumen. Yakni yang kan, jaksa menemukan inberkaitan dengan hasil dikasi penyimpangan angpenghitungan kerugian garan Penerimaan Negara keuangan negara. AngBukan Pajak (PNBP) yang garan rehab gedung diaubersumber dari sewa gedung Dedi Irawan dit Badan Pengelola dan aula. (why) (Suara NTB/why)

(Suara NTB/why)

BUKTI LAPORAN - Kuasa hukum H M Syamsul Luthfi, Lalu Rusdi menunjukkan tanda bukti laporan UU ITE pencemaran nama baik, Selasa (30/6).

Anggota DPR RI Laporkan Mantan Anggota DPRD Lotim Mataram (Suara NTB) Anggota DPR RI H. M. Syamsul Luthfi menempuh jalur hukum atas dugaan pencemaran nama baiknya. Laporan pengaduannya terkait status media sosial yang menuduhnya main proyek. Status itu menanggapi kegiatan Luthfi yang sedang mengawal penyelesaian lahan kawasan KEK Mandalika. “Hal ini secara yuridis formal tidak ada relevansinya,” kata Luthfi melalui kuasa hukumnya Lalu Rusdi Selasa (30/6) kemarin usai melapor ke Polda NTB. Pengaduan itu ditujukan dengan terlapor mantan Anggota DPRD Lombok Timur berinisial MS serta anggota partai berinisial ZR. Isi statusnya menuduh Luthfi memanfaatkan jabatannya kala menjadi Wakil Bupati Lombok Timur periode 20082013. “Ini kami duga sebagai pengalihan opini terkait klien kami yang sedang menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat,” imbuhnya.

Tuduhan itu muncul setelah Luthfi turun gunung menemui masyarakat Desa Kuta, Pujut, Lombok Tengah terkait pembebasan lahan enklave kawasan KEK Mandalika. Luthfi mendapati masyarakat belum mendapatkan haknya sebagai pemilik lahan di area Sirkuit MotoGP Mandalika. Luthfi, kata dia, sebagai anggota Komisi II DPR RI membidangi urusan agraria.

“Tuduhan ini dilayangkan di tengah pekerjaan Pak Luthfi dalam kapasitasnya sebagai ang-

gota DPR RI yang mengadvokasi pemilik lahan di kawasan KEK Mandalika,” kata Rusdi. Laporan aduan tersebut sudah masuk dan terdaftar dengan Nomor TBLP/22/VI/2020/Ditreskrimsus tertanggal 30 Juni 2020. Aduan terkait pelanggaran pasal 27 ayat 3 UU RI No 19/2016 tentang perubahan UU RI No 11/2008 tentang ITE. Luthfi angkat bicara. Menurutnya, yang dituduhkan tersebut sebagai upaya membungkamnya dari perjuangan aspirasi masyarakat. Isu yang dihembuskan tidak berdasar dan tidak bertanggungjawab. “Tuduhan mafia proyek ini sangat merugikan pribadi saya dan keluarga saya. Tuduhan ini sangat tinggi nuansa politisnya untuk menghambat proyek strategis nasional KEK Mandalika,” kata kakak kandung mantan Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi ini.

Laporan kepada aparat penegak hukum ini, sambung Luthfi, sebagai langkah bijak dengan mengedepankan hukum dalam menghadapi persoalan. “Saya akan seriusi ini melalui jalur hukum sesuai hak konstitusional saya,” tegasnya. Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto menjelaskan laporan pengaduan yang masuk masih akan diteliti dulu kelengkapannya. “Nanti setelah diterima laporannya akan didisposisi Direktur (Reskrimsus),” ucapnya dikonfirmasi terpisah. Penanganan selanjutnya melalui Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda NTB. (why)

SUARA NTB

Rabu, 1 Juli 2020

Halaman 8

Kasus Lahan SMPN 2 Gunungsari

Pemda Dinilai Lambat Ajukan PK

(Suara NTB/yon)

EKOWISATA - Camat Lenek, H. M. Supriyadi (kana), bersama Kades Lenek, M. Ikhsan, menunjukkan masterplan pengembangan ekowisata di wilayahnya, Selasa (30/6).

Kecamatan Lenek Kembangkan Ekowisata Selong (Suara NTB) Potensi pariwisata di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) seakan tidak ada habisnya. Kondisi itu tidak terlepas dari potensi alam yang dimiliki. Hal inilah yang menjadi pendorong bagi Kecamatan Lenek yang saat ini bergegas mengembangkan ekowisata atau kawasan wisata Batu Malang di wilayah Desa Lenek dan sekitarnya.

Rencana pengembangan ekowisata ini untuk memberikan alternatif wisata baru kepada masyarakat.

Itu pun nantinya akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Bagaimana tidak, apabila pariwisata di suatu wilayah maju, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Hal tersebut dikarenakan masyarakat tidak hanya jadi penonton, melainkan juga sebagai pelaku usaha. “Pengembangan ekowisata ini berkaitan dengan peningkatan produktivitas perekonomian masyarakat,” terang Camat Lenek, H. M. Supriyadi, kepada Suara NTB, Selasa (30/6).

Terlebih, lanjutnya, di Kecamatan Lenek terdapat beberapa sumber yang potensi untuk dipasarkan di lokasi pengembangan ekowisata tersebut. Artinya ketika Lenek menjadi pusat ekowisata, nantinya akan digandeng dengan program kegiatan di Bale Budaya serta sanggar-sanggar kesenian pendukung kegiatan, termasuk kerajinan tenun, batu bata, gegandek serta menopang usaha petani ikan dan lahan pertaian lainnya yang ada di kecamatan yang baru terbentuk ini.

Langkah ini juga untuk mendukung rencana pembukaan jalur tracking ke Gunung Rinjani dari Desa Lenek Duren Kecamatan Lenek, sehingga ke depan dapat menjadi pusat ekonomi wisata di Kabupaten Lotim. Ditegaskannya, rencana pengembangan ekowisata ini beberapa kali dibahas melalui focus group discussion (FGD) atas inisiasi dari Bappeda Lotim dengan pengembangan ekowisata di Kecamatan Lenek ini nantinya akan ditata dari hulu ke hilir.

Disampaikan Supriyadi, pengembangan ekowisata ini awalnya diinisiasi oleh Pemerintah Desa Lenek dan sudah dibahas dalam Musrenbangdes tingkat desa dan kecamatan. Posisi saat ini masih menunggu anggaran yang disiapkan oleh Pemkab Lotim untuk mendukung pengembangannya yang direncanakan pada tahun 2021 dengan total anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp6 miliar.

“Hadirnya ekowisata ini nantinya dapat menyatukan aspek sosial ekonomi dan budaya yang ada di Kecamatan Lenek pada khususnya dan Lotim pada umumnya,” jelasnya.

Kepala Desa Lenek, Ikhsan, menyampaikan bahwa inisiatif pengembangan ekowisata tersebut dengan melihat potensi yang ada. Bahkan disiapkan untuk menjadi pilot project pengembangan ekowisata di Kabupaten Lotim. Dalam usulan rencana penataan Desa Lenek (zona ekowisata), untuk zona hulu disiapkan turbin air, rehab saluran sepanjang 650 meter dan peningkatan jalan dan wisata tubing saluran berupa edukasi lingkungan dan kebersihan lingkungan.

Untuk zona tengah, wisata terapi ikan berupa edukasi lingkungan dan kebersihan lingkungan. Zona hilir, wisata ikan hias, edukasi lingkungan dan kebersihan lingkungan atau pemukiman, serta shelter ekowisata, rest area, pusat souvenir, pusat kuliner ikan dan makanan tradisional dan lainnya. Di mana kata kuncinya yaitu “Air” yang di dalamnya ada budidaya ikan, minapadi, infrastruktur desa, infrastruktur irigasi desa, infrastruktur jalan desa, energi baru dan terbarukan, pengembangan wisata tirta dan ekowisata dan pengembangan kuliner ikan dan makanan tradisional. (yon)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) dinilai lamban melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait lahan SMP 2 Gunungsari yang kini justru mulai dibangun perumahan. OPD seperti Badan pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) dan Bagian Hukum dinilai terlalu banyak menghabiskan waktu rapat koordinasi. Sedangkan aksi nyata terkait persoalan ini tidak ada.

