Edisi Sabtu 1 Agustus 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 1 AGUSTUS 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 120 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kasus Covid-19 Terus Meningkat

Pemprov Minta Bupati/Walikota Tak Buka KBM Tatap Muka

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 meminta Bupati/Walikota tidak membuka kegiatan belajar mengajar (KBM) tata muka di sekolah. Pasalnya, kasus Covid-19 terus meningkat mencapai 2.065 orang sampai 30 Juli 2020.

Sebagaimana diketahui, Pemda Lombok Timur (Lotim) berencana akan membuka KBM tata muka di sekolah

dan madrasah mulai 8 Agustus mendatang. Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si mengatakan, penambahan kasus Covid-19 terus terjadi.

Sehingga, Pemda kabupaten/kota diminta mematuhi surat edaran Gubernur NTB, Dr. H. Zulkiemansyah, SE, M. Sc Nomor 420/3320.UM/Dikbud tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Satuan Pendidikan Pada Tahun Pelajaran 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19. Dan diperteg-

as dengan surat Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, kepada bupati/walikota seNTB dengan nomor 420/ 3495.UM/DIKBUD perihal penegasan Surat Edaran Gubernur NTB bertanggal 22 Juli 2020. ‘’Surat edaran kita ada. Surat edaran itu belum dicabut

oleh Pak Gubernur,’’ kata Gita dikonfirmasi usai pelaksanaan Salat Idul Adha di Islamic Center NTB, Jumat (31/7) kemarin.

Ia menegaskan, larangan pembukaan KBM tata muka di seluruh wilayah di NTB, baik yang zona hijau, oranye, kuning dan merah masih ber-

laku. Artinya, Pemda kabupaten/kota dilarang membuka sekolah, sambil terus dilakukan evaluasi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. ‘’Kita terus melakukan evaluasi. Itulah makanya tadi malam bertambah 43 kasus baru,’’ katanya.

Bersambung ke hal 11

Spirit Hari Raya Kurban

Keikhlasan Terapkan Protokol Kesehatan Putus Mata Rantai Covid-19 Mataram (Suara NTB) Di tengah semakin bertambahnya kasus positif Covid-19 di daerah ini, warga NTB diharapkan dapat mengambil spirit dari Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Bahwa spirit berkurban adalah keikhlasan. ‘’Momentum berkurban ini, kita ambil spiritnya. Spirit berkurban adalah keihlasan. Keikhlasan kita sekarang untuk mengendalikan diri kita.

Tambahan temuan positif Covid-19 ini menuntut komitmen bersama. Mari, kita menjadi agen memutus rantai penularan Covid-19 dengan ikhlas dan disiplin menerapkan protokol kesehatan,’’ kata Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si dikonfirmasi usai pelaksanaan Salat Hari Raya Idul Adha di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center, Jumat (31/3) pagi kemarin.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/nas)

KHIDMAT - Suasana pelaksanaan Salat Idul Adha di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center NTB, Jumat (31/7) kemarin berjalan khidmat. Pelaksanaan Salat Idul Adha menerapkan protokol kesehatan Covid-19, dimana jarak antar jemaah diatur masing-masing satu meter.

TO K O H

(Suara NTB/diskominfotik)

Lima Tambahan DPSP

Hj. Sitti Rohmi Djalilah

PEMPROV NTB mendukung penuh persiapan Pulau Lombok sebagai destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) di Indonesia.

Selain Mandalika, pengembangan pariwisata super prioritas di Pulau Lombok akan disusul oleh Senggigi, Bersambung ke hal 11

KO M E N TTAA R Aman untuk Dua Bulan KETERSEDIAAN bahan pangan di NTB diproyeksikan aman hingga dua bulan ke depan. Berdasarkan catatan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) NTB beberapa kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak, daging ayam, daging sapi, telur, bawang merah, bawang putih, dan lain-lain saat ini masih memiliki stok yang cukup.

H.Fathul Gani Bersambung ke hal 11 (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/humassetdantb)

SALAT - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat Salat Idul Adha yang digelar di Lapangan Desa Doridungga, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Jumat (31/7) kemarin.

Sekda Serahkan Sapi Kurban Presiden Jokowi Seberat 1,3 Ton Mataram (Suara NTB) Untuk menghindari kerumunan masyarakat dalam penyembelihan hewan kurban, Panitia Hari Besar Islam (PHBI) NTB melaksanakannya pada dini hari di hari kedua Hari Raya Idul Adha 1441 H. Termasuk sapi kurban dari Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) seberat 1,3 ton, juga akan disembelih pada hari kedua Hari Raya Idul Adha, Sabtu (1/8) dini hari. ‘’Kita menghindari kerumunan, supaya tak ada orang yang menyaksikan. Makanya mulai disembelih besok (hari ini) dini hari,’’ ujar PHBI NTB yang juga Sekretaris Umum Pengelola Masjid Hubbul Wathan Islamic Center (IC) NTB, Abdul Aziz Fahmi, Jumat (31/7) kemarin.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/nas)

SERAHKAN - Sekda NTB, H. Lalu Gita Ariadi didampingi Asisten I Setda NTB, Hj.Eva Nurcahyaningsih menyerahkan sapi kurban dari Presiden Jokowi ke PHBI NTB usai Salat Idul Adha di Masjid Hubbul Wathan, Jumat (31/7) kemarin.

Kunker ke Bima, Gubernur Pilih Menginap di Masjid BADRUN (49), marbot Masjid At-Taqwa Desa Doridungga, Kecamatan Donggo Kabupaten Bima senang bukan main. Tak hentinya ia tersenyum sambil sesekali merapikan kopiahnya menyambut kedatangan Gubernur NTB Dr.H. Zulkieflimansyah bersama rombongan pada Kamis (30/7) sore di masjid setempat.

Sore itu, kehadiran gubernur tidak saja untuk salat. Tetapi di masjid itu pula, gubernur menginap.

Sejak jadi pengurus masjid puluhan tahun lalu, setahu Badrun belum ada sekalipun pejabat tinggi selevel gubernur yang salat dan menginap langsung di Masjid AtTaqwa tersebut.

Bersambung ke hal 11

Belasan Daerah Alami Kekeringan Ekstrem di NTB Mataram (Suara NTB) BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat mendeteksi belasan daerah di Dompu, Bima, Sumbawa dan Sumbawa Barat mengalami kekeringan ekstrem. Belasan wilayah tersebut terpantau sudah di atas 60 hari tak pernah turun hujan, sehingga dikategorikan kekeringan ekstrem.

Kasi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat, Luhur Tri Uji Prayitno, SP, M. Ling, Jumat (31/7) menyebutkan, belasan wilayah atau kecamatan yang mengalami kekeringan ekstrem berdasarkan monitoring Hari Tanpa Hujan (HTH) dasarian III Juli 2020 dan perkiraan curah hujan dasarian I Agustus.

Di Kabupaten Dompu, wilayah yang mengalami kekeringan ekstrem adalah

Kempo, Pajo dan Kilo. Kemudian di Bima berada di Sape dan Wawo. Selanjutnya, di Sumbawa berada di Moyo Utara, Buer, Lape, Diperta Sumbawa, Moyo Hilir, Utan, Labuhan Badas, Batulanteh dan Kabupaten Sumbawa Barat di wilayah Brang Ene. Selain itu, pihaknya juga mendeteksi puluhan daerah yang mengalami kekeringan sangat panjang, yaitu hujan tak pernah turun selama 31 - 60 hari terakhir. Tersebar di Lombok Barat, berada di Gerung dan Lembar. Kemudian Lombok Timur di Sambelia, Wanasaba dan Jerowaru.

Selanjutnya, Lombok Utara di Gangga dan Tanjung, Sumbawa di Alas Barat, Sumbawa, Terano, Empang, Plampang, Lenangguar, Alas dan Orong Telu, Sumbawa Barat di Jereweh, Bersambung ke hal 11

(Sumber : BMKG Staklim Lombok Barat)

EKSTREM - Peta daerah di NTB yang mengalami kekeringan ekstrem (warna merah). BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat mencatat belasan daerah di NTB yang mengalami kekeringan ekstrem berdasarkan hasil monitoring hari tanpa hujan pada dasarian III Juli 2020.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 1 Agustus 2020

Halaman 2

Kerjasama Dinas Pertanian Kota Mataram dengan Harian Suara NTB

Distan Awasi Pemotongan Hewan Kurban Tak Ada Pemotongan BST LURAH Cakra Utara, I Gde Sweca mengklarifikasi bahwa tidak ada pemotongan bantuan sosial tunai (BST) oleh kepala lingkungan. Masyarakat pun sampai saat ini belum satupun datang melapor. “Orang yang diduga dipotong itu sampai sekarang tidak ada datang melapor ke kantor lurah,” kata Sweca dikonfirmasi, Kamis (30/7).

Sweca mengaku terkejut adanya laporan dugaan pemotongan bantuan dari pemerintah pusat tersebut.

Pasalnya, Camat Cakranegara langsung menanyakan persoalan itu. Pihaknya langsung memanggil kepala lingkungan yang disangkakan. Jika benar dug(Suara NTB/cem) I Gde Sweca aan pemotongan itu, agar segera diselesaikan. Uang diambil harus dikembalikan ke warga agar tidak kasusnya tidak membias. “Saya sudah panggil dan kalau benar harus diselesaikan,” ujarnya.

Membuatnya heran ujarnya, beberapa hari ini tidak ada permasalahan justru masyarakat landai. Kelurahan telah mencari tahu siapa dan berapa besaran uang yang dipotong sampai sekarang tidak diketahui. Masyarakat juga tidak ada yang melapor.

Penyaluran BST langsung disampaikan ke kepala lingkungan berdasarkan data yang diterima dari Dinas Sosial.

Masyarakat menerima uang langsung dari Kantor Pos. Pelaksanaan teknis di bawah menjadi kewenangan kepala lingkungan “Terima uangnya tidak di kantor lurah. Di sana kan mereka difoto segala orangnya,” jelasnya.

Di Kelurahan Cakra Utara total penerima BST 248 kepala keluarga (KK). Yang berhasil ditemukan sesuai by name by addres 238 KK. Indikasi pemotongan BST senilai Rp200 ribu dengan dalih pemerataan. Artinya, uang akan diberikan ke warga lain yang tidak menerima bantuan.

Sweca menegaskan, di wilayahnya tidak boleh ada istilah pemerataan. Sejak awal telah diingatkan kepala lingkungan agar semua jenis bantuan tidak boleh dipotong. Hal ini berkonsekuensi terhadap persoalan hukum. “Saya sudah kumpulkan kepala lingkungan dan ingatkan tidak boleh ada pemotongan apapun,” katanya mengingatkan.

Untuk menghindari terjadinya pemotongan, pembagian jaring pengaman sosial difokuskan di kantor kelurahan. Masyarakat langsung mengambil sendiri tanpa boleh berwakil. (cem)

Buat Kebijakan Terpadu ANGGOTA Banggar DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat mengapresiasi tersedianya berbagai infrastruktur di Kota Mataram. Infrastruktur yang lengkap sebetulnya merupakan modal bagi Pemkot Mataram untuk menghidupkan sektor pariwisata. Tidak hanya infrastruktur tapi juga SDM dan potensi. ‘’Masalahnya, kita lihat eksekutif itu perlu membuat satu kebijakan yang terpadu,’’ katanya dalam rapat Banggar dengan stakeholder belum lama ini.

Ismul mencontohkan SOP dana kelurahan sampai saat ini belum berpihak (Suara NTB/dok) pada mengangkat potensi Ismul Hidayat lokal. Dana kelurahan ini masih kecenderungan masih terintervensi pada hal-hal yang biasa. Seperti infrastruktur lingkungan yang semua OPD melakukan itu. ‘’Kita tentu tidak mau kalah dengan desa. Yang bedanya desa bisa rapat tingkat desa lalu mengeluarkan kebijakan. Sementara di kelurahan menunggu kebijakan dari pemerintah dalam hal ini Walikota maupun Bappeda selaku perencana,’’ ungkapnya.

Untuk itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram ini berharap ke depan ada kejelasan kebijakan penggunaan dana kelurahan. Demikian pula Dinas Pariwisata diharapkan melakukan perubahan besar. Bagaimana membuat program yang prospektif terhadap potensi yang ada. ‘’Mungkin seperti rumah kreasi. Kita ingin yang langsung mengangkat potensi yang ada di tengah masyarakat,’’ katanya.

Ismul menekankan bahwa pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa mengajak masyarakat. ‘’Jadi kita berharap, pembangunan itu berbasis swadaya masyarakat. Karena potensi itu ada di masyarakat. Kalau yang buatan-buatan itu. Tahun ini dibuat besok ditonton. Dan itu banyak kebijakan yang kita buat,’’ sesalnya. Contohnya kuliner, banyak lapak-lapak kuliner dibuat. Namun faktanya sekarang justru menjadi salah satu penyumbang kekumuhan di Kota Mataram.

Untuk itu, dibutuhkan adanya kebijakan-kebijakan terpadu yang masih bermasalah. ‘’Seharusnya tahun ini kita tidak bertanya apa yang harus kita siapkan menyongsong program 2021. Tapi seharusnya perkembangannya atau capaiannya yang kita tanyakan sudah sampai di mana,’’ pungkasnya. (fit)

Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian mengawasi proses pemotongan hewan kurban di sejumlah titik di Kota Mataram. Lokasi pemotongan relatif sedikit karena banyak dialihkan ke rumah potong hewan (RPH). Daging hewan kurban ditemukan cacing hati akan dimusnahkan.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli menyampaikan, pengawasan pemotongan hewan kurban rutin dilakukan setiap tahunnya.

Kondisi pandemi Covid-19 saat ini, sedikit berbeda. Personel sejumlah 70-80 orang dikurangi menjadi 50 orang. Karena, pemotongan banyak dialihkan ke RPH. Untuk pengawasan difokuskan bagi warga maupun instansi yang bersurat. “Kalau yang sedikit seperti Kantor Walikota diarahkan ke RPH. Hewan kurban dipotong oleh or-

ang yang profesinya sebagai pemotong hewan,” jelas Mutawalli dikonfirmasi, Kamis (30/7).

Pengalihan pemotongan hewan kurban untuk menghindari kerumunan warga. Seperti tahun – tahun sebelumnya, pemotongan hewan kurban di Kantor Walikota banyak masyarakat datang. Pihaknya membatasi diri tidak terlalu kumpul agar tidak terjadi klaster baru penyebaran virus Corona.

Dibandingkan tahun lalu kata Mutawalli, 254 titik pemotongan hewan di Mataram.

Saat ini, pihaknya tidak mengetahui detail. Perusahaan baik itu BUMN maupun BUMD, sekolah atau yayasan serta pengurus masjid menginformasikan ke dinas. Meskipun demikian, pihaknya tetap mengawasi aktivitas pemotongan hewan kurban di masyarakat.

“Karena sedikit tidak terlalu

(Suara NTB/ist) (Suara NTB/dok)

H. Mutawalli intensif diawasi,” ujarnya.

Tapi hewan kurbannya akan diperiksa dulu. Setelah mulai dibuka dagingnya diambil sampel untuk dibawa ke laboratorium. Paling banyak ditemukan adalah cacing hati. Jika kondisi demikian, daging akan

PERIKSA HEWAN - Petugas Dinas Pertanian mengecek kondisi hewan kurban yang akan dipotong sebelum pelaksanaan shalat Idul Adha. diambil untuk dimusnahkan.

Cacing hati ini berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia.

Karena cacing akan berpindah walaupun dimasak.

“Kalau dimasak dengan temperatur tinggi akan mati cacing hatinya. Tapi sebaliknya ini akan

berbahaya. Tapi lebih aman disisihkan saja,” terangnya.

Tahun lalu sebutnya, dari 905 hewan kurban hanya ditemukan lima yang memiliki penyakit cacing hati. Jumlah ini direlatif kecil dengan total hewan kurban yang dipotong. (cem/*)

Kasus Covid-19 Meningkat

Penerapan PCBL di Masyarakat Mengendor

Mataram (Suara NTB) Kasus baru pasien Covid-19 di Kota Mataram terus meningkat. Program Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL) yang merupakan gerakan massif menekan penularan virus di tengah masyarakat justru mulai kendor.

Pantauan Suara NTB, nyaris di seluruh lingkungan di Kota Mataram, tidak ada lagi pengawasan berupa pengecekan suhu tubuh menggunakan thermoscan. Pintu masuk di lingkungan mulai dibuka seiring wacana kenormalan baru.

Di satu sisi, anggaran digelontorkan bagi 325 lingkungan cukup besar. Selain fasilitas, satu lingkungan memperoleh uang operasional Rp2 juta.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Mahfuddin Noer membenarkan, sampai saat ini kasus Covid-19 di Mataram masih muncul. Per tanggal 30 Juli tercatat 873 orang terpapar Covid-19.

Dengan rincian 270 orang masih dalam perawatan,541 orang dinyatakan sembuh dan 62 orang meninggal dunia.

Menurutnya, pelaksanaan pencegahan pemutusan penye-

baran virus cukup massif dengan program PCBL bersinergi dengan kampung sehat. Artinya, dari sisi penularan sudah ditekan. “Beberapa wilayah mulai turun dan kecamatan dengan semangat bisa mempercepat melakukan apel bersama dengan komitmen pelandaian penularan Covid-19,” jelas Mahfuddin, Kamis (30/7).

PCBL dan kampung sehat harus tetap berjalan. Seharusnya, kegiatan – kegiatan seperti pengecekan suhu tubuh, penyiapan tempat cuci tangan dan sabun mestinya tetap dilaksanakan. Kalaupun masih kendor akan dipacu kembali sambil mengevaluasi pelaksanaan program tersebut. “Saya kira pengecekan suhu tubuh di masjid harus tetap berjalan,” ujarnya.

Menerapkan kedisiplinan warga terhadap protokol kesehatan Covid-19 sedang disiapkan peraturan daerah. Regula-

(Suara NTB/cem)

PENYEMPROTAN - Petugas BPBD Kota Mataram menyemprot cairan disinfektan di Kantor Walikota Mataram belum lama ini. Pelaksanaan PCBL di lingkungan mulai kendor. Di satu sisi, kasus baru Covid-19 di Kota Mataram terus meningkat. si tersebut sebagai bentuk penegakan disiplin terhadap pelanggar protokol kesehatan. Sanksi akan diatur bagi warga yang tidak menggunakan masker. Di tengah pandemi seperti saat ini, mendisiplinkan masyarakat tidak terbiasa harus dilakukan dengan tindakan tegas. Dis-

Mataram Upayakan Pelandaian Kasus Covid Mataram (Suara NTB) Upaya penanganan penyebaran virus corona (Covid-19) di Kota Mataram diharapkan membuahkan hasil, terutama untuk melandaikan eskalasi kasus yang terjadi. Hal tersebut mengikuti beberapa kelurahan yang memasuki zona hijau di Kota Mataram.

“Ada upaya pelandaian.

Dalam konteks covid ini, kita akan melakukan pelandaian menuju green zone,” ujar Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Mataram, Drs. I nyoman Suwandiasa, Jumat (31/7).

Diterangkan, upaya tersebut telah dimulai di beberapa kecamatan yang ada sesuai arahan dari Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. Ditandai dengan kegiatan apel siaga dan deklarasi bersama yang dilakukan beberapa waktu lalu. “Kecamatan-kecamatan diperintahkan untuk melakukan program yang sudah didahului dengan kegiatan apel siaga dan deklarasi. Apel siaga itu untuk mengkonkretkan kecamatan menuju nol covid,” ujar Kepala Dinas Kominfo Kota Mataram tesebut.

Dicontohkan seperti Kecamatan Ampenan dan Sekarbela yang menerapkan program 5G. yaitu Giat jaga jarak, Giat cuci tangan, Giat pakai masker, Giat PCBL dan Kampung Sehat, serta Giat hidup bersih dan sehat. “Program Kampung Sehat juga misalnya akan diperpanjang. Kemarin sampai Agustus akan distop, kedepan akan diperpanjang,” jelas Nyoman. Seluruh upaya tersebut diharapkan sejalan dengan upaya pelacakan pasien yang dilakukan.

(Suara NTB/bay)

I nyoman Suwandiasa Di sisi lain, khusus untuk tracing kontak diharapkan dapat berjalan maksimal dengan pembebasan biaya rapid test yang menjadi kebijakan Walikota Mataram. Di mana masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan dengan melakukan pengecekan secara mandiri ke rumah sakit dan puskesmas.

“Dengan Pak Walikota mengeluarkan kebijakan itu, untuk melakukan rapid test dan swab gratis, ini sebenarnya membuka peluang untuk melakukan tracing sudah selesai dengan mempermudah segala sesuatunya itu,” ujarnya.

Terlebih untuk melakukan rapid test di Kota Mataram ditekankan bersifat gratis tanpa prosedur yang rumit.

“Cukup bawa KTP. Kalau orang merasa tidak sehat atau apa, lakukan rapid, lakukan swab di puskesmas dan rumah sakit. Gratis, anytime (kapan saja),” jelas Nyoman.