Ketua DPRD Lobar, Hj Nurhidayah menegaskan pemda mengakui memiliki novum (bukti baru) terkait persoalan lahan SMP 2 Gunungsari sebagai dasar melakukan gugatan PK ke MA.”Novum yang dimiliki seperti disampaikan BPKAD dan bagian hukum ini cukup kuat sebagai bukti untuk bisa memenangkan di MA,” tegas dia. Dari dulu pemda mengklaim memiliki bukti berupa surat peminjaman sertifikat lahan itu untuk PK, namun dipertanyakan dirinya sampai saat ini belum ada

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

H. Fauzan Husniadi

Hj. Nurhid ayah

pegang, dan segera melakukan langkah hukum PK,” tegas dia.

Terkait kapan dilakukan PK, pihaknya akan berkoordinasi

lebih lanjut dengan Bagian Hukum. Yang jelas lanjut dia, PK akan dilakukan dalam waktu dekat ini. (her)

Dikhawatirkan Timbulkan Gejolak Besar

(Suara NTB/ist)

DAFTAR ULANG - Suasana pendaftaran ulang calon siswa di SMPN 1 Mataram, Selasa (30/6).

SMP di Mataram Berharap Calon Siswa Daftar Ulang Mataram (Suara NTB) – Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi sudah dilaksanakan pada Senin (29/6). Sejumlah SMP negeri di Kota Mataram mengharapkan calon siswa yang dinyatakan diterima melakukan daftar ulang jalur zonasi pada Selasa (30/ 6) sampai dengan Kamis (2/7).

Pada PPDB SMP jalur zonasi di Mataram, ada sekolah yang kuota siswa barunya terpenuhi, dan ada juga yang kuota siswa barunya tidak terpenuhi. Kepala SMPN 16 Mataram, Suraji mengatakan, pihaknya mengharapkan calon siswa yang sudah dinyatakan diterima di SMPN 16 Mataram agar segera mendaftar ulang. “Sehingga kuota kami lima rombongan belajar dapat terpenuhi,” katanya pada Selasa (30/6).

Lima Tahun Tak Ada Kejelasan kan Rp115 juta. Setelah dibawa kendaraan dan BPKB, oknum ini malah menghilang.

Pihaknya berkali-kali menagih oknum tersebut, bahkan ia nyanggong menunggu korban namun hasilnya nihil. Sampai tahun 2015 awal, oknum ini membuat kuitansi senilai Rp135 juta, di mana dalam kuitansi itu menerangkan bahwa titipan sementara sampai tanggal 16 Maret 2015. Karena tak kunjung mendapatkan hasil, ia pun melaporkan kasus ini ke Polsek Gerung sekitar tahun 2018.

Namun laporannya tidak ada perkembangan. Akhirnya awal tahun 2019 ia melapor ke Polres Lobar. Laporan ini pun ditangani oleh Propam dan dialihkan ke Reskrim. Di Polres pihaknya dengan korban dimediasi. Di mana hasilnya, oknum membuat surat pernyataan ditandatangani di atas materai Rp6.000.

Dalam surat pernyataan itu, oknum sanggup mengembalikan uang milik korban sejumlah Rp100 juta dalam tempo tiga bulan terhitung sejak dikeluarkannya surat pernyataan itu. Apabila oknum tidak mengembalikan uang tersebut ke korban dalam jangka waktu tiga bulan, maka oknum sanggup diproses secara hukum yang berlaku. Bahkan oknum sebagai penanggung jawab utama sanggup diproses secara disiplin. “Tapi di Polres tidak bisa diselesaikan, akhirnya saya bawa ke Polda pada Juli 2019. Kini

tindakan yang diduga melanggar hukum yang dilakukan oknum. Seperti halnya dugaan penggelapan dokumen negara yang itu menjadi dasar kepemilikan sah pemda Lobar. “Kami dorong segera melakukan itu (upaya hukum),” tegas dia.

Menanggapi hal ini kepala BPKAD Lobar, H Fauzan Husniadi menegaskan, bahwa pihaknya telah memegang bukti baru terkait persoalan lahan SMP 2 Gunungsari. Atas dasar itu pihaknya segera melakukan langkah PK. “Ada beberapa bukti baru terkait lahan SMP 2 Gunungsari itu kami

Bantuan Dampak Covid-19

Kasus Dugaan Penipuan Giri Menang (suara NTB) – Mantan Kepala Desa (Kades) di Lombok Barat, H. Tauni bersama kakaknya, H. Asmuni diduga ditipu oleh oknum anggota polisi yang bertugas di wilayah Lobar.

Dugaan penipuan ini berawal dari jual beli kendaraan korban yang dilakukan oknum tersebut, namun hingga lima tahun lebih kasusnya belum juga terang benderang. Korban pun melaporkan kasus ini Polsek hingga ke Polda.

H. Tauni kepada wartawan, Selasa (30/6) menerangkan, dugaan penipuan dialaminya berawal dari jual beli mobil L 300 akhir tahun 2014. Ia membeli mobil lengkap dokumen BPKB dari oknum tersebut senilai Rp100 juta. Uang pembelian berasal dari dirinya dan kakaknya (H. Asmuni). Sekitar dua pekan setelah jual beli itu, oknum datang ke rumah korban untuk menawarkan menjual lagi kendaraan tersebut.

Karena atas iming-iming ada pembeli yang bersedia membeli kendaraan itu di atas Rp 100 juta. Ia pun bersedia menjual kendraaan melalui perantara oknum tersebut. Selang duatiga hari kemudian, oknum itu menyampaikan ke dirinya bahwa kendaraan tersebut jadi terjual sehingga ia pun menyerahkan BPKB ke oknum tersebut. “Karena kita percaya karena oknum ini aparat (polisi) sehingga saya serahkan semua lengkap bersama STNK dan BPKB,” imbuh dia.

Harganya saat itu disebut-

aksi nyata. “Itu kita pertanyakan,” ujar dia.

Karena itulah, pihaknya mendesak agar OPD terkait segera melakukan upaya langkah hukum PK. Kemungkinan dulu mereka belum mengetahui pemda akan kalah dalam gugatan ini, namun dengan kondisi hari ini menurutnya bukti ini cukup kuat ditambah lagi ada bukti lain yang dimliki. “Dan pemda merasa yakin dengan bukti bisa memenangkan perkara ini,” tegas dia.

Pihaknya juga mendorong agar pemda melakukan langkah hukum terkait berbagai

hampir sudah setahun ini,” jelas dia. Sampai sekarang kasus itu, kata dia belum ada perkembangan.

Pihak kepolisian menganggap kalau ada kelemahan dari dokumen korban, karena barang bukti, indentitas kendaraan tidak ada. Namun seharusnya bisa dilacak oleh aparat. Informasi yang ia peroleh kendaraan ini ada di Lotim sudah dijual ke makelar. “Saya berharap uang saya dikembalikan, dan oknum dihukum sesuai surat pernyataannya,” ujar dia.

Kasat Reskrim Polres Lobar, AKP Dhafid Shiddiq yang dikonfirmasi terkait laporan warga ini, mengatakan pihaknya belum mengetahui hal ini. Pihaknya berjanji akan mengecek lebih lanjut masalah ini. “Saya baru (jadi Kasat Reskrim), nanti saya cek,” tegas dia. Ia pun meminta foto laporan polisi agar bisa dilacak. Terkait langkah kepolisian, ia mengaku belum tahu berkas laporan tersebut karena ia baru menjabat tahun 2020. “Biar kami cek dulu,” jelas dia. (her)

Suraji menyebutkan, hasil PPDB di SMPN 16 Mataram yaitu untuk jalur afirmasi kuota terpenuhi 21 siswa dan sudah mendaftar ulang. Untuk jalur prestasi kuota sebanyak 42 siswa, yang mendaftar ulang sebanyak empat siswa.

Kuota jalur perpindahan orang tua siswa sebanyak tujuh siswa, yang mendaftar ulang sebanyak satu orang siswa.

Untuk jalur zonasi kuota sebanyak 108 siswa, sampai dengan Selasa kemarin yang mendaftar ulang di SMPN 16 Mataram sebanyak 59 siswa.

Dihubungi terpisah, Kepala SMPN 3 Mataram, Suherman mengatakan, pihaknya menginginkan pelaksanaan PPDB sesuai dengan aturan dan komitmen masyarakat. Ia mengharapka sistem zonasi itu dapat menjawab tuntutan masyarakat terkait sekolah anak mereka. Oleh karena itu calon siswa yang dinyatakan diterima bisa melakukan daftar ulang.

“Kami berharap masyarakat, orang tua siswa tidak menuntut atau memaksakan ego dan gengsi pribadi memilih sekolah tertentu yang be-

HILANG HLG STNK R2 KAWASAKI DR.2054 EG NOKA/NOSIN : MH4BJ175AKJP19067/ BJ175AEP23346 NO.BPKB P.08636241 AN.DEDENG ABUDIN HLG SKTR KARANG SUKUN HLG STNK R2 HONDA DR.3778CP NOKA/NOSIN : MHIJFS114GK290354/ JFS1E -1284631 AN.NURHIDAYATI HLG D’SKTR CAKRANEGARA

rakibat tidak berimbangnya persebaran jumlah siswa di setiap sekolah,” harapnya.

Suherman menyebutkan, untuk sementara target tujuh kelas di SMPN 3 Mataram belum terpenuhi, masih kurang 15 orang siswa. Dengan hasil itu, jumlah siswa per rombongan belajar sebanyak 28 siswa, dengan catatan jika tidak ada yang mengundurkan diri. “Kami masih menunggu hingga daftar ulang selesai tanggal 2 Juli nanti,” katanya.

Hal senada disampaikan Kepala SMPN 6 Mataram, Azizudin. Menurutnya kuota siswa di SMPN 6 Mataram terpenuhi. Namun demikian, jumlah itu belum pasti karena bergantung saat daftar ulang. “Diharapkan semua calon siswa daftar ulang.

Kuota sudah terpenuhi kalau sesuai pengumuman pendaftaran, tapi apakah semuanya daftar ulang atau tidak belum kami tahu,” ujarnya. (ron)

Selong (Suara NTB) Bantuan dampak sebaran corona virus disease (Covid) berupa Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari Kabupaten Lombok Timur (Lotim) disebut hanya bisa diterima masyarakat selama tiga bulan saja. Sementara bantuan lain berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) pusat dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa akan berlanjut sampai enam bulan.

Melihat kebijakan pemerintah yang timpang tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Lotim, TGH. Wildan Dzikrullah kepada Suara NTB mengingatkan, semestinya segala kemungkinan yang bisa menimbulkan gejolak harus diminimalisir.

“Tidak boleh begitu, akan menimbulkan gejolak yang lebih besar di kalangan masyarakat,” ungkapnya. Disarankan anggota DPRD Lotim ini, eksekutif hendaknya lebih hati hati dan bijak dalam mengelola bantuan dampak Covid-19.

Pertama, mulai dari data penerima bantuan ini harus terus dilakukan perbaikan. Temuan para wakil rakyat dan pengaduan dari banyak pihak menyebut banya warga yang belum menerima bantuan karena terbentur persoalan data. “Data ini ini kita minat diperbaiki, selalu saja ada data yang tidak bisa selesai,” tegasnya.

Kualitas bantuan yang diberikan kepada masyarakat

juga harus diperbaiki. Diminta, bantuan tdak sekadarnya saja. Tidak diinginkan bantuan yang diberikan ini tidak layak konsumsi. “Kita temukan ada yang tidak layak konsumsi, telurnya busuk, ikan terinya berulat,” tegasnya.

Wildan Dzikrullah menegaskan, terkait pembagian bantuan tersebut Dewan Lotim mendorong agar masyarakat tetap mendapatkan bantuan selama Covid-19,. Bantuan pun diharapkan merata ke seluruh warga. “Kalau memang tidak bisa merata, sebaiknya distop saja karena dampak sosialnya lebih buruk, akan menimbulkan kecemburuan antara yang tidak dapat dengan yang dapat,” demikian pintanya.

Kepala Dinas Sosial Lotim, H. Ahmat tidak menampik kemungkinan terjadinya kecemburuan sosial nantinya terkait bantuan dampak Covid. Diketahui, BST dan BLT DD ini kemungkinan besarnya akan diterima sampai enam bulan.

Sementara bantuan dari Pemkab Lotim berupa JPS sembako ini hanya mampu diberikan selama tiga bulan.

Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy juga jauh sebelumnya mengakui keterbatasan Lotim yang tidak bisa memberikan JPS Sembako ini sampai dengan batas waktu seperti yang dilakukan di desa. Kemampuan anggaran Lotim kata Bupati terbatas hanya sampai tiga bulan saja. “Kita tidak mampu sampai enam bulan,” demikain pengakuannya. (rus)

SUARA NTB

Rabu, 1 Juli 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI,

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi :

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PER-

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA

DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI

DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR

TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SE-

DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB

Rabu, 1 Juli 2020

Halaman 10

Dugaan Penyelewengan Dana Tanggap Darurat 2019 Didalami Inspektorat Dompu (Suara NTB) Dana tanggap darurat tahun 2019 untuk penanganan kekeringan tahun 2019 diduga disalahgunakan. Selain bersumber dari APBD Dompu, penanganan tanggap darurat kekeringan ini juga bersumber dari APBD Provinsi NTB sekitar Rp200 juta. Karena didanai dari 2 sumber anggaran, dana tanggap darurat dari APBD Dompu diduga tidak bisa pertanggungjawaban pihak BPBD Dompu.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Dompu, Jufri, ST, MSI yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (30/6) mengakui kalau penggunaan dana tanggap darurat kekeringan tahun 2019 lalu saat ini sedang dalam tahap audit khusus yang dilakukan oleh Inspektor-

at Kabupaten Dompu. Karena masih dalam proses audit, pihaknya belum mengetahui terkait dugaan penyelewenangan anggaran tersebut sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. “Ini kan sudah dalam pemeriksaan Inspektorat. Jadi hasil pemeriksaan

inspektorat itu belum keluar terkait dengan penggunaan tanggap darurat terkait kekeringan,” kata Jufri.

Berdasarkan pengakuan bendahara tahun 2019, Jufri mengatakan, semua bukti terkait penggunaan anggaran tanggap darurat kekerin-

gan tahun 2019 sudah ada.

Namun dirinya masih harus menunggu hasil pemeriksaan, sehingga bisa ditindak lanjutinya. “Kalau versinya bendahara lama, sudah ada semua bukti – buktinya. Tapi saya harus tetap menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat, baru saya menindak lanjuti ada temuan atau apa nanti,” katanya.

Terkait penggunaan anggaran sebesar Rp133 juta di BPBD Dompu tahun 2019 yang masih diragukan pertanggungjawabannya oleh

BPK, Jufri mengaku, pihak Inspektorat Kabupaten Dompu masih menelusurinya dengan pembuktian yang ada.

“Selaku Kalak (kepala pelaksana BPBD) hanya bisa memerintahkan Bendahara lama untuk menyiapkan administrasi yang diminta Inspektorat. Jadi, sampai sekarang masih dalam pemeriksaan dengan menunjukan bukti – bukti saja,” terangnya.

Sementara untuk temuan sebesar Rp100 juta lebih yang harus jajaran BPBD Dompu kembalikan ke kas negara,

Jufri mengaku, belum menerima rincian dalam bentuk lampiran LHP BPK RI. Sehingga pihaknya belum bisa menindak lanjutinya, sehingga bisa disetorkan ke kas negara. “Sampai sekarang belum dapatkan lampiran LHP tentang siapa menangJufri gung apa,” ungkapnya. (ula) (Suara NTB/ula)

Kedisiplinan, Tantangan Terberat Penanganan Covid-19 Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin menyatakan, tantangan terberat yang dihadapi pemerintah dalam upaya penanganan dan pencegahan Coronavirus Disease (Covod-19) selama ini yaitu kedisiplinan.

Persoalan kedisiplinan ini menurut Wabup, sejauh ini belum benar-benar bisa efektif diterapkan masyarakat.

Terutama soal kepatuhan pelaksanaan protokol pencegah(Suara NTB/ist) an virus asal kota Wuhan, TionFud Syaifuddin gkok itu. “Ini yang menjadi PR besar kita. Disiplin menjalankan upaya pencegahannya,” katanya.