Dengan aktif melakukan rapid test mandiri secara grat-

is tersebut, masyarakat diharapkan tidak perlu mengalami ketidaknyamanan dengan tracing kontak yang dilakukan langsung oleh pemerintah. Dicontohkan seperti penolakan yang sempat terjadi di Pasar Kebon Roek ketika muncul rencana rapid test massal beberapa waktu lalu.

“Kemarin sempat ada penolakan di Pasar Kebon Roek, itu tidak relevan lagi,” ujar Nyoman. Diterangkan, berdasarkan catatan yang diterima pihaknya dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB, sebanyak 15 – 20 orang setiap harinya melakukan rapid test secara gratis. “Tadinya tidak sebanyak itu. Biasanya hanya 5 orang (per hari), kurang dari 10. Adalah respon masyarakat terkait program itu,” sambungnya.

Mengikuti prosedur yang ditetapkan, masyarakat yang melakukan rapid test secara gratis dengan hasil reaktif akan diwajibkan melakukan rapid test ulangan hingga 2 kali. “SOP yang kita berlakukan adalah kalau yang bersangkutan rapid test-nya reaktif, dia harus dirapid test lagi untuk kedua kalinya. Kalau dua kali tersebut positif baru akan dilakukan swab, itu tahapannya,” ujar Nyoman.

Sebagai informasi, Kelurahan Gomong, Cakra Selatan, Mandalika, dan Dasan Agung Baru dinyatakan masuk kategori zona hijau. Sampai dengan 30 Juli 2020 Gugus Tugas Covid-19 Mataram mencatat jumlah pasien positif sebanyak 873 orang. Rinciannya, 270 orang dirawat dalam kondisi baik, 541 pasien sembuh, dan 62 pasien meninggal dunia. (bay)

amping sosialisasi dan imbauan agar masyarakat terbiasa dengan kehidupan baru.

“Hal baru tidak terbiasa harus dibiasakan. Tidak bisa mengimbau saja tapi harus ada tindakan tegas,” ujarnya.

Penerapan sanksi berupa denda akan diterapkan setelah

menerima aturan tersebut disahkan oleh Pemkot Mataram.

Dan, ini akan menjadi acuan bagi aparat penegak Perda yakni Satuan Polisi Pamong Praja maupun aparat kepolisian untuk menindak tegas masyarakat yang tidak disiplin mengenakan masker. (cem)

Seleksi CPNS

Pelamar Wajib Tunjukkan Surat Keterangan Sehat Mataram (Suara NTB) Seleksi kompetensi bidang (SKB) calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Lingkup Pemkot Mataram, dijadwalkan dilaksanakan September – Oktober mendatang. Pelaksanaan di tengah pandemi berbeda dari sebelumnya. Pelamar diwajibkan menunjukkan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono menegaskan, kebijakan menggugurkan pelamar yang positif terpapar Covid-19 perlu dikonsultasikan ke Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Denpasar. Pemkot Mataram tidak berani mengambil keputusan lebih jauh karena hal ini menyangkut hak asasi manusia. Meskipun diketahui virus itu sangat berbahaya bagi orang lain jika terpapar.

“Perlu kita koordinasikan dengan pusat,” kata Yoyok, sapaan akrabnya dikonfirmasi, Kamis (30/7).

Pihaknya mengkhawatirkan pelamar dinyatakan positif protes dengan alasan memiliki hak sama dengan pelamar lainnya. Pemerintah memberikan ruang warga negara untuk mengikuti seleksi CPNS. Bahkan, telah disiapkan formasi khusus bagi penyandang disabilitas. “Covid-19 hampir sama dengan flu. Jangan sampai kita keliru menerjemahkan,” ujarnya.

Sebagai antisipasi penularan pelamar yang ikuti SKB diwajibkan menunjukkan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan. Yoyok mengaku sudah mencoba bersurat ke Dinas Kesehatan khusus pelamar asal Mataram dilayani pemeriksaan kesehatan berupa rapid test di

(Suara NTB/cem)

Taufik Priyono Puskesmas maupun rumah sakit. Sedangkan, pelamar dari luar juga diminta membawa surat keterangan sehat tersebut.

Hal ini dinilai tidak akan memberatkan peserta. Kebijakan itu sebagai langkah antisipasi serta membedakan ruangan antara peserta reaktif dan non reaktif. “Kalau yang reaktif kita siapkan ruangan khusus untuk mereka ikut tes,” jelasnya.

Paling penting adalah, pelamar diminta menggunakan masker, sarung tangan atau penutup wajah atau face shield. Jarak antara peserta satu dengan lainnya diatur minimal 1,5 – 2 meter.

Pengaturan jarak memiliki konsekuensi terhadap penambahan sesi dan jadwal seleksi.

Ditambahkan Yoyok, 619 pelamar yang lolos mengikuti SKB berbeda dari tahun sebelumnya.

Artinya, belum ada kepastian apakah peserta yang memiliki sertifikat pendidik boleh ikut atau tidak.

Karena petunjuk teknis tidak menjelaskan hal tersebut. “Sekarang ini masih ngambang. Kalau dulu kan sudah dijelaskan boleh ikut dan tidak,” demikian jelasnya. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Sabtu, 1 Agustus 2020

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Apjati NTB Minta Permenaker Perekrutan dan Penempatan CPMI Dicabut Mataram (Suara NTB) Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Provinsi NTB meminta kepada Menteri Tenaga Kerja RI, Ida Fauziyah mencabut Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) tentang perekrutan dan pengiriman Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI/TKI).

Tuntutan ini disampaikan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB. Dinas yang membidangi tenaga kerja di kabupaten/ kota juga diharapkan menyuarakan hal yang sama kepada Kemenaker. “Apjati (Suara NTB/bul) NTB minta Kepmenaker H. Muhammadun 151 Tahun 2020 ditinjau ulang, atau dicabut,” kata Ketu Apjati Provinsi NTB dan jajaran pengurus Apjati NTB lainnya di Mataram. Pencabutan Kepmen tersebut menurutnya sudah sangat mendesak di tengah makin sulitnya pekerjaan di dalam negeri dan gelombang PHK yang terjadi sebagai dampak pandemi Covid-19.

Dalam Kepmenaker yang berlaku sejak 20 Maret 2020 ditetapkan ketentuan-ketentuan penghentian penempatan, upaya pelindungan bagi pekerja migran yang masih berada di negara penempatan, termasuk pengaturan bagi pekerja migran yang pulang ke Indonesia. Secara spesifik dalam diktum ketujuh dinyatakan bahwa layanan pengurusan registrasi (ID) Calon PMI, proses lanjutan di dalam negeri, maupun layanan verifikasi surat permintaan (job order atau demand letter) di Perwakilan RI di negara penempatan, sementara dihentikan. Berlaku untuk semua negara tujuan.

Kepmen ini berlaku sampai batas waktu yang belum ditentukan. Disesuaikan dengan situasi dampak Covid-19. Muhammadun menegaskan, keinginan Apjati NTB agar Kepmenaker tersebut ditinjau ulang atau dicabut karena melihat situasi ekonomi yang semakin berat. Perusahaan-perusahaan pengerah CPMI saat ini banyak yang menganggur akibat terhentinya aktifitas perekrutan dan penempatan.

“Walaupun kita fahami, tidak semua negara tujuan sudah melonggarkan menerima pekerja luar negeri. tapi sudah ada negara yang kebijakannya sudah mulai longgar merespon Covid-19,” jelas Muhammadun. Apjati NTB mengharapkan pemerintah Indonesia memberikan kelonggaran pada perusahaan-perusahaan penempatan tenaga kerja untuk dibolehkan merekrut dan memproses dokumen calon PMI dengan penerapan protokol Covid-19.

Menurutnya, dengan demikian, pada saatnya negara – negara penempatan sudah membuka diri. Perusahaan tinggal mengirim calon-calon pekerja asal Indonesia langsung berangkat. “Jangan setelah negara-negara tersebut buka, kita baru rekrut. Prosesnya panjang itu, mengurus dokumen, hingga pemberangkatan. Jangan kita terlambat nantinya,” ujarnya. Hal tersebut karena kekhawatiran atas dampak merumahkan karyawan, atau PHK secara besar-besar kepada tenaga kerja, khususnya yang ada di NTB. Eks tenaga kerja ini jika tak ditarik kembali oleh perusahaan, dikhawatirkan akan terjadi dampak sosial. “Kalau orang tidak lagi punya pekerjaan, dan lapar misalnya. Apa saja bisa dilakukan. Rawan dampak sosial. Salah satu caranya adalah menyiapkan mereka untuk bekerja di luar negeri.

Karena itulah kita mendesak cabut Kepmenaker 151 tahun 2020,” demikian H. Muhammadun. (bul)

Sambut MotoGP, Pertamina Siapkan Tangki BBM Khusus Kapasitas 500.000 Liter Mataram (Suara NTB) PT. Pertamina (Persero) menyiapkan satu tangki bahan bakar khusus (BBK), Pertamax Turbo untuk mengantisipasi kebutuhan kendaraan-kendaraan mewah yang digunakan oleh penonton MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika tahun 2021 mendatang. Tangki khusus Pertamax Turbo ini dialihkan dari tangki untuk penyimpanan bahan bakar pesawat (avtur).

Operation Head Pertamina Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Ampenan, I. Gusti Ngurah Yamatika mengatakan, penambahan satu unit tangki timbun upaya yang ditempuh dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Saat ini di komplek TBBM Ampenan, Pertamina memiliki sebelas tangki timbun dengan kapasitas 44 ribu kilo liter (KL).

Selain itu, Pertamina juga tengah membangun membangun satu unit tangki timbun tambahan dengan kapasitas 5.000 KL. Yamatika ditemui di ruang kerjanya mengatakan, pihaknya tidak menampik jika ke depannya tingkat kebutuhan BBM masyarakat akan meningkat. Sehingga fasilitas dan prasarana harus disiapkan dengan maksimal. Untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat dimaksud.

“Pasti kedepannya nanti akan ada tren peningkatan sehingga TBBM Ampenan menyiapkannya secara dini untuk memberikan pelayanan yang terbaik,” urainya. Upaya Pertamina menyediakan tangki pertamax Turbo lain yang tengah dilakukan tegas Ngurah Yamatika, kebutuhan BBK dari kendaraan-kendaraan mewah akan naik. Sementara saat ini, Pertamax Turbo yang beredar saat ini disuplay dari Bali.

“Nanti kalau Pertamax Turbo kita sudah siap maka kita tidak lagi mensuplay dari Sangaran. Sehingga SPBU – SPBU lebih mudah jika ingin menambah stok Pertamax Turbo,” imbuhnya. Sejauh ini baru terdapat sekitar lima SPBU yang menyiapkan bahan bakar minyak jenis Pertamax Turbo.

Karenanya dengan adanya satu unit tangki timbun nantinya maka pasokan kebutuhan bagi lima SPBU ini akan dapat disuplai secara langsung dari TBBM Ampenan.

Selain untuk kebutuhan kendaraan-kendaraan mewah, Ngurah Yamatika menambahkan, pihaknya juga mempersiapkan kebutuhan untuk kenaikan permintaan bahan bakar pesawat. Dari 11 tangki timbun yang dimiliki saat ini, termasuk diantaranya adalah tangki timbun untuk avtur yang kapasitasnya sampai 3.500 KL. Saat ini kebutuhan bahan bakar pesawat rata-rata hariannya sebanyak 80 KL. Permintaan paling tinggi sampai 200 KL, adalah pada saat musim haji. Pemberangkatan langsung jamaah haji dari Lombok ke Madinah menggunakan pesawat-pesawat berbadan lebar.

“Kalaupun permintaan tinggi untuk avtur, menurut perhitungan kami masih bisa tercover,” demikian Ngurah Yamatika. (bul)

I Gusti Ngurah Yamatika

(Suara NTB/bul)

Tembakau virginia Lombok

Perusahaan akan Beli 18.000 Ton Tembakau Virginia Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB telah melakukan rekap rencana tanam, produksi dan pembelian temabaku virginia. Untuk musim tanam tahun 2020 ini, seluruhnya mengalami penurunan.

Keadaan musim tembakau virginia tahun 2019 lalu nampaknya membuat petani berpikir ulang menanam emas hijau ini.

Dampaknya, areal tanam tembakau virginia tahun ini turut mengalami penurunan.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M. Si kepada Suara NTB, menjelaskan secara rinci keadaan musim tanam tembakau virginia tahun ini.

Dari 20 perusahaan yang melakukan pembelian tahun lalu, sampai saat ini baru 13 perusahaan yang telah menyampaikan laporannya. Jika tahun lalu produksi tembakau

virgina mencapai 31.000 ton lebih, tahun ini menurun 30 persen menjadi hanya 18.000 ton.

“Areal tanam juga turun menjadi 15.928 ton tahun ini. tahun 2010 lalu sampai 22.000 hektar,” ujarnya. Kepala dinas mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima dari perusahaan. PT. Sadahana Arif Nusa tahun lalu membeli sebanyak 5.326 ton, tahun ini rencana pembelian 2.000 ton. PT. Bentoel yang terbesar, tahun lalu membeli

sebanyak 9.520 ton, tahun ini turun menjadi 8.500 ton. PT. Djarum tahun lalu membeli sebanyak 4.924 ton, tahun ini menjadi 3.975 ton. UD. Nyoto Permadi, tahun lalu membeli 1.500 ton, turun menjadi 600 ton tahun ini. PT. IDS, tahun lalu membeli 1.185 ton, tahun ini menjadi 500 ton.

Demikian juga CV. AOI dan CV. Budi Jaya Sentosa tahun ini merencanakan akan membeli masing-masing 500 ton.

KUD Tunggal Kayun akan

membeli sebanyak 103 ton, CV. Sumber Rezeki 250 ton, dan CV. Bintang Emas 150 ton. UD Jawara akan membeli sebanyak 600 ton, CV. Kalimas Kencana 300 ton, UD. Surya Tembakau merencanakan pembelian 100 ton. Sehingga total seluruh rencana pembelian tembakau petani binaan sebanyak 18.078 ton.

Tujuh perusahaan lainnya belum ada kepastian. Rencana tanam dan rencana pembelian belum disampaikan kepada pemerintah daerah. tujuh perusahaan tersebut adalah PR. Sukun, UD. Supianto, Koperasi Tani Tembakau Patuh Karya, CV. Yes Agro, PT. Indo Kasturi, PT. Maruta Ajitama, dan CV. Kusuma Putra Jaya. “Berapa harga pembelian tahun ini, be-

lum pasti juga. Harga akan disepakati oleh perusahaan dan petani binaan saat rapat harga nanti,” katanya.

Ia menegaskan, jika ekspektasi penanaman tembakau virginia tahun ini lebih dari yang sudah terlapor kepadanya, ia mengatakan masih terbuka pasarnya. Penurunan produksi dan areal tanam tahun ini ditengarai salah satunya karena wacana pemerintah menaikkan cukai dan harga rokok. Sehingga petani berpikir ulang untuk menanam. Khawatir terjadinya penyusutan kuantitas dan harga pembelian dari perusahaan. “Mudahan-mudahan kondisi ini tidak menandakan ekspektasi petani menanam tembakau menjadi lemah,” demikian Husnul. (bul)

Bank di NTB Pertimbangkan Penempatan Dana dari Kemenkeu Mataram (Suara NTB) Pemerintah akan memperluas program penempatan dana untuk penyaluran kredit modal kerja ke Badan Pembangunan Daerah (BPD). Ekspansi diharapkan dapat mendorong aktivitas perekonomian dari para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diseluruh

daerah. Selain BPD, rencananya penempatan dana ini menyasar ke Bank Perekreditan Rakyat (BPR).

Kementerian Keuangan menyiapkan Rp11 triliun lebih dana penempatan ke BPD. Beberapa BPD di Indonesia bahkan telah menandatangani kontrak. Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh

Raharjo ditanya hal ini mengatakan, Bank NTB Syariah sebagai salah satu BPD di Indonesia belum memastikan apakah bank milik pemerintah daerah ini termasuk bank yang akan menerima penempatan dana dari Kementerian Keuangan.

Secara umum disampaikan, saat ini liquiditas (ke-

mampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar utang-utang jangka pendeknya, yaitu; utang usaha, utang dividen, utang pajak, dan lain-lain) Bank NTB Syariah cukup bagus.

“FDR kami masih kisaran 70 sampai 75 persen. masih cukup bagus,” ujarnya.

Penempatan dana dari kementerian keuangan tidak gratis. Bank-bank yang menerima penempatan dana ini harus menerima konsekuensi menyalurkan kepada para pelaku UMKM dan membayar marjin dan dana yang diterima. Sementara itu, kondisi UMKM saat ini cukup berat karena pademi Covid19. Bank penyalurpun harus sangat hati-hati agar dana yang dikucurkan ke nasabah tidak mandek (kredit macet).

“Kalau berfikir untuk menerimanya sih ndak. Berpikirnya untuk penyalurannya. Sementara bank saat ini harus hatihati menyalurkan kredit.

Artinya kalau nerima dana dari Kementerian Keuangan, harus secepatnya habis dan dibayar marjinnya,” katanya.

Bank NTB sudah berkonversi penuh, dari konvensional ke syariah. Untuk penyaluran dana ke BPR-BPR, tentu

(Suara NTB/dok)

Yanuar Alfan

tidak bisa. Harus disalurkan kepada BPR Syariah. Sementara saat ini, baru satu BPR Syariah yang melakukan pendekatan ke Bank NTB Syariah untuk channeling bank. Dua BPR lainnya adalah konvensional. “Tidak bisa, Bank NTB Syariah nantinya menyalurkan dana ke BPR konvensional, karena menggunakan sistem bunga.

Sementara BPR Syariah di NTB jumlahnya sangat terbatas,” demikian Kukuh.

Terpisah, Ketua Persatuan BPR-BPRS, Perbarindo Provinsi NTB, Yanuar Alfan menyebut sejauh ini belum mendapat kepastian mengenai penempatan dana dari Kementerian Keuangan. Perbarindo NTB juga belum mendapatkan informasi detail dari Perbarindo pusat.

“Syarat dan ketentuannya sepeeti apa, belum ada informasi yang resmi,” ujaranya.

Penempatan dana ini menurutnya bagus, bagi BPR-BPRS yang kekurangan liquiditas.

Diharapkan dana penempatan dari Kementerian Keuangan ini bisa membantu eksistensi BPR-BPRS yang membutuhkannya. “Tapi kita tunggu kepastiannya dulu,” demikian Yanuar. (bul)

(Suara NTB/dok)

Kukuh Raharjo

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 1 Agustus 2020

Halaman 4

Pengangkatan 444 PPPK Loteng Tunggu Perpres Gaji Praya (Suara NTB) Pengangkatan sebanyak 444 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) hasil seleksi tahun 2019 lalu, sampai saat ini masih belum bisa dilakukan. Karena masih harus menunggu turunnya Peraturan Presiden (Perpres) terkait penetapan gaji tenaga PPPK. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.Moh. Nazili, S.IP., Kamis (30/7).

Kepada wartawan, Nazili mengatakan Perpres tentang gaji tersebut menjadi regulasi terakhir yang ditunggu sebelum proses pengangkatan tenaga PPPK bisa dilakukan. “Ka-

lau regulasi yang lain sudah selesai disusun dan disahkan.

Tinggal satu Perpres lagi yakni Perpres terkait penetapan gaji tenaga PPPK,” jelasnya.

Sesuai namanya, Perpres tersebut nantinya akan mengatur besaran nominal gaji bagi tenaga PPPK dan disesuaikan dengan kelas jabatanya. Karena untuk tenaga PPPK tidak

mengenal istilah golongan dan kepangkatan layaknya di Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tetapi menggunakan istilah kelas jabatan untuk menentukan besaran gajinya.

“Sistem penggajian untuk tenaga PPPK itu mirip-mirip dengan ASN. Ada jenjang-jenjangnya. Tapi karena PPPK beda dengan ASN, maka terkait pengga-

jian dan lainnya itu diatur dengan regulasi tersendiri,” ujarnya.

Hal inilah yang menyebabkan proses pengangkatan tenaga PPPK menjadi agak lama, karena dari sisi regulasinya banyak yang belum siap.

Setelah perpres tersebut selesai disusun dan disahkan, barulah kemudian pemerintah pusat akan memulai proses pemberkasan bagi tenaga PPPK yang sudah dinyatakan lolos dalam seleksi sebelumnya. Karena kemarin baru tahap seleksi saja. Di mana nantinya semua tenaga PPPK yang sudah dinyatakan lolos seleksi di-

haruskan menyerahkan semua persyaratan administrasi.

Dalam proses ini, ada kemungkinan tenaga PPPK yang sudah dinyatakan lolos seleksi bisa tidak jadi diangkat.

Jika tidak bisa melengkapi persyaratan administrasi yang disyaratkan. Termasuk jika ada tenaga PPPK yang putus masa kerjanya.

“Tenaga PPPK yang diangkat besok inikan berasal dari jalur honorer. Jadi jika dalam rentan waktu dari penetapan kelulusan sampai proses pemberkasan nantinya, berhenti atau pernah berhenti men-

jadi tenaga honor maka yang bersangkutan tidak akan bisa diangkat sebagai tenaga PPPK. Walau sudah dinyatakan lolos dalam seleksi,” terang mantan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disostektrans) Loteng ini.