Dikatakannya, pada dasarnya cara mencegah meluasnya infeksi virus tersebut cukup mudah. Hanya saja polanya yang dianggap belum biasa dilaksanakan membuat masyarakat merasa kerepotan. Dan pada akhirnya protokol pencegahan itu diabaikan oleh masyarakat. “Karena ini hal baru jadi cenderung lalai masyarakat,” timpalnya.

Karena itu tutur Wabup, dalam banyak kesempatan pihaknya tidak bosan mengingatkan masyarakat. Apalagi lanjut dia, menjelang penerapan kenormalan baru (new normal) di mana protokol pencegahan Covid-19 menjadi syarat. Maka masyarakat harus benar-benar mematuhi seluruh protokol kesehatan untuk pencegahan virus tersebut. “Saya sudah minta dinas kesehatan khususnya mulai getol sosialisasi soal new normal karena cepat atau lambat kita akan sampai ke tahap itu,” tegasnya.

Terakhir Wabup kemabali berpesan, kepada seluruh masyarakat KSB agar menumbuhkan kedisiplinannya dalam menerapkab pola hidup bersih khususnya untuk pencegahan virus corona. Sebab jika tidak, maka akan sulit kemudian kehidupan masyarakat kembali seperti sedia kala. “Selama obat penawarnya belum ditemukan, maka selama itu kita akan dihantui virus (corona) itu. Nah yang bisa kita lakukan kemudian hanya perlu disiplin saja menjalankan protokol pencegahannya,” imbuhnya.(bug)

TMMD Ke-108 di KSB Resmi Dibuka Taliwang (Suara NTB)Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 108 tahun 2020 di Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, dibuka secara resmi, oleh Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W. Musyafirin MM, Selasa (30/6). Kegiatan ini sengaja dipusatkan di desa tersebut, karena masih belum terjamah infrastruktur dasar yang baik dan mumpuni. Kagiatan ini sekaligus juga sebagai salah satu cara untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk meningkatkan kembali budaya gotong royong.

“Kita sengaja pilih desa Seminar Salit khususnya dusun Batu Melik sebagai lokasi acara, karena lokasinya sangat jauh dan masyarakatnya juga masih butuh sentuhan lainnya. Sasaran utama dari kegiatan ini lebih kepada upaya penyadaran kepada masyarakat terkait budaya gotong royong,” ungkap Bupati saat memberikan sambutan.

Dikatakannya, TMMD telah banyak memberikan pelajaran berharga betapa pentingnya semangat gotong royong membangun bangsa. Hilangkan rasa perbedaan dan keberagaman menjadi salah satu kunci menyukseskan semua program yang disepakati.

Kegiatan TMMD tidak hanya menyasar kegiatan

(Suara NTB/ist)

TMMD - Suasana pembukaan TMMD di Aula utama gedung Setda KSB, Selasa (30/6). fisik saja, melainkan kegiatan non fisik seperti penyuluhan kesehatan dan pertanian. Sehingga kesejahteraan masyarakat yang berada di Dusun Batu Melik terus meningkat.

Selain itu, kegiatan TMMD ini juga menjadi salah satu bukti

RADIO

nyata kemanunggalan TNI bersama rakyat.

“Kami berharap indikator keberhasilan TMMD ini bukan hanya terbangunnya infrastruktur semata, namun yang paling penting adalah sasaran non fisik agar se-

makin digerakkan,” ujarnya.

Ia berharap personel yang dilibatkan dalam TMMD ini, supaya bisa berbaur bersama warga setempat. Jadikan masyarakat di Aik Kangkung sebagai orang tua dan keluarga sebagai salah satu bukti

kemanunggalan TNI bersama rakyat. Hilangkan kesan perbedaan dalam diri, untuk terus berbaur dengan masyarakat yang ada. Kepada masyarakat, Bupati juga berharap supaya bisa menjadi tuan rumah yang baik dan keluarga yang hangat bagi anggota Satgas TMMD. Sehingga pelaksanaan program yang ada bisa berjalan sukses dan lancar.

“Kami sangat berharap para anggota TNI bisa berbaur dengan masyarakat begitupun juga masyarakat. Sehingga program yang akan dilaksanakan bisa berjalan sukses dan lancar,” tukasnya.

Sementara Dansatgas TMMD ke-108 Kodim 1628/ Sumbawa, Barat, Letkol CZI Eddy Oswaronto ST, dalam laporannya menjelaskan, TMMD bertujuan untuk membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lokasi kegiatan. Baik itu terkait dengan masalah pembangunan faslitas fisik maupun non fisik, serta memantapkan kemanunggalan TNI dengan rakyat. “ Sasaran fisik dalam TMMD adalah pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan usaha tani perbaikan ibadah.Untuk non fisik akan yakni penyuluhan agama, kamtibmas, Narkoba, bidang kesehatan pertanian dan peternakan,” singkatnya. (ils)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 1 Juli 2020

PPS Tetap Pakai APD Saat Verfak, Warga Diminta Tidak Khawatir Bima (Suara NTB) – Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 ini terasa berbeda dengan sebelumnya karena dilaksanakan masih dalam situasi pandemi Covid 19. Kondisi ini mengharuskan para penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu menerapkan protokol kesehatan Covid-19 pada semua tahapan.

Seperti saat sedang tahapan verifikasi faktual (verfak) dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 dari jalur perseorangan. Panitia Pemungutan Suara (PPS) di hampir semua desa di Kabupaten Bima menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) saat berkunjung ke rumah warga.

“Pemakaian APD diwajibkan bagi semua PPK dan PPS saat bertugas sebagai prasyarat dilaksanakannya tahapan pemilihan,” ujar Ketua Divisi SDM dan Parmas KPU Kabupaten Bima, Ady Supriadin, Selasa (30/6).

Untuk itu, Ady meminta kepada masyarakat agar tidak khawatir dengan kehadiran petugas verifikator atau PPS yang datang berkunjung dari rumah ke rumah. Sebab, PPS dalam menjalankan tugas wajib menerapkan protokol Covid-19.

“Imbauan ini perlu disampaikan karena kuatir PPS kami dikira petugas dari gugus tugas covid-19. Mudah-mudahan masyarakat bisa memahami dan menerima kehadiran PPS dengan baik,” harapnya.

Ia pun meminta kepada seluruh jajaran mulai dari PPK yang ikut turun monitoring dan PPS yang bertugas verfak agar terlebih dulu menjelaskan maksud dan tujuan saat berkunjung ke rumah masyarakat.(uki)

Laboratorium Hepatika Mataram Layani Rapid Test Biaya Murah Dari Hal. 1 Sedangkan 70.000 lainnya untuk memenuhi permintaan Kemenristek.

Pemesanan juga disebut datang dari pihak swasta dan pemerintah, termasuk Pemprov NTB. ‘’Tapi kami belum bisa pastikan karena bahan bakunya harus didatangkan dari Amerika. Jadi cukup sulit, tapi rencananya akhir bulan ini sudah bisa dipenuhi pesanan-pesanan itu,’’ jelasnya.

Di sisi lain, klinik di Laboratorium Hepatika Bumi Gora juga memanfaatkan pengembangan alat rapid test tersebut untuk menyediakan pelayanan rapid test berbiaya murah. Terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di NTB. ‘’Itu baru mulai hari ini (30/ 6)—kemarin—, setelah dapat izin untuk dipasarkan. Berarti Rp75 ribu hanya (alat) tesnya saja. Dengan PPN dan alat untuk pengambil darah, biaya pemeriksaannya jadi Rp95.000,” sebut Mulyanto.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr.

Nurhandini Eka Dewi, Sp.A menerangkan, rapid test di Klinik Hepatika Bumi Gora memang terbilang murah. Mengingat untuk fasilitas kesehatan lainnya di NTB masih menggunakan alat rapid test impor yang dibeli dengan harga lebih mahal.

Untuk itu, Pemprov NTB juga telah mengajukan pembelian alat rapid test buatan

lokal tersebut. Terutama untuk memberikan layanan rapid test yang lebih luas. ‘’Kita sudah ada rencana beli, tapi sudah dijawab akhir Juli baru dapat,’’ jelas Eka. Diterangkan, saat ini stok alat rapid test yang dimilik Gugus Tugas Penanganan Covid-19 NTB berjumlah sekitar 7.700. Mengingat penyediaan alat rapid test murah dari Laboratorium Hepatika Bumi Gora baru didapatkan pada Juli mendatang, maka pengadaan tersebut diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan gratis bagi pelajar dan mahasiswa. ‘’Kita harus hitung untuk pelajar dan mahasiswa mulai masuk Juli, kita sedang berhitung untuk rencana penggeratisan itu,’’ ujar Eka. Di sisi lain, penggratisan rapid test tersebut ditekankan harus memenuhi beberapa syarat.

Antara lain adanya bukti pemberitahuan dimulainya proses belajar-mengajar dari sekolah ataupun universitas.

Diterangkan, sampai saat ini pemerintah daerah telah menggeratiskan rapid test bagi sekitar 800 orang santri. ‘’Ada 200 santri yang hari ini kita periksa. Sebelumnya juga ada 300 orang dari Gontor dan 300 orang lainnya dari pesantren di Situbondo. Mereka memberitahu secara resmi tanggal 1 Juli mereka mau berangkat,’’ pungkasnya (bay)

Aset Daerah Minim Kontribusi Dari Hal. 1 Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (30/6) kemarin mengatakan, telah memerintahkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB untuk memanggil investor yang menjadi mitra Pemda. ‘’BPKAD sudah saya perintahkan seperti itu (memanggil investor). Termasuk bekerjasama dengan Tim Penasihat Investasi yang ada untuk bagaimana proses negosiasi kita dengan para mitra-mitra yang lama ini. Supaya dari aspek ekonomi menguntungkan dan dari aspek legal tak bermasalah,’’ kata Gita.

Sekda mengatakan optimalisasi pemanfaatan aset daerah memang harus dilakukan sebagai sumber pendapatan asli daerah. Sehingga kerja sama pemanfaatan aset yang sudah lama tidak produktif dilakukan peninjauan. Seperti pemanfaatan aset di Gili Trawangan, Gili Tangkong dan sejumlah aset yang dikerjasamakan dengan investor di Kota Mataram. ‘’Memang sekarang tugas kita melakukan penatausahaan yang baik dan benar. Sehingga aset-aset itu mendatangkan kemanfaatan ekonomi.

Katakanlah seperti beberapa aset yang sudah dikerjasamakan tapi belum beroperasi dengan baik. Tentu ini harus menjadi atensi, seperti Gili Trawangan, Gili Tangkong dan lain-lain,’’ ucapnya.

BPKAD bersama Tim Penasihat Investasi melakukan kajian terkait dengan kerja sama pemanfaatan aset yang sudah lama dan kontribusinya minim bagi daerah. ‘’Kemudian bagaimana ke depan aset-aset yang dikerjasamakan tersebut bisa lebih optimal lagi kemanfaatan ekonomi bagi daerah.

Kita akan lakukan renegosiasi kemudian perjanjian adendum. Bagaimana caranya supaya bisa menguntungkan bagi para pihak,’’ katanya.

Aset-aset yang masih nganggur atau belum dimanfaatkan oleh pihak ketiga, kata Gita memang menjadi atensi untuk segera diselesaikan. Termasuk aset-aset berupa rumah dinas yang ada di Kota Mataram yang

kelihatan terbengkalai.

Beberapa aset milik Pemprov NTB dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam jangka waktu 70 tahun. Dari kerjasama sepanjang itu, kontribusi atas pemanfaatan aset daerah sangat minim, hanya puluhan juta rupiah setahun.

Beberapa aset Pemprov yang dikerjasamakan dengan jangka waktu cukup lama yakni aset yang berada di Gili Trawangan Lombok Utara dan Lapangan Golf Golong Lombok Barat (Lobar).

Aset tanah milik daerah yang berada di Gili Trawangan seluas 65 hektare. Aset milik Pemprov tersebut dikerjasamakan dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI) sesuai perjanjian kontrak produksi Nomor 1 Tahun 1995 dengan jangka waktu kerjasama selama 70 tahun. Nilai royalti yang diperoleh Pemprov per tahun dari kontrak panjang ini hanya sebesar Rp 22,5 juta.

Untuk aset Pemprov yang berada di Golong berupa tanah dikerjasamakan dengan PT. Green Enterprise Indonesia Corporation. Perjanjian kerjasama ini sesuai surat perjanjian kontrak produksi Nomor 39a Tahun 1993. Selama ini, aset tersebut telah menjadi salah satu target pendapatan asli daerah. Akan tetapi, kontribusinya masih kecil dikarenakan perjanjian kerjasamanya telah ditandatangani sejak tahun 1993 dengan jangka waktu perjanjian 70 tahun. Nilai royalti yang diperoleh Pemprov NTB dengan pemanfaatan aset tersebut hanya Rp 35 juta setahun.

Selain itu, pemanfaatan aset Pasar Seni Senggigi Lombok Barat. Berupa pemanfaatan tanah Pasar Seni Senggigi oleh pihak ketiga dilakukan melalui pola kerjasama produksi yang kontrak perjanjian ditandatangani pada tahun 1993 dengan PT. Rajawali Adi Senggigi Nomor 229 tahun 1993. Jangka waktunya selama 30 tahun tahun dengan besaran royalty pertahun Rp 17.250.000. (nas)

Halaman 11

Protokol Covid-19 di Pasar Butuh KSB Klaim Tren Kasus Stunting Menurun Keseriusan Kabupaten/Kota Mataram (Suara NTB) – Penerapan protokol pencegahan virus corona (Covid-19) di pasar-pasar tradisional diakui masih cukup sulit dilakukan. Khususnya untuk memastikan penerapan lapak berjarak yang sebelumnya diupayakan pemerintah daerah.

Sekretaris Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menerangkan koordinasi terus dilakukan pihaknya dengan pemerintah kabupaten/ kota. Terutama untuk memperketat penjagaan dan pengawasan protokol Covid-19 di pasar-pasar tradisional.

Berdasarkan pantauan pihaknya, Nelly menyebut pemakaian masker di pasar tradisional didapati masih rendah.

Hal tersebut diharpakan menjadi perhatian semua pihak, terutama untuk samasama berusaha menekan angka penularan virus tersebut.

“Kami butuh betul penekanan pemerintah kabupaten/kota.

Mereka juga harus serius menjaga pasar. Karena, kalau

sekolah kita bisa liburkan, masjid bisa ditutup dan masyarakat ibadah di rumah.

Pasar tidak bisa. Beli sayur, beli daging di rumah di mana. Harus buka pasar. Karena daya tahan tubuh larinya,” ujar Nelly.

Diterangkan, dalam penekanan standard operational procedure (SOP) di pusat perbelanjaan, baik pasar tradisional maupun retail modern telah diatur oleh Kementerian Perdagangan melalui Surat Edaran (SE) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pemilihan Aktivitas Perdagangan yang Dilakukan Pada Masa Pandemi Covid-19 dan New Normal.

Beberapa SOP tersebut antara lain kepatuhan menjaga jara, penggunaan masker, cuci tangan, serta pemeriksaan suhu tubuh. Khusus untuk di NTB, pengadaan lapak berjarak menjadi salah satu yang diupayakan pemerintah daerah.

Dicontohkan Nelly seperti pengadaan lapak berjarak dengan memberikan bantuan lapak paying oleh Pemprov NTB untuk para

pedagang di Pasar Mandalika dan Kebon Roek Ampenan. Namun fasilitas ini belum maksimal dimanfaatkan oleh para pedagang.

“Pasar tradisional ini kita kan sudah upayakan kemarin bantu dengan payung atau apa di dua pasar induk ini dulu. Karena kewenangan pengelolaan pasar ini ada di kabupaten/kota, tentu kita berharap kabupaten/ kota peduli terhadap SOP pasar ini,” ujar Nelly.

Menurutnya, kebijakan ini cukup sulit untuk diterapkan khususnya di pasar tradisional. Karena fasilitas dan Sumber Daya Manusia (SDM) masih belum memadai, terlebih jumlah pasar tradisional di NTB ada di 207 lokasi.