Karena salah satu persyaratan yang harus dipenuhi ialah harus menyerahkan surat penyataan tanggung jawab mutlak yang ditanda tangani oleh kepala sekolah, kepala UPT hingga kepala daerah. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak tersebut bisa dikeluarkan jika tenaga PPPK yang lolos seleksi tersebut

tetap menjadi tenaga honor.

Jika sempat terhenti apalagi berhenti, tapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak tersebut tetap dikeluarkan maka yang mengeluar surat tersebut bisa dipidana, tenaga PPPK yang bersangkutan juga bisa dibatalkan pengangkatannya. “Jadi memang prosesnya masih cukup panjang. Tapi yang jelas, karena ini proses seleksi sudah berjalan pasti diangkat,” tandas Nazili seraya menambahkan, dari 444 tenaga PPPK yang akan diangkat tersebut terdiri 438 tenaga guru dan 6 tenaga penyuluh. (kir)

Krisis Air Bersih

Lotim Belum Maksimal Hadirkan Solusi Permanen

PERSOALAN perbedaan harga lahan diakui menjadi penyebab utama belum tuntasnya proses pembebasan lahan di kawasan The Mandalika hingga saat ini, terutama lahan di area pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Di mana masyarakat meminta harga jual tinggi. Sementara pihak ITDC selaku pengelola kawasan tidak bisa memenuhi permintaan pemilik lahan tersebut, karena terbentur aturan.

Di satu sisi, opsi menjual lahan dinilai justru tidak begitu menguntungkan (Suara NTB/kir) bagi pemilik lahan. Karena H. Ikhwan Sutrisno dipastikan pemilik lahan akan kesulitan mencari lahan pengganti, lantaran harga lahan di luar kawasan sudah sangat tinggi.

“Sehingga opsi yang paling menguntungkan bagi pemilik lahan sesungguhnya ialah dengan pola tukar guling lahan dengan ITDC,” ungkap anggota DPRD Loteng, H. Ikhwan Sutrisno, kepada Suara NTB, Kamis (30/7).

Ada beberapa keuntungan yang diperoleh pemilik lahan jika mengambil opsi tukar guling. Paling tidak pemilik lahan tidak harus kehilangan lahannya. Karena secara otomatis tetap akan punya lahan, walau di tempat yang berbeda. Dan, ke depan seiring berkembangnya kawasan The Mandalika lahan tersebut bisa menjadi aset berharga, sehingga masyarakat tidak kehilangan potensi untuk berkembang secara ekonomi.

“Kalau dijual, memang kelihatan lebih menarik. Karena pemilik akan punya uang cukup banyak. Tapi berapa lama uang bisa bertahan. Ujung-ujungnya masyarakat akan butuh lahan lagi. Ya, kalau uangnya masih ada. Kalau sudah habis digunakan, jelas akan kesulitan untuk membeli lahan di luar kawasan. Mengingat, harga lahan sudah begitu tinggi,” terangnya.

Untuk itu, ia menyarankan pemilik lahan supaya lebih realistis menyikapi terkait pembebasan lahan di kawasan The Mandalika tersebut dengan sebaiknya tidak menjual lahannya tetapi tukar guling dengan lahan ITDC. Jadi masyarakat masih punya aset yang diharapkan bisa berkembang di masa yang akan datang.

Pihaknya pun meyakini ITDC pasti bersedia dengan opsi tersebut. Asalnya dikomunikasikan dengan cara-cara baik supaya masyarakat maupun ITDC bisa sama-sama diuntungkan, karena bagaimana pun proyek pengembangan KEK Mandalika dan khususnya pembangunan sirkuit MotoGP harus tetap berjalan.

“Sekarang kita mau paksa ITDC membayar dengan harga yang kita minta. Sedangkan dalam penentuan harga pembebasan lahan, ITDC harus berpedoman pada hasil apraisal. Sementara hasil apraisasl jauh di bawah harga yang diminta oleh pemilik lahan. Jadi Jelas tidak akan pernah ketemu. Di situlah persoalannya. Sehingga opsi yang paling menguntungkan ialah dengan pola tukar guling,” tandasnya. (kir)

Tiga Hektare Lahan di Puncak Jeringo Terbakar

Selong (Suara NTB) Memasuki musim kemarau, kebakaran lahan kembali terjadi. Kali ini kejadian tersebut di Dusun Kuang Renga Trans Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela. Tercatat sebanyak tiga hektar luas lahan di lokasi tersebut terbakar.

Dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (31/7), Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Lalu Rusnan, membenarkan insiden kebakaran lahan yang terjadi pada Rabu 29 Juli 2020 lalu di Dusun Kuang Renga Trans Desa Puncak Jeringo. Pemilik lahan atas nama Yayasan NW Pancor dengan luas 3 hektare.

Pemadaman lokasi dengan mengerahkan dua unit mobil pemadam dan 10 anggota pada pos pemadam kebakaran Pringgabaya (C) dan Sukamulia (induk) pada kantor BPBD Lotim.

“Kejadian pada pukul sekitar 19:30 wita. Laporan masuk pukul 20 :00 wita dan api dapat dipadamkan 21:45 wita,”terangnya.

Dari peristiwa kebakaran lahan ini, kata Lalu Rusnan, dapat dipastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Sementara untuk kerusakan pada lahan yang terbakar belum diketahui persis. Namun dari insiden ini, BPBD Lotim mencatat potensi terjadinya kebakaran di wilayah Kabupaten Lotim.

Maka aktifasi pos pemadam kebakaran di Kecamatan Pringgabaya, Terara, Sembalun, dan Sambelia menjadi prioritas untuk mengejar SOP 15 menit sampai lokasi terjadinya kebakaran serta memudahkan koordinasi dan penanganan bencana lainnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

KEBAKARAN - Kebakaran lahan yang terjadi di Dusun Kuang Renga Trans Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela.

(Suara NTB/ist)

HADIR - Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, saat menghadiri pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah di Masjid Agung Al Mujahidin Selong, Jumat (31/7).

Momentum Idul Adha

Bupati Ingatkan Masyarakat Tetap Disiplin Hadapi Covid-19 Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy.,MM, mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan untuk menekan penyebaran penyakit yang masih terjadi hingga saat ini. Langkah ini dimaksudkan agar anak-anak, siswa sekolah dapat secepatnya mengikuti proses kegiatan pendidikan melalui tatap muka.

Bupati menilai proses pembelajaran jarak jauh, dari rumah yang diterapkan saat ini belum terlaksana secara optimal. Penegasan ini disampaikan bupati saat memberikan

sambutan saat Hari Raya Idul Adha di Masjid Agung Al Mujahidin Selong, Jumat (31/7).

Bupati juga mengingatkan pula kepada jamaah, bahwa terhitung 1 Agustus mendatang sesuai Perda Provinsi NTB di mana salah satu poinnya adalah mengenakan denda kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker pada saat keluar rumah ataupun melakukan aktivitas.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Timur, Drs. H. Azharuddin, M.Sy, dalam khutbahnya menyampaikan tiga peristiwa pent-

ing yang tidak bisa lepas dari prosesi pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Ketiga peristiwa tersebut adalah ibadah haji, Salat Ied dan penyembelihan hewan kurban.

Diuraikannya kondisi wabah Covid-19 yang sampai hari ini belum juga mereda, jangan sampai membuat umat Islam kehilangan kendali akal sehatnya. Kondisi saat ini tidak boleh serta merta menurunkan semangat spiritual ummt Islam “Kita harus meyakini bahwa selalu ada hikmah besar yang terkandung dari setiap ketetapan yang diberikan oleh-Nya,” pesannya. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Tingkat kepatuhan dalam refocusing dan melaporkan anggaran secara periodik kepada pemerintah pusat mendapat ganjaran bagi Kabupaten Lombok Utara (KLU). Daerah mendapat suntikan dana insentif daerah tambahan senilai Rp 14,9 miliar. Jumlahnya ini terbanyak dari 10 kabupaten dan kota.

“KLU dapat lebih besar dari kabupaten lain, yakni Rp 14,9 miliar karena dua syarat utama. Yakni patuh refocusing sesuai dan tidak telat menyetorkan laporan bulanan,” ungkap Kepala Bappeda KLU, Heryanto, SP., Kamis (30/7).

Heryanto mengatakan, selain DID, KLU juga mendapat DAK

Cadangan sebesar Rp 29 miliar.

Kedua mata anggaran itu disuntikkan bagi daerah yang dianggap patuh refocusing sesuai Perpres 72/2020 dan PMK 76/2020.

Di samping TAPD juga memberi laporan bulanan terkait alokasi dan penggunaan dana Covid-19.

“Di Pulau Lombok, informasi yang kita dapat ada 2 kabupaten yang tidak memperoleh DID tambahan, yaitu Kota Mataram dan Lombok Tengah,” sebutnya.

Pada alokasi anggaran yang dikembalikan baik dari DAK dan DID, Bappeda tidak dapat mendesainnya sesuai mekanisme normatif pembahasan APBD Perubahan di DPRD. Sebab pusat sudah memberi

kelonggaran, dana hanya terinput lewat sistem setelah alokasi anggaran dijabarkan peruntukkannya melalui Perkada (Peraturan Kepala Daerah).

Heryanto menambahkan, pihaknya belum mendapat gambaran terkait pagu anggaran (APBD) Perubahan 2020. Mengingat situasi defisit APBN akibat pandemi Covid berdampak terhadap besaran transfer dana perimbangan. “Kita juga kena pemotongan Rp 2,8 miliar dari Dana Bagi Hasil. Ini harus ditutup dengan menyisir lagi dana OPD,” sebutnya. “Belum kita rapat lagi bagaimana gambarannya (APBD-P), tapi target PAD kita sekitar 60 persen hilang” tandasnya. (ari)

KLU Dapat Tambahan DID Rp14,9 Miliar

Selong (Suara NTB) Menghadapi krisis air bersih di wilayah yang langganan, Lombok Timur (Lotim) belum maksimal menghadirkan solusi permanen. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tutuq diketahui belum bisa menjangkau semua warga di wilayah Jerowaru. Penanganan krisis air bersih ini pun masih tetap menggunakan pola lama.

Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggunalan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Toni Satria Wibawa saat dikonfirmasi Suara NTB mengatakan, pihaknya tetap akan menggunakan cara-cara lama untuk menjangkau yang belum terjangkau akses air bersih.

BPBD Lotim sudah mengajukan juga permohonan bantuan ke Pemprov NTB untuk turut membantu mengatasi masalah krisis air bersih sesuai dengan kewenangannya.

Saat ini, Lotim tengah melakukan pendataan wilayah yang terdampak kekeringan tahunan. Termasuk menanti laporan dari war-

ga mana yang membutuhkan bantuan air bersih langsung dan armada sudah disiapkan. “Sambil kita membenahi terus cara-cara penanganannya,” ucapnya.

Penanganan sejauh ini masih pola lama, karena penganggaran dan cara pendistribusian air bersih masih seperti yang lama.

Mengantarkan air langsung ke tengah permukiman warga. “Mungkin dalam prosesnya satu dua minggu mana wilayah yang akan kita dropkan air,” sebutnya.

Sejauh ini, laporan sementara yang mengalami musibah kekeringan adalah Jerowaru, Keruak, Sakra Timur, Sakra Barat.

Masalah SPAM Tutuq sendiri sebelumnya diakui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Lalu Mulyadi, masih terbatas untuk menjangkau keseluruhan warga yang ada di wilayah Lotim bagian selatan, sehingga Lotim mencoba menambah sumber lain. Termasuk memaksimalkan pengoperasian mesin pengolah air Bendungan Pandanduri dari air baku menjadi air yang layak konsumsi. (rus)

Siapkan Kuota Internet Tanpa Batas Selong (Suara NTB) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Lotim meyakinkan dalam waktu dekat sebanyak 28 tower sudah terbangun. Saat ini sudah berdiri 12 tower. Sisanya ditarget rampung bulan Agustus ini. Setelah semua rampung, September ini Lotim sudah bisa merealisasikan pemberian kuota internet unlimited kepada seluruh warga.

“Internet unlimited dengan kuota sekitar 25 mbps,”terang Kepala Dinas Komunikas, Informatika dan Persandian Kabupaten Lotim, Ahmad Masfu kepada Suara NTB beberapa waktu lalu.

“Harapan kita 28 titik sudah terbangun di Agustus,” asanya.

Dikatakan, jika semua tower sudah terbangun semua maka pada bulan September dijadwalkan sudah bisa diresmikan. Saat peluncuran ini, direncanakan selama satu bulan penuh akan diberikan akses layanan internet gratis kepada seluruh warga Lotim. “Satu bulan uji ciba ini kita akan coba gratiskan masyarakat Lotim,” terangnya.

Hadirnya kuota internet tanpa batas ini diakui akan menambah persaingan bisnis dengan provider lainnya. Pertimbangan

Ahmad Masfu

(Suara NTB/rus)

Lakukan Tukar Guling

Lotim semata hanya ingin menghadirkan kemaslahatan kepada masyarakat Lotim. Gratis diberikan hanya sebulan. Bulan berikutnya akan diberlakukan pembelian kuota. Perencanaan awalnya Rp 27 ribu perbulan. Hal bisa saja berubah, bisa Rp 32 ribu atau dengan besaran yang lain.

Kata Masfu, besaran nilai yang akan dijual ke tengah masyarakat itu akan dilihat berdasarkan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET). Menurutnya, pemerintah daerah Kabupaten Lotim dibawah pimpiman Bupati H M. Sukiman Azmy dan Wakil Bupati H. Rumaksi Sjamsuddin ini ingin memberikan yang terbaik buat warga Lotim. (rus)

Dugaan Penjualan Tanah Aset di Lembuak Dilaporkan ke APH Giri Menang (Suara NTB) – Dugaan penjualan aset tanah pecatu di Desa Lembuak Kecamatan Narmada dilaporkan oleh warga ke Aparat Penegak Hukum (APH). Persoalan ini juga sudah diadukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lombok Barat (Lobar).

Rabu (29/7) lalu, tokoh masyarakat dan para mantan Kades Lembuak mengantarkan laporan pengaduan ke Ditreskrimsus Polda NTB. Mereka melaporkan dugaan penggelapan tanah seluas 13 are.

Oknum pejabat desa diduga menerima fee dari uang muka yang sudah dibayarkan. “Aset desa tersebut sudah dikuasai desa selama 53 tahun. Selama itu tidak pernah ada permasalahan hukum. Namun belakangan ini tanah itu dikaveling dan diperjualbelikan,” ungkap kuasa hukum warga Lembuak pelapor, Lalu Anton Heriawan.

Dugaan itu mencuat setelah warga menemukan plang yang bertuliskan tanah dijual dan dikaveling dengan harga Rp250 juta per are pada 15 Juli lalu.

Di sana tertera nomor kontak atas nama Akmaludin.

Tanah yang berada di tepi Jalan Ahmad Yani yang meru-

pakan jalan nasional itu pun sudah diuruk. Warga langsung menghentikan paksa pengurukan tanah tersebut. Tokoh masyarakat murka dan menggelar demo pekan lalu. “Akmaludin memberikan dokumen bukti transfer pelunasan bayar tanah ke rekening pribadi kades sebesar Rp120 juta,” jelas Anton.

Kades Lembuak Kamarudin Zaelani lantas dibawa ke mimbar sidang adat. Di majelis tersebut Kades mengakui bukti transfer itu merupakan tanda pengikat jual beli tanah pecatu. “Bukan hanya Rp120 juta melainkan Rp135 juta,” terangnya. Proses penjualan tanah pecatu diduga dengan modus tanah seolah-olah milik pribadi. Dalam dokumen yang diperoleh Suara NTB, warga yang mengklaim sebagai pemilik Artiah, menyatakan tanah itu milik kakaknya dengan luas 29 are. Arfiah pun membuat nota kesepahaman dengan Zaelani di atas materai 6.000. Bahwa mereka bersepakat dalam penjualan tanah, Kades mendapat bagian dalam bentuk royalti sebesar 50 persen dari harga penjualan. Alas hak yang dipakai pipil Garuda. “Padahal tanah itu tercatat sebagai tanah pecatu di Bappenda Lom-

bok Barat,” ungkap Anton.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto mengatakan laporan pengaduan tersebut masih dalam proses administrasi. Setelah diterima, berkas laporan akan diteliti lebih dulu.

“Sudah termonitor,” ucapnya.

Terpisah, Kades Lembuak Kamarudin Zaelani membantah sudah menjual tanah pecatu ke pihak ketiga. Tanah yang dijual itu diklaim merupakan tanah hak milik Arfiah. “Dia datang membawa pipil garuda dan surat-surat yang menunjukkan alas hak,” terangnya via telepon.

Zaelani mengungkapkan, pihaknya sudah menelusuri riwayat tanah tersebut. diantaranya ke dokumen desa melalui Kaur Umum dan ke BPKAD Lombok Barat lewat tiga surat.

“Di Kaur Umum tidak ada terdaftar. Saya cek langsung ke BPKAD tanah itu juga tidak ada terdaftar,” bebernya. Arfiah dimaksud kemudian bersepakat dengan Akmaludin untuk jual beli. Harga yang disepakati Rp120 juta per are. Akmal lalu menawarkan lagi tanah itu dengan sistem kaveling. Hal itu yang memicu gejolak di masyarakat.

“Saya berusaha mendamaikan, memediasi. Alas hak itu perlu

dibuktikan di Pengadilan, mengenai apakah itu tanah pecatu atau bukan,” terangnya.

Bukti transfer ke rekening pribadinya menurutnya itu hanya menjembatani proses pembayaran antara Akmaludin dengan Arfiah. “Itu hanya titipan pembayaran proses perikatan jual beli antara Arfiah dengan Akmaludin,” kata Zaelani.

Sementara Akmaludin menjelaskan, pihaknya sudah menekan kesepakatan dengan Arfiah untuk pembelian tanah seluas 29 are. Namun yang terealisasi hanya untuk 13 are karena sebagian sudah bersertifikat yang menandakan kepemilikan hak orang lain.”Saya yakin membeli karena Kades menyatakan sampai saat ini belum ada alas hak yang keluar dari desa. Juga tidak ada dokumen yang menyatakan itu tanah desa,” terangnya.

Pihak DPMD Lobar yang dikonfirmasi membenarkan sudah menerima laporan dari BPD setempat. Atas dugaan penjualan aset desa yang indikasinya dilakukan kades setempat. “Kemarin kita dapat informasi dari BPD-nya, ada indikasi itu, makanya ketua BPD-nya ngelaporkan kepada aparat penegak hukum. Tapi

kemananya itu bisa dikonfirmasi dengan BPD-nya,” ujar Kabid Pemerintah Desa (Pemdes), Kusuma Supake yang ditemui di ruang kerjanya.

Menurutnya laporan dibawa langsung oleh BPD dan kecamatan setempat dan diterima pihaknya Senin (27/7) lalu.

Pihaknya menyarankan kepada pihak BPD untuk memastikan dulu lahan itu benar tanah milik desa. Sebab terdapat dua keterangan terkait lahan itu.

“Karena sementara ini di satu sisi desa bilang bukan tanah desa, di satu sisi masyarakat menganggap itu tanah desa.

Jadi permasalahan itu harus dipastikan dulu ,” jelasnya.

Selain itu harus dipastikan juga dokumen yang menujukan lahan itu aset desa. Karena ada somasi yang dilakukan oleh salah seorang warga yang mengklaim lahan itu miliknya kepada kepala desa. Meski demikian, dari informasi yang diperoleh pihaknya, dulunya lahan itu tanah pecatu yang dikerjakan oleh juru tulis, pada zaman dulu. Atau lebih dikenal tanah pemusungan. Info itu diperoleh langsung oleh mantan Sekretaris Desa (Sekdes) yang juga pernah menjadi Kades. (why/her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 1 Agustus 2020

Halaman 5

Kerjasama RSMA dengan Harian Suara NTB

RSMA Siapkan Ruang Khusus Transit Pasien Covid-19 Sumbawa Besar (Suara NTB) Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir (RSMA) tengah menyiapkan ruang transit khusus untuk perawatan pasien covid-19. Upaya ini sebagai bentuk kesiapan rumah sakit setempat mengantisipasi melonjaknya pasien covid.

Direktur RSMA, dr. Arindra Kurniawan yang ditemui Suara NTB menyampaikan, ruang transit khusus ini disiapkan di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD). Sekarang ini pihaknya sedang melakukan perbaikan supaya sesuai dengan standar ruang isolasi. “Sementara yang kita kembangkan sekarang untuk khusus layanan gawat darurat. Kita siapkan ruang khusus transit atau bisa juga untuk merawat pasien covid-19 di IGD. Sekarang lagi proses perbaikan ruangan,” ujarnya.

Menurutnya, ruang transit

khusus ini penting disiapkan.

Karena jika ruang isolasi yang ada penuh, maka ruang tersebut dapat dimanfaatkan untuk merawat pasien covid.

“Karena rata-rata kan seringnya pasien langsung di bawa ke ruang isolasi. Kalau nanti di sana penuh, kemudian ada pasien yang harus dirawat kita bingung karena sudah terlanjur di bawa ke sini. Ruang IGD ini bisa kita pakai transit sementara untuk pasien covid.

Tidak ada masalah, yang penting kita siapkan dulu ruangannya,” terangnya.

Nantinya, kata Arindra, untuk ruangan akan dibuatkan sekat khusus. Selain itu juga dibuatkan akses khusus menuju ruangan supaya tidak kontak dengan pasien umum.

Begitupula fentilasi dan sirkulasi udara juga dibuatkan khusus. Intinya akan dibuatkan sesuai dengan standar

Riksus Tiga Desa Terus Dikebut Taliwang (Suara NTB) Pemeriksaan khusus (Riksus) terhadap tiga desa maaih terus berproses hingga saat ini. Ketiga desa tersebut terindikasi bermasalah setelah penyidik Polres meminta supaya Inspektorat menghitung potensi kerugian negaranya.

Inspektur Inspektorat, I Made Budi Artha S.Sos, MM kepada Suara NTB, membenarkan adanya permintaan audit khusus terhadap ketiga desa tersebut oleh penyidik Polres dan saat ini masih terus berproses. Ketiga desa itu yakni Desa Lalar Liang, Mantun, dan Dasan Anyar. Khusus untuk Dasan Anyar saat ini tim masih melakukan pendalaman dari segi penganggarannya.

Sementara untuk pengecekan lapangan masih belum bisa dilakukan. Sedangkan untuk dua desa lainnya, saat ini masih dalam tahap klarifikasi dan permintaan bukti pelaksanaan program. “Kami diminta untuk meriksus ketiga desa tersebut dan saat ini masih kita dalami duku,” sebutnya.

Ketiga desa ini bermasalah karena dalam permintaan audit ada indikasi dugaan mark up anggaran di salah satu item pekerjaan yang ada. Selain itu ada juga pekerjaan yang tidak sesuai dengan hasil yang ada dilapangan. Informasi dari masyarakat yang diterima Kepolisian tersebut tetap melibatkan Inspektorat untuk melakukan audit terhadap pekerjaan dimaksud. Audit ini juga merupakan salah satu bentuk kordinasi dan pelaksanaan MoU yang disepakati antara Inspektorat (APIP) dan Kepolisian.

“Kami belum bisa simpulkan berapa kerugian dari ketiga desa tersebut, karena tim masih bekerja. Kami juga menargetkan Riksus ketiga desa ini bisa tuntas di bulan September mendatang,” pungkasnya. (ils)

Covid-19 KSB, Tiga Positif, Satu Sembuh Taliwang (Suara NTB) Kasus positif Coronavirus Disease (Covid-19) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali mengalami lonjakan. Berdasarkan laporan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB yang dirilis, Kamis malam (30/7), kasus konfirmasi virus asal kota Wuhan, Tiongkok itu di KSB bertambah 3 orang.

Masih berdasarkan rilis provinsi tersebut, ketiga kasus konfirmasi positif itu. Pertama atas nama Tn. HS, laki-laki, usia 30 tahun, warga Desa Benete, Kecamatan Maluk. Riwayat pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah Covid-19 dan riwayat kontak dengan pasien Covid-19 belum teridentifikasi.

Kedua, pasien atas nama Tn. DD, laki-laki usia 36 tahun, alamat Desa Seteluk Atas, Kecamatan Seteluk.

Bersangkutan pernah melakukan perjalanan ke daerah Covid-19, tepatnya ke ibukota Jakarta. Untuk riwayat kontak dengan pasien Covid-19 belum teridentifikasi.

Kasus ketiga, pasien atas nama Tn. N, Laki-Laki, usia 31 tahun, alamat Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang. Bersangkutan diketahui tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah Covid-19 dan disebutkan memiliki riwayat kontak dengan pasien Covid19 nomor 1644.

Ketiga pasien yang dinyatakan positif tersebut oleh tim Gugus Tugas Penanganan Pencegahan Covid-19 diterangkan telah diarahkan menjalani karantina di fasilitas karantina terpusat Rusunawa Belisung.

Selain 3 pasien positif, rilis Pemprov NTB juga menyebutkan adanya pasien sembuh dari KSB. Pasien sembuh ini tercatat atas nama Tn. KBM, laki-laki, usia 41 tahun, asal Desa Rempe, Kecamatan Seteluk. Bersangkutan sebelumnya teridentifikasi positif setelah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit Covid-19.

Sementara itu, informasi yang berhasil dihimpun Suara NTB, pasien Tn. N, warga Kelurahan Bugis, kecamatan Taliwang merupakan petugas medis di RSUD Asy-Syifa Taliwang. Bersangkutan masih memiliki keterkaitan dengan dua pasien sebelumnya, yakni Ny. HS dan Ny. MBS, masing-masing sebagai perawat dan pasien di bagian layanan hemodialisa - HD (cuci darah) RSUD Asy-Syifa.

Di mana oleh pihak rumah sakit sebelumnya, kedua pasien terkonfirmasi positif tanggal 24 Juli lalu itu, diduga terinfeksi awal dari pasien nomor 1711 NTB atas nama Ny. D, warga Desa Lekong, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, setelah bersangkutan sempat menjalani perawatan cuci darah di RSUD Asy-Syifa.

Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 KSB, H. Tuwuh yang dikonfirmasi membenarkan status Tn. N sebagai salah satu petugas medis di RSUD Asy-Syifa. “Iya benar. Dia termasuk kontak erat dengan pasien asal Sumbawa (Ny. D) yang sempat cuci darah di rumah sakit, yang juga kita duga telah menginfeksi Ny. HS dan Ny. MBS,” urainya, Jum’at (31/7).

Selanjutnya ia menjelaskan, untuk Tn. HS, warga Desa Benete, Kecamatan Maluk. Bersangkutan teridentifikasi awal dari kegiatan pengecekan (tes cepat - rapid test) yang dilaksanakan oleh KPU KSB. Tn. HS merupakan salah satu anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang sempat direkrut KPU KSB. Dengan adanya penambahan 1 pasien sembuh dan 3 kasus baru terkonfirmasi positif itu. Sejauh ini jumlah pasien positif di KSB sampai hari ini sebanyak 19 orang. Rinciannya 13 orang telah dinyatakan sembuh, 5 orang dalam perawatan dan 1 orang meninggal dunia. (bug)

ruang isolasi. “Ini masih dalam proses. Targetnya secepatnya diselesaikan. Dari segi pekerjaan paling lambat dua minggu dan paling cepat seminggu. Ini untuk antisipasi ketika ruang isolasi penuh. Kita harus siapkan supaya nantinya tidak kewalahan. Karena beberapa pengalaman terjadi seperti itu,” bebernya.

Dijelaskannya, pihaknya memiliki ruang isolasi dengan kapasitas tampung 16 pasien.

Selain tersedia ruangan kritis, seluruh ruangan juga dilengkapi dengan CCTV. Kemudian juga disediakan bel informasi sehingga pasien bisa berkomunikasi dengan perawat. Jadi bisa dipantau selama 24 jam.

Adapun pasien yang dirawat sementara ini totalnya 12 orang.

Dari jumlah itu, 9 diantaranya positif covid-19 dan 3 lainnya suspect atau dugaan covid-19.

Untuk 9 pasien masing-masing

(Suara NTB/ist)

Arindra Kurniawan ada yang rujukan, kemudian hasil swab pedagang pasar dan juga ada yang durujuk dari KSB. Sedangkan 3 pasien suspect, saat dirujuk terdapat keluhan

sesak nafas dan penyakit penyerta. Sebagai upaya antisipasi, ketiga pasien dirawat di ruang isolasi kemudian dilakukan pemeriksaan swab. Hasil pemeriksaan swab, 2 diantaranya sudah dua kali negatif dan bisa dipindahkan dari ruang isolasi bahkan bisa dipulangkan jika penyakit penyertanya sudah sembuh. Sedangkan 1 pasien lainnya baru satu kali negatif hasil pemeriksaan swab, karena baru dirujuk. “Kalau yang 3 riwayat perjalanan dan kontak tidak ada, karena klinisnya saja untuk antisipasi. Makanya kita lakukan swab,” sebutnya.

Terkait penanganan pasien, lanjutnya, pihaknya tetap menekankan kepada tenaga medis untuk menerapkan protocol sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Baik penanganan pasien covid-19 maupun pasien umum. Di mana di masing-masing pelayanan sudah

ada standar untuk Alat Pelindung Diri (APD). Misalnya di ruang Poli menggunakan APD level 2 dan di ruang isolasi menggunakan APD level 3. Hal ini harus diterapkan untuk mengantisipasi adanya tenaga medis yang tertular covid-19.

Karena ujungnya akan berdampak terhadap pelayanan.

“Kita tetap tekankan kepada tenaga kesehatan untuk selalu waspada, jangan sampai lengah. Makanya setiap menerima pasien, baik itu pasien umum kita harus tetap terapkan protokol sesuai dengan SOP,” tukasnya.

Pihaknya berharap kepada masyarakat agar mempercayai penanganan pasien kepada tenaga kesehatan. Karena pihaknya tetap berusaha sebaik-baiknya untuk memberikan pelayanan. Masyarakat juga diimbau untuk tidak langsung mengambil tindakan atas informasi

yang belum tentu kebenarannya. Hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. “Prinsipnya virus itu spesifik. Berbeda dengan penyakit-penyakit lainnya. sebenarnya yang melawan virus sistem kekebalan tubuh kita masing-masing. Sistem kekebalan tubuh inilah yang sangat mempengaruhi tubuh pada saat terjangkit. Makanya kenapa ada yang baik-baik saja, berarti mereka dalam kondisi yang baik. Ada yang sakitnya sebentar lalu sembuh, berarti dia lagi drop sedikit. Setiap orang berbeda-beda. Kadang itu yang membuat masyarakat bingung apakah virus ini berbahaya atau tidak. Kalau menurut saya pribadi berbahaya.

Apalagi yang kena orang tua, punya penyakit penyerta. Kondisinya pasti tidak fit dan sangat berbahaya kalau ada virus masuk,” tandasnya.(ind/arn/*)

Idul Adha 1441 H

Pandemi, Momentum Membangun Kepedulian Sosial Sumbawa Besar (Suara NTB) Pelaksanaan Salat Idul Adha 1441/2020 M, Jumat (31/7) di Sumbawa, dipusatkan di Masjid Agung Nurul Huda. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, tidak berjabat tangan, dan menjaga jarak fisik. Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah pun mengajak masyarakat membangun kepedulian sosial dalam momentum Idul Adha di tengah pandemi seperti saat ini.

Hal ini, kata H. Mo sapaan akrab Wabup, dalam sambutannya, sesuai dengan tema Idul Adha tahun ini, “Momentum Idul Adha 1441 Hijriyah sebagai sarana peningkatan kepedulian sosial dan ketaqwaan menuju Sumbawa hebat bermartabat”. Sehingga tepat untuk mengasah keikhlasan dan kepedulian sosial terhadap sesama. Serta membangun kualitas sebagai pribadi yang sabar, tahan uji dan tegar menghadapi cobaan kehidupan.

Terlebih pada situasi saat ini, Ibadah Haji dan Ibadah Qurban harus dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 yang belum mereda.

Menurut Wabup, akibat pandemi Covid-19 yang mewabah di berbagai penjuru dunia, tahun ini Pemerintah Arab Saudi han-

ya mengizinkan sejumlah kecil penduduk setempat untuk melakukan Ibadah Haji dan tidak menerima kedatangan jama’ah haji dari berbagai negara. Jama’ah calon haji Indonesia tahun 2020 ini tidak diberangkatkan ke tanah suci, termasuk 390 jama’ah calon haji dari Kabupaten Sumbawa. Pelaksanaan ibadah Haji ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan demi menjaga keselamatan jama’ah dari tertular Virus Covid-19.

Sementara itu, dalam Khutbah yang disampaikan Ust. Slamet Riyadi, S.Pd.I selaku Pengasuh Pondok Pesantren De Niyaat Sumbawa Besar, disebutkan ada dua peristiwa penting yang tidak bisa lepas dari Hari Raya Idul Adha yaitu Ibadah Haji dan Qurban. Na-

mun, tahun ini kedua ibadah tersebut harus dilaksanakan di tengah Pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum mereda.

Jama’ah Haji Indonesia tahun 2020 tidak diberangkatkan ke Tanah Suci. Ibadah kedua di hari raya Idul Adha ini adalah Ibadah Kurban. Di tengah wabah corona ini, Ibadah Kurban akan lebih bermakna dan terasa bagi masyarakat ekonomi lemah. Selama pandemi, berbagai sektor tak terkecuali sektor ekonomi ikut terkena imbas.

Banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena harus kehilangan mata pencariannya. Karenanya, kurban bisa menjadi bukti kepekaan sosial masyarakat yang mampu terhadap masyarakat yang lemah.

Menutup khutbahnya, Ust.

(Suara NTB/ist)

SAMBUTAN - Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah menyampaikan sambutan sebelum salat Idul Adha di Mesjid Nurul Huda Sumbawa.

Slamet menyebutkan ada dua hikmah dari Ibadah Kurban di masa pandemi. Yang pertama hikmah vertikal, yakni semakin dekatnya kita kepada Allah SWT, dan hikmah horizontal yakni kedekatan dengan sesama manusia dengan saling berbagi rejeki di tengah situasi sulit akibat pandemi.

Pelaksanaan Idul Adha 1441 H di Kabupaten Sumbawa ditandai dengan penyembelihan hewan kurban di beberapa loka-

si di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa. Secara keseluruhan, tercatat sebanyak 913 hewan kurban yang akan disembelih di Kabupaten Sumbawa, dengan rincian 3 ekor domba, 188 ekor kambing, 683 ekor sapi dan 39 ekor kerbau. Salat Idul Adha di Mesjid Nurul Huda, juga dihadiri anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sumbawa, sejumlah Kepala OPD dan segenap masyarakat Sumbawa. (arn)

Jelang Pilkada, Situasi Daerah Harus Tetap Terjaga

(Suara NTB/uki)

TERBAKAR - Puluhan unit rumah warga di Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima terbakar pada Kamis, 30 Juli 2020. Pemicu kebakaran diduga akibat meledaknya kompor gas LPG di salah satu rumah warga setempat.

47 Rumah Warga di Bima Hangus Terbakar Bima (Suara NTB) Puluhan unit rumah di Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima terbakar pada Kamis, 30 Juli 2020. Pemicu kebakaran diduga akibat meledaknya kompos gas elpiji di salah satu rumah warga setempat.

Berdasarkan pendataan sementara dari Tim Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, ter-

catat ada sebanyak 47 unit rumah yang terbakar.

“Rumah yang terbakar ada 47 unit. Yang rata dengan tanah 37 unit dan 10 unit rusak sedang,” kata Kepala BPBD Kabupaten Bima melalui Kasubid Penanganan Darurat Bambang Hermawan S. Kom. MM. Bambang mengaku kebakaran terjadi sekitar pukul 11.40 Wita. Dan kobaran api berhasil dipadamkan sekitar pukul 13.00 Wita setelah tiga

unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.

“Penyebab kebakaran masih ditelusuri. Namun dugaan sementara diduga meledak kompor gas elpiji,” katanya.

Bambang menambahkan dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa. Dan kerugian masih dicatat. Namun ditaksirkan mencapai miliaran rupiah.

“Tidak ada korban jiwa. Kerugian masih kita data sampai dengan saat ini,” ujarnya. (uki)

Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, DR. Ir. H. W Musyafirin MM mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas jelang pelaksanaan Pilkada. Perbedaan pilihan merupakan suatu hal yang lumrah di setiap gelaran pemilu, tetapi hal tersebut diharapkan tidak sampai menimbulkan gesekan. Karena jika hal itu terjadi maka dampaknya akan sangat tidak baik bagi daerah.

“Kondusifitas wilayah harus tetap kita jaga meskipun berbeda pilihan di gelaran Pilkada mendatang.

Perbedaan yang muncul harus dimaknai sebagai sesuatu yang normal dengan tidak saling melecehkan karena bisa menimbulkan perpecahan,” ungkap Bupati pada saat memberikan sambutan sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha, Jumat (31/7).

Bupati juga mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negera (ASN) untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Hal tersebut sangat diatensikan karena aturannya sudah sangat jelas dan ada juga yang mengawasi.

Jika ditemukan ada yang melakukan aktifitas tersebut, Pemerintah tidak segansegan untuk memberikan sanksi yang sangat tegas. Sebagai seorang PNS aturan-

nya sudah sangat jelas harus berlaku netral. Tentu menjaga Netralitas, bukan berarti pergi ke masing-masing calon menyatakan dukungan, tetapi menjaga netralitas ini dengan ikut campur dengan urusan politik praktis. “ Aturan disiplin pegawai menegaskan ASN tidak boleh ikut Politik praktis. Aturan ini yang harus bisa dipahami oleh pribadi masing-masing supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” timpalnya.

Jika kondusifitas terganggu karena gelaran pilkada maka aktifitas investasi juga akan sangat berdampak.

Apalagi KSB saat ini masih sangat mengharapkan adanya investasi baru demi meningkatkan pendapatan daerah. Tentu tujuan akhirnya yakni mensejahterakan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Maka dari itu, dirinya sangat berharap supaya tidak ada gejolak jelang Pilkada mendatang. Karena bagaimanapun juga kondusifitas daerah yang terganggu akan menimbulkan dampak ekonomi yang sangat luas. “ Kami sangat berharap supaya Pilkada harus tetap berjalan aman dan lancar tanpa ada gesekan. Karena kondusifitas wilayah menjadi yang paling utama untuk kita jaga,” pungkasnya. (ils)

316 Napi Lapas Dompu Belum Penuhi Syarat Asimilasi Dompu (Suara NTB) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Dompu, terus mengidentifikasi narapidana yang sudah menjalani 2/ 3 dari masa pidananya untuk diberikan hak asimilasi. Namun demikian, dari 316 orang tersisa belum ada satupun yang memenuhi syarat.

Demikian disampaikan Kepala Seksi Pembinaan dan Kegiatan Lapas Dompu, Murdahim, SH., ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (31/7).

Ia mengatakan, meski daerah ini sudah menerapkan tatanan hidup baru, pihakn-

ya tetap menginventarisir warga binaan yang akan dibebaskan atau memenuhi syarat asimilasi pada masa pandemi Covid-19. “Cuma sampai sekarang belum ada yang memenuhi syarat untuk itu, jadi ndak ada yang kita bebaskan,” ungkapnya.

Dari total narapidana yang dibina sebelum munculnya Covid-19, sudah 93 orang diberikan hak asimilasi. Sementara 316 sisanya belum memenuhi syarat, termasuk 26 diantaranya yang merupakan tahanan titipan dari polres dan polsek jajaran.

(Suara NTB/jun)

Murdahim

Jumlah tersisa itu, lanjut dia, belum mampu mengurangi tingkat kelebihan kapasitas pada lembaga pemasyarakat di wilayah ini. Sebab kapasitas idealnya hanya mampu menampung 148 orang. “Kalau kita katakan over ya masih over, karena kapasitas kita kan hanya 148 orang. Cuma penempatannya masih bisa kita atur dengan baik sekarang,” ujarnya.

Disinggung temuannya terkait narapidana dengan hak asimilasi yang melanggar sehingga ditarik kembali, Murdahim menegaskan, dari 93

orang yang telah dibebaskan itu belum ada satupun ditemukan mengulangi perbuatannya atau melakukan kejahatan baru. Pun mereka masih cukup aktif memberikan laporan mingguan.

Sementara menyangkut kejelasan masa asimilasi mereka di rumah, pihaknya menunggu edaran lebih lanjut dari pemerintah pusat. “Kita ndak berani memberikan sinyal, intinya kita akan merujuk pada edaran direktorat ketika situasi Covid-19 sudah kembali normal,” pungkasnya. (jun)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Sabtu, 1 Agustus 2020

Sekolah Upayakan BDR Tidak Memberatkan Siswa Mataram (Suara NTB) SMP di Kota Mataram berupaya melaksanakan Belajar dari Rumah (BDR) dengan tidak memberatkan siswa. Selain dilaksanakan secara daring, BDR secara luring juga diterapkan untuk memudahkan siswa.

Kepala SMPN 12 Mataram, Mustajib mengatakan, pihaknya terus mencari cara terbaik dan termudah untuk melayani anak-anak yang bermasalah dalam BDR. Namun diupayakan tetap sama-sama aman dari Covid-19. Ia menjelaskan, SMPN 12 Mataram menyiapkan beberapa cara untuk BDR, antara lain bahan ajar dibuat dalam format video dan dibuatkan link ke YouTube.

“Format ini bisa langsung dibuka oleh anak-anak yang punya ponsel Android. Bagi yang tidak punya, bisa dapat kesempatan dengan ‘numpang’ melalui ponsel teman, keluarga, tetangga, dan lain-lain di setiap kesempatan,” katanya.