Selain itu, penerapan SOP diakui lebih mudah dilakukan di retail modern. Terutama untuk penerapan pembayaran non-tunai guna mengurangi potensi menyebarnya Covid-19. “Disarankan kita membayar pakai kartu debit atau kredit. Jangan lagi ada transaksi uang ini sebenarnya,” jelas Nelly. (bay)

Kesulitan Hidup, Tempaan yang Melahirkan Orang Hebat Dari Hal. 1 Oleh karena itu, setelah keluar dari Balai Anak Paramitha diharapkan telah memiliki skill dan kompetensi untuk mulai

berwirausaha di dunia luar atau membentuk kelompok usaha di luar. ‘’Kita hanya mengawal dan memberikan stimulus kepada adik-adik kami,’’ katanya.

Dalam kunjungannya,

Wagub berkesempatan berkeliling Balai Anak Paramita untuk melihat usaha ekonomi produksi yang hampir semua pekerjaannya adalah anakanak dari Balai Paramita. (r)

NTB Susun Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Industri Smelter KSB Dari Hal. 1 Penyusunan rencana aksi pengembangan kawasan industri smelter tersebut untuk memantapkan program

dan kegiatan setiap kelembagaan yang terlibat. Karena bukan hanya smelter yang terbangun tetapi juga ada industri ikutan seperti pabrik semen, pupuk, kabel

dan lainnya. “Untuk industri ikutannya ini AMNT sedang dalam penjajakan mitra-mitra mereka,” tandas mantan Asisten II Setda KSB ini. (nas)

Alarm Bagi Masyarakat NTB Dari Hal. 1 Supaya konsisten menerapkan protokol kesehatan agar masyarakat yang rentan tidak tertular virus Corona. ‘’Saya kira itu alarm yang tidak bisa kita sepelekan. Karena angka kematian kita sampai 62 orang. Jadi ini perlu kita perhatikan dengan baik,’’ pesan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, dr.

Hamsu Kadriyan, M. Kes, Sp.THT dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (30/6) kemarin.

Ia mengatakan, masyarakat atau pasien yang meninggal dunia sebagian besar punya penyakit komorbid atau penyakit bawaan. Sehingga, masyarakat harus melindungi mereka yang rentan terpapar Covid-19. ‘’Supaya tidak jatuh dalam kondisi yang berat,’’ katanya.

Inilah pentingnya saling menjaga. Jika berinteraksi dengan banyak orang di luar rumah, maka harus konsisten dengan protokol kesehatan Covid-19.

Apabila pulang ke rumah tetap mencuci tangan dan mencuci baju. Agar tidak memicu penularan ke keluarga. ‘’Adanya masyarakat yang tak

percaya Corona, pentingnya tokoh masyarakat memberikan pengertian kepada masyarakat.

Karena mungkin kalau petugas kesehatan yang ngomong mungkin tidak didengar. Tapi kalau tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat didengar,’’ imbuhnya.

Jangan sampai tokoh agama dan tokoh masyarakat memberikan informasi yang kurang tepat. Sehingga kewaspadaan masyarakat menjadi berkurang. ‘’Sehingga terjadilah penularanpenularan kepada orang yang rentan dan akhirnya menyebabkan kematian,’’ katanya.

Hamsu mengatakan, penanganan Covid-19 tidak cukup hanya Pemda yang bergerak.

Namun semua stakeholders termasuk masyarakat harus bergerak bersama-sama. ‘’Karena penularannya bisa dari satu orang ke orang lain.

Atau pada saatnya berkumpul beramai-ramai, bisa saja terjadi. Sehingga masyarakat juga harus konsisten melaksanakan prosedur atau protokol Covid. Antara lain rajin mencuci tangan, menjaga jarak, pakai masker,’’ terangnya.

Jangan sampai dengan adanya kelonggaran saat ini,

menyebabkan masyarakat abai terhadap protokol kesehatan Covid-19. Kebijakan yang diambil Pemda pada awal virus Corona masuk NTB dinilai cukup bagus. Namun sekarang sudah mulai ada pelonggaran-pelonggaran. ‘’Memang ada pertimbangan ekonomi menyebabkan pemerintah tak bisa terus-terusan melakukan pemantauan.

Sekarang kembali ke individu, agar tetap menjalankan protokol kesehatan,” tambahnya.

Terkait dengan Kota Mataram dan Lombok Barat yang masih terjadi penambahan kasus Covid-19 di NTB. Hamsu mengatakan bahwa memang kedua daerah itu padat penduduknya. Sehingga menjadi salah satu pemicu yang menyebabkan penularan Covid-19 belum terkendali.

Sama seperti di Jawa Timur, kasus tertinggi di Kota Surabaya.

Begitu juga di Suawesi Selatan, kasus tertinggi di Kota Makassar. Kepadatan penduduk dan interaksi sosial masyarakat yang tidak melaksanakan protokol Covid dengan benar berpengaruh terhadap masih terjadinya penularan di lapangan. (nas)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa Barat, mengklaim tren kasus stunting menurun sebesar 3 persen dari kondisi sebelumnya di angka 18 persen. Penurunan tersebut merupakan hasil evaluasi internal dari bidan desa di masing-masing Puskemas bukan dari hasil Riskesdas.

“Memang hasil evaluasi internal kami, angka stunting kita saat ini tinggal 15 persen dari jumlah kelahiran bayi dan balita. Menurun 3 persen dari hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang kami terima di tahun 2019 lalu,” ungkap Kepala Dikes KSB, H Tuwuh S. Ap, kepada Suara NTB, Selasa (30/6).

Meski penurunan angka stunting ini merupakan hasil evaluasi internal, tetapi pihaknya sangat mengapresiasi karena upaya menekan kasus itu sudah memberikan hasil maksimal. Pihaknya juga akan tetap menunggu hasil Riskesdas untuk memastikan angka stunting menurun atau justru sebaliknya. Bahkan program untuk mendukung penurunan angka stunting juga terus digalakkan. Salah satunya program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan sistem keroyokan melalui pro-

gram di masing-masing SKPD. “Memang angka 15 persen angka stunting kita belum diakui secara provinsi maupun nasional karena baru sebatas internal,” sebutnya. Sehingga dirinya mengaku sangat menunggu hasil Riskesdas untuk memastikan data yang dimiliki saat ini.

Kalaupun hasil Riskesdas nantinya tidak sama dengan hasil evaluasi internal, pihaknya sangat berharap bisa berada di angka 18 persen.

Karena untuk bisa turun dari angka 18 persen sangat berat karena angka tersebut dianggap sudah berada di posisi aman. Terlebih lagi saat ini untuk penanganan masalah stunting sudah diambil alih Bappeda tidak lagi Dikes sendiri yang berjalan.

Sehingga Bappeda yang akan mengatur rincian belanja masing-masing SKPD untuk penanganan stunting sesuai dengan target. Termasuk memaksimalkan peran dana desa (DD) untuk fokus penanganan stunting.

“Kalaupun tidak sama dengan hasil evaluasi di internal kami, minimal kita sudah bertahan di 18 Persen sudah sangat bagus. Karena untuk kembali turun dari angka tersebut sangat sulit tercapai,” pungkasnya. (ils)

NTB Terbitkan Pergub Percepatan Pengembangan Sepeda Listrik Dari Hal. 1 ‘’Jadi sistem industrinya kita bangun,’’ terangnya.

Nuryanti mengatakan, pengembangan industri otomotif kendaraan listrik menjadi salah satu prioritas Pemprov NTB. Motor listrik akan menjadi satu-satunya alternatif industri masa depan di Indonesia bahkan dunia.

Sehingga untuk pengembangan sepeda listrik di NTB, Pemprov bersama PLN akan membuat kawasan bebas polusi. Di kawasan bebas polusi tersebut akan mewajibkan penggunaan kendaraan listrik.

Misalnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Gili Trawangan, Gili Air, Gili Meno dan desa-desa wisata. ‘’Kita daerah wisata harus mengembangkan itu.

Biar unik dan juga ramah lingkungan,’’ ucapnya.

Sebagai bentuk dukungan pengembangan sepeda listrik di NTB, Pemprov sedang memesan sebanyak 60 unit. Sepeda listrik buatan IKM-IKM NTB tersebut ditargetkan rampung sebelum 17 Agustus mendatang.

Nuryanti menjelaskan, kendala pengembangan sepeda listrik atau motor listrik di NTB karena memang suku cadang inti yang digunakan masih impor seperti dinamo dan baterai. Namun, sekarang pihaknya sedang melakukan riset bersama Universitas Teknologi Sumbawa (UTS)

untuk dapat membuat baterai untuk kendaraan listrik.