Selain itu, bagi siswa yang tidak punya ponsel Android, diminta menemui guru mata pelajarannya di sekolah dengan tetap menerapkan protokol pencegahan Covid-19. Selanjutnya guru mengarahkan siswa meminjam sumber-sumber belajar atau buku-buku di perpustakaan.

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Saptadi Akbar

Mustajib

“Materi ajar dibuat berdasarkan referensi atau buku tertentu, sehingga baik yang daring maupun luring sama,” katanya.

Guru juga dianjurkan membuat Lembar Kerja (LK) sesuai materinya. LK-LK tersebut bisa dipakai sebagai panduan belajar berdasarkan buku atau referensi yang telah ditentukan. ‘’Jika mendatangi rumah merupakan satu-satu jalan, insya Allah, akan kami lakukan dengan tetap memperhatikan standar protokol Covid-19, sehingga aman untuk siswa, juga untuk guru,” ujarnya.

Kepala SMPN 1 Mataram, Saptadi Akbar mengatakan, pihaknya melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan daring dan luring. Bagi siswa yang mengikuti secara luring, akan diberikan materi dengan cara di-

ambil oleh orang tua siswa ke sekolah.

“Jadi tidak ada masalah dengan pembelajaran jarak jauh di SMPN 1 Mataram, bagi yang daring ya tinggal mengikuti jadwal yang telah dibuat,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian pada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Mataram, Syarafudin menjelaskan, pihaknya memberikan penjelasan agar sekolah memberikan materi esensi atau materi pokok sesuai dengan standar kompetensi lulusan, bukan memberika materi pengembangan. “Memang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan tidak harus menuntaskan kurikulum, tapi kalau bisa menuntaskan kurikulum malah bagus,” ujarnya. (ron)

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN HADIAH - Penyerahan hadiah secara virtual bagi juara Lomba Karya Kreatif Tingkat SD dan SMP, Kamis (30/7) lalu.

Produktif di Tengah Pandemi

Murid SDN 19 Cakranegara Raih Prestasi Membanggakan Mataram (Suara NTB) SDN 19 Cakranegara mencatatkan prestasi membanggakan. Meski di tengah pandemi Covid-19, sekolah ini tetap berprestasi. Enam muridnya tercatat berhasil meraih juara dalam Lomba Karya Kreatif Tingkat SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Yayasan Plan Internasional Indonesia.

Ke enam murid itu di antaranya ialah Ni Made Ambar Maduri Putri, berhasil meraih juara I pada lomba poto, Syaza Salsabila juara 2 lomba video, Firma Paramita juara 2 lomba karya tulis, dan Ni Kadek Dea Anggari juara 3 lomba poster, I Komang Agus Rafa, I Gusti Ayu Citra.

Kepala SDN 19 Cakranegara Sri Hartini, S.Pd., memberikan apre-

siasi atas capaian yang diraih para muridnya itu. Hal demikian, kata dia, berkat kerja keras semua pihak mulai para guru, pembina dan para murid untuk terus berusaha menggapai prestasi.

“Ini capaian para murid yang luar biasa walaupun sedang Corona tapi tetap berprestasi,” kata Sri Hartini saat berlangsung penyerahan hadiah virtual, Kamis (30/7) lalu.

Lebih jauh Sri Hartini menjelaskan ada lima jenis lomba yang diselenggarakan Yayasan Plan Internasional Indonesia. Yaitu lomba video, lomba foto, pembuatan jingle, tulisan, dan lomba poster.

Adapun tema lomba yakni Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Manajemen Kebersihan

Praktik SMK akan Dilaksanakan secara Tatap Muka Mataram (Suara NTB) – Praktik di SMK untuk mata pelajaran kompetensi keahlian akan dilaksanakan secara tatap muka. Namun baru bisa dilakukan setelah fase transisi atau setelah tanggal 13 September.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd. Menurutnya untuk pembelajaran di SMK hanya boleh untuk praktikum.

Namun baru akan dilakukan setelah fase transisi. “Setelah 13 September baru boleh, di fase menuju kenormalan baru. Sedangkan di masa transisi kita optimalkan materi umum,” katanya.

Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, Umar, S.Sos., MM., menjelaskan, BDR fase I di tahun ajaran lalu dilaksanakan hanya untuk pelajaran normatif dan adaptif. Sedangkan, pembelajaran khusus untuk mata pelajaran produktif tidak banyak disentuh pihaknya. Ia menekankan untuk pelajaran produktif ada keharusan menghadirkan siswa ke sekolah. Sementara pandemi Covid-19 masih berlangsung.

“Karena untuk produktif harus siswa dihadirkan ke sekolah dalam rangka untuk pengenalan cara menggunakan alat, cara bagaimana pelaksanaan praktik yang semestinya dilakukan, itu tidak bisa dilaksanakan secara daring, harus dilaksanakan secara langsung di sekolah. Dengan cara seperti itu, kami perlu membuat pola pelaksanaannya,” jelas Umar.

Pelaksanaan praktik di sekolah akan dijadwalkan seusai fase transisi yang dijadwalkan sampai dengan pertengahan bulan September nanti. Umar menjelaskan, jika di satu SMK ada dua kompetensi keahlian, maka praktik harus dilaksanakan bergantian. Dengan catatan satu kompetensi keahlian memiliki satu rombongan belajar, maka harus dibagi dua seperti 18 orang sif pagi dan 18 orang sif siang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan mencegah penularan Covid-19.

“Itu masih konsep saya, karena pelaksanaan pembelajaran itu sedang kita membuat pembelajaran dengan sistem blok, nanti kita harapkan para siswa optimal melaksanakan pembelajaran 3,5 sampai 4 jam dalam satu kali pertemuan. Saya harapkan bisa lebih optimal dalam sistem blok dan menghadirkan siswa sesuai dengan protokol kesehatan,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Yahya, M.Pd., mengatakan, pihaknya tengah menyerap aspirasi dari semua jajaran dan elemen di SMK. Ia sedang mempertimbangkan pelaksanaan praktik tetap dilaksanakan secara tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan cegah penularan Covid-19. Hal itu dikarenakan tidak semua praktik bisa dilaksanakan secara daring.

“Banyak yang mengusulkan tetap melaksankaan praktik dengan menerapkan protokol kesehatan. Tidak semua yang praktik bisa secara daring, misalnya menyambung kabel atau di bengkel tidak bisa daring,” katanya.

Pihaknya tengah menyiapkan konsepnya, nantinya selama fase transisi akan dilakukan simulasi. Dengan begitu, ketika memasuki pembelajaran di era kebiasaan baru sekitar bulan September nanti, sudah ada pola pelaksanaannya.

“Kami juga ini sedang dan akan terus menerima masukan dari teman-teman, bahkan dari DUDI,” jelas Yahya. (ron)

Menstruasi (MKM) di Masa Pandemi Covid-19. Hal itu disesuaikan dengan situasi Covid-19 saat ini.

“Lomba diikuti puluhan sekolah jenjang SD dan SMP di Kota Mataram dan Lombok Tengah. Sekolahsekolah ini bersaing satu sama lain,” kata Sri Hartini.

Terdapat berbagai sub tema lomba yang ditentukan. Mulai dari pentingnya penggunaan masker saat Corona, cara memakai masker yang baik dan benar, mengapa harus physical distancing, risiko jika keluar rumah, tantangan menjaga kesehatan dan kebersihan saat pandemi, perilaku tidak sehat dan cara penularan virus Corona. “Semuanya disesuaikan untuk mengedukasi siswa pentingnya menjaga kesehatan saat ada wabah Corona,” paparnya.

Lebih jauh dijelaskan bahwa produktivitas sangat dibutuhkan. Di tengah situasi serba sulit, hal yang tidak boleh mati ialah kreativitas.

Oleh karenanya harus terus dipacu dalam diri para murid. “Kita ikuti lomba ini sebagai upaya memacu kreativitas para siswa,” ujarnya. (dys)

Halaman 6

Terhalang Kebijakan BDR

Seleksi Kelas Olahraga Belum Dilakukan Mataram (Suara NTB) Hingga kini SMPN 7 Mataram belum melakukan seleksi untuk mengisi kuota kelas olahraga. Meski siswa baru telah melewati masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS), namun belum juga diseleksi lantaran terkendala kebijakan sekolah yang masih belum membolehkan belajar tatap muka.

Kepala SMPN 7 Mataram H. Muhammad Sibawaih, menjelaskan jika seleksi belum dilakukan.

Pihaknya menunggu situasi dan kebijakan belajar tatap muka agar proses seleksi pengisian kelas olahraga bisa dilakukan. “Kelas olahraga belum dilakukan tes,” ujarnya.

Seleksi belum digelar, karena prosesnya memang harus tatap muka.

Tentu saja pandemi yang berkepanjangan hingga detik ini menghambat

seluruh rangkaian seleksi. Agar diketahui kelas olahraga merupakan kelas khusus bagi siswa yang punya prestasi di bidang olahraga.

Diakuinya, kelas olahraga jadi kelas unggulan yang dimiliki SMPN 7 Mataram. Keberadaan kelas olahraga di tempat ini jadi satu-satunya di Pulau Lombok. Sementara di NTB kelas olahraga hanya ada dua dan satu lagi ada di Pulau Sumbawa.

Pada seleksi dalam situasi normal dilakukan sesaat setelah penerimaan peserta didik baru. Berdasarkan sertifikat prestasi non akademik yang mereka lampirkan saat mendaftar jadi siswa baru.

Sertifikat tersebut dijadikan salah satu bahan pertimbangan, meski nantinya akan ada tes lanjutan.

“Mereka daftar harus bawa sertifikat prestasi non akademik ini yang

akan kita arahkan ke kelas, tapi tetap harus bertatap muka untuk ukur tinggi badan dan lainnya,” papar Sibawaih.

Belum digelarnya seleksi pengisian kelas olahraga tak lantas membuat siswa-siswi calon penghuni kelas olahraga tidak belajar.

Sama seperti siswa baru lainnya, mereka juga mengikuti pembelajaran daring seperti yang lainnya.

“Tapi pembelajaran mereka ikuti seperti yang lain,” terangnya.

Tahun ini, kata Sibawaih, jumlah kuota kelas olahraga sebanyak 38 orang siswa. Mereka yang terpilih nantinya ialah siswa yang masuk kategori khusus. Mereka harus berprestasi di bidang olahraga. Hal itu mengingat siswa jebolan kelas olahraga nantinya digodok khusus jadi atlet olahraga dalam berbagai bidang, mulai dari atletik, sepakbola dan lainnya. (dys)

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 1 Agustus 2020

Halaman 7

Dukungan Nasdem Berpeluang Jatuh ke IDP-Dahlan

Selly-Manan Libatkan Penyandang Disabilitas dalam Tim Pemenangan

Mataram (Suara NTB) – Arah dukungan Partai Nasdem di Pilkada Kabupaten Bima nampaknya sudah terang dengan telah keluarnya hasil survei ulang yang dilakukan barubaru ini. Pasalnya dari awal Nasdem telah berkomitmen akan menjatuhkan dukungannya kepada kandidat bakal pasangan calon Bupati/Wakil Bupati yang elektabilitasnya paling tinggi.

Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Bima, Raihan Anwar yang dikonfirmasi Suara NTB mem(Suara NTB/dok) benarkan jika pihaknya Raihan Anwar sudah menerima hasil survei pilkada Bima. Dengan demikian, pihaknya tinggal menunggu keputusan DPP saja. “Ya hasil surveinya sudah ke luar, sudah kita terima, dan sudah kita kirim ke DPP. Sekarang tinggal kita tunggu saja keputusannya DPP seperti apa untuk Pilkada Bima,” ucapnya, Kamis (30/7) lalu.

Survei ulang yang dilakukan Nasdem tersebut hanya terbatas untuk mengukur tingkat elektabilitas dua pasangan bakal calon yang memperebutkan dukungan Nasdem, yakni pasangan Syafru-Ady dan IDP-Dahlan. “Hasil surveinya menunjukkan bahwa elektabilitas IDP-Dahlan masih unggul dari pasangan Syafru-Ady,” ungkap Raihan. Namun Raihan tak bersedia untuk mengungkapkan lebih detail hasil survei tersebut.

Dengan telah diketahuinya hasil survei tersebut, ke mana arah dukungan Nasdem akan jatuh dari kedua figur tersebut. Raihan menyerahkan sepenuhnya keputuskan kepada DPP untuk mendukung siapa. Pihaknya di daerah hanya siap untuk melaksanakan keputusan DPP tersebut. “Ya kita serahkan saja ke DPP, mau memutuskan yang mana, kita pengurus didaerah siap mengamankan siapapun yang diputuskan DPP,” tegasnya.

Namun demikian, dari hasil survei tersebut pada dasarnya arah dukungan Nasdem sudah bisa ditebak, akan jatuh kepada pasangan IDP-Dahlan. Sebab dari awal Nasdem berkomitmen akan menjatuhkan dukungan kepada kandidat calon yang paling tinggi elektabilitasnya. “Syafru-Ady inikan kader, kalau memang dukungan partai harus kepada kader, ya langsung saja tunjuk, ngapain lakukan survei. Tapi Nasdem akan menjatuhkan dukungan kepada calon yang punya elektabilitas tinggi, itu ukurannya,” pungkasnya. (ndi)

Mataram (Suara NTB) – Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota, Hj. Putu Selly Andayani – TGH. Abdul Manan (Selly-Manan) melibatkan para penyandang disabilitas sebagai bagian dalam tim pemenangannya di Pilkada Kota Mataram 2020. Pelibatan kelompok difabel ini untuk menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki potensi yang sama dan setara dengan masyarakat lainnya.

Petunjuk Rekaman CCTV

Kunjungan Sejumlah Orang Sehari Sebelum Korban Ditemukan Meninggal Dunia Mataram (Suara NTB) – Misteri meninggalnya LNS (23) yang tergantung di rumah kekasihanya belum terungkap. Meski demikian, sejumlah petunjuk untuk mengungkap kasus itu perlahan mencuat. Salah satunya rekaman CCTV tetangga yang menunjukkan adanya kunjungan sejumlah orang di rentang waktu korban diperkirakan meninggal dunia.

“Ada empat lima orang datang ke TKP sehari sebelum korban ditemukan meninggal dunia,” ungkap tim kuasa hukum Montani Para Liberi Wapala Fakultas Hukum Unram Abdul Hadi Mukhlis ditemui Suara NTB, Kamis (30/7). Tim kuasa hukum tersebut bergabung dengan Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unram mendampingi keluarga korban. Mereka mendapatkan petunjuk dari rekaman CCTV milik tetangga yang berada tepat di depan rumah TKP. “Ada satu orang yang selang dua menit datang langsung keluar dari rumah. Tersisa empat orang. Setelah itu kami belum dapat informasi bagaimana mereka pulang,” terangnya.

Rekaman CCTV itu, sambung dia, hanya diperlihatkan dalam bentuk tangkapan layar video. Mereka tidak diberi akses untuk melihat rekaman video secara utuh. Hadi meminta kepolisian mendalami petunjuk CCTV tersebut. Dalam keterangan Polresta Mataram sebelumnya, korban diperkirakan meninggal dunia lebih dari 24 jam sebelum ditemukan. “Sementara kan ini orang-orang itu datang hari Jumat,” terangnya.

Sejumlah orang yang datang itu, sambung Hadi, merupakan kawan dekat korban. Saking dekatnya, mereka membuat grup pesan instan Whatsapp khusus untuk komunikasi diantara mereka. “Cuma ada satu orang dari yang datang itu yang bukan di grup itu,” sambung dia. Pihaknya juga meminta kepolisian lebih jeli menelusuri kesaksian saksi kekasih korban RY (22).

Mengenai alibi yang dibangun RY bahwa pada rentang waktu korban diperkirakan meninggal, RY sedang berada di Denpasar, Bali untuk keperluan mengantar adik mendaftar tes kuliah. “Kita temukan bahwa saksi tersebut baru check-in hotel pada Jumat sore. Memang dari keterangan saksi yang lain menyebutkan bahwa pada hari Kamis pacarnya ini ikut rapidtest Covid-19 untuk keperluan bepergian itu,” paparnya.

Keluhan Sakit Perut dan Bercak Darah Korban LNS (23) baru ditemukan pada Sabtu (25/7) dalam keadaan meninggal dunia. Tergantung di ventilasi rumah kekasihnya di BTN Royal Jalan Arofah, Jempong Baru, Sekarbela, Mataram. Korban terakhir kali berkomunikasi dengan kawannya pada Kamis (23/7) sore melalui pesan instan WhatsApp. Yang pada intinya mengeluhkan kondisi kesehatan.

Komunikasi itu intensif sejak pagi sampai sore. Status aktif WhatsApp korban terakhir terlihat pada Kamis malam.

“Intinya dia bilang, ‘kok saya ditinggal sendiri padahal dalam kondisi mulas’. Artinya dia sebelumnya sedang bersama dengan seseorang. Tapi setelah itu ditinggal pergi dalam keadaan sakit perut itu,” ungkap Hadi. Hal itu, sambung dia, berkorelasi dengan bekas bercak darah di TKP. Kemudian, kondisi jenazah korban yang masih tetap mengeluarkan darah sampai masa hendak dikuburkan pada Minggu (26/7) lalu.

“Sampai berbekas di kain kafannya,” ucapnya.

Dia menambahkan, sejumlah petunjuk itu diharapkan dapat menjadi bahan petunjuk tambahan bagi penyidik mengungkap sebab kematian korban. Pihak keluarga belum yakin mengenai hipotesa bahwa korban bunuh diri. “Beberapa petunjuk ini menunjukkan ini bukan murni bunuh diri. Tetapi ada peristiwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sekecil apapun kejanggalan harus diungkap,” tutup Hadi. (why)

(Suara NTB/ist)

OLAH TKP - Tim penyidik Polresta Mataram melanjutkan olah TKP penemuan jenazah wanita meninggal dunia dalam kondisi tergantung di BTN Royal Mataram Jempong Baru, Sekarbela, Mataram.

“Saudara kita yang memiliki kelebihan khusus atau difabel ini juga punya potensi yang sama. Kami akan libatkan mereka sebagai motor penggerak pemenangan SellyManan untuk Mataram,” ucap Selly, Kamis (30/7). Dengan jargon Mataram Cemerlang, Selly-Manan ingin membuktikan bahwa Kota Mataram bisa menjadi kota maju yang juga ramah disabilitas. Aspek pembangunan perkotaan nantinya akan mempertimbangkan kebutuhan para penyandang disabilitas. Bagaim-

ana pun mereka juga merupakan warga Kota Mataram yang berhak mendapatkan pelayanan yang sama dan setara dengan yang lain.

“Mereka punya ide dan gagasan. Kritik dan saran mereka juga harus kita akomodir sebagai warga Kota Mataram yang sama,” tegas Selly. Selly yang juga pembina disabilitas di NTB ini mengatakan, sejatinya para penyandang disabilitas ini memiliki potensi masing-masing.

Mereka sama sekali tidak butuh dikasihani, tetapi lebih

butuh mendapat perlakukan yang sama dan setara dengan masyarakat lainnya.

“Saudara kita ini tidak ingin sekedar dikasihani tapi mereka perlu diperlakukan sama dan diberi tanggungjawab sesuai proporsinya.

Selly-Manan berkomitmen untuk mengajak kaum difabel duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan yang lain,” ungkap Selly.

Selly mengatakan, selama ini pemerintah sudah cukup banyak menerbitkan regulasi tentang perlindungan ter-

hadap penyandang disabilitas. Konsep pembangunan ramah disabilitas juga sudah seringkali digaungkan di tingkat nasional dan daerah.

Hanya saja, dalam implementasinya semua itu belum bisa terealisasi secara optimal. Masih banyak fasilitas umum dan fasilitas publik yang belum memperhatikan kebutuhan disabilitas. Stigmatisasi terhadap kaum difabel sebagai kelompok yang lemah dan terkadang dikucilkan dan dikasihani masih sering terjadi.

Kesempatan untuk mereka dapat bekerja dan berkarya di sejumlah sektor pembangunan juga masih terbatas.

“Dengan melibatkan mereka secara partisipatif, SellyManan ingin mengubah stigma dan sterotype (cara pan-

dang) yang salah tentang kaum difabel ini. Mereka juga bisa Cemerlang dan terlibat aktif dalam pembangunan Kota ini,” tuturnya.

Sementara itu Ketua DPD Perhimpunan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Provinsi NTB, Fitri Nugraha Ningrum menyambut baik dan mengapresiasi langkah Selly-Manan yang ingin melibatkan penyandang disabilitas sebagai tim pemenangan di Pilkada Kota Mataram.

“Ya kita bangga kalau memang teman-teman disabilitas dilibatkan. Ini sebuah penghargaan saya rasa untuk teman-teman,” katanya. Fitri mengungkapkan, seharusnya konsep pembangunan ke depan juga melibatkan para penyandang disabilitas sejak perencanaan hingga realisasinya. (ndi)

Kasad Kurban 16 Sapi di Pulau Bungin Mataram (Suara NTB) – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa beserta keluarga, melalui Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menyerahkan hewan kurban sebanyak 16 ekor sapi kepada masyarakat di pulau Bungin kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa.

Hal itu dalam rangka peringatan Idul Adha 1441 H. Danrem mewakili Kasad menyerahkan langsung hewan kurban kepada Kepala Desa Pulau Bungin Jaelani dan tokoh masyarakat Khaerman.

Disaksikan Kasiops Kasrem 162/WB Kolonel Inf Susilo, Kasiter Kasrem 162/WB Letkol inf Budi Rahmawan, dan Dandim 1607/Sumbawa Letkol Inf Samsul Huda. Begitu pula pada saat pemotongan hewan kurban.

Jaelani atas nama seluruh masyarakat setempat mengucapkan terimakasih kepada Jenderal TNI Andika Perkasa beserta keluarganya atas perhatiannya kepada masyarakat pulau Bungin. “Alhamdulillah setelah lima tahun lalu, sekarang masyarakat kami mendapat bantuan 16 ekor sapi dari Bapak Kasad,” ungkapnya.

Sementara Rizal mengatakan bahwa Pulau Bungin di Alas, Sumbawa menjadi atensi Kepala Staf Angkatan Darat. Pulau Bungin merupakan salah satu pulau yang terpadat penduduknya di NTB bahkan di Indonesia. Selain itu, Pulau Bungin juga pernah terdampak bencana gempa bumi pada tahun 2018. Disusul ke-

(Suara NTB/Penrem 162/WB)

MEMBAGIKAN - Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani bersama Wakil Bupati Sumbawa H Mahmud Abdullah membagikan daging kurban kepada warga Pulau Bungin, Alas, Sumbawa, Jumat (31/7) kemarin. Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa berkurban 16 ekor sapi untuk penduduk pulau terpada di Indonesia tersebut. bakaran hebat saat gempa tersebut. Hampir sekitar 40 persen rumah warga terbakar.

Penduduk Pulau Bungin mayoritas nelayan dan dengan ekonomi lemah. “Bapak Kasad berkenan memberikan bantuan 16 ekor sapi kepada masyarakat pulau Bungin yang bisa dimanfaatkan untuk hewan kurban,” kata Rizal.

Pemotongan 16 ekor sapi hewan kurban itu dilaksana-

kan Jumat (31/7) pagi. Pembagiannya diperuntukkan kepada 1.005 kepala keluarga.

“Sudah disiapkan oleh Bapak kasad baik dagingnya maupun bumbunya, bumbu gulai, bumbu rendang, bumbu sop maupun bumbu kecap, masyarakat tidak perlu lagi membeli bumbu,” jelasnya.

Rizal mengimbau kepada panitia kurban dan masyarakat pulau Bungin agar proses pem-

bagian daging kurban berpedoman pada SOP penanganan Covid-19. Pembagian melibatkan Babinsa dan Babinkamtibmas sehingga masyarakat tidak perlu mengambil ke tempat pemotongan atau pembagian untuk mencegah terjadinya kerumunan.” Masyarakat cukup tinggal di rumah dan masak di rumah masing-masing,” ujarnya.

Wakil Bupati Sumbawa H Mahmud Abdullah men-

gungkapkan rasa bangga dan ucapan terima kasih kepada Kasad. “Terus terang, selama ini dalam perayaan Hari Raya Idul Adha kami belum pernah bisa mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat kami di Bungin ini, Insya Allah 16 ekor sapi ini akan mencukupi seluruh masyarakat pulau Bungin dan insyaa Allah akan menjadi berkah bagi kita semua,” ucapnya. (why/*)

HBK Beri Penyuluhan Literasi Jasa Keuangan Sabu Aceh Gagal Diantar ke Napi Narkoba

Mataram (Suara NTB) Wakil Ketua Komisi I DPR RI, H. Bambang Kristiono (HBK) memanfaatkan masa resesnya dengan berbagai kegiatan. Salah satunya meningkatkan kapasitas literasi jasa keuangan bagi pelaku UMKM. Kegiatan tersebut digelar Kamis (30/7), dengan melibatkan Tim HBK PEDULI Kota Mataram bekerjasama dengan Yayasan Swadaya Membangun Mataram, dan OJK Provinsi NTB. Penyuluhan dilaksanakan di enam kecamatan yang ada di Kota Mataram, dengan menghadirkan peserta antara lain para pelaku UMKM terdampak Covid-19, pelaku industri jasa keuangan lokal, pelaku pariwisata, dan pelaku jasa transportasi. “Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian Pak HBK kepada UMKM terdampak Covid-19 di Kota Mataram. Materi kegiatan penyuluhan jasa keuangan antara lain, tentang edukasi dan pemanfaatan produk industri Jasa Keuangan secara door to door di masa pandemi Covid19,” kata Ketua HBK PEDULI Kota Mataram, Amrilah.

Selain kegiatan penyuluhan jasa keuangan, Tim HBK PEDULI juga menyalurkan bantuan berupa paket sembako dari untuk masyarakat terdampak pandemi Covid19 yang disalurkan secara door to door, kepada kelompok masyarakat terdampak, dengan tetap memperhatikan dan mentaati protokol Covid19.

Bantuan yang diberikan sebanyak 500 paket sembako, 200 paket sembako disalurkan bersama Yayasan Swadaya Membangun Mataram, dengan sasaran para orang tua jompo, para anak yatim piatu yang tidak mampu. Tiap paket sembako itu terdiri dari beras beras 3 Kg, Minyak goreng 1 Liter, Gula Pasir 1 Kg, Ikan Sarden 2 Kaleng, Telur Ayam 1 Trey (10 Butir), Mie Instant 4 Bungkus, Hand Sanitizer 100 ml 1 Botol, dan Masker.

“Saya bangga menjadi bagian dari Tim HBK PEDULI, menjalankan instruksinya Pak HBK untuk terus berada di tengahtengah masyarakat yang diwakilinya. Pembagian 500 paket

(Suara NTB/ist)

Tim HBK PEDULI saat menyalurkan bantuan sembako kepada orang tua jompo di Mataram. sembako mendapatkan respons dan apresiasi yang sangat luar biasa,” imbuhnya.

Salah satu penerima bantuan M Husni, seorang nelayan di Pondok Perasi, Ampenan, mengaku tidak mengenal HBK, dan juga bukan pemilihnya pada saat Pileg lalu. Namun ia bangga dan terharu, karena juga ikut mendapat bantuan yang tanpa pandang bulu. “Saya secara pribadi tidak mengenal Pak HBK, saya juga bukan pemilihnya. Tapi programprogram Pak HBK, telah menyentuh orang-orang seperti kami.

Mudah-mudahan Pak HBK dan keluarga sehat terus, dan dilimpahi rezeki,” ujarnya.

Sementara itu secara terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR RI H Bambang Kristiono (HBK) mengatakan, kegiatan di masa reses ini dihajadkan untuk menyentuh masyarakat di bawah, terutama masyarakat dan pelaku UMKM terdampak Covid-19.

HBK menyampaikan apresiasi kepada OJK dan semua Tim HBK

Peduli yang sudah bersama-sama memberikan literasi jasa keuangan bagi para pelaku UMKM. “Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak OJK yang telah bersedia bekerjasama dengan Yayasan Swadaya Membangun Mataram, dan Tim HBK PEDULI Kota Mataram, dalam kegiatan penyuluhan kepada para pelaku usaha IKM, yang dilanjutkan dengan penyaluran bantuan paket sembako bagi masyarakat terdampak Covid19,” kata HBK. “Dalam situasi saat ini empati dan rasa kesetiakawanan sosial kita diuji. Sebagai pejuang, kita menjawabnya dengan aksi-aksi nyata di lapangan, terus berbagi dan mengulurkan bantuan kepada masyarakatmasyarakat yang membutuhkan.

Saya minta kepada Tim HBK PEDULI Kota Mataram untuk terus turun ke masyarakat, membantu dan mendampingi mereka pada saat-saat sulit seperti ini,” tukas HBK. (ndi/*)

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 893,40 gram sabu asal Aceh Timur, Aceh batal beredar di Kota Mataram. Polda NTB mengagalkan transaksi dengan menangkap dua kurir, AG (27) dan ME (28). Mereka menyembunyikan sabu pesanan narpidana narkoba itu di dalam sandal.

Direktur Resnarkoba Polda NTB Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra menjelaskan, sejumlah sabu tersebut dibawa dua tersangka AG dan ME melalui jalur udara. “Sabunya di dalam sandal sehingga tidak terbaca xray bandara,” terangnya, Kamis (30/7) kemarin. AG dan ME warga Seumanah Jaya, Aceh Timur, Aceh berangkat setelah mendapatkan pesanan sabu. Mereka kemudian menyusun siasat penyelundupan. Sabu yang dibawa itu dimasukkan ke dalam sandal.

Sabu diletakkan di tengah antara alas kaki dengan lapisan tapak.

Mereka kemudian sampai di Lombok Jumat (24/7) tanpa hambatan. Tetapi rupanya mereka sudah ditunggu tim Subdit I Ditresnarkoba dan BNNP NTB. Keduanya digerebek di sebuah kamar hotel melati di kawasan Cilinaya, Cakranegara, Mataram.

“Sabunya kita temukan di dalam sandal. Sandalnya kita buka di dalamnya ada empat bungkus besar kristal putih sabu. Totalnya 893,40 gram,” beber Helmi. Empat bungkus itu masing-masing

seberat 212,16 gram; 235,78 gram; 246,08 gram; dan 199,38 gram.

Dua kurirnya itu akhirnya mengaku mengantarkan pesanan barang seseorang. Dari catatan komunikasi, tim mengembangkan kasus itu ke Selong, Lombok Timur. Didapati bahwa pemesannya adalah LZ alias ZK seorang narapidana kasus narkoba. “Dia pesannya lewat orang yang menjenguk dia. Meskipun dia belum terima barangnya. Tapi kita sudah dapat bukti kalau dia pemesannya,” imbuh Helmi.

Helmi menambahkan, mereka yang terlibat ini merupakan satu jaringan. Walaupun, AG dan ME dijanjikan upah antar masingmasing sebesar Rp14 juta dari penjual. “Perannya memang mengantarkan barang. Tapi mereka ini bagian dari jaringan,” terangnya.

Para kurir ini rupanya sudah cukup berpengalaman. Ini bukan pengiriman yang pertama kali. “Sudah tiga kali dia kirim. Baru kali ini tertangkap. Yang sebelumnya lebih banyak lagi yang dia bawa. Modusnya sama,” papar Helmi.

Helmi menegaskan, pengungkapan kasus ini belum akan berhenti. Sebab, orang yang diduga sebagai bandar yang memodali pembelian sabu senilai Rp2 miliar belum terungkap.

“Untuk para bandar, kalian mungkin bisa lari tapi tidak bisa sembunyi. Saya akan buru semuanya,” tutup Helmi. (why)

(Suara NTB/why)

SABU - Dirresnarkoba Polda NTB Helmi Kwarta Kusuma Putra menunjukkan barang bukti yang disembunyikan di dalam bagian sandal, Kamis (30/7). Sabu seberat 893,40 gram dari Aceh itu dipesan narapidana kasus narkoba.

SUARA NTB

Sabtu, 1 Agustus 2020

Halaman 8

Hotel di Mataram Mulai Terisi

Mataram (Suara NTB) Beberapa hotel di Mataram sudah mulai terisi. Kendati tingkat hunian selama musim libur panjang saat ini tercatat masih pada kisaran 20 persen.

Padahal, mengikuti libur panjang wisatawan Eropa pada tahun-tahun sebelumnya, tingkat okupansi tersebut semestinya mencapai 50 – 60 persen.

Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), Yono Sulistuo, menerangkan sebagian besar hotel di Mataram saat ini mulai terisi. Pengusaha hotel telah membuka kembali usahanya, termasuk memfasilitasi kegiatan meetings, incentives, conference, and exhibitions (MICE).

Diterangkan, pembukaan kembali usaha tersebut dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang direkomendasikan. “Ada peningkatan sedikit.

Bulan lalu 15 persen, dan sekarang ada kenaikan sedikit (jadi) 20 persen,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (31/7).

Peningkatan terseut juga didukung dengan dibukanya kembali kegiatan MICE oleh beberapa instansi dan lembaga.

Kendati demikian, MICE hanya dilaksanakan setengah hari tanpa menginap seperti sebelum pandemi virus corona (Covid-19).

Terpisah, Ketua Kehorma-

tan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, I Gusti Lanang Patra, menerangkan rata-rata okupansi hotel di NTB saat ini pada kisaran 20 persen. Hal tersebut mengikuti pemakaian 40 – 50 kamar secara keseluruhan.

Di sisi lain, lama waktu menginap tamu juga disebut mengalami penurunan dibanding sebelum terjadinya pandemi. “Ini kan Juli sampai Agustus harusnya masa high season.

Banyak wisman (wisatawan mancanegara) itu datang ber-

libur, tapi karena kondisinya lagi covid begini (jadi berkurang),” jelasnya, Jumat (31/7).

Menurutnya, jika dibandingkan tahun lalu tingkat okupansi hotel di NTB saat ini telah jauh menurun. Apalagi melihat okupansi yang hanya mencapai 20 persen pada musim liburan seperti saat ini, khususnya untuk daerah Tiga Gili (Trawangan, Air, Meno) dan Senggigi sebagai destinasi wisata andalan.

Diterangkan, Tiga Gili dan Senggigi sebelumnya memang

kerap didatangi wisatawan Eropa selama musim libur panjang. “Itu biasanya wisatawan banyak berkunjung ke sana dan di sana okupansinya bisa di atas 90 persen,” ujarnya.

Tingkat hunian kamar hotel di NTB saat ini diakui bersifat fluktuatif. Mengikuti kunjungan wisman yang juga masih minim akibat pandemi Covid-19, termasuk untuk kunjungan wisatawan domestik luar NTB sendiri. “Orang juga berpikir mau berlibur.

Sekarang ini yang isi hunian

kamarnya hanya orang-orang pebisnis saja. Sedangkan untuk wisatawan hitungannya masih kecil,” jelas Lanang. Pihaknya memprediksi okupansi hotel akan kembali normal paling cepat tahun depan.

Didukung dengan upaya pemulihan sektor pariwisata pascapandemi Covid-19 oleh pemerintah dan pelaku usaha.

“Tahun depan (kita harapkan) mulai pulih kembali okupansinya. Kalau untuk sekarang, masih kecil harapan kita,” tandas Lanang. (bay)

Kasus Pekerja Anak

NTB Masuk 10 Besar Tingkat Nasional

Polres Lotim Bongkar Sindikat Curanmor Selong (Suara NTB) Sebanyak tiga orang tersangka penadah hasil pencurian kendaraan bermotor (curanmor) berhasil diringkus aparat kepolisian Polres Lotim. Dari tangan ketiga pelaku, aparat kepolisian menemukan 24 unit kendaraan roda dua yang dibeli dari sejumlah pelaku curanmor, yaitu Suhir alias pajang (40) asal Desa Sikur dan Muhajar (44) asal Desa Lendang Nangka, Masbagik.

Kapolres Lombok Timur (Lotim), AKBP. Tunggul Sinatrio,SIK, kepada wartawan, Kamis (30/7) mengatakan, pengungkapan aksi kriminalitas berupa Curanmor tersebut berdasarkan laporan masyarakat dari tujuh laporan polisi. Pihaknya kemudian bergerak dan menangkan dua pelaku.

Dari pengembangan itulah, tiga orang penadah berhasil diungkap, di antaranya, Lalu Hus Jayadi (40) asal Desa

Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Lotim, Risbun alias H. Rizal (50) asal Desa Sembalun Lawang, dan Endi alias amaq Iqbal (35) asal Sembalun Timba Gading. Selain keterangan dari pelaku, penangkapan terhadap para tersangka penadah ini pada tanggal 24 Juli 2020 setelah korban pencurian menebus motor miliknya yang dicuri seharga Rp5,9 juta. “Penangkapan dilakukan oleh tim Puma Polres Lotim,” terang Kapolres.

Petugas juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, berupa kunci leter T, cungkit hingga tang besar khusus pemotong gembok. Di mana, sejumlah alat tersebut digunakan oleh para pelaku untuk menjalankan aksinya di sejumlah wilayah di Kabupaten Lotim. “Jadi mereka ini berantai, mulai dari pelaku atau pemetik barang curian sampai penadah yang satu ke penadah yang lain,”ungkapnya.

Dalam mempertanggung

jawabkan perbuatannya, semua pelaku saat ini sudah diamankan di Mapolres Lotim untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut.

Beberapa pasal yang disangkakan dan diterapkan terhadap para pelaku, yaitu pasak 363 KUHP dengan ancaman paling lama 7 tahun, pasal 480 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun, dan pasla 481 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 7 tahun. (yon)

Warga Dusun Taman Adukan Rencana Penyedotan Pasir Pantai Giri Menang (Suara NTB) Warga Dusun Taman Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung, Lombok Barat (Lobar) mengadukan persoalan penyedotan pasir pantai ke Pemda. Sejumlah perwakilan warga mendatangi kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk meminta persoalan ini ditanggapi serius dan mendapatkan penanganan dari instansi terkait.

Selain mengadukan penyedotan pasir, warga juga menuntut penanganan beberapa persoalan yakni, abrasi pantai yang kian parah.

Masalah penambangan pasir besi di sekitar pantai setempat juga menjadi bagian yang disuarakan warga.

Sebelum mendatangi kantor DLH, pada Rabu (29/7) malam, warga bermusyawarah membahas beberapa persoalan ini. Beberapa perwakilan tokoh masyarakat pun turut hadir, di antarnya Amaq Mahli selaku penghulu dusun, kadus setempat Fajri dan ket-

ua Pokmaswas kelautan, Juni.

Warga pun membubuhkan tandatangan sebagai dukungan untuk mengawal persoalan keluhan warga ini.

Selanjutnya, Kamis (30/7) siang perwakilan warga difasilitasi anggota DPRD Lobar dari daerah itu, Lalu Zulfikar Ali, menemui Kepala DLH Lobar, Budi Darmajaya di ruang kerjanya. Ketua Pokmaswas, Juni mengatakan, warga bukan menolak adanya rencana aktivitas penyedotan pasir tersebut. Namum warga hanya ingin kejelasan seperti apa solusi yang dilakukan pihak terkait kalau terjadi abrasi dari dampak penyedotan pasir tersebut. “Karena warga dibuat resah dengan penyedotan pasir itu, bisa memicu terjadinya abrasi yang tambah parah lagi,” tegas dia.

Menurutnya perlu ada sosialisasi lagi ke warga, terutama menyangkut dampak dan seperti apa solusinya. Khawatirnya karena warga awam

yang tidak paham soal ini akan melakukan tindakan yang tak diinginkan. Ketika melihat aktivitas itu, warga justru melakukan penyetopan orang yang bekerja.

Karena memang warga sudah sangat lama mengeluh soal dampak abrasi yang kian dekat dengan pemukiman warga. Bayangkan saja kata dia, ada lahan warga yang dijadikan lapangan dulunya dipakai warga bermain bola, kini hilang akibat abrasi. Pohon milik warga yang ditanami di sekitar pesisir itu pun tergerus abrasi. Penanganan abrasi ini saja tidak maksimal sehingga dampaknya tak bisa dikendalikan. Justru ditambah lagi dengan rencana penyedotan pasir sehingga sangat wajar warga kian resah. “Penanganan abrasi saja tidak maksimal, lagi mau pasir laut mau disedot. Bagaimana ndak tambah resah,” jelas dia.

Anggota DPRD Lobar dari fraksi Berkarya, Lalu Zulfikar

(Suara NTB/her)

DATANGI DLH - Anggota DPRD Lobar, Lalu Zulfikar Ali bersama perwakilan warga desa Taman Ayu mendatangi kantor DLH untuk menyampaikan tiga persoalan yang menjadi keresahan warga.

Ali menegaskan kedatangan warga ini dalam rangka menyampaikan beberapa persoalan yang menjadi keresahan selama ini. Disebutkan, tiga hal yang menjadi pokok persoalan yang dikeluhkan warga yakni penyedotan pasir belum dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Lalu masalah abrasi, sejauh ini penanganannya tidak maksimal. Dan masalah penambangan pasir besi di pantai Endok, kenapa tidak ada tindakan untuk menangani hal ini. “Tiga pokok persoalan ini yang disampai-

HILANG HLG STNK R2 YAMAHA DR.2607 FI NOKA/NOSIN : MH31LB001DK054627/1LB054586 AN.NURLAILAH HLG DSKTR JL.ADI SUCIPTO KT.MATARAM HLG STNK R2 YAMAHA DR.6920 CM NOKA : MH35SE8810FJ182875,NOSIN : E3R2E-0187726 AN.LALU KARYA JAYA HLG SKTR MATARAM KOTA MATARAM HLG STNK R4 DATSUN DR.1824 AV NOKA : M H B J 1 C H 2 F E J 006359,NOSIN : HR12707553T AN.DENI ADRIAN PATRIASANDI HLG SKTR JL.BUNG KARNO KOTA MATARAM HLG STNK R2 YAMAHA DR.6361 BR NOKA :MH328D205AK887893,NOSIN : 28D-1887556 NO.BPKB H-0 3397639 AN.NURSAH HLG SKTR WILAYAH MATARAM KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.6260 BU NOKA : MHIJF81168K235500,NOSIN : JF81E-1234006 NO.BPKB 100463947.0 AN.HIDAYATI HLG SPTR AMPENAN HLG STNK R4 TOYOTA DR.1827 BD NOKA/NOSIN : MR053HY4259029213/ 1NZX311214 AN.I GST BGS MAMBAL SUADNYANA HLG DSKTR SUKARAJA TIMUR

kan warga, karena itu terjadi keresahan warga,” jelas politisi muda asal Endok ini. Selaku wakil rakyat, ia berkewajiban menindaklanjuti apapun keluhan dan aspirasi warga. Termasuk soal abrasi pantai sudah disuarakan jauh-jauh hari, bahkan sebelum duduk sebagai anggota DPRD. Kepala DLH Lobar, Budi Darmajaya menegaskan, pihaknya tidak ikut berperan dalam rencana penyedotan pasir di pantai Endok. Bahkan pihaknya belum mengetahui, apakah ada rekomendasi yang dikeluarkan DLH atau tidak.