Direktur Science Technology and Industrial Park (STIPark) NTB, M. Khairul Ihwan, MT mengatakan sudah ada sepeda listrik buatan IKM NTB yang pasarnya menembus luar negeri. Yaitu IKM LeBui (Lombok e-Bike Builder).

Ia mengatakan IKM tersebut sudah banyak mendapat pesanan untuk pembuatan sepeda listrik dari luar negeri. ‘’Itu sekarang dibikin kirakira kalau produksi massal seperti apa. Aturan-aturannya seperti apa biar bisa cepat. Karena dia sudah terbentuk pasarnya, orang banyak pesan sekarang. Dia sudah empat tahun, sekarang generasi keenam,’’ jelasnya.

Karena belum memiliki workshop dan masih menyewa, Pemprov NTB melalui STIPark akan memfasilitasi. Dengan menyediakan tempat di STIPark dan peralatan yang dibutuhkan.

Sepeda listrik Le-Bui buatan NTB tersebut harganya dikisaran Rp15 - 50 juta. Jika dilakukan produksi massal, kata Ihwan, maka harga bisa turun berlipat-lipat. ‘’Untuk produksi massal harus disupport oleh peralatan dan permesinan. Seperti mesin potong, mesin lipat dan sebagainya. Di STIPark baru ada mesin bubut dan mesin tekuk. Alat bantu produksinya nanti kita akan bikin sendiri,’’ pungkasnya. (nas)

Penanganan Covid-19 Harus Lebih Fokus Dari Hal. 1 Wagub juga meminta agar penerapan protokol Covid-19 diperketat di tempat-tempat keramaian, pusat perbelanjaan dan rumah ibadah. Sehingga laju penyebaran dapat dikontrol dan ditekan.

Senada dengan hal itu, Gubernur NTB, Dr. H.Zulkieflimansyah, SE.M.Sc meminta agar pada bulan Juli, kedua daerah tersebut perlahan dapat memperlihatkan kemajuannya dalam upaya menekan angka Covid-19. Untuk mendorong dan mewujudkan hal itu, gubernur meminta agar dibentuk satu tim khusus yang akan membantu dan mengevaluasi setiap perkembangan dari ke dua daerah ini.

Wali Kota Mataram, H. Ahyar Abduh mengungkapkan sejak awal pihaknya terus berupaya menekan penyebaran virus corona. Menerapkan dengan serius program Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCB) dan melibatkan berbagai pihak dalam penerapan protokol Covid-19.

Ahyar juga mengutarakan bahwa ia mendukung program Kampung Sehat dan terus bekerja keras. ‘’Jadi kalau kita bicara penyebaran di lingkungan kita tidak menemukan lagi,’’ terangnya.

Meski saat ini Kota Mataram masih berstatus zona merah, Ahyar tidak surut semangatnya dan tetap berkomitmen dalam memutus rantai penularan Covid-19 di Kota Mataram.

Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si mengutarakan dukungannya terhadap program Kampung Sehat.

Menurutnya, program tersebut sangat baik diterapkan dalam menangani penularan virus Corona. ‘’Kami akan menerapkan Kampung Sehat di semua dusun,’’ ujarnya.

Bupati Lobar berkomitmen akan menerapkan dan men-

dukung kebijakan terkait tempat-tempat umum, pusat perbelanjaan dan rumah ibadah.

Rakor diikuti oleh Fokopimda NTB, Fokopimda Kota Mataram, Fokopimda Lobar, Gugus Tugas Provinsi NTB, Gugus Tugas Kota Mataram dan Gugus Tugas Lobar.

Sementara Kapolda NTB, Irjen Pol Mohammad Iqbal, SIK, MH mengaku salut dengan sinergi dari jajaran pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 di NTB. Ia tahu betul bahwa dalam menangani virus Corona ini dibutuhkan kerja keras dan koordinasi yang baik antar Pemprov, Pemkab/Pemkot hingga masyarakat. ‘’TNI/Polri selalu siap mensupport. Dan satu saran saya, agar traching itu ke depannya harus lebih masif dilakukan,’’ sarannya. Tak hanya itu, penyampaian informasi yang dikeluarkan oleh gugus tugas baik di provinsi dan juga kabupaten/kota dalam penanganan Covid-19, agar seirama dan satu narasi. Hal ini demi menghindari kebingungan bahkan kepanikan yang kerap terjadi di tengah masyarakat terkait validitas informasi, isu dan juga hoaks.

Danrem 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani juga menyampaikan hal senada. Ia mengatakan dukungannya terhadap operasi optimalisasi pendispilinan protokol kesehatan menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19 di wilayah Provinsi NTB. Pusat-pusat keramaian yang berangsur-angsur mulai beroperasi diwajibkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Begitu pula dengan destinasi wisata yang mulai dikunjungi masyarakat. ‘’Masyarakat itu harus terus diingatkan,’’ tegas Rizal.

Keterlibatan media dalam memberikan informasi pun turut menjadi sorotan. Informasi positif dan kabar baik

harus masif diberikan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi NTB, Nanang Sigit Yulianto, SH, MH menyampaikan akan pentingnya peranan jajaran pemerintah hingga elemen paling bawah.

Ia berharap di tiap desa, baik Kades , Lurah dapat konsisten dalam penanganan wabah Corona. Ia yakin, penanganan dari tingkat desa akan memberikan efek positif dalam mencegah penyebaran virus ini. ‘’Kades-kades dan Lurah-lurah ini harus digerakkan. Bila perlu di masjid-masjid ini ada Satgasnya, bisa dibuat Satgassatgas khusus,’’ sarannya.

Kabinda NTB, Ir. Wahyudi Adisiswanto menyerukan adanya regulasi yang tepat dari pemerintah, selain juga dalam meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri. ‘’Kepedulian kepada orang lain ini yang perlu kita kembangkan kepada masyarakat,’’ sarannya.

Seperti diberitakan, tingkat kematian pasien positif virus Corona (Covid-19) mencapai 5 persen di NTB menjadi atensi pemerintah daerah. Pasalnya, persentase tersebut hampir menyamai tingkat kematian nasional yang tercatat 5,15 persen. Ini sekaligus menjadikan NTB salah satu dari 10 besar daerah dengan angka kematian tertinggi di Indonesia.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A menerangkan bahwa menyikapi persoalan ini, membutuhkan upaya khusus.

Terutama untuk daerah-daerah zona merah di NTB. ‘’Makanya kita akan merubah lagi sistem yang kita kerjakan. Khususnya untuk Mataram dan Lombok Barat. Untuk melandaikan penularan dan menekan angka kematian,’’ ujarnya Diterangkan, sebagian besar kasus kematian karena Covid-19 di NTB merupakan Pasien Dalam Pengawasan

(PDP) yang masuk ke rumah sakit dengan gejala cukup berat. ‘’Artinya mereka memiliki gejala itu panas, batuk, pilek, dan yang lain seperti sesak nafas,’’ ujar Eka. Rata-rata pasien meninggal juga dirawat dalam waktu singkat, yaitu antara 2-3 hari.

Dengan kondisi tersebut, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 NTB disebutnya telah melaukan pendalaman untuk memetakan kembali wilayah-wilayah dengan risiko tinggi di Kota Mataram dan Lombok Barat. ‘’Ini sebenarnya (menandakan) PSBL (Pembatasan Sosial Bersekala Lingkungan) itu perlu diperketat lagi,’’ tegas Eka. Dicontohkan seperti penanganan kasus-kasus awal di wilayah Pelembak, Ampenan, dan Panaraga, Cakranegara. ‘’Itu kita fokus di dua daerah itu. Betul-betul dibatasi orang yang keluar, dan dibatasi orang yang masuk. Sekarang Panaraga sudah nol kasus, dan Pelembak juga turun,’’ sambungnya.

Pembaruan peta risiko tersebut dilakukan per dua minggu. Dengan pemetaan yang sekarang, diterangkan masing-masing Kota Mataram dan Lombok Barat memiliki empat kecamatan dengan risiko tinggi. ‘’Kalau di Mataram itu misalnya Pejeruk dan Cakranegara Barat yang naik, kalau di Lobar itu Gunung Sari,’’ ujar Eka. Di sisi lain, peran masyarakat ditegaskan Eka cukup penting dalam menyikapi peningkatan risiko kematian di NTB saat ini.