Seharusnya menyangkut penyedotan pasir itu ada semacam koordinasi dengan DLH Kabupaten.

“Terkait hal ini yang berperan dan berwenang itu pemerintrah provinsi dan pusat, karena menyangkut pesisir dan laut itu kewenangan provinsi. Seperti halnya galian C kewenangan provinsi, tapi seharusnya ada koordinasi dengan kami,” tegas dia. Apalagi di sini menyangkut kenginan masyarakat menuntut adanya solusi kalau terjadi dampak dari aktivitas itu nanti. Termasuk bagaimana penanganan abrasi di kawasan pantai itu.

Masyarakat jelas dia tidak menghambat aktivitas penyedotan pasir itu, namun mereka ingin ada solusi.

Langkah tindaklanjutnya sendiri soal keluhan warga ini, pihaknya menyarankan kepada warga agar bersurat ke bupati tembusan ke DLH. Atas dasar surat ini nanti, pihaknya akan turun melakukan pengecekan lapangan. Dan meminta penjelasan kepada pihak PLTU. Seperti apa solusi dari pihak PLTU akan dipertanyakan, kalau misalnya terjadi longsor pasir di laut seperti apa solusi penanganannya. (her)

Valentine Ginting

(Suara NTB/kir)

(Suara NTB/yon)

BONGKAR SINDIKAT - Kapolres Lotim, AKBP Tunggul Sinatrio (tengah) bersama Dandim 1615 Lotim, Letkol Inf. Agus Prihanto Donny, dan Kasat Reskrim menunjukkan barang bukti dalam kasus curanmor (insert) para pelaku dan barang bukti hasil curian yang diamankan.

Praya (Suara NTB) Data Profil Anak Indonesia tahun 2019 yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyebutkan jumlah kasus pekerja anak di NTB mencapai angka sebesar 11 persen. Sehingga menjadikan NTB masuk 10 besar provinsi dengan jumlah kasus pekerja anak tertinggi di atas rata-rata nasional.

Provinsi Sulawesi Barat menjadi provinsi dengan kasus tertinggi yakni sekitar 16,76 persen. Diikuti kemudian Sulawesi Tenggara 15,28 persen, Papua 14,46 persen dan NTT 13,33 persen. Selanjutnya ada Provinsi Sumatera Utara 13,38 persen, Sulawesi Tengah 12,74 persen dan Sulawesi Selatan 12,45 persen.

“NTB berada di urutan 9 di bawah Bali 11,57 dan di atas Provinsi Gorontalo 10,97 persen,” sebut Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi (Kemen PPPA), Valentina Gintings, dalam rilis yang diterima Suara NTB, Kamis (30/7).

Tingginya jumlah pekerja anak di daerah-daerah tersebut berkorelasi dengan tingginya angka anak putus sekolah.

Hal tersebut menunjukkan anak yang putus sekolah sangat rentan dipekerjakan. Begitu pula sebaliknya anak yang dipekerjakan juga rentan mengalami putus sekolah.

Valentina menambahkan kemiskinan menjadi penyebab utama tingginya anak mengalami putus sekolah. Belum lagi saat anak dengan sendirinya bekerja karena diajak orangtua membantu perekonomian keluarga, akhirnya anak pun tidak mau lagi bersekolah. “Masalah ini, tidak bisa diselesaikan tanpa adanya sinergi bersama dari seluruh pihak,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, selama pandemi Covid-19 ini sekitar 11 juta anak Indonesia dari rumah tangga rentan miskin berpotensi menjadi pekerja anak akibat dari pandemi Covid-19. Menyusul peningkatan proyeksi angka kemiskinan secara nasional pada tahun 2020 menjadi 12,4 persen.

Banyaknya anak yang berpotensi menjadi pekerja anak tersebut merupakan persoalan serius yang harus dicarikan solusi bersama. Mengingat pada 2030 sebanyak 70 persen anak generasi penerus ditargetkan menjadi generasi produktif yang bekerja di sektor sesuai minat masing-masing. Namun saat ini, khususnya di masa pandemi, masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi dan perdagangan anak.

Guna menekan kasus pekerja anak dan anak putus sekolah, Kemen PPPA telah menjalankan kebijakan untuk memperkuat komitmen global melalui pembangunan berkelanjutan. Dengan tujuan memastikan masa depan tanpa pekerja anak. Serta mengakhiri dan menghapus segala bentuk perbudakan anak, perdagangan anak, dan pekerja anak pada 2030 mendatang.

Kasubdit Pengawasan Norma Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Tundjung Rijanto menambahkan, persoalan pekerja anak merupakan masalah yang kompleks, dengan penyebab utama yaitu kemiskinan. “Pada dasarnya anak ingin sekolah, bukan bekerja, hanya saja mereka berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan,” terangnya.

Kemenaker sendiri, juga terus berupaya dan berkomitmen menargetkan penghapusan pekerja anak, khususnya terkait bentuk pekerjaan terburuk anak. Demi mendukung upaya mewujudkan Indonesia bebas pekerja anak pada 2022.

Dengan melakukan berbagai upaya.

Salah satunya dengan melaksanakan Program PPAPKH pada 2008, dengan menarik pekerja anak dari rumah tangga sangat miskin dan putus sekolah untuk dikembalikan ke satuan pendidikan melalui pemberian pendampingan. Hasilnya, hingga 2019, PPA-PKH telah menarik sebanyak 134.456 pekerja anak.

“Pada 2020 ini, bekerja sama dengan instans terkait, termasuk LSM pemerhati pekerja anak dan dunia usaha, kami menargetkan bisa menarik 9.000 pekerja anak dari tempat kerja mereka,” ujar Tundjung. (kir)

SUARA NTB

Sabtu, 1 Agustus 2020

Halaman 9

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASI LOK.BTNKR.BONGKOTLABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Sabtu, 1 Agustus 2020

SUARA NTB

Halaman 10

Perbaikan RPH Poto Tano Dipastikan Mundur Taliwang (Suara NTB) Perbaikan terhadap bangunan Rumuh Potong Hewan (RPH) Poto Tano yang rusak pasca terjadi gempa bumi tahun 2018 dipastikan mundur hingga 2021 mendatang. Sebab Angggaran yang diusulkan sebesar Rp500 juta terpangkas karena penanganan Corona Virus Disease (Covid-19). Termasuk juga perbaikan RPH di kecamatan juga tidak bisa dilaksanakan untuk tahun 2020. ‘’Kita sudah usulkan anggaran Rp500 juta untuk proses perbaikan bangunan RPH pasca kembali digunakan akhir tahun 2019. Tetapi karena anggarannya terpangkas untuk penanganan Covid-19 terpaksa kita tunda hingga tahun 2021,’’ ungkap Kepala Dinas Pertanian (Distan) kepada Suara NTB, melalui Kabid Peternakan Jamilatun S.Pt, kemarin.

Sebenarnya anggaran yang diusulkan ini akan digunakan untuk perbaikan sarana yang ada. Seperti perbaikan jaringan air, listrik, dan fisik bangunan yang rusak setelah diguncang gempa. Perbaikan RPH dilakukan dengan harapan bisa berfungsi secara optimal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Perbaikan bangunan RPH ini juga dilakukan su-

paya KSB tidak hanya mengirimkan daging dalam bentuk utuh (gelondongan) melainkan dalam bentuk daging beku juga bisa dilakukan.

“RPH ini sering disorot legislatif karena tidak maksimal, makanya kami usulkan anggaran supaya diperbaiki tetapi tidak juga terealisasi karena terpangkas demi penanganan covid-19,” sebutnya.

Karena tidak terealisasi di anggaran tahun 2020, maka pihaknya akan mengupayakan di tahun 2021 bisa terealisasi.

Bahkan tim dari dinas bersama dengan Bappeda Litbang sudah turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan lapangan. Bahka Bappeda juga berjanji akan mengusahakan agar anggaran tersebut bisa terealisasi dengan baik. Karena manfaat dari bangunan tersebut sangat besar dalam meningkatkan PAD. Bahkan Pemerintah juga akan menyiapkan regulasi khusus supaya daging yang dibawa ke luar daerah harus melalui proses pemotongan di RPH Poto Tano.

“Kami tetap akan mengupayakan supaya kebutuhan anggaran untuk perbaikan RPH bisa tersedia. Jika tidak segera ditangani dikhawatirkan kerusakannya akan semakin parah,” pungkasnya. (ils)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Dompu (Suara NTB) – 1234567890123456789012345678901212 Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabu1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 paten Dompu, mulai memberlakukan pajak bagi pengusa1234567890123456789012345678901212 ha sarang walet. Potensinya yang cukup besar dinilai po1234567890123456789012345678901212 tensial menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski 1234567890123456789012345678901212 disadari belum ada regulasi khusus yang mengaturnya.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Kepala Bappenda Dompu, Ir. Armansyah kepada 1234567890123456789012345678901212 Suara NTB beberapa waktu lalu menyampaikan, selain 1234567890123456789012345678901212 menggencarkan penarikan pajak dan retribusi ke ber1234567890123456789012345678901212 bagai sumber pendapatan yang ada, pihaknya tengah 1234567890123456789012345678901212 menggodok potensi usaha sarang walet sebagai objek PAD. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 “Besok tanggal 17 Agustus saya ke Calabai untuk kete1234567890123456789012345678901212 mu pengusaha membicarakan hal ini,” terangnya.

1234567890123456789012345678901212 Regulasi khusus yang mengatur penarikan pajak sa1234567890123456789012345678901212 rang walet memang belum ada, namun mengingat itu 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 bagian dari kegiatan usaha maka pemberlakuannya sama 1234567890123456789012345678901212 saja seperti sektor usaha lain, baik perhotelan, rumah 1234567890123456789012345678901212 makan, miniral logam batuan dan sebagainya.

1234567890123456789012345678901212 Untuk langkah awal, penarikan pajak 10 persen dari hasil 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 usaha tersebut akan mulai dilakukan di Kecamatan Pekat.

1234567890123456789012345678901212 “Untuk pajak saya tidak mau tahu, dari hasil produksinya itu 1234567890123456789012345678901212 saya tetap menarik pajak karena ada usahannya,” jelas dia.

1234567890123456789012345678901212 Usaha sarang walet di wilayah ini, menurutnya, sudah 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 cukup lama berkembang ditengah masyarakat. Hanya 1234567890123456789012345678901212 saja, untuk menjadikannya sebagai sumber pendapatan 1234567890123456789012345678901212 asli daerah baru setahun terakhir direncanakan. Dan 1234567890123456789012345678901212 tahun ini potensi tersebut dipastikan mulai ditagih.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Terkait izin pendiriannya, Armansyah belum bisa me1234567890123456789012345678901212 mastikan karena kewenangan itu ada pada pihak periz1234567890123456789012345678901212 inan. “Saya kurang tahu apakah pengusaha ini sudah 1234567890123456789012345678901212 punya izin atau tidak untuk bangunannya, itu nanti per1234567890123456789012345678901212 izinan yang punya kewenangan,” pungkasnya. (jun) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

Bappenda Mulai Berlakukan Pajak Usaha Sarang Walet

RADIO

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 1 Agustus 2020

Pemprov Minta Bupati/Walikota Tak Buka KBM Tatap Muka Dari Hal. 1 Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menerbitkan surat edaran No. 420/3320.UM/Dikbud tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Satuan Pendidikan Pada Tahun Pelajaran 2020/ 2021 di Masa Pandemi Covid-19. Surat edaran Gubernur ditujukan kepada Bupati/Walikota se-NTB, Kepala Dinas Dikbud NTB dan Kakanwil Kemenag NTB. Surat edaran tersebut tertanggal 7 Juli 2020 lalu. Hal ini menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri nomor: 01/KB/2020, nomor: 516 Tahun 2020, nomor HK.03.01/Menkes/363/2020 dan nomor 440-882 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Pelajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi CovID-19 tanggal 15 Juni 2020.

Pelaksanaan pembelajaran di Satuan Pendidikan tahun ajaran 2020/2021 pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dimulai pada bulan Juli 2020.

Pembelajaran secara tatap muka di Satuan Pendidikan di Provinsi NTB di daerah zona hijau, kuning, oranye, dan merah di masa pandemi Covid-19 tidak diperkenankan.

Pembelajaran di Satuan Pendidikan di NTB dilakukan dengan belajar dari rumah secara daring/luring/modul. Atau bentuk lain memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki secara optimal. Proses belajar dari rumah secara daring/ luring/modul atau bentuk lain berlaku sampai dengan ditetapkan ketentuan kemudian.

Untuk Satuan Pendidikan PAUD, Dikdas, Non Formal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupate/Kota, kecuali Satuan Pendidikan Terpadu Madani dan Satuan Pen-

didikan RA/MIMTs/MA dan Satuan Pendidikan Keagamaan Lainnya yang menjadi kewenangan Kanwil Kemenag NTB diminta agar membuat kebijakan tersendiri. Yakni kebijakan yang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemprov NTB. Ketentuan teknis tentang pelayanan pembelajaran pada masa pandemi Covid19 pada Satuan Pendidikan PAUD,Dikdas, Dikmen dan Non Formal serta Pondok Pesantren ditentukan oleh Dinas Dikbud serta Kantor Kemenag Provinsi, Kemenag Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

Bagi satuan pendidikan yang melanggar surat edaran gubernur tersebut. Maka akan diberikan sanksi sesuai kewenangan masingmasing. Surat edaran ini akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan dan kebijakan pemerintah terkait penyebaran pandemi Covid-19 secara nasional.

Surat edaran tersebut kembali dipertegas dengan keluarnya surat Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., kepada bupati/ walikota se-NTB dengan nomor 420/3495.UM/DIKBUD perihal penegasan Surat Edaran Gubernur NTB bertanggal 22 Juli 2020.

Dalam surat itu ditegaskan dengan memperhatikan kondisi sebaran Covid-19 di NTB yang kian mengkhwatirkan, serta cek fakta lapangan, bahwa pelaksanaan MPLS yang sedang berlangsung dianggap kurang memperhatikan protokol kesehatan. Oleh karena itu, diminta untuk mematuhi Surat Edaran Gubernur NTB Nomor 420/3320.UM/ Dikbud dengan menutup atau menghentikan kegiatan MPLS dan proses pembelajaran secara tatap muka. (nas)

Aman untuk Dua Bulan Dari Hal. 1 ‘’Ketersedian kita untuk 11 bahan pokok pangan strategis di NTB saya lihat dua bulan kedepan aman. Kita akan terus pantau,’’ ujar Kepala DKP NTB, Drs.H.Fathul Gani, Jumat (31/7). Pihaknya akan mengkoordinasikan ketersediaan pangan tersebut dengan stakeholder seperti Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Dinas Peternakan terkait jumlah stok.

Diterangkan, hal tersebut diperlukan untuk mengantisipasi dampak pandemi virus Corona (Covid-19) yang masih berlangsung. ‘’Itu ketersediannya akan kami perbarui dan monitor terus. Sehingga kondisi ketahanan pangan NTB benar-benar bisa stabil dan tentu ini harapan semua pihak,’’ ujar Fathul.

Dari 11 komoditi pangan di NTB, beras disebutnya memiliki ketersediaan paling stabil hingga terserap di Bulog sebagai cadangan. Bahkan ketersediaan beras di NTB disebut masih dapat menanggulangi kebutuhan-kebutuhan mendadak. Salah satunya seperti yang disebabkan pandemi Covid-19. ‘’Kita sudah siapkan stok sekitar 90 ton beras untuk di lapangan. Untuk kebutuhan masyarakat yang kekurangan persedian pangan di daerahderah yang kelompok masyarkatnya rentan rawang pangan,’’ jelasnya. Dengan

demikian, NTB diproyeksikan dapat mengantisipasi terjadinya rawan pangan.

Diterangkan, 11 komoditas pangan yang ada juga disiapkan untuk penyaluran bantuan langsung. ‘’Jadi begitu ada kekurangan beras di suatu tempat, langsung kita bantu untuk mengatasinya,’’ ujar Fathul.

Kendati demikian, menurutnya tidak semua komoditas pangan dapat disediakan dalam jumlah banyak.

Dicontohkan seperti gula dan minyak yang merupakan barang-barang produksi pabrik. Sehingga ketersediannya mengikuti proses pemasokan tertentu. ‘’Kemungkinan setelah dua bulan ada beberapa komoditi tidak tersedia banyak. Tapi kalau untuk komoditi pertanian dan peternakan masih cukup dan aman,’’ jelasnya.

Di sisi lain, kekeringan yang terjadi di beberapa daerah juga menjadi atensi pihaknya. Terutama terkait dampak kekeringan terhadap ketersediaan komoditas pertanian selain beras yang saat ini masih memiliki stok aman. ‘’Update terakhir Dinas Pertanian, siklus ini agak sedikit boleh kita katakan kurang, tapi masih ada hujan.

Juga masih ada petani-petani kita menanam padi. mudahmudahan itu bisa menambah kuota cadangan beras NTB,’’ tandas Fathul. (bay)

Belasan Daerah Alami Kekeringan Ekstrem di NTB Dari Hal. 1 Maluk dan Sekongkang. Sedangkan Dompu di Huu dan Manggalewa, Bima di Bolo, Madapangga, Soromandi, Tambora dan Sanggar, serta Kota Bima di Raba.

Ia mengharapkan, memasuki puncak musim kemarau ini, masyarakat NTB diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap adanya potensi kebakaran semak, lahan, hutan dan perumahan. ‘’Serta diharapkan juga agar masyarakat bisa lebih bijak menggunakan air bersih untuk menghindari dampak kekeringan,’’ pesannya.

Ia mengungkapkan, curah hujan di NTB pada dasarian III Juli 2020 didominasi oleh curah hujan dengan kategori rendah. Curah hujan tertinggi tercatat di Pos Janapria, Kabupaten Lombok Tengah sebesar 15 mm/dasarian.

Sifat hujan pada dasarian III Juli 2020 di Pulau Lombok dominan Bawah Normal, begitupun di Pulau Sumbawa umumnya didominasi Bawah Normal (BN). Hanya wilayah Sumbawa bagian selatan dan sebagian Sumbawa Barat yang memiliki sifat hujan Atas

Normal (AN).

Monitoring HTH umumnya bervariasi dalam kategori sangat pendek (1 - 5 hari) hingga kategori kekeringan ekstrim di atas 60 hari. ‘’HTH terpanjang terpantau di Pos Hujan Kempo dan Pajo di Kabupaten Dompu sepanjang 72 hari,’’ sebutnya.

Luhur menjelaskan, hingga saat ini ENSO dan Dipole Mode masih terpantau kondisi netral dan masih diprediksi netral hingga akhir tahun 2020. Pola angin di dasarian II Juli, sudah kembali normal. Angin timuran sudah mendominasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Pergerakan MJO hingga saat ini terpantau tidak aktif di wilayah Benua Maritim dan diprakirakan akan tetap tidak aktif hingga awal dasarian I Agustus 2020. ‘’Peluang terjadinya hujan pada dasarian I Agustus 2020 umumnya rendah.

Curah hujan di bawah 20mm per dasarian umumnya berpeluang terjadi lebih dari 90 persen di seluruh wilayah NTB,’’ katanya. (nas)

Halaman 11

Insentif Nakes Mulai Dibayarkan Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) sudah mulai melakukan pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas menangani Covid-19. Pembayaran insentif baru dilakukan untuk bulan Maret dan April dengan nilai total Rp 1,2 miliar.

“Baru Maret April yang (sudah dibayar) Nilainya sekitar Rp 1,2 miliar. Untuk yang Mei Juni sedang kita verifikasi,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lobar, Kamis (30/7).

Diakuinya untuk Maret April itu, jumlahnya yang sudah terbayar sekitar Rp 1,2

miliar lebih, baik itu tenaga kesehatan perawat maupun dokter. Jumlahnya yang diterima itu bervariasi disesuaikan dengan berapa kasus covid yang ditangani di tempat kesehatan.

Sementara, ujarnya, berdasarkan data perkembangan kasus Covid-19 di Lobar terdapat 30 pasien Covid-19 meninggal. Ditambah, dua orang meninggal berstatus pasien Dalam Pengawasan dan satu orang berstatus orang dalam pemantauan.

Jumlah warga yang positif pun melonjak menjadi 463 orang, 268 orang sembuh dan sisanya masih dalam perawatan.

Jumlah PDP juga naik menjadi 364 orang, 348 orang selesai dalamn pengawasan, 16 orang masih dalam pengawasan. Jumlah ODP sebanyak 1.601 orang. 1.346 orang selesai dalam pemantauan, 255 orang selesai dalam pemantauan.

Sejauh ini berdasarkan data yang dimilikinya, jumlah kasus Covid terdapat sekitar 478 pasien. Dari jumlah itu pasien sembuh 271 orang, masih positif 170 orang dan 30 orang meninggal dunia.”Sesuai dengan jumlah pasien. Jadi berapa kita ajukan segitu yang di-acc, karena kita sudah verifikasi,” ujarnya. (her)

Perbaikan RPH Poto Tano Dipastikan Mundur Taliwang (Suara NTB) Perbaikan terhadap bangunan Rumuh Potong Hewan (RPH) Poto Tano yang rusak pasca terjadi gempa bumi tahun 2018 dipastikan mundur hingga 2021 mendatang. Sebab Angggaran yang diusulkan sebesar Rp500 juta terpangkas karena penanganan Corona Virus Disease (Covid-19). Termasuk juga perbaikan RPH di kecamatan juga tidak bisa dilaksanakan untuk tahun 2020. ‘’Kita sudah usulkan anggaran Rp500 juta untuk proses perbaikan bangunan RPH pasca kembali digunakan akhir tahun 2019. Tetapi karena anggarannya terpangkas untuk penanganan Covid-19 terpaksa kita tunda hingga tahun 2021,’’ ungkap Kepala Dinas Pertanian (Distan) kepada Suara NTB, melalui Kabid Peternakan Jam-

ilatun S.Pt, kemarin.

Sebenarnya anggaran yang diusulkan ini akan digunakan untuk perbaikan sarana yang ada.

Seperti perbaikan jaringan air, listrik, dan fisik bangunan yang rusak setelah diguncang gempa.

Perbaikan RPH dilakukan dengan harapan bisa berfungsi secara optimal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Perbaikan bangunan RPH ini juga dilakukan supaya KSB tidak hanya mengirimkan daging dalam bentuk utuh (gelondongan) melainkan dalam bentuk daging beku juga bisa dilakukan.

“RPH ini sering disorot legislatif karena tidak maksimal, makanya kami usulkan anggaran supaya diperbaiki tetapi tidak juga terealisasi karena terpangkas demi penanganan covid-19,” sebutnya.

Karena tidak terealisasi di

anggaran tahun 2020, maka pihaknya akan mengupayakan di tahun 2021 bisa terealisasi.

Bahkan tim dari dinas bersama dengan Bappeda Litbang sudah turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan lapangan. Bahka Bappeda juga berjanji akan mengusahakan agar anggaran tersebut bisa terealisasi dengan baik. Karena manfaat dari bangunan tersebut sangat besar dalam meningkatkan PAD. Bahkan Pemerintah juga akan menyiapkan regulasi khusus supaya daging yang dibawa ke luar daerah harus melalui proses pemotongan di RPH Poto Tano.

“Kami tetap akan mengupayakan supaya kebutuhan anggaran untuk perbaikan RPH bisa tersedia. Jika tidak segera ditangani dikhawatirkan kerusakannya akan semakin parah,” pungkasnya. (ils)

Kebakaran di Ntonggu Dipicu Arus Pendek, 54 KK Kehilangan Rumah Bima (Suara NTB) Kebakaran yang terjadi di Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, pada Kamis (30/7) siang, dipicu hubungan arus pendek.

Bukan seperti informasi yang beredar, akibat meledaknya kompor gas elpiji di salahsatu rumah warga.

Hal itu disampaikan Sekretaris Desa (Sekdes) Ntonggu Kecamatan Palibelo, Anwar Sulaiman kepada Suara NTB, Jumat (31/7). Kata dia penyebab kebakaran yang dipicu arus pendek usai dilakukan identifikasi di lokasi kebakaran. ‘’Pemicu kebakaran akibat arus pendek listrik di salahsatu rumah bernama Hj. Ramlah yang berada di RT 03,’’ katanya.

Menurutnya api cepat merambat ke rumah warga lainnya. Kata dia, selain terlambatnya datang mobil pemadam kebakaran (Damkar) kobaran api tidak cepat dipadamkan karena kondisi angin kencang. ‘’Saat terjadinya kebakaran kita kewalahan untuk memadamkan karena angin kencang.

Namun beberapa jam kemudian kobaran api berhasil dipadamkan,’’ katanya.

Akibat dari kebakaran itu lanjutnya, sebanyak 43 unit rumah hangus dilahap si jago api. Tujuh unit rusak sedang dan sebanyak 37 rusak parah atau rata dengan tanah.

‘’Ada 54 KK yang kehilangan rumah. Sedangkan kerugian masih dicatat, namun diprakirakan mencapai diatas Rp1 milliar,’’ katanya.

Untuk saat ini lanjutnya, warga yang kehilangan rumah menempati tenda pengungsian yang dibangun di lokasi kebakaran oleh Relawan, Pemdes dan BPBD Kabupaten Bima. Sebagian korban kebakaran juga mengungsi di rumah tetangga dan keluarga. ‘’Selain bantuan tangggap darurat, peralatan memasak dan baju bekas, yang dibutuhkan korban kebakaran saat ini air bersih dan tangki penampungan air,’’ katanya.

Pasca kebakaran Kamis (30/7) hingga Jumat (31/7) tambah dia, banyak pihak yang menyalurkan bantuan.

Bahkan Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE mengirim satu ekor sapi dan menyerahkan bantuan pribadi sebesar Rp2 juta per KK yang menjadi korban kebakaran. “Tadi pagi juga setelah salat Idul Adha Gubernur NTB juga menyerahkan bantuan,” katanya.

Anwar menambahkan, pihaknya juga diminta oleh BPBD Kabupaten Bima untuk melakukan pendataan by name by addres rumah yang terbakar. Termasuk mendata kebutuhan atau keperluan anak-anak sekolah. “Koordinasi dengan BPBD tetap kami lakukan,” pungkasnya. (uki)

Lima Tambahan DPSP Dari Hal. 1 Tiga Gili, Rinjani, Kawasan Pantai Selatan dan Kota Tua Mataram.

Rencananya, pembangunan dan pengembangan destinasi super prioritas itu akan dilakukan secara bertahap selama 5 tahun ke depan. Proses pembangunannya akan dimulai pada tahun 2021 hingga 2024 mendatang setelah Peraturan Presiden (Perpres) ditetapkan.

Pemprov NTB akan terus berikhtiar di tengah pandemi Covid-19, untuk menjadikan Lombok sebagai destinasi wisata yang aman dan produktif dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat mengikuti Rapat bersama Tim Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi (P3TB) di Ruang kerjanya, Kamis (30/7).

Rapat yang digelar melalui daring ini membahas laporan Hasil Penyusunan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Prioritas (RIDPP) Lombok. ‘’Terimakasih kepada Kementerian Bappenas yang telah menjadikan Pulau Lombok sebagai daerah super prioritas pengembangan pariwisata.

Kita akan betul-betul perjuangkan ke depan,’’ tegas Wagub.

Rohmi berharap, pengembangan pariwisata segera di-

realisasikan setelah rancangan Perpres diajukan oleh Bappenas dan ditetapkan oleh Presiden. Untuk mendukung segala tahap pengembangan itu, Pemprov NTB akan terus perkuat sinergi antara pemerintah pusat maupun kabupaten/kota. ‘’Kami berharap mudahmudahan pengembangan destinasi pariwisata di Lombok bisa sukses ke depannya,’’ harap Rohmi.

Sementara itu, Ketua I Tim Koordinasi Program P3TB, Ir. Bambang Prijambodo mengungkapkan, pemerintah pusat melalui tim koordinasi P3TB telah menyiapkan program pengembangan pariwisata yang berkualitas di bebera-

pa daerah di Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan destinasi pariwisata yang ada di Pulau Lombok.

Pengembangan destinasi pariwisata berkualitas itu telah disusun dalam Hasil Penyusunan Integrated Tourism Master Plan (ITMR) dan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Prioritas (ITMR/RIDPP) khusus Lombok. ‘’Setelah semua disusun ke dalam ITMR dan RIDPP, kemudian dibuat rancangan Perpres oleh Bappenas dan diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan,’’ ungkap Bambang yang juga Deputi Bidang Ekonomi Bappenas tersebut. ‘’Pengembangan ini melibatkan kementerian/lembaga

yang terkait. Diantaranya, Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata dan Kementerian PPN/Bappenas,’’ lanjutnya.

Untuk mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan pariwisata tersebut, pemerintah bekerja sama dengan Bank Dunia, Pemerintah Daerah, Swasta dan BUMN serta pemangku kepentingan lainnya. Sehingga dapat meningkatkan kualitas dan akses pelayanan serta infrastruktur dasar pariwisata.

Selain Lombok, terdapat dua daerah super prioritas pengembanga destinasi pariwisata tahap pertama yaitu, Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara dan Candi Borobudur Provinsi Jawa Tengah. (r)

Kunker ke Bima, Gubernur Pilih Menginap di Masjid Dari Hal. 1 Tak mengherankan jika kedatangan gubernur dalam rangka silaturahmi dan Salat Idul Adha dengan masyarakat di sekitar masjid memberi kesan yang mendalam dan kebanggaan tersendiri bagi ayah tiga anak tersebut. ‘’Ya bangga sekali pada Pak Gubernur. Beliau tidak hanya datang salat dan silaturrahim bersama kami. Beliau juga memberikan bantuan pembangunan serta menginap langsung di masjid ini,’’ ujar

pria ramah tersebut.

Sebagai warga dan juga pengurus masjid, Badrun mengaku senang dengan agenda gubernur yang silaturrahim bersama masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda di masjid ini. Menurutnya, seperti inilah fungsi masjid yang sebenarnya. Tidak hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga menjadi tempat berdiskusi dan melakukan kajian-kajian yang baik untuk kemaslahatan umat. ‘’Alhamdulillah, Pak Gubernur perhatian dengan

warganya. Sebagai warga kami berharap perhatian ini tetap dilanjutkan supaya silaturahmi warga dengan pemimpinnya tetap ada,’’ ucap Badrun.

Sebagai marbot yang puluhan tahun mengurus masjid, ia juga menitipkan beberapa pesan kepada gubernur. Yakni soal kesejahteraan marbot dan fasilitas Masjid At Taqwa yang masih minim, terutama tempat wudhu. ‘’Pak Gubernur, masjid ini sudah lama dibangun, puluhan tahun. Perubahannya pun

tidak terlalu banyak. Semoga kedatangan Pak Gubernur beserta Kepala OPD Provinsi NTB ini menambah indahnya masjid kita, terutama tempat wudhu,’’ harapnya.

Begitu juga dengan Syamsudin, Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Desa Dorigungga yang yang selalu setia mendampingi gubernur selama kunjungan di desa ini mengaku heran dengan Gubernur NTB. ‘’Saya heran dengan Pak Gubernur.

Doridungga ini daerah yang dingin. Tapi, Pak Gubernur

dengan sederhananya tidur di masjid. Padahal sudah disiapkan rumah warga tempat beliau bermalam,’’ katanya.

Bagaimana tidak, tambahnya, seorang gubernur yang biasanya tidur atau istirahat di tempat yang mewah, tapi, malah memilih tidur di tengah gigitan nyamuk. ‘’Selain dingin, nyamuk juga banyak. Tapi setelah saya perhatikan, beliau santai saja. Bahkan saat tidur, saya tidak bisa bedakan gubernur dengan masyarakat biasa, saking tidak ada jarak,’’ ujar Syamsudin. (r)

Sekda Serahkan Sapi Kurban Presiden Jokowi Seberat 1,3 Ton Dari Hal. 1 Ia menyebutkan, jumlah hewan kurban yang berhasil dikumpulkan PHBI NTB sebanyak 29 ekor sapi dan 28 ekor kambing. Jumlah turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 30 ekor sapi dan 48 ekor kambing. Ia menyebut penurunan jumlah hewan kurban ini akibat pan-

demi Covid-19.

Untuk pelaksanaan Salat Idul Adha hingga pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dilakukan mengikuti protokol yang dikeluarkan Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian. Sehingga, untuk pendistribusian daging hewan kurban dilakukan langsung lewat kepala lingkungan. Ke-

pala lingkungan yang akan mendistribusikannya door to door ke masyarakat.

Dari 29 ekor sapi dan 28 ekor kambing yang terkumpul, kemudian didistribusikan ke lembaga keagamaan dan lembaga sosial yang ada di NTB sejak Kamis (29/7) malam.

Sedangkan hewan kurban yang disembelih di Masjid Hubbul Wathan IC sebanyak

10 ekor sapi dan empat ekor kambing, termasuk sapi kurban seberat 1,3 ton yang berasal dari Presiden Jokowi. ‘’Sapi kurban dari Presiden disembelih di sini, nanti (hari ini) dini hari. Karena itu yang akan kita bagikan kepada masyarakat. Beratnya 1,3 ton,’’ kata Aziz.

Ia menjelaskan 10 ekor sapi dan empat ekor kambing yang

disembelih di IC NTB, selanjutnya dibagikan ke masyarakat di sekitar IC. Seperti Gomong, Dasan Agung, Pejeruk dan Karang Kelok. ‘’Rencanannya 2.000 kupon. Pembagian melalui kepala lingkungan, kemudian diantarkan ke warga. Sesuai edaran Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian tentang protokol Idul Adha,’’ katanya. (nas)

Keikhlasan Terapkan Protokol Kesehatan Putus Mata Rantai Covid-19 Dari Hal. 1 Dengan semakin bertambahnya kasus positif Covid-19, perlu ada keikhlasan masyarakat sebagai bentuk pengorbanan dalam ikut memutus mata rantai penyebaran atau pebularan Covid-19.

Dengan cara mengendalikan sedikit kebebasan agar tak bepergian kemana-mana. ‘’Itu mengurangi kebebasan, begitu juga menggunakan masker mengurangi kebebasan. Tapi demi kemaslahatan yang lebih luas, mari kita ikhlas. Bersusah-susah sedikit demi kepentingan yang lebih luas,’’ katanya.

Salah satu cara mencegah penyebaran atau penularan Covid-19 adalah menggunakan masker. Dengan menggunakan masker, maka akan melindungi diri sendiri dan orang lain dari paparan virus Corona. ‘’Kita sedang menginisiasi lahirnya Perda yang antara lain poinnya akan memberikan sanksi denda terhadap warga yang lalai,’’ kata Gita.

Ia menyebut, hingga Kamis

(30/7), jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di NTB telah mencapai 2.065 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 112 orang meninggal dunia.

Sementara, 1.290 pasien Covid-19 sudah sembuh dan 663 orang masih dalam perawatan. ‘’Tadi (kemarin) malam, menunjukkan angka yang masih memerlukan kewaspadaan kita. Ada tambahan 43 kasus positif baru. Sehingga sekarang, kasus positif sudah mencapai 2.065 orang dengan angka kematian 112 orang,’’ sebutnya.

Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB ini menjelaskan, tujuan pemberian sanksi denda bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker sematamata untuk memberikan edukasi. Supaya masyarakat tertib dan disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Sehingga semua berjuang secara bersama-sama untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Dengan adanya pemberian sanksi, akan ada efek jera. ‘’Sehingga kita semua

sadar bahwa permasalahan ini harus kita atasi bersamasama,’’ katanya.

Dikatakan, sebelum penerapan Raperda yang masih dalam pembahasan di DPRD NTB ini. Pemprov sudah memberikan masker kepada masyarakat. Namun, masih ada masyarakat yang lalai dan lupa menggunakan masker. ‘’Kita tidak tak maknai Perda ini sebagai sebuah ancaman. Tapi pembelajaran.

Sama-sama disiplin menerapkan protokol kesehatan secara konsisten dan komprehensif semua pihak. Mudahmudahan ikhtiar itu mempercepat tuntasnya penyebaran, penularan Covid-19 di NTB,’’ harapnya.

Salat Idul Adha di Bima Sementara itu, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menjadi khatib Salat Idul Adha yang digelar di Lapangan Desa Doridungga, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima.

Salat Idul Adha yang diikuti oleh masyarakat Desa Doridungga dan sekitarnya itu berlangsung lancar dan khidmat.

Gubernur menyampaikan

bahwa Idul Adha atau Idul Kurban serta Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh umat Muslim sejatinya merupakan napak tilas sejarah pengembaraan spiritual yang berujung pada tauhid yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim AS. ‘’Esensi Idul Adha adalah kemampuan mentransformasi pesan keagamaan menjadi aksi nyata perjuangan kemanusiaan. Oleh karenanya, jika Idul Fitri membawa kita kembali kepada kesucian atau fitrah.

Maka Idul Adha seharusnya merupakan rekonfirmasi kita terhadap Keesaan Allah SWT,’’ ujar Gubernur.

Ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, lanjutnya, sesuai dengan makna Islam itu sendiri yaitu tunduk dan patuh. ‘’Hanya kepada Allah,’’ tegas gubernur.

Negara dan bangsa ini dimerdekakan dan dibangun juga karena semangat ukhuwah dan keikhlasan berkorban. Bukan karena hadiah dari penjajah, bukan pula karena saling berselisih dan bercerai berai. ‘’Sesungguhnya, umat Islam adalah umat yang satu.

Karena persatuan tersebut umat menjadi kuat,’’ urainya.

Gubernur mengingatkan seluruh jemaah untuk mengingat lima hal sebelum datang lima hal. ‘’Pertama, isi masa mudamu sebelum datang masa tua mu. Kedua, pergunakan dengan baik masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ketiga, manfaatkan masa kaya sebelum miskin. Keempat, manfaatkan lapang sebelum datang sempit. Ke lima isilah hidup sebelum datang kematian,’’ ujarnya.

Yang lima tersebut, tambah Dr.Zul, semuanya harus tetap diingat. Apalagi, yang terakhir, datang hidup sebelum kematian menjemput kita semua. ‘’Yang paling penting, kita jalani kehidupan ini dengan hal-hal yang penuh kebaikan dan mendatangkan keberkahan,’’ ujarnya.

Usai Salat Idul Adha, gubernur menyerahkan hewan kurban ke Panitia Kurban Desa Doridungga, Kecamatan Donggo Kabupaten Bima berupa satu ekor sapi exotic jenis simetal seberat 1.050 Kg atau lebih dari 1 ton. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 1 Agustus 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tekan Penyebaran Covid, Sekda Minta Sistem Wajib Lapor Kembali Diaktifkan Sumbawa Besar (Suara NTB) -

Sekda Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, M.M meminta camat untuk mengaktifkan kembali sistem lapor diri bagi pelaku perjalanan dari luar daerah. Upaya ini guna mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19.

“Menyikapi kemungkinan penularan dari pelaku perjalanan, saya meminta kepada camat mengaktifkan kembali sistem lapor diri kurang dari 24 jam kepada kepala lingkungan. Guna mewaspadai kemungkinan masuknya virus covid-19 ke daerah,” kata Sekda saat memberikan arahan dalam pertemuan virtual sosialisasi pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19 revisi 5 di Kantor Bupati Sumbawa baru-baru ini.

Selain sistem lapor diri, Sekda juga menyampaikan terkait isolasi mandiri yang diawasi secara bersinergi antara petugas kesehatan di desa, kepala lingkungan dan pihak keamanan (TNI/Polri).

Di mana baik yang reaktif ataupun positif covid-19 tanpa gejala, bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing atau di tempat karantina yang disiapkan oleh desa dengan menerapkan protokol covid. Sebagai bagian dari inisiatif desa dalam kontribusinya terhadap penanggulangan covid19. Inisiatif ini sejalan dengan program “Kampung Sehat”yang digagas oleh Kapolda NTB. Mengenai isolasi mandiri ini disebutkan dalam pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19 revisi 5. Pelaksanaannya sendiri harus betul-betul diatur, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. “Memang yang menjadi kendala bagaimana kesiapan masyarakat menerima itu. Untuk itulah saya meminta Dinas Kesehatan bersama sektor terkait membuat mekanisme pelaksanaan isolasi mandiri di rumah atau kampung,” terangnya.

Pihaknya juga menekankan terkait penelusuran kontak dari penderita yang terkonfirmasi positif covid-19.

Penelusuran kontak ini diminta tidak sekadar mencari siapa yang kontak saja, tetapi juga harus melakukan penilaian secara seksama terhadap yang kontak erat. Kemudian digali informasi tentang gejala yang dialami oleh yang kontak erat. Untuk itu, kepala Puskesmas sebagai pelaksana layanan kesehatan di lini depan harus mampu menugaskan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk penelusuran kontak. Adapun edukasi tentang kedisiplinan untuk menerapkan protokol pencegahan penularan covid19 harus terus digalakkan.

Diantaranya selalu menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. “Edukasi kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan ini harus terus dilakukan. Sebagai salah satu cara memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Kabupaten Sumbawa,” tandasnya. (ind)