Terutama kaitannya dengan upaya pencegahan mandiri penularan Covid-19 dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada.

Dicontohkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kota Mataram terhadap 600 responden, 70 persen diantaranya memang mendukung pemerintah dan mengaku kwahatir dengan adanya pandemi Covid-19.

Namun terkait kebiasaan sehari-hari, protokol kesehatan masih diabaikan. ‘’Artinya 70 persen itu mendukung upaya-upaya kita (di pemerintahan), tapi way of life-nya. Orang yang sama menjawab kuisioner kita, hanya 23 persen yang memakai masker,’’ ujar Eka. Hal tersebut juga menjadi kajian pihaknya dalam melakukan penanganan ke depan.

Sebelumnya Sekda NTB Selaku Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 NTB, Drs. H.Lalu Gita Ariadi, M.Si menerangkan, sampai dengan Senin (29/6) total pasien Covid-19 di NTB mencapai 1.234 orang. Rinciannya 818 orang sudah sembuh, 62 meninggal dunia, serta 354 orang masih dalam perawatan.

Menurutnya, kasus kematian karena Covid-19 sebagian besar disertai dengan penyakit tidak menular, seperti penyakit kardiovaskular (hipertensi, jantung), diabetes militus, atau penyakit paru kronis. ‘’Karena itu, diharapkan kepada masyarakat yang memiliki penyakit tidak menular tersebut agar lebih waspada dengan cara menjaga pola hidup bersih dan sehat serta tidak berakivitas di luar rumah untuk sementara waktu,’’ ujar Sekda.

Berdasarkan peta zona risiko Covid-19 di Provinsi NTB, Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat masuk dalam zona merah atau risiko tinggi.

Sedangkan Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur masuk dalam zona oranye atau risiko sedang.

Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima masuk dalam zona kuning atau risiko rendah, sedangkan Kota Bima menjadi satu-satunya yang masuk dalam zona hijau atau tidak terdampak. (bay)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 1 Juli 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tingkatkan Minat Baca Generasi Milenial

Bank Indonesia Selenggarakan Bedah Buku Secara Daring Mataram (Suara NTB) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB mendukung pemerintah daerah mendorong peningkatan minat baca putra-putri Nusa Tenggara Barat. Terutama generasi milenial sebagai penerus pembangunan.

Membaca akrab disebut sebagai jendela dunia. Membaca memiliki sangat banyak manfaat bagi manusia, selain mendapatkan informasi baru. Membaca buku juga ternyata bisa meningkatkan konsentrasi dan kecerdasan otak kita.

Bukan hanya itu saja, ada sejumlah manfaat lain yang didapatkan bagi orang-orang yang suka membaca.

Diantaranya, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan rasa empati, meningkatkan memori otak, mengurangi stres, meningkatkan kemampuan analisa, menambah kosakata, meningkatkan kualitas tidur, menyenangkan, serta dapat meningkatkan konsentrasi.

Upaya meningkatkan kecintaan membaca, Bank Indonesia Provinsi NTB lalu menyelenggarakan kegiatan bedah buku secara daring (online) pada Sabtu (30/6).

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani menegaskan, kegiatan bedah buku yang diselenggarakan merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pengembangan dunia pendidikan dan motivasi bagi kaum milenial khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“Sejalan dengan visi perpustakaan Bank Indonesia, kami ingin kegiatan Perpustakaan Bank Indonesia menjadi program edukasi yang dapat memfasilitasi pengembangan modal intelektual dan memberikan kontribusi positif dalam proses transformasi masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Sebelum melaksanakan kegiatan bedah buku pada hari ini, Perpustakaan Bank Indonesia Provinsi NTB terlebih dahulu telah melaksanakan kegiatan “Lomba Resensi Bedah Buku” yang dilaksanakan dari tanggal 8 – 14 Juni.

Lomba resensi bedah buku ini mendapat antusias yang tinggi generasi millennial di NTB. Total sebanyak 104 peserta mengikuti lomba., tidak hanya berasal dari Provinsi NTB namun juga diikuti

oleh peserta di berbagai provinsi di Indonesia. Pemenang lomba diumumkan usai pelaksanaan bedah buku.

Achris menambahkan, kegiatan bedah buku yang diselenggarakan akhir pekan kemarin bertema “Open Book for The Better Future”. Tujuan kegiatan, seperti yang dikemukakannya, menumbuhkan rasa cinta dan minat membaca buku kepada masyarakat umum khususnya generasi milenial, karena buku dapat memberikan informasi dan motivasi untuk selalu berfikir secara luas (open minded) bagi pembacanya.

Bedah buku kali ini, Bank Indonesia menghadirkan pembicara, Jerome Polin Sijabat. Salah salah satu tokoh dari kalangan milenial yang saat ini sedang menimba ilmu di Waseda University Jepang. Selain aktif sebagai youtuber dengan membagikan kontenkonten bertemakan edukasi kepada masyarakat.

“Kami berharap, melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, adik-adik kaum milenial di NTB akan semakin semangat untuk terus mengejarcita-cita di bidang pendidikan tinggi bahkan sampai ke luar negeri,” ujarnya.

Seluruh rangkaian kegiatan Bedah Buku Perpustakaan Bank Indonesia Provinsi NTB juga tetap diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat khususnya untuk kaum milenial di Nusa Tenggara Barat.(bul)

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Achris Sarwani

Narasumber dan peserta bedah buku

Nurul Gabung Latihan di Mataram

Mataram (Suara NTB) Setelah resmi dipanggil mengikuti Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) di Jakarta persiapan Pra-olimpiade 2021, Nur Iqamah ternyata belum langsung berangkat ke Pelatnas.

Dia memilih bergabung latihan terpusat di Mataram sebelum bergabung di pemusatan latihan nasional.

Nurul Iqamah yang dihubungi Suara NTB disela-sela menjalani latihan di Arena Panjat Tebing Gelanggang Mataram, Selasa (30/6) kemarin mengatakan, alasan ia memilih bergabung latihan di Mataram karena masih menunggu hasil Swab Covid-19. Maklum untuk dapat masuk Pelatnas ia harus steril dari Virus Corona (Covid-19).

“Saya baru melakukan tes Swab Covid-19, setelah keluar hasil Swab

nanti baru bisa ikut Pelatnas awal bulan Juli ini,” ucapnya.

Atlet asal Kota Bima yang sukses mendulang tiga medali emas di Pra-PON panjat tebing tahun 2019 ini menuturkan bahwa sambil menunggu hasil Swab yang akan keluar beberapa hari lagi , ia akan menjalani latihan di Mataram bersama atlet PON lainnya.

Dalam latihan kemarin, Nurul mengasah kemampuannya di tiga

kategori nomor andalannya, yakni boulder, speed dan lead.

Di tempat yang sama, Ketua Harian Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) NTB, Adi Hendra Susanto menuturkan bahwa sebanyak sembilan atlet panjat tebing PON NTB sudah kembali menjalani latihan terpusat di Mataram. Latihan terpusat sudah berjalan selama satu Minggu. Sementara Nurul Iqamah baru bergabung latihan sejak Sabtu (27/6) lalu.

FPTI NTB terpaksa memanggil semua atlet PON untuk menjalani latihan sentralisasi di Mataram dengan alasan agar atlet lebih siap menghadapi PON XX di Papua tahun 2021. Pasalnya selama latihan

mandiri di rumah masing-masing kondisi fisik atlet sedikit menurun.

“Kita memanggil semua (sembilan-red) atlet PON untuk latihan di Mataram. Mereka sudah seminggu latihan disini. Ini kita lakukan agar atlet lebih siap menghadapi PON 2021,” ungkapnya.

Diakui Adi, latihan mandiri yang sudah dilaksanakan oleh atlet selama dua bulan di rumah masing-masing kurang maksimal.

Hal ini dikarenakan atlet latihan sendiri tanpa didampingi pelatih.

Diharapkannya dengan latihan terpusat di Mataram para atlet dapat fokus menjalani program latihan, sehingga atlet lebih siap menghadapi PON 2021. (fan)